e Bahwa sampai sekarang motor saksi korban belum ditemukan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal

372 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

meresahkan masyarakat;e Sepeda motor korban hingga sekarang belum kembali;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;e Terdakwa memiliki tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak;e Usia terdakwa masih tergolong muda dan masih ada kesempatan untukmemperbaiki diri dimasa depan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal

372 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

masyarakat;> Perbuatan Terdakwa merugikansaksi Nurhayati;> Terdakwa telah menikmati hasilkejahatannya.Keadaan yang meringankan:> Terdakwa belum pernah dihukum;> Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terangperbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya tersebut.Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 471/Pid.B/2021/PN CkrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

(dua puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapanratus delapan puluh dua rupiah).Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telahmengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaanPenuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukanbarang bukti berupa : 2. Lembar Faktur Penagihan hasil scaner.

Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsidair sebagaimana diaturdalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Primer lebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yangmempunyai unsurunsur hukum sebagai berikut :1. Barang Siapa;2.

berlakunya, uang tersebut diserahkan kepada terdakwakarena kendaraannya milik saksi korban masih ada pada terdakwa dan terdakwa punmenyetujuinya.Bahwa kemudian uang tersebut ternyata tidak terdakwa gunakan untuk memperpanjangSTNK kendaraan Suzuki APV No.Pol F 1339GG milik saksi korban namun uang tersebutdigunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.Akibat perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enamratus ribu rupiah).Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP;n Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan telahmengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dimaksud ; Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ; Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksi dibawahsumpah, yaitu :1.

ukuran 12 kg; Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa : (satu) lembar kwitansi ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut di atas,dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan apakah terdakwa dapat dipidana atasperbuatan dimaksud ; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan alternatif :Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP.Kedua : Melanggar Pasal

372 KUHP.

dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana,baik sebagai alas an pembenar dan atau alas an pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana;Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntutagar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal

372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaanalternatif kedua dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untukmenakut nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akantetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebuttidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan denganHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 420/Pid.B/2017/PN.

Tbt Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi RIDWAN DAMANIKAlias IWAN;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZEIN alias TAJIN tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan;2.

Menyatakan Terdakwa USMAN ALWI Alias USMAN HAMDANI AliasUSMAN Bin AHDA HAMDANI, bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalamdakwaan kedua.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN ALWI Alias USMANHAMDANI Alias USMAN Bin AHDA HAMDANI dengan pidana penjaraselama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwatetap ditahan.3.

perbuatannya.Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan sebagai bentukbalas dendam, namun bertujuan untuk memberikan pembinaan agar terdakwadapat kembali hidup dengan wajar di tengahtengah masyarakat, oleh karenanyamaka terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sepatutnyadipandang tepat dan adil;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, makakepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat Ketentuan Pasal

372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981serta ketentuan peraturan yang berkaitan;Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 79/Pid/B/2015/PN.Cbn.MENGADILI: Menyatakan Terdakwa USMAN ALWI Alias USMAN HAMDANI AliasUSMAN Bin AHDA HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN ALWI Alias USMANHAMDANI Alias USMAN Bin AHDA HAMDANI oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ; Menetapkan masa penangkapan

II11/AD/I/2019IV.pertimbangan bagi Majelis Hakim dalammenjatuhkan putusan.DAKWAAN.Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan OditurMiliter I10 Yogyakarta Nomor = :Sdak61/XI/2018 tanggal 8 November 2018 dalamperkara ini Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 372KUHP.TUNTUTAN.Oditur Militer I10 Yogyakarta dalamTuntutannya yang disampaikan pada tanggal18 Maret 2019 telah berkeyakinan bahwaTerdakwa sudah memenuhi unsurunsurmelanggar ketentuan sebagaimana yangdidakwakan yaitu Pasal

372 KUHP danmenuntut Terdakwa dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan.FAKTAFAKTA PERSIDANGAN.A.

Adapun faktafakta yangterungkap dipersidangan tidak menjadikanpertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militeradalah sangkalan terhadap keterangan Saksi1 danSaksi 2Berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, PenasihatHukumTerdakwa menilaiTuntutan dari Oditur Militer tersebut sangatmerugikanTerdakwa.maka haruslah dapat dibuktikan apakah telahterpenuhi unsurunsur pidana dalam dakwaansebagaimana Pasal 372 KUHP, sebagaiberikut :Unsur ke1 :Barang siapa.Unsur ke 2 : Dengansengaja dan melawanhukumUnsurke

372 KUHP,Hal 32 dari 50 hal, Putusan Nomor 03K/PM I11/AD/I/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMajelis Hakim tetap akan membuktikan danmenguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang dituntutkan oleh OditurMiliter dalam tuntutannya sesuai dengan faktahukum yang terungkap di persidangan, berdasarkansudut pandang Majelis Hakim secara obyektifsebagaimana dikemukakan di dalam pertimbanganputusan ini, begitu pula mengenai lamanya pidanadan jenis pidana yang layak dan patut

untukdijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalamputusan ini.Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Penasihat HukumTerdakwa mengajukan Nota Pembelaan Yang padapokoknya menyatakan :Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapatdengan Oditur Militer berkenaan dengan keterbuktianunsur Kedua dari Pasal 372 KUHP, oleh karenaPenasihat Hukum Terdakwa mohon kepada MajelisHakim untuk membebaskan Terdakwa dari DakwaanOditur Militer.Bahwa atas Nota Pembelaan

dengan menyerahkan uang mukasebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sama sekali bukanlahuraian dakwaan tindak pidana atau perbuatan pidana dalam lingkuphukum pidana, akan tetapi uraian perbuatan Terdakwa yang telahmenyangkut perbuatan dalam lingkup hukum keperdataan denganadanya kesepakatan atau perjanjian antara Terdakwa dengan saksikorban dalam perkara a quo;Bahwa salah satu unsur pokok dalam dakwaan Kesatu atau Kedua daridakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378KUHP atau Pasal

372 KUHP, adalah unsur melawan hukum, yaituperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah perbuatan yangmemenuhi sifat melawan hukum secara pidana, sehingga terhadapperbuatan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban secarapidana.

372 KUHP, karenaperbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwadalam perkara a quo adalah perbuatan secara perdata, yaitu perbuatanwanprestasi (ingkar janji) yang berada dalam lingkup hukumHal. 10 dari 15 hal.

Mbah Pri;Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannyapada tanggal 1 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa Perkara ini adalahbukanlah merupakan Perkara Pidana, karena Perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbuktisedikitpun memenuhi unsurunsur Pasal 372 KUHP akan tetapi merupakan PerkaraPerdata Murni, yaitu.

dipakai dengan Wadahtertentu, sehingga Saksi Korban tidak boleh menghentikan sewanya terhadap Terdakwa,Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 265 /Pid.B/2015/PN Bjnkalau waktu tersebut belum lewat dengan dalih ia hendak memakai sendiri barang yangdisewakan itu;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Replik tertanggal 8 Desember 2015pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sangatlah jelas memenuhi unsurunsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaanalternatif kesatu yaitu Pasal

372 KUHP.

Doglak, sehingga perbuatanTerdakwa tersebut sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagaipemegang barang itu (arrest Hooge Raad 16 Oktober 1905) sehingga hal tersebut masukdalam ranah perkara pidana yaitu Pasal 372 KUHP dan bukan perdata murnisebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1548 KUHPerdata dan Pasal 1579KUHPerdata;Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yangmenyatakan bahwa perbuatan

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa Guruh Wahyu H.P.SH.Als Lunduk bin SuwitoHandoyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan alternatif kesatu PenuntutUmum;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama9 (Sembilan) bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

Menyatakan bahwa terdakwa KADEK TIRTAYASA secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapansebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalamsurat Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KADEK TIRTAYASAselama 3 ( tiga ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalampenahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3.

372 KUHP tentangPenggelapan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

372 KUHP ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut

terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan TerdakwaKeadaan yang memberatkan: Terdakwa berbelitbelit didalam persidanganKeadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluargaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid.B/2016/PN.Amp.Memperhatikan, Pasal

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

dalam Pasal 372 KUHP;13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 Penggugatmendatangi Polres Tabalong Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatanuntuk memberikan keterangan terhadap laporan para Tergugat danTergugat Il selama + 29 jam, sampai Penggugat tertidur diruangpenyelidikan Sat Reskrim Polres Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;14.

Tabalong Provinsi Kalimantan selatan yangdisangka/diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimanayang dimaksud isi/obunyi dalam pasal 372 KUHP adalah perbuatan yangmenciderai PERJANJIAN atau dengan kata lain para Tergugat danHalaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN TjgTergugat Il telah berbuat/telah melakukan WANPRESTASI atasperjanjian/kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama antaraPenggugat dengan Tergugat II, dimana tergugat II adalah anak kandung dariTergugat

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mencabut surat pengaduanyang ada dipolres Tabalong tanggal 08 Februari 2018 perihal dimaksuddalam rumusan/isi atau bunyi pasal 372 KUHP yaitu Tindak PidanaPenggelapan;8.

TabalongProvinsi Kalimantan Selatan perihal untuk diminta memberikan keterangan,sehubungan dengan adanya laporan dari Tergugat dan Tergugat II terhadapPenggugat dimana Penggugat dilaporkan Tergugat dan Tergugat II disangkatelah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP;8.

dalam Pasal 372 KUHP;13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 Penggugatmendatangi Polres Tabalong Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatanuntuk memberikan keterangan terhadap laporan para Tergugat danTergugat Il selama + 29 jam, sampai Penggugat tertidur diruangpenyelidikan Sat Reskrim Polres Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;14.

Tabalong Provinsi Kalimantan selatan yangdisangka/diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimanayang dimaksud isi/obunyi dalam pasal 372 KUHP adalah perbuatan yangmenciderai PERJANJIAN atau dengan kata lain para Tergugat danHalaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN TjgTergugat Il telah berbuat/telah melakukan WANPRESTASI atasperjanjian/kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama antaraPenggugat dengan Tergugat II, dimana tergugat II adalah anak kandung dariTergugat

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mencabut surat pengaduanyang ada dipolres Tabalong tanggal 08 Februari 2018 perihal dimaksuddalam rumusan/isi atau bunyi pasal 372 KUHP yaitu Tindak PidanaPenggelapan;8.

TabalongProvinsi Kalimantan Selatan perihal untuk diminta memberikan keterangan,sehubungan dengan adanya laporan dari Tergugat dan Tergugat II terhadapPenggugat dimana Penggugat dilaporkan Tergugat dan Tergugat II disangkatelah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP;8.

372 KUHP dalam Dakwaan Kedua;2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAUW LANNY FARIDA denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalamtahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;3.i.Menyatakan barang bukti berupa :Asli bukti transfer Bank Mandiri senilai RO250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupian) kepada PT.

Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanpenggelapan sebagaimana diatur pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua);2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan nama baikTerdakwa ssesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinyaseperti Sediakala; dan4.

372 KUHP.

Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan adalah terpenuhi; Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka terhadap Terdakwa tidakdapat dituduh telah melakukan pidana penipuan senagaimana dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, tetapi dapat dituduh telah melakukan tindak pidanapenggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut :Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.

Utr.Memperhatikan, bahwa pasal 372 KUHP dan UU No, 8 Tahun 1981Tentang KUHAP serta Peraturan Per UndangUndangan lainya yangbersangkutan perkara ini;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa LAUW LANNY FARIDA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAUW LANNY FARIDA denganpidana Penjara selama 4 ( empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan kota yang di Jalani oleh Terdakwa diKurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SRI KADARWATI als SRI Bin WAKIJAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI KADARWATI

BUDI LESTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;