Ditemukan 6069 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandau mandas manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
214 — 76
  • kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi (kewenangan yang bersumberHalaman 248 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkdari pelimpahan) dan mandat
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP
Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
71 — 17
  • dikembalikan keKas Negara ;Bahwa Saksi tidak ada dengar Anggota kelompok yang tidakdapat jatah lahan ;Bahwa permasalahan ini timbul karena ada kelompok yangtidak mendapat pembagian uang dari proyek tersebut;258Bahwa waktu Akhiyar dan Asep menemui Saksi, Terdakwa jugaikut dimana Terdakwa yang setir mobilBahwa peranan propinsi dalam proyek ini sebagai pembinatehknis dan monitoring ;Bahwa pene ntuan lokasi adalah kewenangan Kabupaten,propinsi hanya mengadakan sosialisasi ;Bahwa Propinsi tidak ada memberikan mandat
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 28 September 2017 — MULYATNO WIBOWO
339 — 139
  • Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28September 2007 tentang kerjasama dalam penanganan kasuspenyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang terindikasi TindakPidana Korupsi termasuk dana Nonbudgeter,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraRepublikIndonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah yang di dalamnya menjelaskanstandard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajibmenggunakan acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan auditsesual dengan mandat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Andriaman K, SH
53 — 22
  • kepada Petugasdi Lapangan agar melaporkan setiap perkembangan pekerjaan secara berkaladalam bentuk tertulis dan saat itu di awal bulan Desember 2015 staf saksi yangbernama DEDE SUHANDI melaporkan kepada saksi bahwa untuk revitalisasipembangunan pasar Wado ada keterlambatan.Adapun tindakan saksi saat itu saksi mengeluarkan memo teguran kepadapihak Kontraktor (yang membuat memo teguran pak DEDE SUHANDI)Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengeluarkan memo (surat teguran)akan tetapi saksi memberi mandat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
148 — 166
  • Bahwa saksi mMenurut saksi ketua komisi penilai tidak memiliki fungsi apaapa,yang memiliki fungsi adalah Komisi Penilai secara kolegtif kolegial Bahwa saksi Pak Susianto mendapat mandat dari saksi untuk memimpinsidang komisi, kemudian Pak Susianto melapor ke saksi sidang sudahdilaksanakan. Bahwa saksi maksud saksi yang memiliki Tupoksi adalah Tim Komisi Peilaidalam mengambil keputusan kolektif Kolegial.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
106 — 51
  • UDIN kalau terdakwa tidak mampu melaksanakantugas terdakwa sebagai anggota team Verifikasi dan terdakwamemberikan mandat sebaiknya yang memegang jabatan ini ygtidak memiliki jabatan;Terdakwa tidak mengetahui mengenai dana Bansos yangRp.75.000.000 yg dipinjamkan untuk kegiatan Safari Ramdhantersebut;Terdakwa mengetahuinya pada saat inpektorat datang memeriksasekitar tahun 2010 dan juga terdakwa tahunya pada saatdipersidangan ini mengenai stempel palsu tersebut;Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
283 — 91
  • Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 sebagaidasar hukum yang menyatakan pembayaran upah proses atauupah yang biasa diterima dan upah skorsing maksimal 6 bulanHalaman 271 dari 450 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2015/PN Pikapabila: a) UU Ketenagakerjaan tidak mengatur tentangpembayaran upah proses atau upah yang biasa diterima dan upahskorsing; b) UU Ketenagakerjaan dengan tegas mengatur bataspembayaran upah skorsing dan upah proses merujuk padaKepmenaker Nomor 150 Tahun 2000; c) UU Ketenagakerjaanmemberi mandat
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
162 — 36
  • dapatterselenggara dengan baik.Halaman 360 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRG Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2015 —
161 — 41
  • Pst.terletak di jalan SOEKARNO HATTA dengan harga 15 Miliar Rupiah danmeminta segera disediakan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah) dengan alasan untuk melunasi hutang;Bahwa Terdakwa ROMI HERTON juga menyampaikan semua urusanpenjualan SPBU melalui UCOK HIDAYAT yang diperintahkan untukberkomunikasi atas kebutuhan uang terdakwa ROMI HERTON (apayang disampaikan oleh UCOK adalah mandat dari terdakwa ROMIHERTON).
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
101 — 25
  • Kewenangan itu secara hukum administrasibisa diperoleh secara atributif, secara delegatif, atau secara mandat. Apabila kewenangan itudigunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, maka itulah yang disebut denganmenyalahgunakan kewenangan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
102 — 50
  • perundangundanganHalaman 160 dari 371 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Amb4)+o aQ0 53=BOMelaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Hak sebagai kepala desa diantaranya:Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah DesaMengajukan Rancangan dan menetapkan Peraturan DesaMenerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yangsah, serta mendapat jaminan kesehatanMendapat perlindungan Hukum atas kebijakan yang dilaksanakanMemberikan mandat
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lbj
Tanggal 17 Juni 2021 — Nasarudin Bin Abdul Muin
170 — 0
  • Fotocopy Surat Mandat Nomor: 08/CV.KS/I/2010, yang ditandatanganioleh SYARIFUDIN HZ, S. Ag. Selaku Manajer CV. KASAMA padatanggal 5 Januari 2011, yang telah diberi materai dan telah disesuaikandengan aslinya, diberi tanda T.15;16. Fotocopy Piagam Penghargaan diberikan kepada JEMMA, JabatanKaur Pemerintahan Desa Batu Tiga pada tanggal 13 Maret 2011, yangtelah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberitanda T.16;17.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
399 — 1074
  • prosedur yang berlaku; Bahwa Irwandi Yusuf mengatakan hal tersebut kepada saksisetelah habis rapat ketika menuju mobil dan disitu sudah banyakorang yang meminta paket pekerjaan; Bahwa Irwandi Yusuf tidak pernah meminta kepada saksiuntuk memenangkan suatu paket pekerjaan melalui WA atautelpon; Bahwa hubungan saksi dengan Erdiansyah sebagai kawan; Bahwa dalam ikatan kedinasan tidak hubungan antara saksidengan Erdiansyah; Bahwa Erdiansyah tidak berkantor ditempat saksi (ULP); Bahwa Saksi tidak memberi mandat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
214 — 176
  • Delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada badanyang lain ( bukan atasan kepada bawahan),) dan Mandat yaitu penugasan pada bawahanberkaitan dengan jabatan (Abdul Latif 1999).
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
204 — 145
  • doktrindoktrinhukum yang akan dijadikan acuan di dalam mengambil kesimpulan ;Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum Administrasi untukmemperoleh wewenang terdapat 3 ( tiga ) cara yaitu : Atribusi yaitu menunjukkepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan Hukum Tata Negara, ataurumusan lain mengatakan bahwa Atribusi merupakan pembentukan wewenangadalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan.Delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada badan yang lain ( bukan atasankepada bawahan),) dan Mandat
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 109/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 14 Maret 2012 — NADJIB PELUPESSY, S.Pd
99 — 91
  • pemerintahan dan aspeksubstansi adalah kekuasaan pemerintah yang berisi wewenangpengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, sehinggapembayan tunai dapat dibenarkan asal tidak merugikan negara;e Bahwa ketiga aspek tersebut saling terkait sehingga apabila salah satuaspek saja tidak terpenuhi dapat dikatakan illegal;e Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Maluku Tengah mendapatDana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN secara administrasinegara kepala bidang dapat dikategorikan sebagai penerima mandat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
171 — 67
  • Toto Hutagalung diberi mandat dari Walikota untuk ngurus perkaraBansos, dan waktu di KPK suratnya ada ditanda tangan oleh saksi dan Walikota ;Bahwa alasannya memilih terdakwa I. Toto Hutagalung untuk mengurus perkaraBansos itu, kata Walikota, terdakwa I. Toto Hutagalung itu cepat kerjanya ;193 Bahwa permintaan Walikota kepada Majelis disampaikan oleh Penasehat Hukumnya Wienarno Djati, dan permintaan Walikota itu jangan libatkan Pimpinan ;Bahwa yang diperjuangkan oleh terdakwa I.
    Toto Hutagalung diberi mandat oleh saksi Dada Rosada, tapitidak dalam setiap pertemuan terdakwa I. Toto Hutagalung ikut dilibatkan;Bahwa dalam pertemuan dengan keluarga para terdakwa saksi sendiri tidak ikut jaditidak tahu apakah saksi Heri Nurhayat hadir atau tidak ;Bahwa uang yang diserahkan ke saksi Setyabudi Tejocahyono dibawa oleh terdakwaII. Asep Triana dan saksi mengetahui uang itu dibawa oleh terdakwa II.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
490 — 259
  • ., M.H. selaku Ahli Hukum TataNegara, dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi ahli merupakan ahli dalam bidang hukum tata negaraBahwa pengelolaan keuangan negara berdasarkan Hukum Tata Negaraditinjau melalui aspek pemberian kewenangan dari negara kepada pejabatmelalui atribusi, delegasi, dan mandat yang menjadi sumberkewenangannya.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
157 — 121
  • Delegasi yaitupelimpahan wewenang kepada badan yang lain ( bukan atasan kepada bawahan),)dan Mandat yaitu penugasan pada bawahan berkaitan dengan jabatan (Abdul Latif1999).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1448 — 3408
  • AFH cerita : lrelbilang sama seperti waktu mandat irel dicabut oleh HILMI dan dikasihripto, semua berantakan, kasih semua ke LHI biar kita aturkan buat diabuat kita semua, Menit ke 10:30 :AFH cerita tidak ada duit buat 2014, agarirel bilang ke HILMI kasih mandat ke LHI.