Ditemukan 5685 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terpenuhi terbeluh terpetuah terpenuhu terpenuhã terpenui terpecah
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 160/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : H.A.SUAIFAH Binti Alm. H.A.BAMBANG EBON Diwakili Oleh : RIZKY PRASETYA, S.H.
Terbanding/Tergugat I : AJI ACHMAD ARYADI,SE Bin Alm.H.AJI ALI AKBAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO
Terbanding/Tergugat III : ARIS MULYANANTA
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SAMARINDA
Turut Terbanding/Penggugat II : IR.AJI ERLYNAWATI Binti Alm.H.AJI ALI AKBAR
Turut Terbanding/Penggugat III : AJI AISYAH FATMARANI Binti Alm.H.AJI ALI AKBAR
Turut Terbanding/Penggugat IV : AJI ANITA VERANDA Binti Alm.H.AJI ALI AKBAR
111 — 33
  • Hal ini dikarenakan waktu pengajuan dan alasanhukum untuk mengajukan keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil sehingga halini turut menjadikan surat gugatan (perlawanan) dari Para Pembanding menjadi tidakjelas/kabur;Bahwa dengan demikian, Para Pembanding pada dasarnya telah keliru dalammengajukan upaya hukum perlawanan sehingga sudah sepatutnya putusan Nomor176/Pdt.Bth/2018/PN.Smr. tanggal 7 April 2020 dikuatkan kembali pada tingkatbanding;Sertipikat Hak Milik sebagai bukti hak yang terkuat dan terpenuh
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
175 — 96
  • Bahwa sesuai Ketentuan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Milik adalah Hak TurunTemurun, Terkuat dan Terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah . danayat (2) menyatakan Hak Milik dapat beralin atau di alinkan kepada Pihaklain Dan Hak Kepemilikan dapat berakhil karena 2 Hal sebagaimana diaturmenurut Ketentuan Pasal 27 yakni :a. Karena Tanahnya Jatuh kepada Negara ;1. Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 182.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 26-09-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 129/Pid.B/2013/PN-LSM
Tanggal 11 April 2014 — EFFENDI BAHARUDDIN BIN (Alm) BAHARUDDIN
184 — 61
  • properti hanya dapat dilakukan atasdasar izin mendirikan bagunan ( IMB ) atau sekurangkurangnya bukti pengajuanpermohonan IMB yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ( vide bukti 17 );Menimbang, bahwa dalam bukti 16 yaitu SE No.30/2/UK tanggal 7 Juli 1997tersebut diatas juga dengan jelas disebut kan tentang sanksinya berupa denda;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Nuzuluddin Zein, walaupunIMB masih dalam proses dan sudah ada surat rekomendasi dari instansi yang berwenang,sudah terpenuh
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
123 — 63
  • Sedangkan hak keperdataan seperti hak kepemilikan oleh SubyekHukum terhadap tanah dalam Hukum Pertanahan Nasional adalah hakyang mutlak, yang kuat dan yang terpenuh yang melekat pada SubyekHukum tersebut selama Subyek Hukum tersebut masih hidup untukmanusia dan belum bubar atau pailit untuk badan hukum, maka dalam halsuatu tanda bukti hak atas tanah atau suatu sertipikat Hak Atas Tanahberakhir masa berlakunya, tidak berakibat hilangnya hak keperdataanyang melekat pada Subyek Hukum tersebut.d Bahwa
    dari Pengadilan Tata Usaha Negara untukmengadili sengketa dimaksud.Bahwa kedudukan Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Hukum TanahNasional/Hukum Agraria adalah sebagai tanda bukti hak yang diberikan olehnegara atau pemerintah dalam ranah Hukum Administrasi Negara yangkewenangannya didelegasikan kepada badan atau pejabat tata usaha negara.Sedangkan hak keperdataan seperti hak kepemilikan oleh Subyek Hukumterhadap tanah dalam Hukum Tanah Nasional/Hukum Agraria adalah hakyang mutlak, yang kuat dan yang terpenuh
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-09-2016 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 466/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 12 Agustus 2014 — - HJ.NURAISYAH (PENGGUGAT) - ABDUL KIRAM (TERGUGAT I) - MUSODIK (TERGUGAT II) - TUKINAH (TERGUGAT III) - RUSLI (TERGUGAT IV) - NASIB SURYONO (TERGUGAT V) - KARTONO YUSUF (TERGUGAT VI) - KANTI SWANDI (TERGUGAT VII) - SOFYAN (TERGUGAT VIII) - SABAR BR SEMBIRING (TERGUGAT IX) - YACHMAN (TERGUGAT X) - SURYANI 9TERGUGAT XI) - M.TURNIP (TERGUGAT XII) - ZULKIFLI ADI PUTERA (TERGUGAT XIII)\ - RELLUS TURNIP (TERGUGAT XIV) - DARMIATI ROHANA (TERGUGAT XV) - ERWIN (TERGUGAT XVI) - WAGIMAN (TERGUGAT XVII) - RUSMAN (TERGUGAT XVIII) - DASIYEM (TERGUGAT XIX) - GITO (TERGUGAT XX) - PRAMONO (TERGUGAT XXI) - MISNEM (TERGUGAT XXII) - TADIM HARAHAP (TERGUGAT XXIII)] - RUSLIM LUGIANTO (TERGUGAT XXIV) - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN (TERGUGAT XXV)
34 — 10
  • SERTIFIKAT HAK MILIK SESUAl UNDANG UNDANGBahwa Sertifikat Hak Milik sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, dan Pasal 20ayat (1) Bagian Ill, Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria : berbunyi : Pemberian surat surat tanda bukti yangberlaku sebagai alat bukti yang kuat dan Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia yang menyatakan :Tidak Boleh Seorangpun DirampasMiliknya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-0216 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 Juli 2017 — Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn.Cs X Kementerian Komunikasi dan Informatika, ,Cs
428 — 179
  • Bahwa dalam Dalil Penggugat huruf F angka 21 dan 22 pada pokoknyamenyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuaiPasal 1365 kitab UndangUndang Hukum Perdata ;Dalam Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OnrechtmatigeOverheidsdaad) terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi dan berlaku kumulatifartinya bila salah satu unsur tidak terpenuh maka perbuatan tersebut tidakdapat dikategorikan Perobuatan Melawan hukum oleh penguasa.
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 28/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lmg
Tanggal 18 Juni 2014 — penggugat : Dr. H. ABDULLAH ROFI’I, Dkk Tergugat : 1. BUPATI Lamongan, Dkk
59 — 41
  • ditunjukkan kepadapara pedagang pada waktu itu ;e Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Pemkab, Investrordalam pembangunan Pasar Babat dan Pasar Agrobis ;e Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai investasi Pasar Agrobis yangtertulis di Adendum ;e Bahwa untuk pembangunan tidak ada uang APBN atau APBD yang dipakai,tapi hanya Subsidi akan tetapi belum direalisasikan ;e Bahwa saksi tidak mengetahui Pembangunan 2 (dua) buah gapuro, lahanparkir, penangkal petir, Masjid yang belum terpenuh
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 24 September 2013 — AHMAD ACIL vs PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD
112 — 41
  • Menimbang, bahwa Koneksitas atau saling persesuaian yang pentingdibenarkan hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307 RBg / Pasal 170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugatadalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Tanah
Putus : 25-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.TBT
Tanggal 25 Agustus 2015 — TUAN HAIRUL ASWAD lawan RATNA YUNITA, dkk
82 — 8
  • No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tbt26.27.28.29.30.31.32.33.sertipikat hak atas tanah tersebut setelah lewat dari 5 (lima) tahun, makasegala tuntutan terhadap sertipikat tersebut dinilai kadaluarsa;Bahwa kepemilikan hak dari Tergugat VIII lahir pada tanggal 20 September2014 belum memenuhi kualifikasi terkuat dan terpenuh sesuai PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehinggabelum memberikan perlindungan dan jaminan kepastian bagi Penggugatsebagai pembeli tanah dengan nomor Sertipikat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 608/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. AIS Capital Partners Indonesia
Terbanding/Penggugat : HENDY MUCHTAR SS
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris dan PPATEngawatiGazali, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. Cabang Bandung
Turut Terbanding/Tergugat III : HastomMaharajo S.E.,M.M
387 — 223
  • karena Terbanding semula Penggugat mendalilkan dalam gugatannyabahwa sebagian dari objek Cessie tersebut adalah miliknya berdasarkan SuratHalaman 90 dari 94 halaman, Putusan No. 608/PDT/2020/PT.BDG.Perjanjian kesepakatan tanggal 18 September 2016, antara Terbanding semulaPenggugat dengan Pembanding III semula Tergugat III ;Menimbang, bahwa pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 yang mengatur tentang hak milik atas tanah disebutkan bahwa hak milik adalahhak turun temurun, terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 05-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Dra. INDRAYATI. H.S, SH., MH
Terdakwa:
AHMAD MUFID als MUFID als BULE als APIT als ABU DUJANABIN H. NAWAWI
226 — 114
  • Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan kejahatan.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan unsur percobaan,Majelis berpendapat belum terjadi adanya permulaan pelaksanaan tindakpidana, sehingga tidak ada pula perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikansebagai tindakan membantu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Melakukanpermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme terpenuh;3.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 102/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Fuadri, S.Si, M.Si Diwakili Oleh : Fuadri, S.Si, M.Si
Terbanding/Tergugat I : Arifin Nafi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Faniah
Terbanding/Turut Tergugat II : Hamidah
Terbanding/Turut Tergugat III : Nuraida
Terbanding/Turut Tergugat IV : Emmaliana
Terbanding/Turut Tergugat V : Muzakkir
Terbanding/Turut Tergugat VI : Azhar, S.H. selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat VII : Cut Ida Khairani, S.H., M.Kn selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
115 — 60
  • Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanC.Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak milik adalah hakyang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.Bahwa merujuk pada PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 17 angka (2) Dalam penetapan batas bidang tanah padaHalaman 61 dari 109 Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT BNApendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Rhl
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
MAULANA SARAGIH
Tergugat:
PT.ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI PEKANBARU
Turut Tergugat:
1.Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Kepenghuluan Putat
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR RIAU Cq BUPATI ROKAN HILIR Cq CAMAT TANAH PUTIH Cq PENGHULU PUTAT
187 — 288
  • .; Penggugat seolaholahadalah pemilik syah seluruh objek tanah dimaksud sebagaimana dalamgugatannya namun Penggugat tidak menunjukan bukti kepemilikan/AktaJual Beli terhadap ojek tanah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 20ayat (1) UUPA menentukan Hak milik adalah hak yang turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan Pasal 6 Hak Milik yang diakui olen Penggugat tidakmempunyai konsep yang jelas sebab hak milik yang Penggugat akui tidakmemiliki
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
232 — 253
  • Individual dan Final; 1 srimbultan abet moka bagi seseorang atau badan hukumPeralta; 202 2n nnn nn neon nn eens nen en nen ene ne senna nn nen eee nenensMenimbang, bahwa keenam unsurunsur tersebut di atas adalahbersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan TataUsaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara harus memenuhi keselurunan unsur tersebut atau dengankata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupunyang tidak terpenuh
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) – KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
76 — 9
  • 001,Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dan bukti P15 yangberupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 244/Mujing, tertanggal 31 Januari 2002,Seluas 11 m2, atas nama SURATNO, yang terletak di Krajan, RT 003, RW 001,Desa Mujing, yang menurut Majelis Hakim, kedua Sertifikat tersebut berhubungansecara langsung dengan diri Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Pokok AgrariaNomor. 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK 2.DES PURWADI BIN H. PAINO MK 3.PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK 4.AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK 5.PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK 6.DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK 7.ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK lawan 1.KODIRUN KARYA 2.SRI INDAHWATI 3.AGUNG SRI SADHONO SH 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
88 — 8
  • ;Halaman 74 dari 89 halaman Putusan No. 121/Pdt.G/2015/PN.PTKBahwa meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening Air sertaRekening Listrik atas objek perkara masih tercatat atas nama PAINO MKmaupun IMB adalah atas nama PAINO MK, hal ini tidak mutlakmembuktikan bahwa objek perkara masih status harta warisan atau hartapeninggalan dari almarhum Paino MK, tetapi yang mutlak membuktikankepemilikan seseorang atas sebidang tanah dan rumah adalah SertifikatHak Milik yang merupakan hak terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 146/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 11 September 2014 — DAUD EOH NDOLU LAWAN 1. JUBLINA A. PAH-MOOY 2. ROBBY CHR MOOY 3. JERMY MOOY 4. Dr. D. Z. MOOY 5. Drh. RONNY STEFANUS MOOY 6. Dra. LIDYA MARLIN KATIPANA MOOY 7. Ir. PAUL LAMBERTUS MOOY 8. SOFIA ADELINA VERA RAFAEL MOOY 9. ANITA Chr. AMNIFU MOOY 10. DONALD E. MOOY, SE 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 13. RIDWAN SUGIARTO 14. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
40 — 26
  • outentik yang memungkinkan dilakukannyaSita Jaminan atas obyek sengketa oleh karena dalil Penggugat sematamatakepemilikannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi NTT Nomor : 710/KPG/HM/Kinag/68 tanggal 1 Oktober 1968, yangtelah Daluarsa dan tidak mempunyai nilai alas hak yang kuat berdasarkanhukum, oleh karena Surat Keputusan tersebut tidak ditindak lanjuti denganPendaftaran Hak atas Tanah untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik sebagaibukti Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1636/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juni 2010 — 1. DJENI bin GAMUNG bin AIP, Beralamat di Kampung Sawah Rt.003/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan 2. ASEMAH binti GAMUNG bin AIP, Berlamat di Kampung Sawah Rt.009/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggarahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29-Nopember-2009, memilih domisili hukum di kantor kuasanya Drs. Paulus Pase, SH. MM., Riki M. Muchtar, SH. dan M. Kasim Ramli, SH., para advokat pada kantor “DRS. PAULUS PASE, SH. MM. & REKAN” berkantor di Ruko Grand Prima Bintara No.55 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. YAYASAN PEMBELA TANAH AIR-BOGOR (YAPETAB) Dalam hal ini diwakili oleh: - H. TINTON SOEPRAPTO, selaku Ketua YAPETAB, - Ny. NING ZULAICHA, selaku Sekretaris YAPETAB, - Drs. HARI SANTOSO, selaku Bendahara YAPETAB, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.35 Bogor 16121 atau Sirkuit Sentul Km.42 Citereup, Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. H.M. SOEHARTO, Cq. AHLIWARIS H.M. SOEHARTO, - Hj. SITI HARDIYANTI HASTUTI, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-A ; - SIGIT HARDJOJUDANTO, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-B ; - BAMBANG TRIHATMODJO, Beralamat di Jl. Tanjung No.23 Rt.007/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-C ; - SITI HEDIATI HARIYADI, SH., Beralamat di Jl. Cendana No.5 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-D ; - HUTOMO MANDALA PUTRA, Beralamat di Jl. Cendana No.12 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-E ; - Ir. SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, Beralamat di Jl. Cendana No.17 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-F ; 3. MANSYUR bin SIMIN, Beralamat di Jl. Haji Taing No.25 Kampung Sawah Rt.008/Rw.06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ; 4. SAIMIN bin AIP, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ; 5. MOHAMMAD DAUD, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V ; 6. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ; 7. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN Cq. LURAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, Beralamat di Jl. Damai PDKI No.2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ; 8. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-A ; 9. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-B ; 10. PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk., Beralamat di Plasa Tol TMII Jakarta 13550, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I-C ; Dalam hal ini, masing-masing bertindak selaku Penanggung jawab dan/atau pimpinan maupun pelaksana dari Proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Roads (JORR) W-2 untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I ; 11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG cq. CAMAT KECAMATAN CILEDUG, Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ; 12. SP. HENNY SINGGIH, SH., Notaris Jakarta, Beralamat di Jl. Rajasa III/17, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III ; 13. I GUSTI NYOMAN SUWEDEN. Beralamat di Jl. Flamboyan No.1 Rt.005/Rw.03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IV ;
498 — 110
  • Sel.78(UU No. 5 tahun 1960) Pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
254 — 129
  • Pendaftaran Tanah) telahmembuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa TanahSengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat, dan bukan ParaPenggugat.Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh
    Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang ParaPenggugat untuk mensertipikatan atas Tanah Sengketa adalah jelas
    Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videHalaman 232 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps42.pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MALADI HASIBUAN, SE Diwakili Oleh : MARASAMIN RITONGA, S.H, MH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : IRWANSYAH, Diwakili Oleh : NURSRIANI, SH
Terbanding/Tergugat II : Ir. RASTA PERANGINANGIN
Terbanding/Tergugat III : JOSWA SARENDA PERANGINANGIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
79 — 38
  • Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Turut Tergugatbertentangan dengan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agria, yang berbunyi: (1) Hak Milikadalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6; (2) HakPutusan 66 halaman 194 Putusan Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN25.3.25.4.25.5.25.6.Milik dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain, Jo melanggarPeraturam Pemerintah Nomor : 24/1997 Tentang Pendaftaran
    Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6; (2) Hak milik dapat beralih dandialinkan kepada pihak lain,"Jo. melanggar Peraturan Pemerintah Nomor :24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, meerupakan dalil keliru Karena pasal 20UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut tidak ada relevansinya untuk membuktikanadanya pelanggaran Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Tanahtersebut.