Ditemukan 3739 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindakan tarakan tfuakan tidakã tidak tadukan todanan tatakan timdakan tidahan tidaka
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 26 Oktober 2017 — PURWADI NUGROHO Bin JAYADI
61 — 18
  • Asan Sampit Tahun 2016 tersebut yaitumelakukan pengukuran panjang dan lebar serta tinggi yang kemudiandituangkan atau ditulis oleh Pak Rudi dengan menggunakan catatan bukulalu dituangkan hasil pemeriksaan ke dalam berita acara;.Bahwa untuk Secara Kasat mata dari ujung Jalan kota besi hasilnya terikaterat, namun untuk bagian lantai drainase karena tergenang air jadi tidakan Po P YS Dyyakin mengikat antara batu dan semennya;Bahwa hasil tim P2HP untuk hasil pengukuran sesuai gambar yang ada, namundidalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
640 — 258
  • Sel10.11.12.pesawat, akomodasi, fee notaris arrangement RUPS LB, iklan koran dan biaya jasa advokat untukpengajuan gugatan aquo, lain sebagainya yang tak kurang dari Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)Bahwa Kerugian immaiteriel, yaitu telah tersitanya waktu Penggugat untuk menangani, memikirkan danmelaksanakan tindakan tindakan yang diperlukan atas tindakan tidakan melawan hukum Para Tergugat,sedangkan waktu yang berharga tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usahasebagaimana mestinya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
325 — 403
  • sehingga dengan kedekatan yang sangat erat tersebut sulit untukmembenarkan dalil dari pihak Terdakwa bahwa saksi Toni Kongres bertindaksendiri dan terpisah dari terdakwa sehingga terdakwa tidak mengetahui apabilasaksi Toni kongres meminta fee proyek kepada Simon Liong,Edison Limowa maupunRonal Gunawan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berkesimpulan bahwaterhadap dalildalil pembelaan terdakwa maupun penasehat hukumnya terkait denganpinjam meminjam dan ketidak tahuan terdakwa atas tidakan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 27-02-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 21– K / PM I-03 / AD / II / 2012
Tanggal 2 April 2012 — Sertu Hamjah Lubis Dkk
89 — 116
  • yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaktidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas di Markas Kipan C Yonif134/Ts Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaktidaknya ditempattempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I03 Padang telahmelakukan tindak pidana : Secara bersamasama Militer yangdalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan,atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyatamengancam dengan kekerasan, apabila tidakan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
418 — 795
  • Bahwa dengan tidak di.jelaskarnya tidakan apa yang dilakukan olehTurut Tergugat IV yang bertentangan dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku, serta dengan tidak menyebutkannya ketentuan manayang telah dilanggar oleh Turut Tergugat IV, maka hal tersebutmengaburkan gugatan Para Penggugat a quo.DALAM PROVISI1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak permohonan Para Penggugat untukmenunda pelaksanaan eksekusi pelelangan terhadap :a.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 18 Januari 2016 — H. BAMBANG WALUYO, S.E, M.M ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
234 — 50
  • 36 debitur tersebut ada tanda tangan saksi, dasar pembuatannyahalaman 157 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SURABAYAdari Surat Keterangan Usaha dari 36 debitur, tujuan untuk menentukan plafonkredit KUR dari 36 debitur ;Bahwa yang membuat Pembahasan Kredit Usaha Rakyat untuk sektor usahaPerkebunan Tebu dari tiga puluh enam debitur adalah Fitriyah Mayasari,Hefied Wijayana, Andina Hapsari, Wiwik Sukesi, Ginanjar Triono, HasanSadzili, Wahyuni Yudiarini, Suci Rahayu dan Fitri Juni Astuti ;Bahwa tidakan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
327 — 46
  • Oleh karena itu ketika adadugaan tindak pidana apapun sekali pun itu tindak pidana korupsi makadibuktikan oleh aparat penegak hukum ada tidaknya tidakan melanggarhukum yang dalam pasal perpasal mempunyai unsur objektif atau unsurperbuatan. Setelan unsur perbuatan terbukti maka selanjutnya kitamelakukan pertanggungjawaban pidana; Bahwa ahli menjelaskan untuk mengetahui dan menguji adanyaperbuatan pidana itu maka perbuatan melawan hukum yang digunakanadalah perbuatan hukum profil atau PMH profil.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Januari 2014 — -SYAFRUDDIN SAYUTI
123 — 37
  • Trans Metro yaitu ini perusahaan yang ditunjuk PPTK Sdr.Azwir karena sudah berpengalaman; Halaman 64 dari251 halaman Putusan Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Bahwa setelah melakukan evaluasi pemeriksaan tidak ada tidakan yang saksi Bahwa servis dilakukan untuk Bus Trans Metro selama 5 hari; Bahwa dimana saja servis Bus Trans Metro tersebut setelah evaluasi saksitahu dan saksi usukkan dimana servis kepada PPTK dan kemudiandisampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA; Bahwa tahunya saksi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 27 Agustus 2015 — Indra Rivai, SE
138 — 36
  • Jamsostek, terhadap biaya pengurusan Hak Tanggungan itusiapa yang membayarnya saksi tidak tahu;Bahwa Mengenai pembayaran iyuran kepesertaan Jamsostek itu saksi tidakpernah memerintahkan untuk dibayar tapi itu sudah ada didalam proposal awalyang mereka ajukan;Bahwa saksi mulai berkomunikasi dengan terdakwa itu sejak dia pindahmenjadi pimpinan cabang Bank nagari Payakumbuh;Bahwa Pada saat itu kegiatan dana kemitraan ini sudah bergulir;Bahwa Dilakukanya tidakan pengikatan dengan Hak Tanggungan yangdilakukan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
194 — 84
  • Mengambil langkah dan tidakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaantugas.4. Meminta penjelasan, petunjuk kepada Kepala SPI dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas.5. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.Tanggung Jawab :1. Bertanggung jawab atas keputusan perumusan kebijakan yang dibuat atautindakan yang dilakukannya dalam pelaksanaan tugas.Hal. 84 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2019 — TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
189 — 55
  • puluh enam ) SDN sewilayah Kecamatan KebayoranLama dan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan,dalam menyusun HPS tidak melakukan survey harga untuk memperoleh hargapasar setempat yang wajar, namun hanya menggunakan brosur yangdiberikan oleh saksi AHMADIN Bin SUDIRMAN ( pengusaha yang akanmelaksanakan kegiatan pengadaan tersebut ) Hal tersebut menyebabkan HPSyang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaranpenawaran dalam proses pelelangan ;Menimbang, tidakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
677 — 1306 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No. 305 K/Pdt.Sus/2012 Jalil adalah orang yang bekerja samadengan Rusli dalam menyiapkan danmengatur document penawaran milikTerlapor I, IV dan V. 18Putusan PerkaraNo.12/KPPUL/2007Pengadaan alat kesehatanpenunjang puskesmasKabupaten SukabumiBeberapa tindakan yang mengindikasikanadanya persekongkolan adalah: adanyakesamaan distributor dan adanyakemiripan dokumen serta kesamaanharga penawaran sebagian besar produkantara Terlapor dan II yang tidak wajar,tidakan Terlapor Ill menggugurkan PTBhakti
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
554 — 207
  • rangkaian tindakan administrasi;Bahwa dalam rangka tindakan administrasi, di dalam Perpres tentang pengadaanbarang/jasa ada aparatur internal pemerintah yang secara preventif melakukanpengendalian dan juga melakukan pengawasan bahkan kemudian di dalam UUNo .1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan UU yangmenjadi dasar pelaksanaan Perpres barang dan jasa, diatur dalam pasal 59 UU 1Tahun 2004 jelas menyatakan apabila ada terjadi penyimpangan berindikasikepada kerugian maka penyelesaian tidakan
    Kita bisa membedakanbahwa tindakan di dalam rangkaian pengadaan barang/jasa adalah tindakanadministrasi dan tidakan kebendaharaan. Penjelasan pasal 59 UU 1 Tahun 2004jelas itu menyatakan bahwa karena rangkaian administrasi maka penyelesaianada dengan penyelesaian administrasi. Dari disitu kKemudian secara tegas diaturdi dalam pasal 21 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
107 — 37
  • saksi menjabat sebagai marketing dan saksi lebih banyak menawarkanpaket.Bahwa saksi menawarkan produk setelah ada informasi bahwa DPRD akanmelakukan perjalan dinas.Bahwa saksi megajukan penawaran dengan dasar kepercayaan, dan saksimengirim penawaran ditujukan kepada secretariat melalui fax, dan tidak adaspesifikasi ditujukan kepada siapa.Bahwa yang memberi informasi bila ada perjalan dinas yang paling sering adalahPak Gede Wira.Bahwa saksi tidak terlalu sering berkomunikasi dengan terdakwa.Bahwa tidakan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
177 — 100
  • waban lebihroda dua besar dari(Motor) realisasiSewa 13.650.000,00 39.200.000,00 52.850.000,0 PertanggungjaMeubelair 0 waban lebihbesar dari Halaman 471 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb realisasi/ tidakada kegiatan Pembeli 7.148.000,00 7.148.000,00 Pertanggungjaan Konsumsi waban lebihbesar darirealisasiSewa 13.000.000,00 36.000.000,00 49.000.000,0 PertanggungjaKomputer dan 0 waban lebihPrinter besar darirealisasi/ tidakada kegiatanPerjalan 34.735.000,00 47.133.000,00 81.868.000,0 Tidakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1049 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asumsiasumsi yang tidak berdasar ini juga tidakan dapat diterima secara hukum.KEBERATAN KESEMBILAN BELASPELANGGAN SELULAR INDONESIA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN SAMASEKALI BUKAN KERUGIANBahwa Termohon Keberatan telah menghitung kerugian konsumen melaluiasumsi standard ideal (benchmarking) tertentu atas tingkat ROE untukTelkomsel.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
157 — 35
  • dikontrol sehingga dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada untuk itu;Menimbang, bahwa harapan sebagaimana tersebut di atas, tidak terpenuhidalam pengelolaan keuangan PSPD Unpar, karena dikelola secara pribadiberdasarkan kebutuhan/kepentingan pada saat itu, sehinggapertanggungjawabannyapun tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, bahkanterdakwa tidak pernah menerima secara tertulis pertanggungjawabanpenggunaan dana PSPD Unpar tahun 2010 dimaksud;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
371 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana setiap warga negara dan setiap orangakan memperoleh perlakuan yang berkeseimbangan (balance),perlakukan menurut kepatutan (proper) dan perlakuan yang wajar(proposional) yang berujung pada terwujudnya keadilan sejati.Bahwa tidakan Judex Juris (Tingkat Kasasi) melakukanpenghukuman terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/TerpidanaH.M.RUSLI ZAINAL,SE dengan mencabut Hak untuk dipilin dalamjabatan publik menunjukan Judex Juris (Tingkat Kasasi) masihmenganut teori retributive (balas dendam) yang secara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
589 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan olehBPPN, karena berdasarkan Pasal 7.6 (a) dengan tegas menyatakanbahwa surat persetujuan tertulis dari BPPN tersebut harus dibuat terlebihdahulu oleh BPPN sebelum dibuatnya perjanjian hutang dan jaminan,sedangkan dalam perkara ini surat persetujuan dari BPPN dimaksud (T2s/d T890) dibuat setelah perjanjian hutang dan jaminan itu ditandatanganinamun sangat disayangkan kemudian Judex Factie menyatakan bahwasurat persetujuan tersebut merupakan tidakan