Ditemukan 3361 data
62 — 31
Mengadakan Penelitian mengenai status hukum tanah yanghaknya akan di lepaskan atau di serahkan dan dokumen yangmendukungnya.3. Menaksir dan Mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yanghaknya akan di lepaskan atau di serahkan.4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yangterkena rencana pembangunandan atau pemegang hak atas tanahmengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.5.
87 — 15
Bukit Asam ;* 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marunAdalah sepeda motor yang dipakai ANDI USMAN setelah kejadian ribut di TanjungEnim yang plat Nomor Polisinya telah saksi lepaskan ;* 1 (satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Nomor Polisi BG 3517 OV warnaputih hitamAdalah sepeda motor milik kakak ipar saksi yang bernama BRI yang dipergunakanisteri saksi pada saat menemani RIKA HANDAYANI ke ATM ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu : Bahwa
199 — 67
Bahwa oleh karena tuan alan kingsbury mempunyai anak yangbernama Tracey Franches Kingsbury jenis kelamin perempuanyang saat ini telah dewasa cakap bertindak yang merupakanketurunan dari Tuan Alan Kingsbury dan partnernya yangbernama Tuan Ronald Sydney Martin di kemudian hari adalahtelah menjadi tanggungjawab Pihak Kedua dan Pihak Keduamenjamin pihak pertama untuk di lepaskan dari segala tuntutanhukum dengan telah di tandatanganinya akta ini.;2.
1.Hi. Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE
286 — 673
Kepala Pemerintah Negeri ditetaokan dengan Peraturan Neger/. dan pada Pasal 86 disebutkan:Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri yangbertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuanperaturan perundangundangan yang lebih tinggi di batalkan olehWalikota;Bahwa rangkaian kegiatan pentahapan Penetapan Peraturan Negeritentang Penetapan Mata Rumah Parentah dan Petunjuk TeknisPenetapan Kepala Pemerintah adalah suatu rangkaian kegiatanyang berkesinambungan yang tidak bisa dipisah lepaskan
160 — 99
sehingga kita anggapsebegitu luas dan sistimmats menyangkut pejabat Negara begitujuga loborasi dengan pihak swasta maka bahwa korupsi itu kegiatanluar biasa sehingga cara2 mencegah itu dilakukan caracara luarbiasa UU Tipikor bahwa tersangka wajidb memberi keterangantentang dalam pasal 37 yang mana dalam UU suap KUHP tidakada permintaan seperti itu sebetulnya itu sudah Etrikpoin kepadapembutian yang terbalik tapi sifatnya terbatas karena disitu Jaksamasih boleh membuktikan tuntutannya;,o Kalau kita lepaskan
Putusan Praperadilan No. 127/Pid/Prap./2016/PN.JKT.Sel.cara mencegah itu dilakukan caracara luar biasa UU Tipikor bahwatersangka wajib memberi keterangan tentang dalam pasal 37 yangmana dalam UU suap;o Bahwa kalau kita lepaskan pada polisi dan kejaksaan korupsi itumelebar antar dua pihak, didalam KUHP penyelenggara Negarajuga Swasta tapi juga penegak hukum termasuk polisi dankejaksaan sehingga UU Tipikor sangat agresip ingin lebih dariupaya ada di dalam UU Tipikor tapi kalau penegak nya masihdianggap
97 — 57
Menimbang, bahwa sebelum penandatanganan Akte Pelepasan Hak AtasTanah Nomor 103 tanggal 15 Desember 2010 oleh Terdakwa dan penerimaanganti rugi tanah pada tanggal 28 Desember 2018, ternyata tidak ada upaya dariTerdakwa selaku pemilik tanah mengetahui kepastian luas tanah yang akandilepaskannya secara pasti melalui pengukuran oleh petugas ukur dari KantorPertanahan Kota Padang, sehingga diperoleh ukuran luas tanah yangsesungguhnya, walaupun menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanahyang Terdakwa lepaskan
Pembanding/Penggugat II : FENGKY HARYONO Diwakili Oleh : Bhill Perdana Katuwu, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PIMPINAN SINODE GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKST)
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN / KETUA MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH (GKST) IMANUEL PALU
Terbanding/Turut Tergugat I : PETRUS YALIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR NOTARIS / NOTARIS IRWAN DEL CANO, SH
150 — 64
untuk rugikan pihak pembeli / Penggugat a quo,yang justru muaranya akan merugikan kehormatan nama baik / nama besarpelayanan GKST kedepan, dan moga roh kebenaran tersebut dapatmembungkam / melumpuhkan pikir dan tindak mereka oknumoknum yang terusHalaman 5 dari 83 Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT PALmendorong sinode GKST ke jurang gunjingan publik banhwa GKST digugatkarena telah menjual tanah dan telah dibayar lunas oleh pembeli 11 tahun lalu,namun GKST hingga saat ini secara curang tidak pernah mau lepaskan
629 — 370
Sistem Kekerabatan PatrilinialBahwa sistem kekerabatan patrilinial berarti pertalian kekerabatan yangdidasarkan atas garis keturunan bapak;Bahwa sebagai konsekuensinya anak lakilaki lebih utama daripadaanak wanita, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anaklakilaki akan melakukan pengangkatan anak lakilaki;Bahwa pada sistem kekerabatan patrilinial ini, pada umumnya berlakuadat perkawinan dengan pembayaran jujur, seorang perempuan setelahperkawinannya di lepaskan dari hubungan kekeluargaan
Terbanding/Penggugat : MARIANI
Terbanding/Turut Tergugat : IBRAHIM HANUEBY
Turut Terbanding/Tergugat II : NIMBROD HANUEBY
68 — 69
milik Eddy Thomas Hermanto adalahsuami dari Penggugat berhubung Penggugat dan suami tidak berada diIndonesia maka pembayaran pembelian tanah dilakukan tahap pertama dankedua di saksikan oleh anak kandung dari Penggugat serta kuasa hukum dariPenggugat ibu Elisabeth Makagiansar dan saksi ibu Vera Pontoh, dalam halini Tergugat merasa sangat kecewa dan Tergugat meminta membatalkanpembelian tanah tersebut karena tanah tersebut bermasalah dan pemilik sahtanah adat tersebut bukan Paulus Veep yang telah di lepaskan
Pembanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Pembanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Terbanding/Penggugat : SOEGIANTO alias ANDI SOEGIANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI
Turut Terbanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO
94 — 55
Semuahubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum.Oleh karena itu Hubungan hukum ialah hubungan antara dua ataulebin subyek hukum.
29 — 11
MUHAMMAD ARIEF;Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Saksi HENDRA danMUHAMMAD ARIEF bersama dengan Tim Reserse Narkoba PolresParepare diantaranya Pak Kanit, Pak Kasat dan Anggota ReserseNarkoba Polres Parepare yaitu FURWIDIYANTO;Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi SUPARMAN bawa barangberupa narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada SaksiHENDRA;Bahwa pada waktu itu kami mengamankan 3 (tiga) orang yaitu SaksiHENDRA, Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Lelaki BASRI namun LelakiBASRI kami lepaskan
101 — 23
PON Als.AKOK melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan parangyang dibacoknya ke tubuh korban ZULKIFLI.Bahwa pada saat itu saksi baru saja mengecek keadaan lembu milik saksiyang saksi lepaskan di kebun depan rumah korban ZULKIFLI dan padasaat saksi akan pulang ke rumah, tibatiba datang Sdr. MARZUKI BinBERDAN Als. SAIFUL Als. PON Als.
196 — 500
dan BuktiP15);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ( poin 15 16 ) sudah jelas status dan fungsiobjek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan yang diperuntukkan untukpembangunan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan yang di berikan kepadaPT.Perawang Sukses Perkasa Industri, dan meskipun telah di berikan izin kepadaPT.Perawang Sukses Perkasa Industri namun statusnya tetap sebagai KawasanHutan, sedangkan areal yang bisa di jadikan perkebunan (seperti Kebun KelapaSawit ) adalah areal yang sudah lepaskan
32 — 5
2019/PN PreBahwa saksi melakukan penangkapan kepada Saksi HENDRA danSaksi MUHAMMAD ARIEF bersama dengan Tim Reserse NarkobaPolres Parepare diantaranya Pak Kanit, Pak Kasat dan AnggotaReserse Narkoba Polres Parepare yaitu saksi FURWIDIYANTO;Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi ISHAK, barang berupanarkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi HENDRA;Bahwa pada waktu itu kami mengamankan 3 (tiga) orang yaitu SaksiHENDRA, Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Lelaki BASRI namun LelakiBASRI kami lepaskan
101 — 34
Subekti , Hukum Pembuktian , Cetakan Kedelapan 1987,hal 31).Bawah demikian maka pertimbangan hakim tentang perbedaantandatangan dari satu surat ke surat lainya haruslah ditolak karena tidakbersesuain dengan Nilai Pembuktian Suatu Alat Bukti Akta Otentik.Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hakim pada halaman 84menimbang Pertama baris ke 510 menyakatakan bahwadi dalam Bukti T.IL3 dan T.1I.6 didalam bukti tersebut tidakmenjelaskan batasbatas tanah yang di lepaskan haknya Tergugat (Esau oktovianus
31 — 8
dan Saksi MUHAMMAD ARIEF;Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa danMUHAMMAD ARIEF bersama dengan Tim Reserse Narkoba PolresParepare diantaranya Pak Kanit, Pak Kasat dan Anggota ReserseNarkoba Polres Parepare yaitu FURWIDIYANTO;Bahwa dari keterangan Saksi ISHAK dan Saksi SUPARMAN bahwabarang berupa narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepadaTerdakwa;Bahwa pada wakiu itu kami mengamankan 3 (tiga) orang yaituTerdakwa, Saksi MUHAMMAD ARIEF dan Lelaki BASRI namun LelakiBASRI kami lepaskan
106 — 42
Bahwa pihak penggugat tidak dapat menyebutkan batasbatas serta letakobjek sengketa dengan pasti bisa melebihi batas yang telah di tentukan danmengambil hak para Tergugat dengan sewenangwenang, berdasarkan beritaacara tata batas yang telah dibuat pemerintah kabupaten Muara Enim, apabiladalam kawasan hutan yang akan di lepaskan tersebut terdapat areapemukiman, persawahan, perkebunan, perladangan dan lainya harus inclave,tidak berarti areaarea tersebut dengan sendirinya akan menjadi areaperkebunan kelapa
71 — 37
Ajid yang saat itu membawa tas warna biru dansempat menanyakan kepada korban ini tas siapa dan dijawab oleh korban tidaktahu, sedangkan Tas itu berisi botol Aqua.Bahwa Saksi mendengar ada katakata kalau maling bunuh saja tetapi kalau tidakada bukti lepaskan saja dan setelah negosiasi tidak tercapai korban melarikan dirimasyarakat menyerang korban terus dikejar oleh Tatam, Isep, Ilyung dan Mastarkorban lari kesawah.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakantidak keberatan
1.SARIBANONG
2.AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Pemerintah RI. Cq. Walikota Bontang
2.ANDI HASMI ahli waris Alm Andi Amin
3.Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Karyawan YKHT Pupuk Kaltim
4.Baharuddin Pacci
5.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat
6.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat Cq. Lurah Belimbing
Turut Tergugat:
1.Hasnawati Ahli Waris Alm. Cabbeng
2.Kepala Badan pertanahan Nasional Kota Bontang
113 — 29
Bahwa Tergugat II juga membuat suatu Surat Pernyataan,tertanggal 28 Oktober 2016, bahwa tanah yang sesuai denganSurat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, No.593.83/054/CmtBtgB/III/2016, tanggtal 21 Maret 2016, denganluas 50.415 M2, yang terletak di Rt. 41 Kelurahan Belimbing,Kecamatan Bontang Barat, yang akan dibebaskan atau dilepaskanke Pemerintah Kota Bontang, karena masih ada klaim dari Pihaklain dan adanya keterbatasan anggaran dari Pemerintah KotaBontang, maka dengan ini ahli waris lepaskan
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
147 — 173
Mengadakan penelitian mengenai status tanah yang haknya akandi lepaskan atau di serahkan dan dokumen yang mendukungnyaBahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, kiranya Majelis Hakim TinggiJawa Barat dapat mengabulkan permohonan banding Pembanding II/PenggugatDkK/Tergugat DR dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandungdalam Perkara Nomor : 121 /Pdt.G/2019/PN.Blb tertanggal 19 Februari 2020dengan tetapmenguatkan Amar Putusanyang telah di Putuskandanmengabulkan Petitum 15 dalam Gugatan
Mengadakan penelitian mengenai status tanah yang haknya akandi lepaskan atau di serahkan dan dokumen yang mendukungnya;Bahwa mengenai Objek Gugatan pun sudah benar dan jelas karenatercantum Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2.Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005.