Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 55/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
Drs. YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
181 — 92
  • POSITAIALASAN GUGATANiL,Bahwa Pihak PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Kalimantan Timur (SK 80%) nomor: 813/5329.SI/PEGII/86 tanggal15 April 1986 dan saat ini pemegang NIP. 19590701 1986031021,Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dan telahmengabdi selama lebih dari 30 tahun. PENGGUGAT pernahditugaskan pada:a. Dinas Sospol Propinsi Dati Kaltim tahun 1986;b. Biro Kepegawaian Tk. Kaltim tahun 19871990;c.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 93/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat II : ANWAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
78 — 33
  • Perdata Nomor 93/PDT/2018/PT MITRdan istri Pembanding semula Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang secara ekonomi kehidupan sosial Pembanding semulaTergugat dibandingkan Terbanding semula Penggugat sangat jauhperbedaannya dan yang benar terjadi adalah Terbanding semulaPenggugat telah menjual obyek tanah sengketa kepada Pembanding semula Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesarRp.50.000.000, dan Terbanding semula Penggugat menjual obyektanah sengketa tersebut karena Terbanding semula
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-02-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN MANADO Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mnd
Tanggal 8 Agustus 2018 — - TERDAKWA Drs. MUSA HANSJE TINANGON, MSc.
216 — 82
  • MagdalenaKatuuk dengan status cerai mati, padahal yang seharusnya tercantum adalah nama isteripertama terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian kartu Keluargaatas nama Terdakwa yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang menjadi objek dakwaan Jaksa Penuntut Umum datadatanya tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dengan kata lain kartu Keluarga tersebut adalah palsu ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, kartu Keluargayang telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
796 — 788 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 23 P/HUM/2018yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipilyang tewas;Pasal 11B:(1)Bagi Pensiunan Hakim yang seharusnya ditetapkan berdasarkanPeraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil,tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun PokokPensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata UsahaNegara, dan Peradilan Agama, serta janda/dudanya, dan gajipokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebihrendah
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RASTIM BONDAR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
66 — 47
  • ditegaskan, Tergugat dalam menerbitkan Surat KeputusanNomor : 2393/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, berdasarkan adanya aturan baru yaituSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Dan Nomor : 153/KEP/ 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 18-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
HERMANUS MARTHEN LUTHER DUMGAIR. ST
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
311 — 126
  • paling banyak Rp.171.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).Bahwa Pasal 87 ayat (4) Huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 30-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/MIL/2013
Tanggal 30 September 2013 — EDUART HENDRIK BUTAR-BUTAR
278 — 536 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saksi33, Deby Ari Sandi (Serda), Jabatan Komandan Regu (Danru) ;.Saksi34, Dwi Santoso (Pratu), Jabatan operator ;Saksi35, Eding Setiawan (Prada), jabatan Tantama Penembak ;=z Saksi36, Syafri Maria MS, pelatin dayung Dragon Boat (warga sipilyang diminta sebagai pelatih) ;.Keterangan keenam Saksi ini diambil langsung dari BAP, dan dijadikansebagai faktafakta hukum.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 25-03-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 31/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 11 Agustus 2014 — 1. Drs. Imran. disebut Penggugat-I ; 2. Drs. H. M. Irfan Barung, MM, disebut Penggugat-II ; 3. Ir. Yunus Abbas, M. Pd, disebut Penggugat-III ; 4. Alzam Taqwa, SE, disebut Penggugat-IV ; 5. Imran Bidohang, SE, disebut Penggugat-V ; 6. Dra. Yuyu Yuhaeni, disebut Penggugat-VI ; untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ; M E L A W A N : BUPATI ENREKANG, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
82 — 33
  • berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 499/ KEP/IX/2013,tertanggal 27 September 2013 (buktiP18) 5 222222 noon nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn nee Penggugat VI (Dra Yuyu Yuhaeni), menduduki jabatan sebagai KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, berdasarkan KeputusanBupati Enrekang Nomor: 19/ KEP/I/2009, tanggal 31 Januari 2009 (buktiP7) 544Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa 1 yang padakonsideran menetapkan yang menyatakan bahwa memberhentikan Pegawai negeri Sipilyang
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Perceraian
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 126/Pdt.G/2011/Ms.Lsk
Tanggal 28 Februari 2012 — Penggugat lawan Tergugat
74 — 12
  • sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat(1) huruf a PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan izin bagai Pegawai Negeri Sipil Wanita untukmenjadi isrei kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila ada persetujuan tertulis dari isteri bakalsuami* jo Poin V.3 huruf b SURAT EDARAN KEPALA BAKN tanggal 26 April1983 No.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Syafrizal ST
Tergugat:
1.Syamsul Bahri
2.Kepala Desa Tanah Merah
3.Camat Siak Hulu
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar
128 — 102
  • Reg. 66/SH/2018 tanggal 12 Juli 2018 bertindak sebagai Camat Siak Hulu yangdiangkat berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (2) yaitu :Halaman 7 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pat.G/2020/PN BknBupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipilyang mengusai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhipersyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.> Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
116 — 35
  • Nomor:153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal13 September 2018, secara prosedur dan subtansi adalah sesuai ketentua@nperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terbitnya objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 02-10-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 08-04-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 6 Maret 2013 — HAMIDA, S. Farm. Apt.; VS 1. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT X JAYAPURA
116 — 54
  • olehTergugat (in casu Menteri Pertahanan RI), terhadap hal tersebut tidakdibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perluuntuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objeksengketa kesatu a quo dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknyamenyebutkan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
179 — 67
  • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan
    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan
    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapunjuga yang berhubungan
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 04-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 108/PID/2019/PT JAP
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : JHON W. R, SH
Terbanding/Terdakwa : NURUL KUSUMA WARDHANI
115 — 31
  • 1.450.000 1.450.000 PPH 21 4.750.0004.205.205 4.205.205 PPh 22118.070.000 4.750.000 122.820.000 Kerugian Keuangan Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — CAKRA BETA MANDRAGUNA vs PROF META, dk
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saya telah bertanya ke sana kemari tapitidak ada orang yang tahu tentang tempat melapor Pegawai Negeri Sipilyang melawan hukum;Maksud PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100 butir (b), Olehkarena presiden wajib memberikan penghargaan bagi orang berprestasimaka pegawai negeri bawahan presiden wajib melaksanakan tugas kantor.Yang berarti bahwa Tergugat sebagai pegawai Unhas wajib melaksanakansistim penghargaan bagi orang yang berprestasi.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 04-09-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP
Drs. EDY RAYA, M.Si
66 — 35
  • Kerugian Keuangan Negara 118.070.000 4.750.000 122.820.000 Perbuatan para Terdakva diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa ll LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai bendahara Pengeluaran berdasarkan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 14-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 177-K/PM.II-09/AU/XI/2019
Tanggal 23 Desember 2019 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Totok Herlambang
98 — 54
  • Hari, dan tiga orang warga sipilyang tanahnya bersebelahan dan berbatasan dengan tanah milikTerdakwa.Bahwa ketika musyawarah kekeluargaan tersebut yang hadirTerdakwa, Saksi3, Sdr. Saksi4 Wawan Saksi1, Saksi sendiri,Saksi10, dan Sdr. Hari dan dua orang perempuan yang tidakSaksi kenal selanjutnya ketika musyawarah sedang berlangsungdatang Saksi2 Sdri. Rose Rosmawati bersama Saksi9 Sdri.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 02-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 26
  • ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isidan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2238 K/PID.SUS/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — Hj. LILIK HANDAYANI, S.E.
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan Judex Facti mengenai unsur Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerusatau untuk sementara waktu tidak lengkap dan tidak sempurna(onvoeldoende gemotiverd) karena tidak mempertimbangkan semuafakta persidangan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya hanya menitikberatkanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan juga Judex FactiHal. 42 dari 54 hal. Put.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
389 — 139
  • Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13