Abdurachman kepada Penggugat untuk melaksanakan proses baliknama sertifikat menjadi atas nama ahli waris dan pemisahan sertifikat;Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 proses balik nama sertifikat sudahselesai namun tidak dilanjutkan pemisahan sertifikat seperti yang telahdijanjikan Para Tergugat sebelumnya. Kemudian Penggugat melalui anaknya(Melda Yanor), menanyakan perihal sertifikat kepada Tergugat Ill dan TergugatIV.

Bahwa proses balik nama tersebut sudah selesaitanggal 12 Oktober 2016 dan Para Tergugat tidak melaksanakan proses pemisahansertifikat seperti yang telah dijanjikan Para Tergugat sebelumnya, sehinggaPenggugat menganggap Para Tergugat sampai saat ini masih menguasai sertifikat;Bahwa berdasarkan bukti P4 Tergugat menandatangani SuratKeterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 590/87/SKGR/N2016 yang terlihat jelasdalam surat itu batas sebelah barat berbatasan dengan Penggugat sedangkanHalaman 28 dari 36 Putusan

Rahman Bin Sahabmeminta agar pembeli tersebut datang menemuinya secara langsung.7 Bahwa kami Terlawan membeli lelang pada tanggal 6 September 1997 dan tanggal28 Maret 2000 baru melakukan perubahan nama, kami rasa sahsah saja denganpertimbangan tanah tersebut milik orang tua kami sendiri dengan demikian secara otomatiskami bertindak sebagai salah satu ahli waris, sedangkan mengenai tenggang waktu dalamhal proses balik nama sepenuhnya kewenangan instansi terkait (BPN).8 Bahwa wajar pelawan tidak perlu

maka dengan demikian karena risalahlelang sebagai aktajual beli yang sah, maka risalah lelang dapat dipakai untuk baliknama sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaituPeralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikandengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang ;Menimbang, bahwa dengan Risalah Lelang Nomor 15/19971998 tanggal 16September 1997 maka Terlawan Eksekusi (Abdullah Rahman) sebagai pembeli lelangmelakukan proses

balik nama yang akhirnya terbit SHM No. 100, Buku Tanah Desa Jorok,Surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama Abdullah Rahman (Vide Bukti T 1) ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahPelawan Eksekusi yang pada pokoknya menyatakan meminta pembatalan Eksekusi AtasPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.Sbbtanggal 29 Desember 2011 (Bukti P 6) yang mana berdasarkan Penetapan tersebutdidalam point II disebutkan Risalah Lelang No. 15/19971998

PertanahanKabupaten Flores Timur atas permohonan Penggugat sebagai ahli warissyah dari Yuliana Boleng Diazvera dibuatnya balik nama atas namaPenggugat pada Tahun2005; Bahwa Penggugat Silvester Kopong bukan anak kandung atau anakangkat dari almahrum Yuliana Boleng Diazvera tetapi marga lamapausehingga hubungan antar almahrum Yuliana Boleng Diazvera denganPenggugat tidak ada hubungan hukum baik hubungan dara, hubungananak angkat maupun hubungan marga, sehingga sertifikat dibuat atasnama Yuliana Boleng Diazvera dan proses

balik nama atas namaPenggugat Silvester Kopong dianggap tidak syah karena pemilik atastanah telah meninggal dunia pada Tahun 1991 sehingga sertifikat atasnamaPenggugat Silvester Kopong sebagai pemegang hak dibuatnya penuhdengan rekayasa sehingga Penggugat tidak bias bernyidak sebagaiPenggugat15atas objek sengketa tersebut;4.

meninggal dunia, dan meninggalnya YulianaBoleng Diaz Vera adalah pada tahun 1991, bagaimanamungkin Badan pertanahan Kabupaten Flores Timurmenerbitkan sertifikat tanah atas permohonan YulianaBoleng Diaz vera sementara Yuliana Boleng Diaz Verasudah meninggal dunia, lalu) pada Tahun 2005Penggugat melakukan permohonan untuk dibuatnyaproses balik nama atas nama Penggugat SilvesterKopong sementara Ibu Yuliana Boleng Diaz Vera sudahmeninggal dunia belasan tahun yang lalu yang lalubagaimana mungkin dilakukan proses

balik nama atasnama Yuliana Boleng Diaz Vera menjadi namaPenggugat Silvester Kopong yang tidak ada syaratsyarat yang dipenuhi oleh Yuliana Boleng Diaz Vera19dalam proses baliknama, Oleh karena dalil Penggugat adalah berbohong maka dalil tersebutpatutlah ditolak; 8.

Tergugat Rekonvensi;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah telah melibatkan PenggugatRekonvensi sebagai Pihak di dalam gugatan a quo yang seharusnyabukan ranah Pengadilan Negeri namun menjadi Ranah PTUN, apabiiamasuk dalam gugatan PTUN maka Penggugat Rekonvensi dapatlahdilibatkan sebagai pihak, karena untuk menyatakan SHM 132 tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah Ranah PTUN bukan RanahPengadilan Negeri.Bahwa dengan dilibatkannya Penggugat Rekonvensi dalam gugatanKonvensi mengakibatkan proses

balik nama dari Penggugat Rekonvensimenjadi terganggu / atau terhambat;Bahwa selain terganggu dan atau terhambatnya proses balik nama SHM132 juga adanya dalil dari Tergugat Rekonvensi yang telah merugikanPenggugat Rekonvensi yang telah menyebutkan dalam gugatankonvensinya bahwa pembikinan surat keterangan riwayat tanah "suratpalsu" yang dimaksud dikerjakan di kantor perwakilan PT CIREBONELECTRIC POWERE atau Tergugat Ill (Tergugat Rekonvensi salahmenyebutkan seharusnya PT CIREBON ELECTRIC POWER adalah"Tergugat

menyerahkan dokumendokumen, berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 428/2014 antara Kurator PT IgataJaya Perdania (Dalam Pailit) dengan PENGGUGAT yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sinwar Widjono, SH,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3855/Teluk Tering (asli), bukti lunasHalaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 368/PDT.G/2021/PN Btm10.11.12.pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2005 hingga tahun2013, Bukti Lunas SSP, Bukti Lunas BPHTB beserta biayabiaya yangdiperlukan;Bahwa untuk proses

balik nama tersebut, Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah pula menerbitkanjin Peralihan Hak Atas Tanah atas nama PENGGUGAT No.9020/PL/8/2014, tanggal 21 Agustus 2014;Bahwa setelah selesai proses balik nama, melalui Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Sinwar Widjono, SH, PENGGUGAT menerima kembaliberupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3855/TelukTering, telah balik nama menjadi atas nama GAWAT SUPONO (asli) danAkta Jual Beli (AJB) asli;Bahwa berdasarkan

perjanjian semula yaitu hanya pinjammeminjam uang tetapi pada akhirnya berubah menjadi kuasa substitusi dandilanjutkan dengan jual beli dimana hasil dari transaksi tersebut seharga Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) yang tidak pernah diserahkan kepadaPenggugat sebagai orang yang berhak atas sertipikat tersebut sehingga caracaraTergugat seperti itu jelas menggambarkan suatu etiket tidak baik yang bertujuanmenguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 secara melawan hukum yangdilanjutkan dengan proses

balik nama dimana perbuatan tersebut dapatdigolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMhk).Bahwa setelah Tergugat membalik namakan Sertipikat Hak Milik Nomor 13510ternyata Tergugat pada tanggal 13 Februari 2015 melakukan pemecahan sertipikattersebut menjadi 2 (dua) buah Sertipikat yaitu masingmasing SHM Nomor 43361dan SHM Nomor 48362/Sei Raya, yang keduaduanya adalah masih atas namaTAN TJE SAN alias HASAN MATAN dimana proses pemecahan tersebutdilakukan oleh Tergugat secara diamdiam, suatu cara

peraturanperundangundangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yangberlaku. serta Permendagri Nomor 14 Tahun 1980 tentang Larangan KuasaMutlak, Kuasa Substitusi dalam Jual Beli Tanah;Menyatakan oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 235/95/AJB/ SR/ 2001 tanggal30 Oktober 2001 adalah tidak sah karena dibuat berdasarkan akta KuasaSubstitusi Nomor 20 Tahun 1997 yang penuh dengan tipu daya, muslihat danrekayasa dan bertentangan dengan Perjanjian Hutang tertanggal 23 September1997;Menyatakan perbuatan proses

balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 darinama Kaprawi menjadi Tan Tje San alias Hasan Matan yang dilanjutkan denganproses pemecahan terhadap sertipikat tersebut menjadi dua buah sertipikatmasingmasing SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugatadalah tidak sah karena tergolong perbuatan melawan hukum serta bertentangandengan Hak Pengugat;Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebutmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatanuntuk

Bahwa poin 7, Tergugat dalam Permohonan Sertipikat atas objek perkara oleh AlimarTergugat II Intervensi dan Proses balik nama Sertipikat yang semula atas nama AlimarTergugat II Intervensi beralih nama kepada Zainir Hamzah dan Imran (Tergugat IIIntervensi selaku yang membeli tidak ada alasan hukum yang diterima baik lisanmaupun tertulis oleh Tergugat baik dari Kaum Penggugat maupun dari Pihak kejaksaanmaupun Kepolisian menyangkut kasus Pemalsuan Surat, sehingga Tidak Ada alasanTergugat untuk TIDAK

mengeluarkan Sertipikat atas objek perkara atas nama PemohonAlimar Tergugat II Intervensi dan proses balik nama kepada sipembeli Zainir Hamzahdan Imran selaku Tergugat II Intervensi;Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2012/PTUNPDG8.

Oleh karena proses balik nama ataupunperalihan hak tersebut memakan waktu lama sehingga jangka waktu pembayaran 1(satu) tahun tersebutlah yang disepakati oleh para pihak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara hukum antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi jual beli dimana telah terjadi kKesepakatantentang benda tidak bergerak yaitu berupa tanah seluas 2275 m2 (dua ribu dua ratustujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat JayaDesa Kandangsemangkon, Kecamatan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatpetitum ke6 dikabulkan bahwa Penggugat Rekonpensi dapat melakukan peralihanhak atas tanah seluas 2275 m2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi)yang terletak di Jalan Dandles/Jalan Kramat Jaya Desa Kandangsemangkon,Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan menjadi atas nama PenggugatRekonpensi dengan melakukan proses balik nama SHM NOmor 346 di hadapanPejabat PPAT dan pejabat lain yang berwenang;Hal. 33 dari 36 hal.

PBBjuga kami cek juga; Bahwa sebelum dijual ke Pak Hendroe sertipikatnya atas namaWijaya Samsudin; Bahwa yang Saksi lakukan selaku notaris adalah sebelum transaksibayarbayar pajak dulu, tanda tangan jual beli terus proses balik nama; Bahwa proses balik nama dalam rentang waktu lebih kurang 40 harikerja dari penandatanganan akta jual belli; Bahwa proses balik nama tersebut hasilnya sesuai bukti Surat P2; Bahwa setelah selesai verifikasi kemudian Saksi kembalikansertipikat aslinya kepada Pak Hendroe

Bahwa saya telah mengajukan proses balik nama sertifikat Hak Milik No.1921, yang terletak di Kelurahan Harjosari, yang saya menangkan melaluiproses lelang, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3.

Menyatakan sah dan benar proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor1921/ Harjosari atas nama 1) Yatimah, 2) Ngatinah, 3) Sri Rejeki menjadiHalaman 17 dari 38Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Unratas nama Ady Nugroho, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemeritah No. 24 Tahun 1997.4.

Bahkan pemblokiran proses balik nama Sertikat HM tidakboleh dilakukan. Ganti rugi tidak bisa dibebankan kepada TERGUGAT IV.DALAM POKOK PERKARABahwa semua yang TERGUGAT IV kemukakan pada bagian eksepsimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 29/Pat/2019/PT SMGA. TERGUGAT IV adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena ituharus dilindungi hukumB.

Pemblokiran proses balik nama Sertifikat HM harus dicabut oleh TURUTTERGUGATD.TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas olehTERGUGAT IV.E.

Bahwa karena sudah ada kepastian hukum dan tidak ada sengketa tanahSHM No. 48/Tegal Panggung tersebut dijual kepada YayasanMuhammadiyah untuk keperluan pendidikan dan pengajaran yangdisebut SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta dihadapan Notaris PPATPandam Nurwulan, SH yang saat ini masih dalam proses balik nama ditempat Tergugat IV atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta.

Bahwa karena sudah ada kepastian hukum dan tidak ada sengketa tanahSHM No. 48/Tegal Panggung tersebut dijual kepada YayasanMuhammadiyah untuk keperluan pendidikan dan pengajaran yangdisebut SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta dihadapan Notaris PPATPandam Nurwulan, SH yang saat ini masih dalam proses balik nama ditempat Tergugat IV atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta.6. Bahwa Tergugat II dan Ill adalah pembeli yang beretikat baik denganberlandaskan SHM No. 48/Tegal Panggung luas 160 m?

sebagai pemilik SHM No.1398/Kel.Asemrowo dan SHM No.1413/Kel.Asemrowo.Bahwa dengan dasar akta perdamaian Nomor 420 serta akata jual beli No.150/2013maka Siti Marlicha yang telah mendapat kuasa dari pemohon pada tanggal 16 Mei2013 mengajukan ceking ke BPN Surabaya dan pada tanggal 12 Juni 2013 SitiMarlicha selaku kuasa pemohon mengajukan balik nama SHM No.181/Kel.Asemrowoatas nama Hj.Lin Soeliati sdr.Arjoko Prakusuma dan sdri Arleni Retno Prakusumawatimenjadi atas nama Felynda Njotosetiadi namun proses

balik nama tersebut tidak dapatdiproses oleh BPN Surabaya karena tidak disertai asli SHM No.1398/Kel.Asemrowoatas nama Leo Papatra dan SHM No. 1413 /Kel.Asemrowo atas nama Leo Papatrauntuk dimatikan hanya yang masih dipegang oleh saksi The Tomy .Bahwa saksi The Tomy yang mengetahui adanya permohonan balik nama tersebutkemudian mengajukan blokir terhadap SHM No.181/Kel.Asemrowo dengan dasaradanya masih adanya gugatan Gugatan perkara No.49 /G/2012 PTUN denganmelampirkan foto copy SHM No.191/Kel.Asemrowo

LIN SOELIATI,dkk menjadi atas nama FELYNDA NJOTOSETIADI berdasarkan akta jual beli No.150/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh PPAT RADINA LINDAWATInamun untuk proses balik nama belum dapat diproses karena asli SHM No. 1398/Kel.Asemrowo dan SHM No. 1413/Kel. Asemrowo atas nama LEO PAPATRA belumdiserahkan kepada BPN Kota Surabaya I untuk dimatikan haknya ;Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 saksi THE TOMY mengajukan blokir terhadap SHMNo. 181/Kel. Asemrowo atas nama Hj.

Pemda No. 292 Jakarta Timur tertanggal 3 April 2011 tersebut,serta untuk mengantisipasi dan menghindari 2 (dua) kali proses balik namasetelah wasiat atau warisan terbuka, yaitu proses balik nama darialmarhumah NY.CHANDRAYANTI ONGKOWIDJAJA kePENGGUGAT/TERLAWAN I!

dan kemudian proses balik nama dariPENGGUGAT/TERLAWAN ke PELAWAN/TERGUGAT I, makaTERGUGAT I/PELAWAN dan TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN membujuk atau meminta PENGGUGAT/TERLAWAN dan TURUTTERGUGAT II/TURUT TERLAWAN II untuk bersamasama denganNY.CHANDRAYANTI ONGKOWIDJAJA agar membuat Akta Hibahlangsung dari NY.CHANDRAYANTI ONGKOWIDJAJA kepada TERGUGATl/PELAWAN, yang kemudian diterbitkan Akta Hibah No. 40/2011 tertamgga;08 April 2011, yang dibuat dihadapan ARMINAWAN, S.H.

Bahwa dalam perkara ini tidak pernah terjadi peralihan hak dari ahli waris/Para Pelawan Ke Terlawan sehingga proses balik nama dariKadarusman, Bsc yang telah meninggal dunia ke terlawan adalah cacadhukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;6.

Hal ini kemudiandilanjutkan dengan proses balik nama dan nama pemilik yang lamaberubah menjadi nama pemilik yang baru. Setelah itu barulah objeksengketa berubah menjadi hak milik Penggugat.

Dan apabila ada biaya dalam proses balik nama Pelawan minta tolong untuklebin dahulu Terlawan II untuk membayarinya namun harus dicatat untukkemudian hari bisa digabung dengan jumlah seluruh pinjaman Pelawan yangakan dibayar sekaligus pada saat pembayaranpelunasan;8.

harus memperolehpengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yangterkait, tidak semenamena, adil, menghormati hakhak orang lain,mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalauperlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;Bahwa Penggugat telah melakukan Perlawanan sebelum lelangeksekusi dilakukan maupun mengajukan gugatan setelah lelangeksekusi dilakukan dan telah pula Penggugat mengirimkan suratkepada Tergugat Tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Permohonan UntukTidak Di Proses

Balik Nama Sertifikat Hak Milik, Tergugat tetapmemproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Tanah Datartanggal 12 Januari 1995 terdaftar atas nama Ng Phin Phin (Penggugat)menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan TanahDatar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas240 m?

No. 1743 K/Padt/2010penyerahan dan pembagian warisan tersebut tanpa mengikut sertakanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasionalyang melakukan proses balik nama dan pembebanan Hak Tanggunganserta pencatatannya, selaku Tergugat pula.

Nomor 2584 K/PDT/1986 Tanggal 14 April 1988;3) Bahwa terkait dengan Akta Jual Beli yang sudah dibuat Tergugat Ill, jikabelum sampai pada tahapan proses balik nama atas objek jual beli, berartiakta jual beli tersebut masih dalam proses penerbitan, maka Akta Jual Beliini pun seharusnya dibatalkan Tergugat III tanpoa dampak hukum apapun,karena merupakan hak dari pada TERGUGA T III untuk membatalkannya,pembatalannya dengan cara membuat akta pembatalan atas transaksijual beli dihadapan Tergugat Ill.