PUTUSANNomor 538/Pdt.G/2019/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat Klas B yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:Demiyati binti Sugiyat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai

, Kabupaten Langkat,sebagai Penggugat;melawanIrwan bin Ismail Gimun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Wiraswasta,tempat tinggal dahulu di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang

Nomor 56/PDT/2021/PT TJKpenyediaan dana lain hanya berdasarkan satu pilar Sampai denganRp 10 miliar.Kemudian relaksasi kewajiban pelaporan bagi emiten skala kecildan skala menengah, himbauan tidak menggunakan debt collector,pengembangan ekosistem digital UMKM. Adapun kebijakan ini agarnasabah tidak dikejar perbankan."

Beserta LampiranKeputusanFotocopy' Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, PetaPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran UmumHalaman 42 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PBR23.24.25:26.2128.29.30.31.32.33.Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, PetaKetersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan

TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haj!)

Kepala Biro PemerintahanFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

Beserta Lampiran Keputusan;22.Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi

Kepala Biro Pemerintahan;64.Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau AtasTanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;65.Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepalakeluarga H.

Sehingga Penggugatberwirausaha skala kecil untuk memenuhi kebutuhan ekonomikeluarga;5, Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadipada September tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat daritempat kediaman bersama. dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah, dan atau kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suamiisteri;Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Badg6.

Sehingga Penggugat berwirausaha skala kecil untukmemenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, oleh karenanya Penggugat mohonagar Pengadilan menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat;Hal. 6 dari 9 hal.

emisi, dan gangguan, namun demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa untuk dihubungkan dengan baku mutu limbah, emisi,dan gangguan, maka lebih tepat apabila yang didudukkan sebagaipelakunya adalah korporasi atau badan usaha, yang dilakukan secaraterorganisasi, dengan kualitas, kuantitas perbuatan dan luasan tempatkejadian perkara (lahan yang dibakar) jauh melebihi apa yang dilakukanoleh Terdakwa sehingga mendatangkan kerusakan yang sedemikian rupaterhadap lingkungan hidup;Menimbang, bahwa adapun skala

keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga tidakdapat dibatasi oleh suatu kebenaran semata, melainkan juga harus menggallrasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif ketentuanperundangundangan yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa minimal ancaman pidana dalam ketentuan Pasal108 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup lebih tepat apabila diterapkan dalampembukaan lahan yang dilakukan secara terorganisasi dan dalam skala

Sari Persada Raya; Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 381/73/Ket/BPM/1980tanggal 17 Maret 1980; Fotokopi sejarah ringkas Taringot Tanah Warisani Ompu RondangUluan Sirait: Fotokopi peta dalam skala 1:100.000 yang dibuat tahun 1924: Fotokopi peta kampung Talun Sinuhil dalam skala 1:50.000;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Perkebunan;: Halaman 21 dari 29Putusan Nomor 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.TjtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 pada Bab Ketentuan UmumUURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud denganPelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaanPerkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunandengan skala

tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang, bahwa dilihat dari redaksi definisidefinisi dalam UURINomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di atas terdapat perbedaanperbedaan dimana tergambar bahwa kata kunci untuk dapat disebut sebagaiPelaku Usaha Perkebunan adalah kegiatan Pengelolaan Usaha Perkebunandimana dengan demikian setiap Perusahaan Perkebunan

Yunta Gombang Armando, M.S., dimana Membuka Lahanadalah serangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon,merencek, dan memerun), sedangkan Mengolah Lahan adalah kegiatanmenggemburkan tanah secara mekanis maupun manual yang bertujuan untukmemperbaiki struktur tanah;Menimbang, bahwa seorang pekebun tidaklah serta merta menjadiPelaku Usaha Perkebunan sedangkan perusahaan perkebunan pasti menjadiPelaku Usaha Perkebunan dikaitkan dengan frasa tidak mencapai skala tertentupada definisi pekebun

Adapun benih pinang yang telahdisiapkan berada dalam penguasaan Saksi Ambok Acok dan tidak pada lokasiyang sama dengan lahan yang dibuka Terdakwa menurut pandangan MajelisHakim masih terlampau banyak variabel yang tidak pasti secara hukum apakahbibitbibit pinang tersebut akan ditanam di lahan tersebut atau apakah hanyajagung atau dibiarkan tidak ditanam apapun yang merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, berbeda apabila usaha perkebunan yang mencapai skala tertentuyang memerlukan instrumen izin usaha

Pasien datangdalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis,tanda tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dantekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapanpuluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit ,Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigensembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkanHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnjluka lecet

Pasiendatang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau composmentis, tanda tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter airraksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensinadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kalipermenit , Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasioksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik Secara umumdidapatkan luka lecet dikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampakmembengkak

Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seoranglakilaki masuk ke RSU Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomorRekam Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28Wib , dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalulintas dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh darimotor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tibatiba Pasien tiba diUGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga .Pasien datang dalam keadaan sadar skala

Pasien datang dalam keadaansadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda tandavitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekananDiastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluhkali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperaturtubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluhdelapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecetdikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membengkak

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

upah tertanggal 1 Desember 2010, 13 Desember 2010 dan 21Desember 2010 (P4, P5 & P 6);e Surat Permohonan Berunding mengenai pemberlakuan struktur dan skala upahdan penyesuaian upah tahun 2011 tertanggal 17 Januari 2011 dan 20 Januari2011 dengan (P7 & P8);8 Bahwa atas dasar niat baik, Penggugat telah memanggil karyawan atas nama Sdr.Irwan Setiana, Sdr.

No. 732 K/PDT.SUS/2011dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011,dengan 3 tuntutan bersifat normatif,yaitu:e Pemberlakuan Struktur & Skala Upah;e Penyesuaian Upah tahun 2011;e Pengakuan Serikat Pekerja (Union Busting);14 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, perusahaan diundang Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggapi rencana pemogokan di PTGraha Kerindo Utama (P14).

Dalam pertemuan tersebut pihak yangmengatasnamakan Pimpinan Basis Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT GrahaKerindo Utama dan DPP SPOI menyampaikan bahwa :ePT Graha Kerindo Utama telah melakukan pelanggaran normatif dalampembayaran upah karyawan yaitu membayar upah karyawan di bawah UMKBekasi tahun 2011;*PT Graha Kerindo Utama dianggap tidak menjalankan peraturan mengenaiStruktur dan Skala Upah;e PT Graha Kerindo Utama dianggap melakukan tindakan union busting;15 Bahwa atas tuduhan tersebut Penggugat

Data perusahaan menegaskankembali pernyataan wakil perusahaan dalam pertemuan di Kantor Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Bekasi 31 Januari 2011 bahwa PT Graha KerindoUtama telah membayar upah karyawan sesuai ketentuan yang berlaku dan telahmemiliki struktur dan skala upah.

Graha Kerindo Utama dalam menyusun Struktur dan Skala Upahberpedoman kepada Kepmenkertrans R.I. Nomor : Kep48/Men/IV/2004;Agar PT. Graha Kerindo Utama memberlakukan penyesuaian Upah MinimumKabupaten Bekasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sesuai KeputusanHal. 25 dari 39 hal. Put. No. 732 K/PDT.SUS/2011Gubernur 561/Kep.1564Bangsos/2010 tanggal 19 November 2010 tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2011;Agar PT.

Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,p. Pencetakan aloum peta foto dan peta garis, Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U.mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :1.

Mozaiking / penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh PulauNunukan ;53O.p.Penajaman,Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan aloum peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a.029 5Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Album hasil pemotretan foto udara skala 1 : 5.000 ;c.

Membuat desain model pemotretan udara Pulau Nunukan skala 1 : 5000 ;2. Penentuan jumlah titik Ground Control Point yang diperlukan ;3. Menentukan bagaimana proses pengolahan foto udara menjadi peta fotoSkala 1 : 5000 dan peta garis Skala 1 : 5000 ;4. Melakukan koreksi hasil pekerjaan setelah menjadi peta ;Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kapan PT. Tritunggal melaksanakanpekerjaan dilapangan.

Ahli foto udara pada proyek "Pemutakhiran Peta Garis Skala 1:1.000 danPenyusunan Sistem Informasi Monitoring Tata Ruang (SIMTARU) KotaMalang, 2003 ;b.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau ;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

T01 Surat Edaran Bupati No:590/139/B.tanah/V/2013 tentangPelaksanaan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Yang LuasnyaTidak Lebih Dari 1 (satu) Hektar (Skala Kecil);2. T02 SK Bupati Berau Nomor 752 tahun 2013 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan PemerintahKabupaten Berau TA. 2014;3.

AMIRUDIN, SH,M Hum, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:1,Bahwa keahlian ahli adalah dibidang Pengadaan Barang dan Jasayang terkait dengan Tipikor;Bahwa pengadaan tanah bagi negara untuk kepentingan umumtermasuk dalam ranah pengadaan barang dan jasa karena tanahtermasuk barang;Bahwa pengadaan tanah skala besar atau kecil harus dikembalikanpada peraturan perundangundangan sedangkan untuk tanah yangluasnya kurang dari 5 (lima) hektar merupakan kebutuhan yang terkaitdengan skala

6 tahun 2015pengadaan tanah dibawah 5 (lima) hektar dapat dilakukan secaralangsung dengan demikian untuk pengadaan tanah skala kecil dapatdilakukan secara langsung; Bahwa kalau skala kecil dihitung dalam 1 (satu) hektar dihitung 1 (Satu)hamparan dalam 1 (satu) tahun anggaran; Bahwa secara umum perjanjian jual beli lahir karena ada kesepakatanharga sesuai dengan pasal 1320 BW tetapi untuk pengadaan barangberupa tanah diatur secara khusus yaitu. prosedurnya jelas,kewenangan dan substansi dan juga

besarataupun skala kecil harus ada peraturannya;Bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang undangan yangdipakai adalah peraturan yang menguntungkan;Halaman 92 dari189 Putusan Nomor 31 /Pid.SusTPK/2020/PN Mtr3.AhlBahwa 1 (satu) hektar adalah 1 (satu) hamparan dalam satu tahunyang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2015dihapus karena untuk efektif dan efisiensi;Bahwa luas tanah 12 (dua belas) hektar atau 15 (lima belas) hektartermasuk dalam skala besar;Bahwa tentang pengadaan

besar diserahkan kepada BPNdan menggunakan appraisal yaitu yang luasnya 5 (lima) hektar ataulebih dan dibawah 5 (lima) hektar disebut skala kecil;Bahwa musyawarah ganti rugi pengadaan tanah dikenal perbuatanmelawan hukum tetapi antara hukum pertanahan berbeda denganhukum perdata karena syaratnya harus ada kerugian;Bahwa pengadaan tanah dalam skala besar pemilik tanah wajibmenyerahkan tanahnya dan ada ganti rugi bukan jual beli;Bahwa tidak ada jual beli atas tanah yang ada tranSaksi atas tanahsebagaimana

apabila sudahdiperjanjikan maka meminta kembalinya harus di Pengadilan Negeri; Bahwa tanah kurang dari 5 (lima) hektar dan terletak bukan satuhamparan termasuk Skala kecil; Bahwa tanah dibayar melebihi dari harga appraisal negara rugi tetapikalau dibayar dibawah harga appraisal negara tudak rugi; Bahwa perbedaan antara skala kecil dengan skala besarkomponennya berbeda; Bahwa pengadaan tanah dalam skala besar ada perencanaan,persiapan dan dilaksanakan oleh BPN karena luasnya lebih dari 5(lima) hektar

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50,000 atau1:100.000; danf. Peta Mosaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;Bahwa Penggugat sudah memenuhi Persyaratan tersebut diatas sesuaidengan surat permohonan perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiriyang ditujukan kepada Yth. antara lain sebagai berikut:Halaman 15 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKT1.

1 : 50.000 atau 1:100.000; danf) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;c.

1 : 50.000 atau 1 :100.000; danf) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta Kerja skala 1:100.000, b.Fotokopi Legalitas berupa Akte Pendirian Perusahaan, c.

1:50,000 atau 1:100.000; danf) Peta mozaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusi minimal 30(tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Menimbang, bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas sesuai dengan surat permohonan perpanjangan PT.

No. 1974 K/Pid.Sus/2014Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumah tanggawajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melaluiseleksi.

IstilahPenyalur hanya dikenal di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada: Pasal48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi danrumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjukBadan Usaha melalui seleksi.

No. 1974 K/Pid.Sus/201436 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada:e Pasal 48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasidan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yangditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.Pasal 48 ayat (4), yang berbunyi:Penyalur sebagaimana dimaksud ayat (1) wajid memilikiperizinan sesuai dengan

peraturan perundangundangan yangberlaku.Perijinan yang harus dimiliki oleh Penyalur hanya terdapat dandiatur di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor: 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BahanBakar Minyak, sebagai berikut:Pasal 1 ayat (1):Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatanusaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan BakarMinyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau HasilOlahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyaifasilitas dan sarana

No. 1974 K/Pid.Sus/2014BUPIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.e Pasal 2 ayat (2):BUPIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumahtangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.3.

persidangantersebut adalah Penggugat, Tergugat I beserta Kuasanya, TergugatII dan 1 ( satu ) orang petugas pengukur dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaansebagai berikut Dari Atuk Rendam ke Muara Sei Juhur 150 metere Dari Muara Sei Juhur ke Sei Bajai Kurik 370 metere Jadi jumlah panjang keseluruhannya 520 meter;Menimbang bahwa, mencermati hasil pengukuran~ yangdilakukan oleh Petugas pertanahan Nasional sebagaimana BeritaAcara Sidang dan Gambar Sketsa dengan Skala

1 : 20.000,mengandung arti setiap 1 (satu) Cm di Peta = 20.000 Cm dilapangan atau dengan kata lain 1 (satu) Cm di Peta = 200 m dilapangan;Menimbang bahwa, berdasarkan pengukuran, yang tertera dalamgambar dengan skala 1: 20.000, maka ditemukan panjangdibahagian Barat dari titik Atuk Rendam ke Titik Sei BajaiKurik adalah 520 m;e Ukuran panjang dibahagian Utara dari Titik Atuk Rendamke Titik Hutan Kosong /Belukar adalah 480 m.e Ukuran Panjang dibahagian Timur dari titik Atuk Rendamke Titik Sei Bajai