Ditemukan 4004 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekeasan kekrasan kekuatan kekerasan keluanan kehumasan
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 6/Pdt.G/2018/PN KNG
Tanggal 27 Mei 2019 — MEMEI RATNA NOOR MEILANY MELAWAN PT. BANK MEGA, Tbk, DKK
136 — 18
  • dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslahditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak,maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ;Menimbang, bahwa kemudian terhadap alatalat bukti yang diajukanPenggugat maupun Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan karena tidak adarelevansinya, maka terhadap alat bukti tersebut cukuplah dikesampingkan;Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Ketentuan UndangundangNo.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — ANDI IDRIS SYUKUR
131 — 93
  • menyatakan bahwaterdakwa tidak pernah, meminta, menerima dan memaksa PTSemen Bosowa Barru untuk menyerahkan 1 Unit mobil Pajerosport terkait dengan IUP (Vide memori Banding Halaman 90 s/d94)Kami selaku Pihak terbanding menanggapi hal tersebut Bahwa Putusan Judex Factie telah tepat dalam pertimbangannya dimanamakna kata memaksa seseorang sebagaimana dimaksud dalampasal 12 huru f e tidaklah berdiri sendiri namunharusdihubungkan dengan unsur pasal sebelumnya yakni melawanhukum atau menyalahgunakan kekuasan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Gto
Tanggal 30 April 2015 — - NORMA TANGAHU
133 — 39
  • , kesempatan atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atausarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsiadalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusiatau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk berbuat dantidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuan diberikannya kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
113 — 81
  • Jawabannya adalahsepanjang unsurunsur PMH di atas terpenuhi makabisa saja penegak hukum itudituntut secara keperdataan;Bahwa berkaitan dengan kasus PMH yang langsung dilakukan olehpenegak hukum, terusterang saya belum menemukanyurisprudensinya.Namun jika kita kaitkan bahwa penegak hukum itu adalahbagian dari penguasanegara atau kekuasan negara, maka bisa saja itudilakukan tuntutan PMHsebagaimana pernah terjadi pada putusan tahun1920 tentang putusan mobil yangterperosok.Jadi pada saat itu seorangdokter
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 17-12-2014 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 970/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim
Tanggal 17 Desember 2014 — WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri
256 — 102
  • Pososebagai daulah islamiyah (wilayah kekuasan yangberdasarkan syariah islam).m Bahwa benar Sehingga kelompok kami inginmenjadikan Kab. Poso sebagai basis perjuangankelompok kami karena Kab. Poso merupakan daerahbekas konflik antara agama sehingga dengan mudahdapat merekrut anggota Mujahidin Indonesia Timur(MIT) serta Wilayah Kab.
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.KBJ
Tanggal 11 Maret 2014 — - MERHAT BR PURBA,DK VS N.V.Bataafsche Petroleum Maatschappij
87 — 115
  • Didaerah Administrasi Onderafdeling Karo Landen, pemerintahannya disebut denganSelfbestuur dibawah kekuasan seorang Controleur ( Pengawas) Belanda,terdapat 5pemerintahan swapraja pribumi tingkat Kerajaan/Landschaap (keSibayaken) dan satudiantaranya adalah Landschaap Sibayak Lingga berkedudukan di Kabanjahe yangmembawahi enam urung yang dikepalai oleh Kepala Urung dan satu diantaranya adalahUrung Sepuluh Dua Kuta di Kabanjahe .Sibayak dan Kepala Urung bukan mendapatkewibawaan dari bawah tetapi dari
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-11-2012 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 33/PDT.G/2012/PN-TB
Tanggal 19 September 2013 — - PENGGUGAT : PT. INTI PALM SUMATRA
154 — 30
  • 199, 200, 201,270, 271, 232, 260, 261, 263, 231, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 245, 246,262, 258, 259, 265, 266, 215, 219, 220, 223, 227, 228, 233, 236, 237, 268,212, 229, 230, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 252, 194, 196, 202, sebagai alas hak Tergugat XXXIl s/d Tergugat XXXXVI atas tanah terperkara,secara hukum dan berdasarkan Undangundang kewenangan mengadili adapads Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 14tahun 1970 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 26 Februari 2016 — EMI HARIHAYA
59 — 32
  • timbulsebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta.akantetapi sudah cukup terdapat kesadaran kerjasama apabila peserta padasaat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka telahDEKENASAMA 5 no= noe noe non nn nnn nn nnn nnn nnn nnn non nen een nnn nen neeBahwa Bahwa setiap perobuatan yang menggerakkan orang lain untukmelakuan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dandaya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 2 KUHP : denganperjanjian, pemberian, salah memakai kekuasan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2512 — 738
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Adanyapembagian kekuasan dalam negara; (iv).
    (dimlyAsshiddigie, StrukturKetatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan KeempatUUD Tahun 1945, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,Denpasar 1418 Juli 2003) Dalam bahasa Funk dan Seamon komisi independenitu tidak jarang mempunyai kekuasan "quasi legislative", "executive power" dan"quasi judicial". (William F. Funk dan Richard H.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 13 Mei 2015 — - ALUN MIU
119 — 24
  • kewenangan, kesempatan atau saranayang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum
Register : 14-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
142 — 21
  • Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms.Memperoleh kekuasan untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;4. Dimiliki oleh para pemegang saham,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai sumber hukumyang utama;> Apabila merujuk pada pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 tahun 2016, makakorporasi dapat dinyatakan bersalah apabila:a.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
1769 — 7323
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Keinginan kuat jaksa penuntut umum untuk menjalankan suatuoputusan batal demi hukum yang merujuk pada UndangUndang Nomor 16Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, adalah bertolak belakang denganketentuan Pasal 197 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1)juncto Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana kekuasan kehakiman daneksekutor putusan pengadilan termasuk terhadap putusan batal demihukum terhadap seorang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO, vs. CITIBANK N.A INDONESIA, dkk
178 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimanaditentukan dengan tegas dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (2)dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang PokokPokokKekuasan Kehakiman (Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004)sebagaimana dirubah dengan Pasal 4 ayat (2) dari Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman (UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009) (BUKTI TIV/2):Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Th 2009:Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Th 2009:
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 16 Oktober 2018 — * Perdata - LIE SIE MIN SUNARYO, Dkk X MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Dkk
142 — 212
  • Tergugatdalam Rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga sudah selayaknya dan adilmengabulkan petitum angka 6 (enam) gugatan rekonvensi dan menyatakan bahwaMenghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensimembayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukansebagaimana dalam amar putusan ini ;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang telahdisebutkan dalam pertimbanganpertimbangan hukum di atas secara khusus UUNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI IDRIS SYUKUR Diwakili Oleh : RICHARD K PATANDIANAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
98 — 53
  • tegas menyatakan bahwaterdakwa tidak pernah, meminta, menerima dan memaksa PTSemen Bosowa Barru untuk menyerahkan 1 Unit mobil Pajerosport terkait dengan IUP (Vide memori Banding Halaman 90 s/d94)KamiselakuPihak terbanding menanggapi hal tersebut BahwaPutusan Judex Factie telah tepat dalam pertimbangannya dimanamakna kata memaksa seseorang sebagaimana dimaksud dalampasal 12 huru f e tidaklah berdiri sendiri namun harusdinubungkan dengan unsur pasal sebelumnya yakni melawanhukum atau menyalahgunakan kekuasan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
IRAWAN Bin BONASIR Alm
130 — 25
  • Erwin Arifin;Bahwa kewenangan Kepala Desa antara lain, memimpin penyelenggaraanpemerintahan desa, memegang kekuasan pengelolaan keuangan dan asetdesa serta menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;Bahwa pada tahun anggaran 2017, Desa Taman Negeri melaksanakanpembangunan Fisik serta pemberdayaan masyarakat denganmenggunakan Program Dana Desa (DD) karana Desa (DD);Bahwa Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN), serta yang bertanggung jawab atas semua pelaksanaankegiatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-08-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 —
44 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andhini ; Menurut saksi saat penyerahan, tanah stripping tersebut belumdikeruk ; Bahwa saksi memberikan kekuasan penuh kepada Side ManagerSdr.Haryatno untuk mengeluarkan tanah siripping dari lokasi ;Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolak keterangan Saksiyang memberatkan Terdakwa kecuali yang jelasjelas diakui dankesemuanya akan disampaikan dalam pledoi ;Bahwa secara khusus Terdakwa menolak keterangan saksi yangmenerangkan tanah diberikan kepada Terdakwa selaku Desa, yangbenar
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
237 — 139
  • Bahwa Lembaga Arbitrase dalam halini BANI BANDUNG dapat memeriksa dan memutuskan perkara perselisinanantara para pihak berdasarkan kewenangan yang dipilih, disepakati dandiserahkan oleh para pihak kepada Lembaga Arbitrase BANI yang dipilin dandisepakati oleh para pihak tersebut (asas facta sunt servanda Pasal 1338KUH Perdata).Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) cq Badan ArbitraseNasional Indonesia (BANI) Perwakilan Bandung adalah merupakan badanyang fungsinya berkaitan dengan kekuasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/Pdt/2015
Tanggal 15 September 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN VS PT. INTI PALM SUMATRA, dkk
126 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 270, 271, 232, :260, 261, 263, 231, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 245, 246 262, 258, 259, :265, 266, 215, 219, 220, 223, 227, 228, 233, 236, 237, 268 212, 229, 230, :235, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 252, 194, 196, 202, :sebagai alas hak Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI atas tanahterperkara, secara hukum dan berdasarkan undangundang kewenanganmengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 489/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 5 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Herijan Julianto
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
87 — 64
  • Untukmemenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasan KehakimanHalaman. 74 dari 151 halaman put. No. 489/PDT/2019/PT.BDGmemerintahkan hakim untuk menggali nilainilai, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalamMasyarakat. 202 nn nn en nn nn nn anes nene anneBertitik tolak dari pasalpasal yang dikemukakan di atas, putusanyang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnyaputusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.