Ditemukan 4461 data
749 — 376
Menimbang, bahwa bukti surat TT1, TT2, TT3, TT5, TT7a, TT7b, TT8 dan TT9a telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti selebihnyaadalah foto copy dari foto copy, foto copy dari print out dan foto copy dari hasilscanner,Menimbang, bahwa buktibukti tulisan atau surat yang telah diajukan parapihak berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telahdiberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Surat sahsebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874
155 — 26
bukti dan dilihat dari bentuk dan sifatnya bukti surat,maka bukti surat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu surat biasa danAkta, sedangkan akta sendiri dapat dibedakan sebagai Akta Autentik dan Aktadibawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata menegaskanbahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukanUndangundang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuat, Sedangkan Akta Bawah Tangan (ABT) ditegaskan dalamPasal 1874
390 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena lIpeda sebagai alat bukti surat hanya sekedarpenjelasan mengenai pembayaran iuran daerah, bukan suratbukti mengenai status kepemilikan atas tanah sehingga tidaktermasuk katagori bukti akta yang digariskan pasal 1868 maupunpasal 1874 KUHPerdata atau pasal 165 HIR. Begitu jugaketerangan saksi, selain hanya terdiri dari satu orang sehinggatidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas seorang saksi bukansaksi atau unus testis nullus testis yang digariskan pasal 1905Hal. 55 dari 79 hal. Put.
88 — 8
tentang PeraturanJabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah TIDAK ADA PASAL YANGSECARA KHUSUS MENGATUR MENGENAI TANDA TANGAN,artinya secara hukum akibat hukum yang ditimbukkan oleh tindakanpembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam pembuatan akta Notaril maupunakta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dengan akibat hukum yangditimbulkan oleh pembubuhan tanda tangan.Bahwa cap jempol juga dianggap sebagai bukti terikatnya diri terhadap apayang ditanda tangani atau dibawah mana ia membubuhi sidik jarinya.Pasal 1874
77 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1089 K/Pdt/2012 234 Jalan Ikan Cumi Cumi 19 188.45/4893 P/402.4.22/2002 268.00235 Jalan Ikan Cumi Cumi 20 188.45/ /402.5.12/1997 256.00236 Jalan kan CumiCumi 21 188.45/1874/402.5.12/1997 264.00237 Jalan Ikan Cumi Cumi 22 188.45/3399 P/402.4.22/2002 258.00238 Jalan Ikan Cumi Cumi 23 188.45/2425 P/436.4.22/2004 252.25239 Jalan Ikan Cumi Cumi 24 188.45/3518 P/402.4.222002 254.80240 Jalan Ikan Cumi Cumi 25 188.45/6085/402.5.12/1997 259.00241 Jalan Ikan Cumi Cumi 26 188.45/2320 P/402.4.22/2002 249.80242
140 — 177
apabila memuat klausul hak dankewajiban yang tidak bertentangan dengan undangundang maka surat tersebut mempunyai kekuatanmengikat bagi para pihak yang membuatnya.Menimbang, bahwa surat pernyataan 8 Juli 1956adalah dibuat oleh para ahli waris Resodinomo yangsah serta disaksikan oleh para tetangga sebagaipihak luar termasuk didalamnya adalah Bapak Dukuhsebagai tokoh masyarakat setempat.Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebutmenurut hukum pembuktian sebagaimana tercantumdalam Pasal 164 HIR, 1886 dan 1874
69 — 30
Pasal 1874 KUHPerdata, karenanya dapat diterima dandipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat di persidangan yang bernama ************** (an teem DUkaNorang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang,sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanyaMajelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksisebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.
Terbanding/Tergugat : MULYAWAN
Terbanding/Turut Tergugat I : A I N I
Terbanding/Turut Tergugat II : C.q Ketua RT. TIGA PULUH LIMA Kelurahan Loa Janan Ilir dahulu, sekarang Ketua RT. DUA PULUH EMPAT Kelurahan Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat III : C.q Lurah Loa Janan Ilir dahulu, sekarang Lurah Simpang Tiga
Terbanding/Turut Tergugat IV : C.q Camat Samarinda Seberang dahulu sekarang Camat Loa Janan Ilir
Terbanding/Turut Tergugat V : C.q Kantor Agraria, Tata Ruang atau Kantor Pertanahan Kota Samarinda
84 — 40
Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatdijelaskan sebagai berikut:Mengacu pada pasal 1874 KUHPerdata: yang dianggap sebagaitulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawahtangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisanyang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;Sementara didalam Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukanundangundang oleh atau diadapan pejabat
155 — 84
TrakCaterpillar 1733; Trak Caterpillar 1734; Trak Caterpillar 1735; TrakCaterpillar 1736; Trak Caterpillar 1738; Trak Caterpillar T1739; Trak10Caterpillar 1740; Trak Caterpillar 1741; Trak Caterpillar T1742; TrakCaterpillar 1744; Trak Caterpillar 1745; Trak Caterpillar T1746; TrakCaterpillar 747; Trak Caterpillar; Trak Caterpillar T748; Trak Euclid Hitachi1834; Trak Euclid Hitachi T839; Trak Euclid Hitachi 1841; Trak EuclidHitachi 1842; Trak Euclid Hitachi T868; Trak Euclid Hitachi T1872; TrakEuclid Hitachi 1874
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUDARSANA
140 — 75
Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat pimpinan Tinggipratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017 atas namaNyoman Gede Gunawan, S.S.Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor:821.2/97/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Administrator dan Pengawas tanggal 08 Januari 2020 atas namaPutu Budiani, SE.Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/1874
Copy Legalisir 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an.MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kadek Widiastra,S.Sn8.
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
184 — 56
serta menjadi satu Kesatuan dalam putusanini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para PenggugatIntervensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara,khususnya intervensi/tussenkomst tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam kebutuhanpraktek untuk mengisi Kekosongan hukum intervensi/tussenkomst ini dapatdipergunakan dengan berpedoman pada Pasal 279 Reglement op deRechtvordering (RV) Staatblaad 1874
Pst.Menimbang, bahwa gugatan Intervensi diajukan sebelum perkara Nomor :642 Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. memasuki tahapan mediasi atau sebelum terjaditahapan jawab menjawab, dengan demikian berdasarkanPasal 280 Reglemen opde Rechtvordering (Rv) Staatblaad 1874 52 jo. 1894 63, maka permohonanIntervensi tersebut diajukan dalam waktu yang diizinkan oleh UndangUndang sertadalam permohonan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensiadanya kepentingan hukum untuk ikut serta bergabung dalam
oleh karena Para Penggugat Intervensi dinyatakandapat diterima sebagai pihak dalam perkara Nomor : 642 /Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.maka pemeriksaan perkara ini perlu dilanjutkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, makamengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditangguhkan sampai denganPutusan Akhir ;Mengingat, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan adminisrasi Pengadilan(Buku Il), HIR, Pasal 279, Pasal 280 dan Pasal 282 Reglemen op deRechtvordering (Rv) Staatblaad 1874
779 — 300
ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228690 25 Jul 1874 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228694 25 Jul 1875 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228698 25 Jul 1876 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228701 25 Jul 1877 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228703 25 Jul 1878 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228704 25 Jul 1879 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228706 25 Jul 18134 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228708 25 Jul 1881 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228711 25 Jul 1882 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228715 25 Jul 1883 CV.
SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201192 02 Apr 1874 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201194 02 Apr 1875 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201195 02 Apr 18 Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 103/ PID.SUSLH/2019/PTJAP 76 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201197 02 Apr 1877 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201198 02 Apr 1878 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201199 02 Apr 1879 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201200 02 Apr 1880 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201201 02 Apr 1881 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201202 02 Apr 1882 CV.
105 — 41
Kelit danKepala Haminte Nita (kepala pemerintahan Kotapraja) serta dihadiri oleh 2 (dua)orang saksi, sehingga sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata Jo.
201 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh kedua belahpihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yangdiharuskan oleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1874
Terbanding/Terdakwa : SUPARYONO
78 — 48
danPembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010tanggal 4 Januari 2010 ;71. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak danPembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011tanggal 3 Januari 2011 ;72. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak danPembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012tanggal 2 januari 2012 ;73. 1 (satu) buah Buku Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran PBB denganSistem Tempat Pembayaran Edisi IV tahun 1991 ;1874
81 — 80
Harian Wawasan yang terbit padatanggal 01 Maret 2011 sebagai pengumuman lelang kedua.Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMK PetunjukPelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut:"Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajibdilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat "Berdasarkan ketentuan tesebut, untuk sahnya pelaksanaan lelangpihak Penjual (in casu KSP Primadana) telah melengkapi denganSurat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan KotaSemarang Nomor 1874
Pembanding/Penggugat I : Oei Hong Ing disebut juga Hong Ing Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat II : Megawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat III : Fatmawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat IV : Susilawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat V : Toni Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat VI : Indrawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Terbanding/Tergugat I : Aminur Rasyid
Terbanding/Tergugat II : Maimunah
Terbanding/Tergugat III : Zainabun
Terbanding/Tergugat IV : Khairuddin
Terbanding/Tergugat V : M Arsyad
Terbanding/Tergugat VI : Nurlela
Terbanding/Tergugat VII : Istri Ahli Waris Mhd Sum As bernama Hj Abar
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Desa Kuala Indah
Terbanding/Tergugat IX : Camat Kecamatan Sei Suka
Terbanding/Tergugat X : Johan Wijaya
Terbanding/Tergugat XI : Rifa Ida Hafni SH
Terbanding/Tergugat XII : Ahli Waris Saudara Kandung dari Alm Hardi Leo Tanjung Alias A Im bernama Lie Po Cu
Turut Terbanding/Penggugat II : Megawati
Turut Terbanding/Penggugat III : Fatmawati
Turut Terbanding/Penggugat IV : Susilawati
Turut Terbanding/Penggugat V : Toni
Turut Terbanding/Penggugat VI : Indrawati
61 — 105
Sisum Kwala tersebut ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara a quo surat penyerahan tanahdengan ganti rugi dari Sisum Kwala kepada Daut dan Nurlela tanggal 9 Januari1995 adalah akta di bawah tangan (disingkat ABT), hal mana menurutketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 284R.Bg, ABT adalah tulisan atauakta yang ditanda tangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditanda tanganidihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri elehseseorang atau para pihak seperti Suratsurat, registerregister
Pembanding/Tergugat II : Rio Mulyadi Bin Tazarmin Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Penggugat : ELIMAWARTI WAHAB BINTI WAHAB
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi cq Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh
83 — 70
Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dariStaatsblad 1874 No. 94f;12. Domeinverklaring untuk keresidenan Menado tersebut dalampasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;13. Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling vanBorneo tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117)dan peraturan pelaksanaannya;4.
96 — 4
Pontianak.eSaksi menerangkan dasar melakukan penangkapan tersebut adalahberdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Singkawang Nomor : Sprin/1874 / XI / 2013 tanggal 07 Nopember 2013 tentang pengungkapankasus tindak pidana pembunuhan / menghilangkan nyawa orang lain,Surat Perintah Tugas Kasat Reskrim Polres Singkawang Nomor:Sp.Gas / 621 / XI / 2013 tanggal 07 November 2013, dan Surat PerintahPenangkapan dari Kasat Reskrim Polres Singkawang Nomor: SP.Kap /189 / XI/ 2013 / Reskrim tanggal 07 November
79 — 5
Ali Seron, sehingga dapat diterima sebagai bukti;74Menimbang bahwa, Tergugat mengajukan bukti 1.4 berupa Potokopisurat pernyataan pelimpahan hak milik yang dibuat pada tanggal 20 Januari2010, merupakan surat pernyataan akta dibawah tangan, karena akta tersebuthanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak yang lain tidakmenandatanganinya, sesuai dengan pasal 286 R.Bg dan pasal 1874 KUHPerdata akta tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah akta dibawahtangan, sehingga tidak mempunyai