Ditemukan 16657 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengadaan barang/jasa Pengadaan Korupsi Kepala dinas Melawan hukum; pengadaan barang dan jasa Pelelangan pengadaan barang Aluminium suphate (powder) Barang. Barang
Pengadilan PN SINABANG Perdata
Register : 21-01-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PN SINABANG Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penggugat:
Agus Nurdin
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue
2.Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan
Turut Tergugat:
Direktur CV. Meugah Raya Perkasa
85 — 29
  • Penggugat:
    Agus Nurdin
    Tergugat:
    1.Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue
    2.Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan
    Turut Tergugat:
    Direktur CV. Meugah Raya Perkasa
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 119/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2017 — Diwakili olehDrs.H.Achmad Husen, MM,
Terbanding/Tergugat I : KETUA POKJA TERTENTU BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PT. POLARIS ALKES STARINDO
71 — 10
  • Diwakili olehDrs.H.Achmad Husen, MM,
    Terbanding/Tergugat I : KETUA POKJA TERTENTU BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PROVINSI DKI JAKARTA
    Terbanding/Tergugat II : PT. POLARIS ALKES STARINDO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN ANGGARAN 2018, DK
111 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DANJASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN ANGGARAN 2018, DK
Pengadilan PTTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 26-02-2024
Putusan PTTUN PALEMBANG Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG
Tanggal 26 Februari 2024 —
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja (pokja) pemilihan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ). Kabupaten Batanghari
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : MUHAMMAD JONI
52 — 55

  • Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja (pokja) pemilihan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ). Kabupaten Batanghari
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : MUHAMMAD JONI
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 253/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
Terbanding/Penggugat : PT. Karya Bahari
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ADHIPATI BANGUN NAGARA
113 — 61
  • Pembanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
    Terbanding/Penggugat : PT. Karya Bahari
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ADHIPATI BANGUN NAGARA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-06-2016 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 431/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juni 2017 — PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA lawan PT MEDIBEST INDONESIA dan 1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI
151 — 71
  • PT DIRGANTARA YUDHA ARTHAlawanPT MEDIBEST INDONESIAdan1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI
    KEPALA LEMBAGA KEBNWAKAN PENGADAAN' BARANG/ JASAPEMERINT AH (LKPP), yang beralamat di Kompleks Lot 11.B RasunaEpicentrum, Jalan Epicentrum Tengah, Jakarta Selatan, untukselanjutnya diS@bUt ........ eee eee TURUT TERGUGAT I;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIA cq.
    Adapun perbedaan istilah antara Distributor dengan AgenTunggal di dalam Website : ECatalog LKPP, tidak dapat menjadi alasan bagiTergugat untuk tidak mencantumkan Penggugat sebagai Agen Tunggal dariTergugat di dalam Website : ECatalog LKPP.Bahwa akibat tidak dicantumkannya nama Penggugat sebagai Agen Tunggaldari Tergugat di dalam Website : ECatalog LKPP, maka Penggugat tidakdapat menjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat, didalam kegiatan pengadaan barang secara EPurchasing, untuk Wilayah
    Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini,berkaitan dengan Website : ECatalog LKPP, yang di dalamnya memuat update tanggal 16 November 2015, dari Tergugat yang tidak mencantumkannama Penggugat sebagai Agen Tunggal penjual produk Safety Box yangdiproduksi oleh Tergugat dan Turut Tergugat Il diikutsertakan sebagai pihak didalam perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang Safety Box diKementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menjadi Wilayah Kerja dariPenggugat selaku
    Medibest) ".Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TURUT TERGUGAT II tanggapisebagai berikut:a. bahwa berdasarkan proses pemilihan penyedia barang/jasa yangdicantumkan di Katalog Elektronik dan penandatanganan kontrak katalogantara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa telah diatur dalam PeraturanKepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang EPurchasing.b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 joPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintahan sesuai Pasal
    Itama Ranoraya yang merupakan pemenanglelang pengadaan barang dan jasa disposafe safety box 2,5 liter di KementerianKesehatan Republik Indonesia (ic.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 16-08-2021 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 16 Juni 2022 — Penggugat:
CV Zahfa Karya Perkasa
Tergugat:
1.Kelompok Kerja POKJA Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Deli Serdang
2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten deli Serdang
3.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
5.Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
167 — 0
  • Penggugat:
    CV Zahfa Karya Perkasa
    Tergugat:
    1.Kelompok Kerja POKJA Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Deli Serdang
    2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten deli Serdang
    3.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
    4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
    5.Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bna
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Muhammad Firdaus
2.Mansur, S
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2.Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
227 — 97
  • Penggugat:
    1.Muhammad Firdaus
    2.Mansur, S
    Tergugat:
    1.Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
    2.Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-02-2010 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 12 Februari 2010 — ., KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM LAINNYA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN,
98 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM LAINNYA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN,
    Begitu juga dalam hal proyek bangunanuntuk "pengadaan barang atau jasa" bukan diatur dalam UndangUndangNo.5 Tahun 1999 yang diterapkan oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha Republik Indonesia/Majelis komisi dalam perkara ini, tetapi diaturdalam Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Keputusan PresidenNo. 8 Tahun 2006 tentang perubahan IV atas Keputusan Presiden No.180Tahun 2003 ;Bahwa tegasnya Terlapor II/selaku pihak sangat keberatan
    Malah sebaliknya dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara tegas disebut pelelanganumum ;Bahwa dengan lengkap dan limitatif pengertian pelelangan umum diaturdalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000menyatakan pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secaraterbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa,sekurangkurangnya 1 media cetak dan papan pengumuman resmi untukumum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat
    No. 422 K/PDT.SUS/2009pemerintah) hal tersebut dikuatkan dalam Keputusan Presiden No. 80Tahun 2003 Jo perubahannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004Pasal 48 ayat 5 dan Pasal 49 dan atau lebih tegas diatur dalam lampiran bab IV bagian C angka 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yangberbunyi Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus dilakukanpengawasan dan pemeriksaan.
    Pengawasan dilakukan oleh menteri/panglima TNI/KAPOLRI/Pimpinan Lembaga Pemerintah/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD/danpengguna barang/jasa dengan menciptakan sistem pemantauan terhadappelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 05-06-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pms
Tanggal 5 Juni 2024 — KEPALA BADAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA CQ. POKJA PEMILIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
21 — 0
  • KEPALA BADAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA CQ. POKJA PEMILIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 05-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 11/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat:
PT.Jasuka Bangun Pratama
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang atauJasa Konstruksi dan Konsultansi SNVT, PJPA WS Barito Provinsi Kalsel.
2.Kepala Satuan Kerja Non Vertikal PJPA, WS Barito Provinsi Kalsel.
218 — 77
  • Penggugat:
    PT.Jasuka Bangun Pratama
    Tergugat:
    1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang atauJasa Konstruksi dan Konsultansi SNVT, PJPA WS Barito Provinsi Kalsel.
    2.Kepala Satuan Kerja Non Vertikal PJPA, WS Barito Provinsi Kalsel.
    KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSIDAN KONSULTANSI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATANAIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,berkedudukan di JI.
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASAKONSTRUKSI DAN KONSULTANSI SNVT PELAKSANAAN JARINGANPEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTANSELATAN, berkedudukan di JI.
    Kendati pengadaan barang/jasamerupakan proses yang melibatkan beberapa institusi dalam pelaksanaannya,namun Majelis Hakim memilah bahwa prosesual seleksi pengadaan barang/jasatelah mengalami tahapan akhirnya saat Kelompok Kerja (in cassu Tergugat 1)menetapkan pemenang lelang sebagaimana kewenangan yang dimiliknya.Sementara tahapan lain pasca seleksi pengadaan barang/jasa, berada pada ranahkegiatan dan kewenangan Badan/Jabatan Tata Usaha Negara yang berbeda;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
    barang/jasa pemerintah.
    barang/jasa.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 293/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Desember 2017 — ,
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalsel.
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT.Pandji Pratama Indonesia
97 — 31
  • ,
    Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalsel.
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT.Pandji Pratama Indonesia
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-07-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 118/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 4 September 2013 — HM NUR AMIN vs PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK UNTUK BELANJA MODAL DAN PENGADAAN PEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN HURUGAN TANAH DAN PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH) TAHUN 2012
37 — 14
  • HM NUR AMIN vs PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK UNTUK BELANJA MODAL DAN PENGADAAN PEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN HURUGAN TANAH DAN PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH) TAHUN 2012
    Nama Jabatan : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADADINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN DEMAK UNTUK BELANJA MODAL DAN PENGADAANPEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN HURUGAN TANAH DANPEKERJAAN DINDING PENAHANTANAH) TAHUN 201 2:Tempat Kedudukan =: Jin. Sutan Trenggono No.16 Demak;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2012 telahmemberikan kuasa kepada:2 220 nn none nnn mene nnn1. AHMAD MUTHOHAR,2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 03-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
181 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 06-06-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
1.YUDHISTIRA MAULANA
2.LIA FITRIA
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
2.Cq Gubernur Aceh cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pemerintah Provinsi Aceh
29 — 12
  • Penggugat:
    1.YUDHISTIRA MAULANA
    2.LIA FITRIA
    Tergugat:
    1.Presiden Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
    2.Cq Gubernur Aceh cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pemerintah Provinsi Aceh
    Eng sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan JasaSektretariat Daerah Aceh dan dilantik pada tanggal yang sama di GedungSerbaguna Setda Aceh oleh Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah;12. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, Ketua Yayasan AdvokasiRakyat Aceh telah menyurati Gubernur Aceh untuk memberhentikan Ir.Nizarli, M.Eng dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULPPemerintah Aceh di karenakan Ir.
    Bahwa sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri BandaAceh,cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untukmemerintahkan kepada Tergugat agar mencopot/mengganti Turut Tergugatdari Jabatannya sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa karenatelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melantik TurutTergugat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULPPemerintah Aceh.27.
    Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melantik Ir Nizarli,M.Eng sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP dilingkungan Pemerintah Aceh merupakan perbuatan melawanhukum;a: Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencopot/menggantiIr. Nizarli, M.Eng dari jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang danJasa/ULP Pemerintah Aceh4.
    Bahwa terkait permintaan izin Ir.H.Nizarli M.Eng untuk diperbantukan padaBiro pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh Rektor mengeluarkan suratNomor 2841/UN/KP/2018 yang menegaskan bahwa yang memutusakansekaligus memberi izin menjabat diluar Unsyiah adalah Menteri RisetTeknologi dan pendidikan RI;6.
    Bahwa oleh karna perbuatan Tergugat sudah sesuai prosudur makaperbuatan Tergugat yang menerbitkan Sk pengangkatan Turut Tergugatsebagai kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Aceh tidakbertentangan dengan Hukum;10.
Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 08-02-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PTTUN MANADO Nomor 20/B/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 11 April 2023 — Pembanding/Penggugat : PT RAHLIN AULIA MANDIRI Diwakili Oleh : PENDI FERDIAN SAIFUL SH
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara
86 — 38
  • Pembanding/Penggugat : PT RAHLIN AULIA MANDIRI Diwakili Oleh : PENDI FERDIAN SAIFUL SH
    Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara
Pengadilan PN Meureudu Perdata
Register : 18-08-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN Meureudu Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrn
Tanggal 12 Oktober 2022 — Sumber Batu Persada
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya
3.Direktur CV. Chit Nyoe Khong
116 — 39
  • Sumber Batu Persada
    Tergugat:
    1.Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
    2.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya
    3.Direktur CV. Chit Nyoe Khong
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bna
Tanggal 11 Agustus 2020 — Ali Amril
Tergugat:
1.Ade Trisna Putra Branch Manager PT Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh
2.Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
244 — 116
  • Ali Amril
    Tergugat:
    1.Ade Trisna Putra Branch Manager PT Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh
    2.Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
Hendri selaku Direktur CV Makkah
Tergugat:
1.Kuasa pengguna anggaran Dinas Pertanian dan perkebunan aceh
2.Pokja Konstruksi LXXVI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh selaku Pelaksana E Lelang
88 — 38
  • Penggugat:
    Hendri selaku Direktur CV Makkah
    Tergugat:
    1.Kuasa pengguna anggaran Dinas Pertanian dan perkebunan aceh
    2.Pokja Konstruksi LXXVI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh selaku Pelaksana E Lelang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 273/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Nopember 2015 — PLN
Terbanding/Tergugat I : KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA LENTENG AGUNG
103 — 10
  • PLN
    Terbanding/Tergugat I : KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA LENTENG AGUNG