Ditemukan 46104 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : koorporasi koperasi korporat koropasi koprasi
Penelusuran terkait : Pertanggungjawaban pidana korporasi Pidana korporasi Pidana;korporasi Perdata Pertanggungjawaban korporasi Pencucian uang korporasi Corporate criminal liability Tindak pidana korporasi Subyek tindak pidana korupsi korporasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-07-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 15 Juli 2024 — INSTITUT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN KORPORASI (Unit Usaha pada Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN) (dalam Likuidasi) atau Eksekutif Corporate Leadership Development Institute (CLDI), 3. ANDUS WINARNO DAN REKAN (Tim Likuidator Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN Dalam Likuidasi),
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INSTITUT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN KORPORASI (Unit Usaha pada Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN) (dalam Likuidasi) atau Eksekutif Corporate Leadership Development Institute (CLDI), 3. ANDUS WINARNO DAN REKAN (Tim Likuidator Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN Dalam Likuidasi),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1988 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Drs. Amin Tolomoo, M.Sc.;
663 — 496 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun, Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan unsur melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti ... [Selengkapnya]
  • No. 1988 K/Pid.Sus/2016Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang beralamat di jalan JenderalSudirman No. 53 Kota Gorontalo atau setidaktidaknya pada tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kKewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya
    menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmerupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yangmerupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum yang diatur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada subyek/pelaku dan unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi terletak pada unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 13-07-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2022/PT DKI
Tanggal 7 September 2022 — Pembanding/Terdakwa : PT ADONARA PROPERTINDO
Terbanding/Penuntut Umum : FERDIAN ADI NUGROHO
628 — 317
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Korporasi PT Adonara Propertindo berupa pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila terdapat alasan yang kuat jangka waktu sebagaimana dimaksud telah diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan, Terpidana Korporasi PT Adonara Propertindo tidak membayar uang denda dimaksud, maka harta bendanya dapat disita
Pengadilan PN TONDANO Pidana Umum
Register : 04-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN TONDANO Nomor 20/Pid.B/2022/PN Tnn
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
1.Laura Aneke Tombokan,SH
2.Teddy Rorie,SH
3.AVEL HAEZER M, S,H
4.JOICE AMELIA USSU,SH
Terdakwa:
MARLEIN WINDA MASENGI
174 — 72
  • Tewu, S.E selaku lurah wewelen
  • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan transaksi PT Bank Central Asia TBK, No. 08161/MBA/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh kepala kantor cabang korporasi Dhejani Surjadi dan kepala Oprasi cabang korporasi Dhejani Surjadi dan Kepala Operasi Cabang korporasi Equarry Harlan beserta 1 (satu) lembar print out rekening Koran
  • 1 (satu) lembar surat yang dibuat oleh Lusye Wenas tertanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2010 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN CILACAP Nomor 96/Pid.Sus/2010/PN.Clp
Tanggal 20 Juni 2011 — SUGIHARJO Bin SUMBARDJO, Dkk
556 — 197
  • SUNENTO Bin DARMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA sebagaimana dalam dakwaan Primair --------------------2.Membebaskan terdakwa I SUGIHARJO Bin SUMBARJO dan Terdakwa II SUNENTO Bin DARMANTO oleh karena itu dari dakwaan primair dimaksud ; -------3.
    sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) KUHP,maka Kelompok Tani Sumber Maju yang melaksanakan perintah jabatantidaklah dapatdihukum; +22 eee e ee ee eee re ee re eee ee ee ee ee eeeBahwa berdasarkan analisa hukum, maka atas tuntutan JaksaPenuntut umumyang telah mendasarkan pada dakwaan Subsidair,melalui pasal 3 jo pasal 18 UU No 33 th 1999 jo UU No.20 Th 2001,dapat diuraikan sebagai berikut Unsur Setiap orang, telah terpenuhi; Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi
    sekitar bulan September 2007sampai dengan Pebruari 2008 atau setidak tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempatdi Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap atausetidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, baik sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
    SUNENTO selakuSekretaris Kelompok Tani Sumber Maju Desa dan PRASONO sebagaibendahara Kelompok Tani Sumber Maju (dalam berkas tersendiri danakan disidangkan secara in absentia) Desa Ujungalang KecamatanKampunglaut Kabupaten Cilacap, pada waktu dan tempat sebagaimanaterurai dalam dakwaan primair diatas, baik sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi' telah menyalahgunakan kewenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Fahrul Kasim,S.Kom(T1),DK,Suparti Uno,S.E(T2)
562 — 614 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, ... [Selengkapnya]
  • sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Pengelolaan Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 53 Kota Gorontalo atau setidaktidaknya pada tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi
    pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Pengelolaan Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 53 Kota Gorontalo atau setidaktidaknya pada tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi
    PerbedaanPasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada subyek/pelaku dan unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi terletak pada unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan unsur besar kecilnyakerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.Bahwa sesuai dengan faktafakta
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 17-05-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 22-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Januari 2024 — Penggugat:
Sifa Rickewine, S.Pd
Tergugat:
1.Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN (dalam Likuidasi)
2.Institut Pengembangan Kepemimpinan Korporasi (Unit Usaha pada Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN) (dalam Likuidasi) atau Eksekutif Corporate Leadership Development Institute (CLDI)
3.Andus Winarno Dan Rekan (Tim Likuidator Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN Dalam Likuidasi)
86 — 57
  • Penggugat:
    Sifa Rickewine, S.Pd
    Tergugat:
    1.Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN (dalam Likuidasi)
    2.Institut Pengembangan Kepemimpinan Korporasi (Unit Usaha pada Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN) (dalam Likuidasi) atau Eksekutif Corporate Leadership Development Institute (CLDI)
    3.Andus Winarno Dan Rekan (Tim Likuidator Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN Dalam Likuidasi)
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 27-03-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 27 Maret 2019 — MUHAMMAD ZAINUL ICHWAN
303 — 144
  • Suryagita Nusaraya selaku badan hukum/ korporasi dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.
    Sus/2019/PN SDA1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelishakim mempertimbangkan jika pidana yang hendak dijatuhkan didalam amarputusan dalam perkara ini jika pidana tersebut berupa pidana denda makaharuslah dijatuhkan terhadap korporasi/ badan hukum yang telah melakukantindak pidana sebagaimana
    Suryagita Nusaraya selaku badan hukum/ korporasi denganpidana denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuanjika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidanaselama 3 (tiga) bulan kurungan.3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-11-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Bdg
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Irwan Apong Gunawan
523 — 229

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Korporasi PT. SATRIA BUMINTARA GEMILANG (PT. SBG) yang diwakili oleh Direktur yaitu IRWAN APONG GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama atau dakwaan alternative kedua.
    2. Membebaskan Terdakwa korporasi PT. SATRIA BUMINTARA GEMILANG (PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 26-06-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Bdg
Tanggal 14 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
SUKANDA, SH, MH
Terdakwa:
Lee Jen Der
152 — 123

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa PT Megah Niaga Jaya yang merupakan korporasi (PMA) yang diwakili oleh Lee Jen Der selaku Presiden Direktur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja Melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan Usaha tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 70 huruf c UU RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air jo.
  • Melepaskan terdakwa PT Megah Niaga Jaya yang merupakan korporasi (PMA) yang diwakili oleh Lee Jen Der selaku Presiden Direktur dari segala tuntutan hukum.
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa PT Megah Niaga Jaya yang merupakan korporasi (PMA) yang diwakili oleh Lee Jen Der selaku Presiden Direktur dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) batang pipa besi ukuran 5 inch + panjang 120 cm.
    • 1(satu) batang pipa besi ukuran 3 inch + panjang 120 cm.
    • 1 (satu) unit mesin pompa air.

    Dikembalikan kepada Terdakwa PT Megah Niaga Jaya yang merupakan korporasi (PMA) yang diwakili oleh Lee Jen Der selaku Presiden Direktur, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

    • 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputasan Menteri Pekerjaan Umum No : 539/KPTS/M/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Penggunaan Air dari Sungai Cihujung (INTAKE 2) kepada PT. Mewah Niaga Jaya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-02-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 198/Pid.B/LH/2020/PN Bdg
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
A .R .KARTONO, SH.MH
Terdakwa:
PT. SENG DO TEXTILE INDUSTRY Yang diwakili oleh JO JUNG HWA
941 — 412
  • SENG DO TEXTILE INDUSTRY selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh JO JUNG HWA selaku Presiden Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah sebagaimana dakwaan kedua Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa PT.
    SENG DO TEXTILE INDUSTRY selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh JO JUNG HWA selaku Presiden Direktur sebesar Rp. 500.000.000,-7 (Lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan perampasan keuntungan Perusahaan PT. SENG DO TEXTILE INDUSTRY atau aset milk PT.
    SENG DO TEXTILE INDUSTRY selaku korporasi untuk dijual /lelang melalui Kantor lelang, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan Pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan (ckean up), limbah padat berupa abu batu bara berupa (Bottom Ash dan Fly Ash) dan mengeluarkan limbah B.3 abu batu bara berupa (Bottom Ash dan Fly Ash) dari dalam Lokasi PT.
    SENG DO TEXTILE INDUSTRY selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh JO JUNG HWA selaku Direktur Utama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2423 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Februari 2017 — ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI
161 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan argumentasi bahwa inti delik ... [Selengkapnya]
  • No. 2423 K/PID.SUS/2016dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padangberwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatanmelakukan kegiatan Pengadaan Alatalat Kedokteran untuk PuskesmasTahun
    No. 2423 K/PID.SUS/2016dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padangberwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kKeuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
    Karena kebijakan legislatif yagn menetapkan perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan perbedaan inti delikmengandung cacat yuridis sejak lahirnya, maka Kamar Pidana MahkamahAgung sejak tahun 2012 menetapkan perbedaan esensial antara Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada inti delik tetapipada unsur memperkaya diri sendri, orang lain, atau korporasi
    No. 2423 K/PID.SUS/2016tujuh puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : SR866/PW03/5/2015 tanggal 25 April 2015 ;Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapatmerugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsurunsur lainnyasebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penghinaan
Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr
MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA
103 — 120
  • bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU PENERIMAAN SESEORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN, UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DILAKUKAN OLEH KORPORASI
    ATAU DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERTINDAK UNTUK DAN/ATAU ATAS NAMA KORPORASI ATAU UNTUK KEPENTINGAN KORPORASI, BAIK BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA MAUPUN HUBUNGAN LAIN, BERTINDAK DALAM LINGKUNGAN KORPORASI TERSEBUT BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA;2.
    atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkanOwhubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungankorporasi tersebut baik sendiri maupun bersamasama, sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 13 ayat (1) UndangUndang No. 21Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm)YAHYA, terdakwa SOPIAN M.
    atau dilakukan oleh orangorang yang bertindak untuk dan/atau atasnama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungankerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baiksendiri maupun bersamasama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut:e Bahwa PT.
    apabila tindak pidana tersebut dilakukanoleh orangorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untukkepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersamasama,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa PT.
    ;Menimbang, bahwa tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukanoleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orangorang yangbertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baikberdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungankorporasi tersebut baik sendiri maupun bersamasama;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam mempertimbangkan unsur setiap orang sebagaimana di muka, kapasitas ParaTerdakwa
    atau dilakukan olehorangorang yang bertindak untuk dan/atau atasnama korporasi atau untuk kepentingankorporasi, baik berdasarkan hubungan kerjamaupun hubungan lain, bertindak dalamlingkungan korporasi tersebut baik sendirimaupun bersamasama;Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwatersebut diatas oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 3 (tiga) tahundan denda masingmasing sebesarRp.150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayarkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penghinaan
Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 724/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr
MUHAMAD CHAERULLOH bin RUWANTO
136 — 80
  • bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU PENERIMAAN SESEORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN, UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DILAKUKAN OLEH KORPORASI
    ATAU DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERTINDAK UNTUK DAN/ATAU ATAS NAMA KORPORASI ATAU UNTUK KEPENTINGAN KORPORASI, BAIK BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA MAUPUN HUBUNGAN LAIN, BERTINDAK DALAM LINGKUNGAN KORPORASI TERSEBUT BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA;2.
    atau dilakukan oleh orangorang yang bertindakuntuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baikberdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungankorporasi tersebut baik sendiri maupun bersamasama, perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa PT.
    apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orangorang yangbertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi,baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalamHalaman 11.
    Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utrlingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersamasama, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa PT. Bina Jasa Mina (PT.BJM) adalah Perusahaan yang bergerakdibidang menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) di KapalPenangkap Ikan di Wilayah Kawasan Muara Baru Jakarta Utara, dimanasusunan pengurus PT.
    ;Menimbang, bahwa tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukanoleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orangorang yangbertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baikberdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungankorporasi tersebut baik sendiri maupun bersamasama;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam mempertimbangkan unsur setiap orang sebagaimana di muka, kapasitas ParaTerdakwa
    atau dilakukan olehorangorang yang bertindak untuk dan/atau atasnama korporasi atau untuk kepentingankorporasi, baik berdasarkan hubungan kerjamaupun hubungan lain, bertindak dalamlingkungan korporasi tersebut baik sendirimaupun bersamasama;Menghukum Terdakwa I.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 25-06-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 286/Pdt.BTH/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2016 — Tuan JUNUS FADJAR AGUS,Cs >< 1. Kementerian Keuangan R1, cq. Direktorat Jenderal Pajak, cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua; Jalan. K H. Hasyim Ashari No. 6-12, Jakarta Pusat,Cs
76 — 0
  • Menyatakan Para Pembantah adalah pihak ketiga dan bukan penanggung pajak Korporasi PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA yang secara sah bubar tanggal 17 Mei 2004;4. Menyatakan pemblokiran/penyitaan Rekening para Pembantah oleh Turut Tergugat 1,11,111,IV dan V adalah tidak sah dan berkekuatan hukum;Halaman 98 dari 100Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt. G/2015/PN.Jkt.pst5.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-10-2023 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg
Tanggal 5 Februari 2024 — Penuntut Umum:
DIDI VIALDO EDWAR,SH,DKK
Terdakwa:
PT. MAM ENERGINDO diwakili oleh ALI AMRIL
160 — 8
  • E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa PT MAM ENERGINDO yang diwakili oleh ALI AMRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Korporasi
    PT MAM ENERGINDO berupa pidana denda sebesar Rp 400.000.000,00, (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila terdapat alasan yang kuat jangka waktu sebagaimana dimaksud telah diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan, Terpidana Korporasi PT MAM ENERGINDO tidak membayar uang denda dimaksud,
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 64/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 18 Mei 2017 — PT. Beringin Bangun Utama
717 — 664
  • Beringin Bangun Utama oleh karena salahnya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama atau Personil Pengendali PT.
    Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Korporasi PT.
    4Hal.Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi), selanjutnya dalampasal 3 disebutkan tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yangdilakukan oleh orang berdasakan hubungan kerja, atau berdasarkan hubunganlain, baik sendirisendiri maupun bersamasama yang bertindak untuk dan atasnama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasiMenimbang, bahwa Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankanpengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau undangundang yangberwenang
    Oleh karena itu, meskipun dari hasil Tindak PidanaPencucian Uang justru malah merugikan Korporasi Tindak Pidana PencucianUang yang dilakukan oleh Personil Pengendali Korporasi atau orang lainyang diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi tersebut tetap dapattermasuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi danPutusan Perkara Nomor: No.64/PID.SUS.TPK/2016/PN.BglHal.240dari25 4Hal.karenanya pidana dapat dijatuhnkan terhadap Korporasi karena telahmelakukan tindak Pidana Pencucian
    kepentingan korporasi lain ataupribadipribadi lain).
    Pidana oleh Korporasi, oleh karenanya terhadapTerdakwa PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 879/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Juni 2017 — BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk 3.PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said
156 — 98
  • BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk3.PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said
    BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk. beralamat digedung Chase plaza, lantai 1 & 3, Jl. Jend.Sudirman Kav 21, jakarta12920, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Il ;PT.BANK btpnKantor Cabang Rasuna Said, Menara Cyber Lt.2425,Jl. HR. Rasuna Said Kav.
    Gugatan Penggugat salah pihak (Eksepsi Error in Persona).Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI, gugatan dinyatakan salah pihak karenatelah menggugat Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V danTergugat VI karena Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat Vdan Tergugat VI adalah organ dari Tergugat yang bertindak dalamkapasitasnya Tergugat sebagai korporasi (Badan Hukum), bukan atasnama Pribadi.3.
    Gugatan Penggugat telah rancu menentukan posisi Para Tergugat danPara Turut Tergugat.Nomor : 61 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa dengan mereserver materi eksepsi yang lain,terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi angka 2,yaitu Gugatan Penggugat salah pihak (Eksepsi Error in Persona).Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat GugatanPenggugat, dalam kolom identitas para pihak, diuraikan secara jelas dantegas bahwa Tergugat adalah sebuah korporasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-03-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2791 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Maret 2018 — MULYATNO WIBOWO
308 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /GKKDK/IV/2014 tanggal 8 April 2014 dari Divisi Korporasi IIkepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal pencairanfasilitas kredit atas nama Likotama Harum;1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya MemorandumPenarikan Kredit KMK SPK atas nama PT.
    (selaku pemimpin Grup Komersialdan Korporasi);Memorandum No. 071/GKKDK/I/2013 tertanggal 21 Januari2013 Perihal Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT.Likotama Flarum yang dikeluarkan oleh Divisi Korporasi NonSindikasi dan ditandatangani oleh Oki Parbinoto, S (selakupemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin GrupKomersial dan Korporasi serta mendapatkan persetujuandari Dulles Tampubolon (selaku pemimpin Grup Komersialdan Korporasi);Kartu Monitoring Proyek tertanggal 21 Januari 2013 yangdipersiapkan
    No. 2791 K/Pid.Sus/2017L 54L 65L 56Memorandum Nomor 310/GKKDK/V/2013 tanggal 27 Mei2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi yang ditujukankepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi denganperihnal Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT.
    Bank DKI;Memorandum Bank DKI Nomor 1719/MMO/GMRK/V/2013tanggal 28 Mei 2013 dari Grup Manajemen Risiko KreditDivisi Administrasi Kredit Bank DKI ditujukan kepada GrupKomersial & Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi,perihnal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harumyang menjelaskan diperintahkan pemindahbukuan terhadapHal. 44 dari 78 hal. Put.
    merupakan progressfisik sedangkan laporan progress sebesarRp43.175.000.000,00 surat ditandatangani oleh KetutSatra Grup Komersial Korporasi;PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MULYATNO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
229 — 120
  • debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT.Hal.59 dari 456 Put.
    KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) ;5. HENDRI KARTIKAANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II)6.
    Pemimpin Divisi Korporasi II ) ;5. HENDRI KARTIKAANDRI (Acount Manajer )6.
    KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) ;5. HENDRI KARTIKAANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II)6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit 1!)
    dan Korporasi dengan perihalPencairan Fasilitas Kredit atas nama PT.