Ditemukan 4827 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1365 1467 1317 1327 1067 1967 13617 1767 13,7
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Hamzah, SH dalam makalahnya padaSeminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol, antara lain ditulisdalam Kitab Undangundang Hukum Perdata/Burgelijke Wetboek(BW) Pasal 1367, pegawai biasa jika berbuat atas namakorporasi yang menimbulkan kewajiban bagi orang lain, korporasitersebut bertanggung jawab perdata untuk membayar kerugiandalam perbuatan pegawai korporasi tersebut;Bahwa Pasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdatamenyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab ataskerugian yang disebabkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET Lawan 1.ICAC PROFESIONAL SERVICE 2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
761 — 735
  • Oleh karena TERGUGAT Il telah melakukan kesalahan, yaitu berupamelanggar Kode Etik, dimana TERGUGAT Il merupakan pihak yang bekerjakepada dan di hawah pengawasan dari TERGUGAT dalam melakukanpraktik untuk memberikan jasa profesional konsultasi psikologi, makaTERGUGAT bertanggung jawab atas perbuatan TERGUGAT itersebut,sebagairnana dirnaksud dalarn ketentuan Pasal 1367 KUHPerdatayang berbunyi sebagailberikut:Seseorang tidak hanya bertanggung jawah, atas kerugian yangdisebabkan perbuatannya sendiri
    ICAC/LK/09/2012 tanggal26 September 2012,. mewajibkan Tergugat selaku atasan juga bertanggungjawab untuk menanggung seluruh kerugian yang diderita olen Penggugat.Bahwa pasal 1367 KUHPerdata menyatakan "Seseorang tidak hanyabertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yangberada dibavah pengawasannya.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tjp
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 39
  • mengembalikanStatusnya kepada keadaan dan kondisi semula dengan caramelakukan perobahan pencatatan pemegang haknya kembali,sehingga tercatat dan terdaftar atas nama FAHLIM ZETRA(Penggugat);Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdataSetiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tjp32.Dan lebih lanjut dalam pasal 1367
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 281/Pdt.G/2015/PN Smg
Tanggal 30 Desember 2015 — FRANSISKUS HAPSAK ANUGERAH IR. AIFI INDRASTUTY,dkk
289 — 51
  • Berita Acara PelaksanaanEksekusi No. 29 / Pdt.Eks / 2013 /PN.Smg.Bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata : tlap perbuatan melanggarhukum yang membave kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.Bahwa menurut pasal 1366 KUH Perdata : setiap orang bertanggung javab,bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan,melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian ataukesembronoannya.Bahwa menurut pasal 1367 KUH Perdata
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 371/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 172
  • Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, karena jelasjelaspelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantaraan Tergugat tersebut telahdilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.29.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 K/Pdt/2016
Tanggal 22 September 2016 — NURUSLAN BIN MOEHAMAD NOER KARIM vs WELLY ABDULLAH
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa, sepengetahuan Penggugat tanah yang merupakan ObjekSengketa yang telah di pasang patok dan di kavlingkavling ada beberapakavling telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain;Bahwa, perbuatan Tergugat menurut hukum telah dikwalifikasikan sebagaiperouatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) sebagaimanadimaksud/diatur Pasal 1365 BW;Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut, secara langsung telah menimbulkankerugian materil dan inmateril terhadap Penggugat, dan oleh karenanyasebagaimana diatur pasal 1367
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-09-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 354/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 14 Nopember 2018 — KESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN BELAWAN, DKK VS PT WAWASAN KEBUN NUSANTARA
137 — 102
  • Gugatan Penggugat kabur ( Obscur libel )Bahwa gugatan penggugat berawal dari adanya perjanjianpengangkutan antara Penggugat dengan Tergugat I, yang sudahbarang tentu gugatan penggugat bukanlah gugatan PerbuatanMelawan Hukum ( PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365maupun Pasal 1367 KUH Perdata akan tetapi gugatan Wanprestasi,mengenai kecelakaan kapal yang menimbulkan kerugian Penggugatkarena barang yang telah diperjanjikan tidak dapat diterimaPenggugat merupakan sebagai penyebab, sedangkan tidakditerimannya
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Perdata
Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 07/PDT.G/2013/PN.PYK
Tanggal 7 Nopember 2013 — H. RASYIDIN KASIM Lawan Drs. ACHYARMAN,Dkk
105 — 18
  • hukum karena kelalaian;Bahwa dari ketiga model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawanhukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsurkesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuanPasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsurkelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata dan tanggung jawab mutlak(tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367
Pengadilan PN BANGKALAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-08-2012 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PN BANGKALAN Nomor 9/PDT.G/2012/PN.BKL
Tanggal 8 Mei 2013 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PENGGUGAT) HJ. SULISTYOWATI, DKK (PARA TERGUGAT)
91 — 7
  • Dari ketiga model pengaturanKUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka modeltanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsurkesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapatdalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab dengan unsurkesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal1366 KUH Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam artiyang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata ;Menimbang,
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN BREBES Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs.
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk vs PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
109 — 74
  • Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, karena jelasjelas pelaksanaan lelang yang dilakukanmelalui perantaraan Tergugat Il tersebut telah dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Maka : Berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat ll mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Brebesyang memeriksa danmengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan denganamar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Il;e Menyatakan menolak gugatan
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-04-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 16 Januari 2020 — SUDIN MULIA DJOHAN, Vs KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,DKK
103 — 76
  • dan Tergugat Il;Bahwa, terkait dengan kerugiankerugian yang dialamiPenggugat, sebagaimana eksespsi di atas, sudahlah jelasTergugat Ill tidak ikut bertanggung jawab jika dinyatakan olehYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ada kerugianyang dialami Penggugat, sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdata:Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugianyang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga ataskerugia yang disebabkan perbuatanperbuatan orangorangyang menjadi tanggung jawabnya atau
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bbs
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk VS PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
102 — 26
  • Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, karena jelasjelas pelaksanaan lelang yang dilakukanmelalui perantaraan Tergugat Il tersebut telah dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Maka : Berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat Il mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Brebesyang memeriksa danmengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amarsebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Il;e Menyatakan menolak gugatan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-09-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 151/Pdt.G/2011/PN.Cbn
Tanggal 5 September 2012 — YAYASAN BHAKTI PUTRA BANGSA (TIRASA),; LAWAN PT. SENTUL CITY TBK (Dahulu PT. BUKIT SENTUL CITY),; H. ABDUL FATAH BIN H. YUSUF., ; KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOGOR.,; KEPALA DESA SUMUR BATU KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR,;
104 — 195
  • PHT/1367/YBPB/Photo copy SPH No. PHT/1361/YBPB/Photo copy SPH dari Abd. Fatah Bin H. Ombi ;Photo copy SPH dari Abd. Fatah Bin H. Usup ;Photo copy SPH dari Abd. Fatah Bin H. Usup ;Photo copy SPH No. PHT/13273/YBPB/Photo copy SPH No. PHT/1169/YBPB/Photo copy SPH No. PHT/1272/YBPB/Photo copy SPH No. PHT/1414/YBPB/Photo copy SPH dari H. A. Hamid ;Photo copy SPH No. PHT/1366/YBPB/Photo copy SPH No. PHT/1089/YBPB/Photo copy SPH No. PHT/1353/YBPB/Photo copy SPH No. PHT/1051/YBPB/Photo copy SPH No.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
373 — 114
  • sebagaiberikut :Dasar hukum perundangan di Indonesia:Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa :Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebutPasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkanperbuatanperbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hatihatinyaPasal 1367
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
340 — 131
  • lembar Asli Memorandum Divisi Renstra-Corsec Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;46. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;47. 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor : Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;48. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor : 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;49. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT-Dwi Siwanto;50. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/1367
    Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 september 2014,136. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,137. 1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,138. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan
    atas negoisasi tanah di Jalan Darmo No. 51Surabaya.Bahwa tidak ada ketentuan pembeli bisa juga sebagai penjual.Bahwa sesuai ketentuan Appraisal Independent dilakukan sebelumdilakukan transaksi.Bahwa pembuatan appraisal tidak boleh dilakukan dengan mencantumkantanggal sebelum dilakukannya appraisal tersebut.Bahwa setelah pemeriksaaan dari akuntan publik belum ada balik nama.Bahwa balik nama dilakukan Bulan November Tahun 2015.Bahwa Divisi trisuri yang melakukan pembayaran sesuai SuratMemorandum 1367
    2015, tanggal 02 Maret 2015;1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi RensraCorsec Nomor:RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015,tanggal 27 Oktober 2015;1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29 oktober2015;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor: 88/Not/XV/2015 tanggal 04November 2015;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT Dwi Siwanto;1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor:UMH/01/1367
    Mutiara Cahaya Sukses atasnama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02september 2014,1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat danPedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/OO1/INS, tanggal 13Januari 2012,1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XV2015 tentangPembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC.
    Amb45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.5:60.61.62.1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi RenstraCorsecNomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFl, Nomor :87/X/Nov/2015, tanggal 27 Oktober 2015;1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor : Dir/1992 tanggal 29oktober 2015;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor : 88/Not/XV2015tanggal 04 November 2015;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPATDwi Siwanto;1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan HukumNomor: UMH/01/1367
    Mutiara CahayaSukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepadaSoenarko, tanggal 02 september 2014,1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di KantorPusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor:DIR/OO1/INS, tanggal 13 Januari 2012,1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XV/2015tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05November 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor:UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah danBangunan KC.
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kdl
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
SUNARWAN
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam JASA Kantor Cabang Weleri
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah IX DJKN Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
119 — 25
  • Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengankerugian ;Selanjutnya......Pasal 1366 BW, Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yangdisebabkan karena kelalaiannya atau kurang hatihatinya .Pasal 1367 (1) BW, Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugianyang disebabkan karena perbuatan orangorang yang menjaditanggungannya atau
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 104/PDT/2018/PT PLG
Tanggal 13 Desember 2018 — SOHARGAN, DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DKK
146 — 63
  • Pasal 1366 j.0o Pasal 1367 KUH PerdataIndonesia jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Doktrin para ahlihukum telah menguraikan bahwa unsurunsur PMH adalah terdiri atas:a. Adanya perbuatan (onrechtmatig)b. Adanya kerugian (Schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat.c. Kerugian disebabkan kesalahan (Schuld)..
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 392/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
1.MUHAMMADIN
2.MUH. SANDI
3.MUHAMMAD YUNDI
Tergugat:
1.TELLY M THEIXAR
2.MERY YULIANTY
3.Dra. SINTA RAMLI, SH.,M.Kn
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
5.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
6.PT. ALFARIA, Tbk
7.PIMPINAN KIOS GAGAK
8.PIMPINAN PT. ENERGY LOGISTICS
115 — 14
  • Mks.15.16.Bahwa dalam hal Penggugat mengklasifikasikan Gugatan a quo sebagaisuatu gugatan perbuatan melawan hukum, maka setidaktidaknya perlumengacu kepada ketentuan dasar perbuatan melawan hukum yang diaturdalam KUHPerdata, yaitu Pasal 1365, Pasal 1366 atau Pasal 1367, yangmasingmasing mengatur mengenai subyek dan obyek yang berbedabedapada suatu perbuatan yang dikualifikasikan melawan hukum.Bahwa faktanya pada keseluruhan uraian Gugatan, tidak ditemukan samasekali ketentuan hukum yang mendukung
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 368/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 9 Nopember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
58 — 51
  • Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, karena jelasjelas pelaksanaan lelang yangdilakukan Tergugat III tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa proses dan tata cara pelaksanaan pelelangan atas objek sengketaa quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangundanganyang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat III tersebut adalah sah secarahukum, sehingga tidak dapatlah Tergugat III dituntut untuk membayar gantirugi dan uang paksa (dwangsom
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
PT. ASIA BAHARU
Tergugat:
1.MAURER dan WRITZ GMBH dan CO. KG
2.BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
932 — 434
  • HewlettPackard Indonesia, Subin Joseph, Hewlett Packard South EastAsia dan Hewlett Packard Company (Bukti P45), dimana MajelisHakim yang memutus perkara ini dalam pertimbangannyamenyatakan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan tanpaalasan yang jelas adalah bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian dan kehatihatian sesuai prinsipprinsip manajemenperusahaan beritikad baik sehingga dianggap sebagai perbuatanmelawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365, Pasal 1366dan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengakibatkan