Ditemukan 3739 data
Misriani Ilyas, SP.MSi
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
ADAM MUHAMMAD
917 — 484
di atas, jelas dalil GugatanPenggugat yang menuduh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan adalah dalil yang keliru dan oleh karenanya beralasan demihukum kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara incasu untuk menolak selurunh Gugatan Penggugat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Tidak Benar Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan; 1.Z,Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal 20 angka 3 adalah dalilyang tidak benar dan mengadaada;Bahwa justru tidakan
135 — 77
dan termasukdidalamnya asas contrack actif karena kita menganut asas legalitas olehkarena itu tidaklah mungkin menurut hukum bahwa satu Perda yangmengacu kepada PP Nomor : 110 tahun 2000 diminta mengacu kepadaPP yang belum ada ;Bahwa BPK adalah lembaga Negara yang memang sumber kewenangandan cara memperoleh kewenangan baik secara produktif diatur dalamUndang Undang BPK, untuk terkait dengan rekomendasi, dalam perkaraaquo ahli berpendapat terkait dengan pertanyaan Penasihat HukumTerdakwa yaitu' tidakan
83 — 16
Bariang Jaya ;> Bahwa setahu saksi tidakan yang dilakukan Terdakwa (Arpen) adalahmenjembatani antara Penangkar dengan CV. Bariang jaya ;Putusan Perkara Tipikor No. 21/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG An. Ir.
139 — 53
Bahwa terkait sikap dan tidakan Tergugat tersebut, khususnya yangdilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas Penggugatdengan tegas menyatakan penolakannya dengan surat nomor110/K/SPSI/BSINB/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016 perihalPenolakan Rapel Gaji Pokok Sepihak, yang pada intinya Penggugatmenyatakan;1) Bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan/ keputusan yangmengikat atas penyelesaian kenaikan gaji pokok tahun 2016;2) Bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan keresahan yangmeluas dari
105 — 51
memerintahkan Hakim : Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut; Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkansebelum pemeriksaan pokok perkara;Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR tersebut, berarti apabila TERGUGAT IVmengajukan Eksepsi yang berisi pernyataan bahwa Pengadilan Negeri Tidakberwenang mengadili perkara, baik secara absolut ataupun relatif : Hakimmenunda pemeriksaan pokok perkara, tindakan yang dapat dilakukan,memeriksa dan memutus eksepsi terlebin dahulu, dan tidakan
233 — 157
Ketidak patuhan aparat penegak hukum terhadap Putusan MK atau aturanyang telah menjadi undangundang adalah tidakan penegak hukum yanginkonstitusional. Putusan Pra peradilan Dhalan iskan adalah Contoh penetapan tersangkayang tidak sah akibat tidak dipenuhinya syarat 2 (dua) alat bukti danpemeriksaan calon tersangka.
206 — 219
Oleh karena obyek sengketa adalahPutusan No. 83/Pdt.G/2021/PA.Sel Hal. 28 dari 138 Hal.merupakan hak milik dari Para Tergugat, maka Para tergugat bebasmelakukan tindakan hokum apa saja seperti jual beli, hibah kepadaaorang lain atau tidakan hukum apa saja atas hak miliknya, oleh sebab itutindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas obyeksengketa sebagai hak miliknya adalah merupakan tindakan danperbuatan yang sah secara hukum .5.
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
1.Aksan Raya
2.Dwiko Agung Laksono
3.Ade Irawan
4.Agripa Critovel Jance Kindangen
86 — 44
pusar yang menurut Terdakwa tandaHal 54 dari 92 hal, Putusan Nomor 164K/PM.III19/AL/VIII/202010.11.12.13.14.lebam tersebut sudah lama, kemudian Terdakwa bertanyakepada Saksi1, itu dari kapan luka lebam di bagian perutsekitar pusar, namun Saksi1 tidak mau menjawab,kemudian Terdakwa tanya lagi, lukanya dari kapan, namunSaksi1 cuma menjawab, Siap, terus Terdakwabilangkepada Saksi1, ngomong aja, tidak usah takut, akhirnyaSaksi1 menjawab, Siap , dari malam Sabtu saat setelah dikumpulkan dan di beri tidakan
219 — 365
RUPS itudibenarkan;Bahwa di dalam RUPS mempunyai agenda dan agenda berpengaruh padakuorum yang 50 % lebih ;Bahwa RUPS dapat putuskan klasifikasi saham ;Bahwa saham terdiri dari dua macam:1.Saham atas hak suara ;2.Saham tanpa hak suara ;Bahwa Hak suara diberikan oleh Undangundang ;Bahwa kalau saham sudah mempunyai hak suara maka tetap mempunyaihak suara tidak akan hilang hak suaranya ;Bahwa Penghilangan hak suara berikut kuorum di UU PT tidak diatur ;Bahwa penghilangan Hak suara adalah merupakan tidakan
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
119 — 76
Tetapi kembali lagi Penggugathannya diarahkan pada Karyawan dari Tergugat yang bernama Rizal danPenggugat pada saat itu menyampaikan maksud kedatangannya untukmengklarifikasikan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkanjuga dan Penggugat dan teman serta Saudarnya telah mendokumentasikanatas tidakan dan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana yangdilakukan oleh Karyawan dari Tergugat kepada Penggugat;Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Penggugat tidak putus asa kembalimendatangi
573 — 377
Sedangkan Tergugat III tidakpernah memberikan kebijakan atau mentolerir para karyawannya/petugaskebersihannya untuk melakukan tidakan kekerasan seksual sedangkanTergugat IV sama sekali tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapundengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena Tergugat IV tidakpernah mengikatkan diri dengan Penggugat atau Tergugat didalam suatuperjanjian ataupun bentuk perikatan lainnya ;Hal 153 dari 158 Hal Putusan No.226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa memperhatikan eksepsi
TAN SETIADI DERMAWAN
Tergugat:
1.Ny. LIE TENG HOA
2.TAN PIA TENG
3.TAN PENG KIE
Turut Tergugat:
1.Nn. TAN KIM NIO
2.LIE TUAN KIP selaku ahli waris Ny. TAN SIU KIM
3.LIE TUAN KIP
141 — 44
Sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dihubungkan dengan25.26.27.28.faktafakta hukum di atas, Para Tergugat dalam tindakan dan kualitasnyasecara sederhana terbukti dengan sengaja melakukan tindakan yangbertentangan dengan hak orang Iain atau bertentangan dengan kewajibanhukumnya karenanya tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisirsebagai tidakan Melawan Hukum.Bahwa sehubungan dengan halhal tersebut di atas, patutlahn menurut hukumapabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
565 — 204
Dengan demikian terbantahkan seluruhdalil PENGGUGAT dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakimyang Mulia;Bahwa sudah tepat dan benar tidakan TERGUGATmenerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun2015 tertanggal 23 Maret 2015 kepada TERGUGAT IlINTERVENSI dalam perkara a quo yang berlandaskan kepadaPutusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat dantidak melawan hukum serta mempertimbangkan asasasaspemerintahan yang baik dalam menerbitkan surat keputusantersebut;Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI
79 — 43
., M.Kn Notaris / PPAT KotaJakarta Pusat (Tergugat Il) yang selanjutnya dibuat PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) / Akta Jual Beli (AJB) dan Akta KuasaUntuk Menjual terhadap hartaharta yang menjadi jaminan (HakTanggungan) atas utang Tergugat Ill, IV dan V kepada Tergugat I.Halmana Penggugat hanya melihat Tindakan Hukum itu dari Perikatansecara Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun Akta Jual Beli , Penggugattidak melihat isi terhadap Tidakan Hukum Aquo dan telah dimulai dariPerjanjian Sukarela
341 — 289
Surat A quo yang ditandatangani TERGUGAT tersebut MelanggarHak asasi Manusia, Karena PENGGUGAT dipaksa MEMBONGKARBANGUNAN secara Paksa tanpa RELOKASI apalagi KOMPENSASI;Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Masyarakat Kota Cilegon yangseharusnya dilindungi dan disejahterakan oleh Pemerintah Daerah KotaCilegon bukan malah bukan sejahtera dan perlindungan yang didapat malahpenindasan dan penyengsaraan terhadap kesejahteraan PENGGUGAT;Bahwa Surat Sengketa A quo yang ditandatangani TERGUGAT tersebutmerupakan tidakan
215 — 54
., M.Kn Notaris / PPAT KotaJakarta Pusat (Tergugat Il) yang selanjutnya dibuat PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) / Akta Jual Beli (AJB) dan Akta KuasaUntuk Menjual terhadap hartaharta yang menjadi jaminan (HakTanggungan) atas utang Tergugat Ill, IV dan V kepada Tergugat I.Halmana Penggugat hanya melihat Tindakan Hukum itu dari Perikatansecara Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun Akta Jual Beli , Penggugattidak melihat isi terhadap Tidakan Hukum Aquo dan telah dimulai dariPerjanjian Sukarela
385 — 380
Oleh karena obyek sengketa adalahmerupakan hak milik dari Para Tergugat, maka Para tergugat bebasmelakukan tindakan hokum apa saja seperti jual beli, hibah kepadaaorang lain atau tidakan hukum apa saja atas hak miliknya, oleh sebab itutindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas obyeksengketa sebagai hak miliknya adalah merupakan tindakan danperbuatan yang sah secara hukum .5.
44 — 13
(lima pulut)saksi seral29Januari2010,dengan bu6000,tanggal29Januari2010sedangkar2009termintahap kedtsaksi tidakan dislip pedengan al:29Januari2010.Bahwasumber barAPBD)Kabupate1872008,2009dan2010Ada yaituPedum)dan PetunADDKab.Purbalings2008,2009dan2010,tetapi yan;Bahwatidak ada uksikelola lan;ksibelanjakatsetelah pe2008dan2009yang saksiambil langksiserahkan BahwasetahuSsaksi dana.Tahun892008yang saksiserahkan 70%yaitu Rp.64.902.60!
589 — 223
perjanjianyang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dariperjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalam perkara Aquo ini apabila dikaitkan dengan alat bukti surat T1,5,61, T1,5,62, T1,5,63dan 11,5,64, maka addendum 11,5,62 dan perubahan perjanjian kreditT1,5,63 serta T1,5,64 merupakan satu kesatuan dengan 11,5,61, sehinggasebelum berakhirnya perjanjian yang termuat dalam 11,5,64 tidak bolehdilakukan tidakan
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
PATRICH TOAR PELENKAHU
373 — 194
Bahwa tugas dan tanggung jawab dalam hal pengeluaran SertifikatBebas Tidakan Sanitasi kapal adalah :a. Memeriksa factor resiko kesehatan lingkungan.b. Penyediaan air bersih di KapalC. Penyehatan dan kebersihan makanan dan minuman di Kapald. Menganalisa tandatanda kehidupan Vektor(binatang pembawapenyakit) Bahwa untuk SOP dikeluarkannnya sertifikat bebas tindakan sanitasiadalah apabila :a. Masa berlaku nya Sscec / sscc sudah habisb.