Ditemukan 3586 data
179 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADANYA KESALAHAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAMMENERAPKAN HUKUMA.1. Salah menetapkan sumbangan sukarela residen kepada BagianOBGIN PPDS FK UNSRI sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)/ bertentangan dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 20Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak :Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak secara tegas ditentukan bahwa :1. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :a.
113 — 59
(empat puluhtiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratusenam puluh sembilan rupiah) tanpa melalui musyawarah denganPENGGUGAT;PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUMa. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnyasendiri.c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.d.
172 — 55
sebab pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah sebagaimana diaturdi dalam ketentuan Pasal 4 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi :Pegawai Negeri Sipil dilarang :Looe. dst6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanyadengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara.Sedangkan jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalahjenis hukuma
33 — 19
Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lainbaik hukuman pidana maupun hukuma disiplin.Bahwa para Terdakwa masing masing telahmengembalikan uang kepada Saksi sebanyak Rp.10.000.000,00, dan bersedia mengganti sisanya melaluijruru. bayar masing masing para Terdakwa.. Bahwa Saksi Sdr. Marwan selaku korban yangdirugikan tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhipidana tambahan pemecatan.Hal hal yangmemberatkan. Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan kehidupan didalam masyarakat..
Hendra Lie selaku Direktur Utama PT. Mata Elang International Stadium
Tergugat:
1.PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo
2.PT. Pembangunan Jaya Ancol
167 — 114
GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel)Hal.27 dari 73 hal, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.11.GUGATAN A QUO MENCAMPURADUKKAN ANTARAWANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMa)b)Bahwa yang menjadi salah satudasar dalil PENGGUGATmengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTERGUGATadalah Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 78tanggal 21 Maret 2012 yag dibuat dihadapan Notaris EdisonJingga, S.H., sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT dalamposita ke13 pada halaman 6 (enam)gugatan
136 — 63
Eksepsi Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukuma. Bahwa pada posita gugatan angka 14 (empat belas), Penggugat mendalilkansebagai berikut:Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demimenghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepadapihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag).....b.
130 — 78
tetapmengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun1956;bahwa suatu perjanjian dalam bentuk apapun tidakterkecuali perjanjian Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) jika kehendak terbentuk secara tidaksempurna karena adanya bedrog (penipuan) maka secarakeperdataan dianggap batal dan dapat masuk kedalamranah ruang hukum pidana;jika masuk ke ruang hukum pidana maka Polri berwenangmelakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan jikaterdapat kesalahan prosedur dapat diajukan gugatansesuai dengan hukuma
Pembanding/Tergugat III : MARJANA SUTEDJO, S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat : SITI MARYAM
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON
Turut Terbanding/Tergugat I : CHANG YU YU
70 — 39
Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukuma. Bahwa, dalam dalilnya Penggugat melakukan jual beli tanah denganTergugat II dimana jual beli tersebut disepakati para pihak (PenggugatHalaman 34 dari 71 halaman putusan Nomor 128/PDT/2021/PT BDGdan Tergugat II) sebagaimana kesepakatan tersebut masingmasingtertuang dalam Akta Jual Beli No. 06/2019, No.07/2019, No. 08/2019,No.09/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat, ditandatanganidihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.b.
Pembanding/Turut Tergugat II : KHOIRUL UMAM ALHOZALI Bin DUKHRO Diwakili Oleh : KHOIRUL UMAM ALHOZALI Bin DUKHRO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI Cabang Branch KC Tegal
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Terbanding/Tergugat III : ANDRIAN NIZAR AMANI.,SH.,M.Kn
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS / PPAT . M.M LILY SETIAWATI, SH. Diwakili Oleh : MUHAMMAD UTSMAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : MUSHOFA, S.H
59 — 28
EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKANSECARA PERLAWANAN DAN BUKAN GUGATAN PERLINDUNGANKONSUMEN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMa.
57 — 33
Unsur Kedua: Tanpa hak dan melawan hukuma. Dengan melihat rumusan katakata tanpa hak dalam delik ini,tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalamdelik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawanhukum (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukummateriil).b.
ILHAM RACHMAT
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.Kepala Kepolisian Resor Cimahi
3.Kepala Kepolisian Sektor Cipatat
87 — 35
FAKTA HUKUMA. Tindakan Termohon 1,II, III tindakan Abuse Of Power1.
60 — 244
selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya ParaPenggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak ada halhal yangakan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini,yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadisatu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
162 — 32
Gugatan Tidak Memiliki Dasar HukumA.1 Dasar hukum terpenuhinya unsurunsru perbuatan melawan hukum1. Bahwaunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara ku mulatifmenurut pasal 1865 KUHPER adalah sebagai berikut:a.
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
172 — 90
G/2019/PTUN.ABNpelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi :Pegawai Negeri Sipil dilarang :6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanyadengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara.Sedangkan jenis hukuman yang dijatunkan terhadap Penggugat adalahjenis hukuma
321 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan upaya hukumA.6.Keberatan ini adalah sah demi hukum karena telah memenuhi syaratformil mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan;Bahwa selanjutnya Pasal 65 ayat (2) menyatakan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan diPengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usahayang menjadi Terlapor;Bahwa kedudukan hukum Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan adalahsama seperti yang disebutkan di dalam Putusan Termohon Keberatan,sebagai
714 — 347
Namun apabila tidak tercapai kata sepakatmaka para pihakmemilin domisili hukum yang umum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa, persoalan/hubungan hukum antara Termohon Pailit ,Termohon Pailit ll dengan Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Iladalah mengenai wanprestasi, yang jJjelasjelas merupakankompetensi Pengadilan Negeri;Bahwa, faktafakta lain yang berkaitan erat dengan hubungan hukuma quo, Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Il juga telah melakukanperbuatan melawan hukum,
265 — 97
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaart);Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat ;Mohon Putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
270 — 192
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUMa. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku memiliki hak legalstanding yang dimilikinya berdasarkan Undangundang;b. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agrariajo.
Pembanding/Tergugat VII : NURSIA MANOPPO
Pembanding/Tergugat V : Hj. TATONG MANOPPO
Pembanding/Tergugat III : EDDIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat I : HAJAH LUSYE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIV : YUYUN ASAAD MANOPPO
Pembanding/Tergugat XII : ONENG MANOPPO
Pembanding/Tergugat X : DEDE MANOPPO
Pembanding/Tergugat VIII : HUSAIN MANOPPO ALIAS ATANG
Pembanding/Tergugat VI : Drs.ANDI LADU MANOPPO, MM
Pembanding/Tergugat IV : MEITY SUMENDAP
Pembanding/Tergugat II : Drs. DOLFIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIII : POPPY MANOPPO
Pembanding/Tergugat XI : ONDI MANOPPO
Terbanding/Penggugat I : PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Penggugat II : SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Turut Tergugat IX : EGENUS MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat XLI : Dr. SANDRA PONTOH
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : HABIB NOVAL AL HASNI
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOH. ATENG MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat
88 — 35
FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUMA,Bahwa selanjutnya TERGUGAT sebagai satusatunya anak kandungdan ahli waris langsung yang masih dari Hj.
137 — 12
Oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan olehkedua belah pihak maka pada akhirnya para pihak mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnyamenunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimanatelah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuatseluruhnya dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM KONVENSI.