Ditemukan 4186 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manipulasi
Penelusuran terkait : Memerintahkan memanipulasi data kependudukan secara terus- menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
330 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ditariknya Tergugat 14 dalam perkara ini sematamata hanyalahmerupakan suatu bentuk manipulasi yang dilakukan oleh Penggugat agardapat mengajukan Gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri KualaTungkal, dengan cara memanipulasi Pasal 118 (2) HIR yangHal. 197 dari274 halaman Put. No. 1538 K/Pdt/2009mensyaratkan bahwa suatu gugatan dapat diajukan di tempat tinggalsalah satu Tergugat.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
104 — 50
  • Rachmat Dakimselaku Kepala PPS Wustho Attaqwa ; Bahwa aturanaturan penggunaan dana bos, apa saja yang diperbolehkan dan apasaja yang tidak boleh digunakan dari Dana BOS ada aturannya didalarn bukuPanduan ; Bahwa yng dimaksud Bos Propinsi sesuai buku Panduannya untuk membeli buku ,ulangan umum dan untuk pendaftaran siswa barn ; Bahwa penyimpangan yang dilakukan Ponpes At Taqwa untuk BOS PROPINSIadalah memanipulasi data siswa ; Bahwa penyimpangan yang dilakukan At taqwa dari data yang ada di Kemenag.Kab
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Budi nugraha
Terbanding/Terdakwa : Ir. DUDY JOCOM, M.Si
242 — 469
  • Selanjutnya Terdakwa selaku PPK memerintahkan PanitiaPengadaan memanipulasi sistem Penilaian Evaluasi Administrasi danteknis untuk memenangkan PT Hutama Karya (Persero) diantaranya dengancara tidak melakukan penilaian atas dua tenaga inti PT Wijaya Karya(Persero) sehingga panitia pengadaan pada tanggal 11 Agustus 2011 melaluisurat nomor 181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011 mengumumkan peringkat teknisyaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai peringkat I, PT Wijaya Karya (Persero)sebagai peringkat II, PT Waskita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
411 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi telah memanipulasi fakta. Terbukti Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan keterangan palsudalam tuntutannya;Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukumpembuktian karena tidak mempertimbangkan keteranganketerangandalam BAP Gery yang dibenarkan di muka persidangan.Apakah saya yang menyuruh Gary ke Medan?
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD RUSLAN. Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
277 — 136
  • butir2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP/ 2011 Perihal :Penerapan Sitrategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang menyebutkan:Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakanpenyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untukmengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihaklain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan saranaBank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lainmenderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungankeuangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
251 — 88
  • Hutama Karya (Persero), PT WijayaKarya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) dan PT PembangunanPerumahan (Persero) kemudian panitia pengadaan melakukan evaluasidokumen penawaran Tahap dengan melakukan evaluasi administrasi danteknis.Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan memanipulasi sistem penilaianevaluasi administrasi dan teknis untuk memenangkan PT. Hutama Karya(Persero) diantaranya dengan cara tidak melakukan penilaian atas duatenaga inti PT.
    Pembangunan Perumahan (Persero)kemudian panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaranTahap dengan melakukan evaluasi administrasi dan teknis.Selanjutnya Panitia Pengadaan memanipulasi sistem penilaian evaluasiadministrasi dan teknis untuk memenangkan PT HK diantaranya dengancara tidak melakukan penilaian atas dua tenaga inti PT Wijaya Karya(Persero) sehingga panitia pengadaan pada tanggal 11 Agustus 2011melalui surat Nomor 181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011 mengumumkanperingkat teknis yaitu PT
    mengubah nilai kontrak;Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 dilakukan pemasukan dokumenpenawaran untuk proyek IPDN Bukittinggi dan sesuai tahapanpenawaran, pada Tahap (Administrasi dan Teknis) ada 4 (empat)perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT HK, PT WijayaKarya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) dan PT PembangunanPerumahan (Persero) kemudian panitia pengadaan melakukan evaluasidokumen penawaran Tahap II dengan melakukan evaluasi administrasidan teknis.Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan memanipulasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
192 — 100
  • ke atas atau setaranya yang dikeluarkan olehlembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembagapemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik(reputable).Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 31 Desember2012 tentang BPP Strategi Anti Fraud, halaman 15 tentang KebijakanAnti Fraud, yang menyatakan bahwa Bank tidak mentolerir (zerotolerance) terhadap segala bentuk fraud, yaitu tindakan penyimpanganatau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu,atau memanipulasi
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 24 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEWI SUSIANA EFFENDY, SE Diwakili Oleh : GEORGE NAKMOFA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
208 — 110
  • SULAYMAN, ILHAM NURDIYANTO, LOE MEI LIENalias INDRASARI, KHO WIE alias WILLYAN KODRATA, SISWANTOKODRATA dan MUHAMMAD RUSLAN merupakan perbuatan fraud dalamperbankan yang bertentangan dengan pokokpokok Ketentuan Umum(Bagian 1) butir 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun2011 Perihal : Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yangmenyebutkan: Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalahtindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untukmengelabui, menipu, atau Memanipulasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
244 — 162
  • ke atas atau setaranya yang dikeluarkan olehlembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembagapemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik(reputable).Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 31 Desember2012 tentang BPP Strategi Anti Fraud, halaman 15 tentang KebijakanAnti Fraud, yang menyatakan bahwa Bank tidak mentolerir (zerotolerance) terhadap segala bentuk fraud, yaitu tindakan penyimpanganatau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu,atau memanipulasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
99 — 33
  • dengan nomenklaturnya) dan ada juga tidakdipergunakan sama sekali, akan tetapi semua pengeluaran anggaran dimaksuddibuat pertanggungjawabannya, oleh terdakwa bersama dengan saksi BudiSeprianson;Menimbang, bahwa terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan dankegiatan yang dilaksanakan tapi tidak sesuai pengusulannya (nomenklaturnya)sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan tugas dan kewenangan yangdimiliki oleh terdakwa bersama dengan saksi Budi Seprianson, tetap membuatpertanggungjawabannya dengan memanipulasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Ir. DUDY JOCOM, M.Si
266 — 87
  • Selanjutnya Terdakwa selaku PPK memerintahkan PanitiaPengadaan memanipulasi sistem Penilaian Evaluasi Administrasi danteknis untuk memenangkan PT Hutama Karya (Persero) diantaranya dengancara tidak melakukan penilaian atas dua tenaga inti PI Wijaya Karya(Persero) sehingga panitia pengadaan pada tanggal 11 Agustus 2011 melaluisurat nomor 181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011 mengumumkan peringkat teknisyaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai peringkat , PT Wijaya Karya (Persero)sebagai peringkat Il, PT Waskita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — AMRU, S.Sos, Msi
117 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jawa Timur pada tahun2013 menerima Dana sebesar Rp142.253.329.000,00(seratus empat puluh dua milyar duaratus limapuluh tiga jutatiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumberdar Dana Hibah APBD TA 2013 untuk kegiatan PemiluGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;Menimbang bahwa dana hibah dan seterusnya halaman 165s/d 171;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebut di atas terdapat fakta hukum adanya penunjukanlangsung, memanipulasi data/dokumen dan kegiatankegiatan fiktif serta
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2017 — - Ir. ABDURRAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si
113 — 53
  • danPerikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 tanpa melakukan pengujianterhadap hasil pekerjaan apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, yang berartiterdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji,membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkanpembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD;Bahwa terdakwa selaku KPA telah memanipulasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
185 — 83
  • ., telah memanipulasi ataumemalsukan data CV. BORNEO KARYA KONSULTAN dan CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
288 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ditariknya Tergugat 14 dalam perkara ini sematamatahanyalah merupakan suatu bentuk manipulasi yang dilakukan olehPenggugat agar dapat mengajukan Gugatan perkara ini diPengadilan Negeri Bengkalis, dengan cara memanipulasi Pasal 118(2) HIR yang mensyaratkan bahwa suatu gugatan dapat diajukan ditempat tinggal salah satu tergugat.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
Iman Ouden Destamen Zalukhu Bin Otiyus Zalukhu
179 — 73
  • .1.12019 14Agustus 2019 14 70.893 455.000.000,KL.702/VIII/2/SDV.1.12019 14Agustus 2019 13 67.551 420.000.000,KL.702/VIII/3/SDV.1.12019 14Agustus 2019 14 59.442 412.000.000,KL.702/VIII/4/SDV.1.12019 14Agustus 2019 18 52.595 473.000.000,KL.702/VIII/5/SDV.1.12019 14Agustus 2019 17 42.369 437.000.000,KL.702/VIII/6/SDV.1.12019 14Agustus 2019 14 46.125 381.000.000,KL.702/VIII/7/SDV.1.12019 14Agustus 2019 17 42.189 414.000.000,107 381.164 2.992.000.000, Atas permintaan saksi Robi Irmawan, saksi Prayoga memanipulasi
    SDV.1.12019 14Agustus 2019 14 70.893 455.000.000,KL.702/VII/2/SDV.1.12019 14Agustus 2019 13 67.551 420.000.000,KL.702/VII/3/SDV.1.12019 14Agustus 2019 14 59.442 412.000.000,KL.702/VIIV4/SDV.1.12019 14Agustus 2019 18 52.595 473.000.000,KL.702/VIIV/S/SDV.1.12019 14Agustus 2019 17 42.369 437.000.000,KL.702/VIIV/6/SDV.1.12019 14Agustus 2019 14 46.125 381.000.000,KL.702/VIIVT/SDV.1.12019 14Agustus 2019 17 42.189 414.000.000,107 381.164 2.992.000.000, Atas permintaan saksi Robi Irmawan, saksi PRAYOGA memanipulasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;
526 — 421 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonPeninjauan Kembali juga menaruh harapan besar agar para Hakim diMahkamah Agung tetap menjaga agar dunia ini tidak gelap gulita, dengantidak membiarkan praktikpraktik penegakan hukum yang secara terang dannyata telah memanipulasi faktafakta hukum yang sebenarnya. Seluruhpenjuru negeri ini bahkan dunia boleh saja menjadi gelap dan buta akantetapi hukum dan keadilan tidak boleh ikut menjadi buta dan gelap.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Perbankan
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN SORONG Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — SUHERNI A. R alias UMI MEYTHA SOUMOKIL, S.IP alias MEYTHA
251 — 1010
  • karena angsuran fasilitas kredit BRIGUNAmenggunakan gaji tetap setiap bulannya sebagai pegawai dan tidak adakaitannya dengan kondisi makro ekonomi dan terdapat unsurkesengajaan meniruh dokumen kelengkapan kredit sehingga ataspengajuan 52 kredit BRIGUNA tersebut dikatakan sebagai kredittopengan dan terindikasi froud bahwa froud menurut surat Edaran BankIndonesia No 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 merupakantindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untukmengelabuhi, menipu, atau memanipulasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 121/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MADE MEREGAWA
260 — 135
  • dengan Terdakwa dan saksi tidakpernah menandatangani kontrak dengan Terdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah teknispelaksanaan pengadaan Alkes tersebut dikarenakan bukanbagian saksi dan untuk pencairan seluruh pengadaanAlkes tersebut masuk ke dalam rekening atas nama PT.Mahkota Negara, saksi hanya menandatangani cekkosong 1 buku sehingga saksi tidak mengetahui masalahjumlah yang dilakukan pencairan tersebut;Bahwa masalah penandatangan dokumen, di kantor saksiada spesialis tandatangan untuk memanipulasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
255 — 466
  • yangdiakui oleh Bank Indonesia atau lembaga pemeringkat lainnyayang dipandang memiliki reputasi baik (reputable).Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 31Desember 2012 tentang BPP Strategi Anti Fraud, halaman 15tentang Kebijakan Anti Fraud, yang menyatakan bahwa Bank tidakmentolerir (zero tolerance) terhadap segala bentuk fraud, yaitutindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukanHalaman 229 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB Bahwa Hasiluntuk mengelabul, menipu, atau memanipulasi