Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
249 — 183
  • Great Giant Pineaple telahdilaksanakan:1.anf @ bhSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 121/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
273 — 279
  • mejaditanah yang dikuasai Negara, maka Negara diberikan kewenangan untuk memberikan Hak kepemilikan yang baru kepadasiapapun yang mengajukan permohonan pemberian hak atastanah dengan memenuhi syarat syarat yang telah ditentukanoleh Peraturan Perundangundangan dan Peraturan MenteriNegara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan;Bahwa dengan demikian terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melangar
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Mei 2015 — EDY KURNIAWAN melawan ATRINOPEL
86 — 132
  • dan tidak mengangkat telepon dari PenggugatRekonpensi/Dahulu Tergugat Konpensi tersebut.13141516BAHWA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUMBahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas maka telah jelas fakta hukumnya bahwaTergugat Rekonpensi/Dahulu Penggugat Konpensi telah melanggar hukum danberetikat tidak baik dengan tidak mengembalikan hutang sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus lima puluh juta Rupiah) dan Tergugat Rekonpensi/Dahulu PenggugatKonpensi telah melanggar hukum dan melangar
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 21-12-2016 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-02-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg
Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat:
DJUNDJUNGAN PANDJAITAN
Tergugat:
1.TONGGO PANJAITAN
2.HORAS BAKTIAR PANJAITAN
3.Ir. WILFRIED PANJAITAN
4.TURMAN PANJAITAN
5.HENDRIK H. PANJAITAN
6.HITLER PANJAITAN
7.Ir. PANDAPOTAN PANJAITAN
8.BUSISA PANJAITAN
9.ALBERT PANJAITAN
112 — 50
  • putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam BeritaAcara Persidangan perkara a quo dianggap termuat dan dipertimbangkan dalamputusan ini;Tentang Pertimbangan Hukum:Dalam Provisi:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan provisi Penggugat adalahsebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam gugatanya Kuasa Penggugat memohon agarkepada Tonggo Panjaitan (Tergugat I) menghentikan serta menghindarkan diri daritindakantindakan yang melangar
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
189 — 149
  • Bahwa Tergugat juga jelasjelas telah melangar peraturan perundangundangan yang mana berdasakan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskanbahwa : Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrikdilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah ataukompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dantanaman ;8.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2012 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 224/PDT.G/2012/PN.SLMN
Tanggal 12 Maret 2014 — Perdata: YAYASAN PURNA BHAKTI X 1.THERESIA SRI LESTARI 2.SRI UNDANI, SH 3.BADAN PERTANAHAN KAB SLEMAN 4.DRS BASUKI 5.RACHMAD ALI 6.hendricus mulyono 7.PRANANTO HIDAYAT 8.PT UNGGUL PERDANA MULYA 9.SUN MOTOR GROUP 10.CIPUTRA GROUP
133 — 28
  • Maka dapatlah dinilai bahwa saudara Maryano, SH, MH, CNtersebut telah melanggar ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang Undang No. 18 tahun 2003tentang Advokat, serta melangar kode etik profesi advokat.DALAM EKSEPSI1Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI menyatakanmenolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam surat gugatantertanggal 7 Desember 2012, kecuali yang telah secara tegas Tergugat I, Tergugat II,dan Tergugat VI akui kebenarannya;Bahwa Tergugat I,
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU
Tanggal 13 Februari 2014 — ABDUL MUIN RUSDI,ST
122 — 95
  • Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatalternatif, maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untukmempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepadaperbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasaldalam dakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1581 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. H. HAMONANGAN SIAHAAN VS PT INTI PALM SUMATERA, dkk
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah melangar hukum dalam perkara ini (tidak melaksanakanfungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan), karenatelah menjadikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalamperkara perdata antara Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugatmelawan Tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat untuk keuntunganTergugat I, tanpoa mempertimbangkan apakah Amar Putusan Pengadilantersebut telah didasarkan pada fakta yang benar, pada hal salah satu dasargugatan Penggugat dalam
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
687 — 1023
  • Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memangada pemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang; Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Halaman 44 dari 101.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-03-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 142/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 12 Maret 2014 — 1. PAULUS TANNOS 2. LINA RAWUNG 3. CATHERINE TANNOS 4. PAULINE TANNOS Lawan 1. JACK BUDIMAN 2. VECKY ALEX LUMANTAUW 3. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,Tbk 4. SUANNY NOVIYANTI DJOJO,S.H. 5. PT MEGALESTARI UNGGUL 6. PT. Sandipala Arthaputra 7. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Konsorsium PNRI. 9. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 10. Gubemur Bank Indonesia 11. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
337 — 234
  • Karena melanggar aspekaspek yang disebutkan dalam Pasal 38 UU JN, misalkan di akta disebutkanmenghadap pukul 10 pagi ternyata saya bisa membuktikan, saya menghadap bukanjam 10 tetapi jam 4 sore, berarti kan ini melangar aspek formal, kalau ini bisadibuktikan maka akta tersebut terdragasi akta. Kesempurnaan Otentiknya Aktatersebut tidak ada lagi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
168 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • skorsing terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 sebagaibagian dari proses pemutusan hubungan kerja karena efisiensisebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 2003;Bahwa terhadap dalil Para Penggugat bahwa Penggugat Nomor 48telah di demosi, Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya tersebut;Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikandalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum vide Pasal 1365 KUHPerdata karena melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 19 Januari 2015 — TIM LIKUIDASI PT.BANK RATU (Dalam Likuidasi), lawan 1. PT AJI SATRIA SENA KARYA (PT.ASSK)Aji Satria Sena Karya, 2. PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM CQ DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 3. PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I PROPINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTA BEKASI CQ PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BEKASI,
120 — 78
  • tersebutkepada Tergugat IV selaku BUMN untuk dibangun dan dioperasikan JalanTol JORR seksi E1 (JatiasihCikunir) yang sebagian pembangunannyamenggunakan 5(lima) bidang tanah HGB milik Penggugat, dimana Jalan TolJORR seksi E1 tersebut telah dioperasikan oleh Tergugat IV yang telahmendapatkan keuntungan yang besar dari hasil pengoperasian Jalan TolJORR seksi E1 diatas tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa berhubungpembayaran uang ganti rugi atas pembebasan 5(lima) bidang tanah milikPenggugat tersebut melangar
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-10-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 333/Pid.Sus/2014/PN Ptk
Tanggal 22 Oktober 2014 — ZHANG GUOXING Als Mr ZHANG DKK
216 — 27
  • kawasan hutan;e Penataan batas kawasan hutan;e Pemetaan kawasan hutan;Penetapan kawasan hutan;e Bahwa Jika suatu karyawan yang bekerja di kawasan hutan konsekuensi hukumterhadap karyawan meliputi : Karyawan bekerja harus ada kepastian terhadap kawasan hutan;e Harus ada ijin eksplotasi dan eksplorasi yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahdaerah setempat ;e =Harus ada ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);e Berdasarkan UU no. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja harus mengetahuibekerja tidak boleh melangar
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 11-05-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Terdakwa : TARADJI LETAHIIT
127 — 62
  • ayat (1) Jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2008 — Upload : 14-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161K/PID.SUS/2008
Tanggal 7 April 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN ; H. RAMLAN ZAS, SH.MH
194 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya mendakwaterdakwa melangar PP No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.29 Tahun2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban DanPengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapat dan BelanjaDaerah;2.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
ABDUL KADIR NASELA bin HAJI ABDUL LATIF NASELA
Tergugat:
1.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon
2.Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, Merangkap Saniri Adat Negeri Hitumessing
3.WAHAB TOMU
4.ABDULSAMAD TOMU
5.KADER TOMU, SH
6.KADER TOMU
7.MARODONG TOMU
8.BADARUDIN TOMU
9.ALI TOMU
10.IBRAHIM TOMU
11.ISMAIL TOMU
12.USMAN TOMU II
13.USMAN TOMU I
14.HASAN TOMU II
15.HASAN TOMU I
16.Haji TAIB TOMU
17.Haji TAHER TOMU
18.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
152 — 115
  • ( seratus delapan belas ributiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan GAMBAR SITUASINo. 04/1992, tanggal 22 April 1992, kepada Tergugat sampaiu denganTergugat XV dalam perkara pokok adalah bukan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad), sebab tidak melangar hak subjektifdari Penggugat dalam perkara pokok atau Tergugat Intervensi, karenaTergugat Intervensi bukan sebagai pemilik dari tanah atau dusun Titaoekoeakan tetapi Penggugat Intervensi lah sebagai pemilik dari tanah
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
457 — 296
  • Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memang adapemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang;Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Bahwa alasan pemecetan yang didengar Saksi adalah tidak bisabekerjasama;Bahwa secara tidak tertulis alasannya yakni
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2012 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 698/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Maret 2014 — YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG (yang selanjutnya disebut sebagai “YHI-PP”), berkedudukan di Jakarta. Yang dalam hal ini memiliki domisili dan memberi kuasa kepada : ACHMAD MUISZUDIN. SH., MH., MUHAMMAD EKHSANDI HAZNAM, SH. dan SYUKNI TUMI PENGATA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di Kantor AMS Law Office beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Dra. Hj. NUNUK MURDIATI SULASTOMO, yang beralamat di Jalan Ambon H 166, RT 06/RW 13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. I; 2. AMBAR TITIASARI, yang beralamat di Jalan Kesambi No. 22, RT 003/RW 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II: 3. Dr. SULASTOMO, MPH, yang beralamat di Cinere Depok, Jalan Ambon H-166, RT- 06/RW-13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.
87 — 48
  • di351415Anggaran Dasar berdasarkan akta Nomor 2 tanggal 06 November 2006 yangdibuat oleh notaris Rini SukraningsihBahwa Tergugat I menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugatdalam Poin 19 gugatannya, bahwa Nurul Larasari, S.H, tidak pernahdinyatakan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia olehMajelis Pengawas Notaris Jakarta SelatanBahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimanadimaksud pada Pasal 1365 KuHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :Tiap perbuatan melangar
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-10-2015 — Putus : 11-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 11 Maret 2016 — RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT; NANTIAR, DKK ; LAWAN; PT. BANK OCBC NISP, TBK;
159 — 54
  • Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365KUHPerdata karena melangar Pasal 6 UU No. 13 tahun2003.7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil ParaPenggugat huruf D.2 yang pada pokoknya tentangHalaman 72 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Ny. SUWARNI, DKK VS DENNI HAZAIRIN THAMRIN (ahli waris almarhum M.H. Tahamrin)
250 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti Telan Melangar Pasal 178 Ayat (2) HIR Dan YurisprudensiYang Berlaku Karena Tidak Memeriksa Dan Memperimbangkan GugatanRekonvensi Pemohon Kasasi Serta Tidak Mempertimbangkan DalilTermohon Kasasi Il sampai dengan Termohon Kasasi XI Mengenai Error InPersona:83. Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa:Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.84. Putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 178 ayat (2)HIR di atas, karena:Halaman 100 dari 110 hal. Put.