Ditemukan 2490 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bahan batas bahasa bahar bagas bahak bapas
Penelusuran terkait : - 41/pid.b/2015/pn.olm - orman zakarias bahas Drs. nithanael pandie M.m vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten kupang. Ii. soleman bahas;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
221 — 66
  • Setelahsurat tersebuk diterima, lalu Kemudian saksi disposisikan Kepala Bidang LaluLintas dengan Instruksi Bahas dengan Tim Internal dan eksternal dandikordinasikan dengan konsultan, kKemudian kami menindaklajuti surat tersebutdengan mengundang pihak terkait untuk melakukan pembahasan AnalisisDampak Lalu Lintas.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
393 — 1039
  • untuk melakukan tugas audit harus punya surat tugas dan dalamsatu tim minimal harus ada satu auditor bersertifikat ahli;Bahwa yang dilakukan ATT sudah procedural, bisa dipegang sesuaidengan bukti yang kami pegang saat itu;Bahwa dalam pertemuan sejawat tidak kami membahas apakah kerugianNegara yang sudah dibayar hasil Audit Tujuan Tertentu tidakdikurangkan, BPKP audit forensic sehingga nilai kerugian lain denganpengembalian karena pengaruhnya dengan nilai tagihan bukan nilaikerugian jadi tidak kami bahas
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
137 — 34
  • masingmasing(rencana kegiatan) setelah itu dari SKPD langsung menjadi RKPD dansetelah itu disetujui menjadi KUA (Kebijakan Umum Anggaran)kemudian menjadi PPAS (Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara)setelah dibahas di Anggota Dewan menjadi PPA (Pelapor PrioritasAnggaran) yang menegosiasikan dengan Anggota Dewan adalahHalaman 380 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Tean TAPD dan Terdakwa sebagai Ketua Team TAPD, KepalaBakuda, Kepala Bapeda dan Team lainnya setelah semua itu keluarbaru di bahas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
556 — 209
  • Saksi hanyamenengok;Di rumah makan hanya bicara silaturahmi saja tidak ada yang lain.Saksi juga tidak tahu bahas apa karena Saksi belum lihat lokasi;Yang melatarbelakangi Saksi survei ke Indramayu karena RumahSakit masuk ke Youtube di tengah sawah menurut Saksi sangat luarbiasa;Karena rumah sakit di tengah sawah, Saksi ingin lihat seperti apa.Setelah Saksi sampai disana, rumah sakit sepi karena lokasinyatidak menunjang akan bisa sustain/bertahan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
99 — 24
  • dalamRapat Paripurna tersebut ada hubungannya dengan uang lelah atau tidak;1 Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Ketua Komisi D;2 Bahwa saksi ditelepon oleh Taufan Abdoso Yakin saat pertemuan Sumaterasekitar jam 22.00 Wib lebih;3 Bahwa perjalanan dari rumah saksi ke rumah Taufan Andoso Yakin palingsekitar 7 menit;4 Bahwa saat berada di rumah Taufan Andoso saksi berkalikali purapura ketoilet;5 Bahwa saat saksi berada di ruang kerja Taufan Andoso Yakin, Taufan adamenyampaikan ya sudah, Komisi D bahas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
463 — 341
  • 200. s.d Rp. 300. per Kg sesuaikontrak,dari keterangan KADIONO bahwa SPP dibayarkan kerekening MitraPengadaan sesuai kontrak setelah cair diminta oleh penanggung jawabpengadaan fiktif tersebut,dalam pelaksananaannya penyerahan uang ditunggudibank BRI oleh para penanggung jawab Mitra,selanjutnya entri data GD1M yangberasal sistem selanjutnya saksi print dan sebagai dokumen saksi serahkankepada penyidik ;Bahwa data tersebut saksi yang membuat, berdasarkan keterangan dariKADIONO, data tersebut di bahas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2596 — 2273
  • Itu Saksi dengan suamihanya obrolan biasa saja cuman bahas ringan. Dia punya privasi, kalauSaksi banyak bertanya dia suka marah;Bahwa 1 mobil yang diambil KPK yaitu mobil Alphard;Bahwa Range Rover dan Mini Cooper jauh sebelum suami Saksi diKementerian;Bahwa (proses pembelian Alphard) dia cerita mau beli Alphard tetapi Saksibelum mau, nanti saja.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 18 Agustus 2022 — Pembanding/Terdakwa : BUDI ADI PRABOWO. Diwakili Oleh : YULIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum : Hendra Eka Saputra
678 — 85
  • weather.us/ satellite/ europe-afica/satellite-visible-archive.html
72. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Usulan Nomor S-763/ MBU/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Kementerian BUMN perihal Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dalam RAPBN-P TA 2015;
73. 1 (satu) bundel print-out General Specification of Equipments Revitalisasi PG JATIROTO dari 7500TCD menjadi 10.000TCD Exp. 11.000TCD Tahun 2015 s.d. 2017, dengan tulisan tangan Hasil Bahas
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-09-2022 — Putus : 28-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 29/PID.TPK/2022/PT SMR
Tanggal 28 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SALMAN Bin BAHARUDDIN Diwakili Oleh : SURTINI, S.E., S.H. dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
195 — 14
  • Hamaruddin
290) 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Rapat Pleno KPU PPU Bahas Proses Cetak Surat Suara edisi 18 April 2018 No Inv : 115/KPKT/KMU/VI/2018. An. Hamaruddin
291) 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " KPU PPU Lantik PPK dan PPS kok jumlah PPK jadi berkurang edisi 8 Maret 2018 No Inv : 110/KPKT/KMU/VI/2018. An.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
173 — 38
  • yang terungkap dalam pemeriksaandi persidangan, tetapi merupakan salinan dari apa yang telah dimuat dalam SuratDakwaan dengan mengutip materimateri muatan dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP), serta masih ada sebagian besar beberapa faktafakta persidangan yang belumterungkap dan tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya dari para Saksi danTerdakwa yang diberikan di persidangan.Mengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana yang dibahas oleh Penuntut Umumini, Penasihat Hukum akan tanggapi dan bahas
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
290 — 380
  • jalan Raya Darmo No.51 Surabaya untukpembukaan Kantor Cabang PT.PT Bank Maluku yang di bayarkan kerekening perseorangaan dalam hal ini atas nama Soenarko saksi tidaktahu, belakangan baru saksi mengetahui dari temanteman;Bahwa kami selaku Komisaris menyetujui membuka Kantor Cabangdengan biaya Investasi sebesar Rp 56 Milyar karena telah dikaji secaraberjenjang dari Satuan Terkait Khususnya satuan Kerja ManagemenResiko (Sdr.A Burhanudin )dan Direktur Kepatuan Saudara Izaak Thenudan kemudian telah di bahas
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
207 — 516
  • kegiatan penyediaan Bahan Bakar Dinasdan Kendaraan dinas/Operasional pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 adapada Bidang pengelolaan sampah;e Selanjutnya dokumen daftar kebutuhan tersebut diserahkan kepadasubbagian perencanaan untuk dibuatkan usulan Rincian Kegiatan danAnggaran (RKA);e selanjutnya RKA di setujui olen Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran(PA) dan diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD)yaitu Pemkot Ambon di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaAmbon (BAPPEDA) untuk di bahas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
927 — 721
  • harus ditunjuk langsung;Bahwa untuk melakukan PL tersebut tidak ada permintaan jijin dariinstansi lain, akan tetapi pada saat pengajuan anggaran saksi langsungsebutkan bahwa ini pelelangannya terbatas dan ini dengan PL, dan inidibahas dalam rapatrapat didalam pengajuan anggarn tersebut.Karena saksi melihat ada efisiensi jadi saksi memberanikan diri inidilakukan dengan cara penunjukan langsung;Bahwa hampir setiap hari diadakan rapatrapat terkait denganpembangunan dermaga Sabang, jadi selalu kami bahas
    TPPUBahwa diatur transaksi yang mencurigakan di dalam UU 8 Tahun 2010,pasal 1 angka 5 menjelaskan transaksi yang mencurigakan yaitutransaksi yang menyimpang dari profile, diduga ada kaitan dengan hasiltindak pidana, transaksi dilakukan untuk menghindari pelaporan, dimintaPPATK untuk penyelidikan kasus;Bahwa pembahasan di DPR lebih prioritas mengenai penyidik yangmelakukan penyidikan perkara TPPU, yaitu penambahaninstansipenyidik melakukan penyidikan sedangkan mengenai penuntutan tidakpernah di bahas
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
454 — 2300
  • Tobing sebagai bendahara dan sebagaiBPKAD itu tergantung SOP, kita minta tambahan pada waktu itu BPKAD nyaadalah kepala BPKAD;Bahwa itu juga dibuat dengan masingmasing SKPD;Bahwa dalam proses pembahasan APBD, programprogram itu secaralangsung akan menjadi KUA dan PPAS sesudah dikerjakan oleh masingmasing koordinator;Bahwa sebenarnya ada disampaikan dari BPKAD tentang plafon anggaranuntuk tax dana reses 2,5 M dan 5 M, lalu kita bahas kalau ada usulan dariDPRD;Bahwa saksi memberikan keterangan tetap
    Setelah kirakiradapat plafonnya maka ini langsung kami bahas dalam hal belanja tentu dalamhal ini adalah Bapeda dengan PPKAD untuk merancang bagaimana kirakirabelanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung meriverHalaman 106 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plgkepada program yang kami sampaikan tadi, belanja tidak langsung ini adalahsepenuhnya di Pak Tobing terutama pada gaji termasuklah halhal yang hibahdan segala macam dengan secara profesional itu dimiliki oleh PPKAD
    ini sebelumnya ada LAP lagiNo.54 tahun 2015;Bahwa benar kerugian Negara akibat LSM yang kurang dari 3 tahun di LAPyang No.51 ini ada 225 LSM;Bahwa pemeriksaan disini berdasarkan buktibukti kalau buktinya berbedajumlahnya juga berbeda;Bahwa kami tidak menganggap LAP yang terdahulu' salah, pada saat ituberdasarkan perhitungan yang ada hasil sampling kerugian Negara sekian,waktunya kan berbeda, buktibukti yang disampaikan juga berbeda jadi disinikan ada disampaikan, jadi mohon maaf ahli tidak akan bahas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-07-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Juli 2012 — ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH, dkk
110 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamlingkup hukum administrasi negara dan mana praktek yang tidak benarsehingga sudah sepatutnya dilihat dalam suatu rangkaian frame besartindak pidana korupsi dihubungkan kepada akibat yang timbul dariperbuatan tersebut yaitu mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian negara secara besarbesaran (dalam hal ini adalahKabupaten Tanggamus), apalagi dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal77 UndangUndang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan KedudukanMPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah kami bahas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
228 — 77
  • DAK/DAU17 24042006 10.000.000 LBH (Tukirin)18 24042006 150.076.679 Urusan Tukirin19 25042006 20.000.000 Bapak Jatmiko20 27042006 15.000.000 DPRD Langkat via Reja21 05052006 10.000.000 Urusan Poldasu22 12052006 30.000.000 Bahas APBD (Asmi) Hal.102 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. 23 24052006 30.000.000 Bahas APBD (Asmi)24 15062006 300.000.000 BP (Bupati)25 27062006 150.000.000 BP (Bupati)26 07082006 25.000.000 BP (Bupati)27 16082006 450.000.000 BP (Bupati)28 30082006 450.000.000 BP (Bupati
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2013 — 3764
  • dengan Bupati, dekat yang saksi maksud adalah saatmenghadap dan lain sebagainya AGUS yang menfasilitasi; Bahwa pemegang saham di PT AIRAN ada 20 orang, sebagian besaradalah para dokter, yang masuk dalam saham PT AIRAN adalah anakTerdakwa RANDY ZENATA; Bahwa hak pemegang saham adalah bersamasama ingin membangunrumah sakit, tujuan untuk mengembangkan Rumah Sakit dan akanberdampak baik bagi pemegang saham, belum ada pembagiandeviden/keuntungan Rumah Sakit; Bahwa besaran persentase deviden akan di bahas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-04-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
Terdakwa:
SALMAN Bin BAHARUDDIN
130 — 14
  • Hamaruddin
  • 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Rapat Pleno KPU PPU Bahas Proses Cetak Surat Suara edisi 18 April 2018 No Inv : 115/KPKT/KMU/VI/2018. An. Hamaruddin
  • 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " KPU PPU Lantik PPK dan PPS kok jumlah PPK jadi berkurang edisi 8 Maret 2018 No Inv : 110/KPKT/KMU/VI/2018. An.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1018 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bidang ekonomi.Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Keberatan bukan pelakuusaha karena: (i) Para Pemohon Keberatan bukan merupakanperusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia; (ii)Para Pemohon Keberatan tidak mempunyai domisili hukum diIndonesia, melainkan di Singapura; dan (iii) Para Pemohon Keberatantidak menyelengarakan berbagai kegiatan usaha atau melakukantransaksi dalam bidang ekonomi di Indonesia.Penjelasan mengenai unsur pelaku usaha ini secara lebih lengkapsudah kami bahas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
275 — 126
  • Dana Operasional Menteri tidakberlaku hal tersebut karena DOM di bagikan kepada semua Menterisama.Ahli menerangkan bahwa UndangUndang APBN berisikankeputusan, seperti berapa besarnya pengeluaran, berapa besaryapenerimaan, berapa besarnya selisih, bagaimana cara mengukurselisin, jadi dia adalah merupakan keputusan, perubahan apapunyang terjadi karena hal tersebut merupakan suatu proses, makanyaundangundang APBN tersebut ketika mengadakan perubahan makaharus melalui proses, ketika di tetapkan di bahas
    adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium remedium sedangkan hukum pidana bersifat u/timumremidiumBahwa freeis ermersen merupakan istilah dari bahas