Ditemukan 6069 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandau mandas manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1448 — 3408
  • AFH cerita : lrelbilang sama seperti waktu mandat irel dicabut oleh HILMI dan dikasihripto, semua berantakan, kasih semua ke LHI biar kita aturkan buat diabuat kita semua, Menit ke 10:30 :AFH cerita tidak ada duit buat 2014, agarirel bilang ke HILMI kasih mandat ke LHI.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
153 — 39
  • JabatanAtau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukiHal. 323 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtooleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyawewenang, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-06-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
202 — 127
  • Ketiga, Mandat (mandaat)yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankanoleh organ lain atas namanya;Menimbang, bahwa untuk menguji dasar kewenangan penerbitanKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara a quo oleh Tergugat,berikut dikutip aturan yang menjadi dasarnya yakni, ketentuan Pasal 6 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan: Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
242 — 170
  • atau terdakwa melaporkan kepadaPinwil.Bahwa saksi menyimpan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut,dibrankas yang berada diruangan saksi (ruang Kabag ADK) yang terletakdilantai 2.Bahwa tidak ada orang lain selain saksi sendiri yang mengetahui tempatpenyimpanan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut serta yangmengetahui kode kunci brankas adalah saksi sendiri.Bahwa dalam kurun waktu tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24September 2012, saksi tidak pernah memberikan mandat
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
512 — 552
  • Bahwa sebagaimana uraian diatas terkait Mahkamah Agung telahmengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan BagiPelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku YangBekerjasama (Justice Collaborators), yang menjadi salah satu acuanatau mandat SEMA tersebut adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3)Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention AgainstCorruption) tahun 2003.h.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1018 — 239
  • Tanggal 4 Mei 2020Kepmen 12 tahun 2020 yang sudah memperbolehkan adanya ekspor, yangselanjutnya sekitar tanggal 12 Mei 2020 Dirjen Perikanan Tangkapmengeluarkan juknis sebagai arahan dari diterbitkannya Permen tersebut.Didalam juknis tersebut ada 6 tugas mandat dari Permen yang harusdijalankan antara lain;Penetapan kuota penagkapan,Menetapkan dan mendaftar nelayan,Mendaftar calon eksportir,Pendataan dan pelaporan,Menerbitkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) danoa fF woN PRMenetapkan patokan harga
    Kemudian ada perancangan darimasukanmasikan dan ada juga dilakukan revisirevisi atas masukanmasukan.Bahwa perubahan Permen 56 menjadi Permen 12 tahun 2020 tersebutkarena ada mandat dari Presiden untuk kembali menghidupkan budidaya.Jadi Permen 12 tahun 2020 itu intinya adalah untuk pembudidayaansedangkan di Permen 56 itu tidak boleh ditangkap sekalipun untukpembudidayaan.Bahwa selain itu ada kajian jumlah BBL yang bisa dimanfaatkan, sehinggadisitu ada ekspor terbatas.Bahwa yang melatarbelakangi terbitnya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
133 — 346
  • AUPB) dan terhadap kebijakan tersebut tidak ada interestpribadi maka terhadap deksresi yang dapat mengutungkan suatu pihakmaka dapat terhadap pejabat yang mengeluarkan deskresi tersebut dapatdipidana;Ahli menerangkan bahwa pejabat adalah perangkat negara yang mempunyaikewenangan publik, dan sumber lahirnya wewenang adalahAtribusi, yaitu : kewenangan diberikan oleh Peraturan Perundangundangan;Delegasi, Yaitu : pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organpemerintah kepada organ pemerintah lainnya;Mandat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
451 — 427
  • AGUS MURDIYANTOmelaporkan kepada Pinwil.Bahwa saksi menyimpan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut,dibrankas yang berada diruangan saksi (ruang Kabag ADK) yang terletak dilantai2aBahwa tidak ada orang lain selain saksi sendiri yang mengetahui tempatpenyimpanan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut serta yangmengetahui kode kunci brankas adalah saksi sendiri.Bahwa dalam kurun waktu tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24September 2012, saksi tidak pernah memberikan mandat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1762 — 1588 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belum diatur mengenai lembaga transaksi kKeuangan.Bahwa rekomendasi FATF bertujuan untuk memerangi danmemberantaspencucian uang bukan merupakan himbauan yang sifatnya optionalbagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagisetiap negara.Bahwa pengabaian terhadap' standar internasional terkaitpenanganan tindakpidana pencucian uang berakibat dijatuhkannya sanksi terhadapIndonesia berupa :Sanksi (counter measure) yang paling lunak adalah lembagalembagakeuangan Indonesia akan dikenakan
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
135 — 51
  • SAHLI dengan mengendarai sepedamotor sedirian datang kerumah saksi MAKSUM di DusunKaranganyar Kec.Rengel Kab.Tuban menyampaikan bahwa yangbersangkutan diberi mandat oleh almarhum SODIK untukmenjualkan lahan kapur dan pospat milik almarhum SODIK yangberlokasi di Gunung Karanganyar yang tepatnya di DusunKaranganyar Kec.Rengel Kab.Tuban.b Pada awal penawaran Sdr.SAHLI menawarkan harga per metertanah sebesar Rp. 100.000.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
167 — 38
  • Demikian pula halnya BadanPertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kehutanan Kabupaten GunungMas yang mengalami kebingungan dalam memposisikan dirinya,karena disatu sisi yang menjadi satusatunya acuan pihak BadanPertanahan Nasional (BPN) adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun2003 tentang Tata Ruang, namun dilain sisi mandat dari pimpinanmenekankan tetap harus mengacu pada ketentuan dari DepartemenKehutanan supaya Aman;Bahwa menurut Saksi masalah pertanahan ditingkat pusat terlalu banyakyang mengatur, seperti
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
444 — 341
  • Direktur UtamaPerum BULOG ;Dengan demikian menurut saksi hubungan kewenangan dalam strukturorganisasi Perum BULOG terdiri dari kewenangan delegasi dankewenangan mandate ;Kewenangan delegasi apabila Pusat menyerahkan sebagiankewenangannya kepada Divre atau Subdivre, wewenang Pusat yangHal. 120 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.didelegasikan atau dilimpahkan atau dialinkan kepada Divre dan Subdivre,yang pelaksanaan wewenangnya menjadi tanggungjawab Divre atauSubdivre ;= Sedangkan kewenangan mandat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
65 — 26
  • Tahap untuk KSMP Klegen Kidul 8 tersebut dipotong oleh petugas dariFasrum;520Bahwa setelah uang BLMP RR Susulan Tahap tersebut dipotong oleh petugas dariFasrum kemudian sisanya dibagikan kepada kelompok KSM P Klegen Kidul 8 ;Bahwa untuk pengajuan dana BLMP RR Susulan Tahap II kelompok KSMP KlegenKidul 8 saksi tidak membuat proposal;Bahwa saksi tandatangan seperti dalam barang bukti berupa : ProposalPembangunan Rumah yang didalamnya berisi Berita Acara Pembentukan KSMPKlegen Kidul 8, Penerimaan mandat
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terbanding/Terdakwa : IRWAN WAHYUDI, Amd bin M. SANUSI AMAN
197 — 0
  • Tabalong, uang sejumlah Rp.700.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Banjarmasin mengikuti Kakorprovsus, tanggal 03 Februari 2017;
    134) 1 (satu) lembar SURAT MANDAT No : 008/KONI-TAB/II/2017, dibuat ditanjung pada hari Jumat tanggal 03 bulan Februari tahun 2017, Pengurus Koni Kab/Kota Tabalong, Cap stempel tandatangan Materai 6000 an. Ir. H.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terbanding/Terdakwa : IRWAN WAHYUDI, Amd bin M. SANUSI AMAN
138 — 0
  • Tabalong, uang sejumlah Rp.700.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Banjarmasin mengikuti Kakorprovsus, tanggal 03 Februari 2017;
    134) 1 (satu) lembar SURAT MANDAT No : 008/KONI-TAB/II/2017, dibuat ditanjung pada hari Jumat tanggal 03 bulan Februari tahun 2017, Pengurus Koni Kab/Kota Tabalong, Cap stempel tandatangan Materai 6000 an. Ir. H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
565 — 215
  • .; Bahwa seorang pejabat atau pemangku jabatan mempunyai kewenangan yang diperoleh baik secara atributif ataupun delegasimaupun mandat; Bahwa seorang yang mempunyai kewenangan dapat melakukantindakan hukum berupa ketetapan atau keputusan, sumber750 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR751kewenangannya adalah : 1. atributif jika itu ditentukan oleh peraturanmisalnya untuk Presiden ditentukan oleh UUD. 2 Delegasi atau mandat/penunjukan;Bahwa sesuai dengan hierarkhi perundangundangan, peraturan
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terbanding/Terdakwa : IRWAN WAHYUDI, Amd bin M. SANUSI AMAN
111 — 65
  • Tabalong, uang sejumlah Rp.700.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas ke Banjarmasin mengikuti Kakorprovsus, tanggal 03 Februari 2017;
    134) 1 (satu) lembar SURAT MANDAT No : 008/KONI-TAB/II/2017, dibuat ditanjung pada hari Jumat tanggal 03 bulan Februari tahun 2017, Pengurus Koni Kab/Kota Tabalong, Cap stempel tandatangan Materai 6000 an. Ir. H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
186 — 68
  • keuntungan perusahaanperusahaan tersebutHalaman 537 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRyang berasal dari nilai kayu yang ditebang dari areal IWPHHKHTberdasarkan RKT yang disahkan oleh Terdakwa.Bahwa Jumlahnilai kayu yang diperoleh masingmasing perusahaantersebut Ahli NASRUL WATHON dalam menentukan nilai hasil kayumenggunakan harga standar dari Memperindag tahun 20052006 yangdisesuaikan pada saat tahun penebangan, dengan alasan karena terkaitdengan PNBP jenis kehutanan, Memperindag diberi mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
801 — 2399
  • bangunan kontribusi tambahan bayarberapa triliun, berapa ratus miliar, itu sudah ada rumusnya, penggantisaksi kalau turunkan itu temuan itu pak, termasuk kontribusi Daktingtemuan, jadi kalau bapak naikkan lebih tinggi silahkan tetapi kalaumenurunkan masalah;Bahwa waktu itu, mereka ingin didalam Perda disebutkan KontribusiTambahan setuju yang nilainya akan ditentukan oleh Pergub, maka saksibilang kalau seperti itu saksi setuju di Pergubkan asal saksi mendapatmandat oleh Perda, kalau saksi mendapat mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
261 — 126
  • dianggap sebagai orang yang paling tahu di bidangnya.Jabatan Menteri diambil berdasarkan kompetensi keahlianyang dimiliki oleh orang tersebut di mana dia menjadi seorangpemimpin pada Kementerian tersebut ditunjuk sesuai dengandengan keahlian yang dimilikinya.Sumber kewenangan ada 2 macam, namun dalam konsep laindikenal ada 3 macam sumber kewenangan, menurut ahlisumber kewenangan tersebut adalah Atributif, delegasi danHalaman. 1169 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1170ada lagi yakni Mandat
    , namun Ahli berpendapat bahwa hanyaada dua sumber kewenangan yakni Atributif dan Mandat.Bahwa Atributif adalah sumber kewenangan yang diperolehlangsung berdasarkan UndangUndang sedangkan Delegasiadalah Sumber Kewenangan yang mutlak diperoleh dariAtributif atau. berdasarkan UndangUndang kemudiandilimpahkan kewenangan tersebut kepada orang lain, yangmana penerima delegasi bertanggungjawab atas delegasi yangditerima dari pemberi delegasi, sedangkan mandat adalahmerupakan bentuk penugasan.Bahwa Atribusi