Ditemukan 6062 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandau mandas manda manat mandak mandai mandan mangat mandah
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
167 — 36
  • dapatterselenggara dengan baik.Halaman 360 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRG Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2015 —
171 — 41
  • Pst.terletak di jalan SOEKARNO HATTA dengan harga 15 Miliar Rupiah danmeminta segera disediakan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah) dengan alasan untuk melunasi hutang;Bahwa Terdakwa ROMI HERTON juga menyampaikan semua urusanpenjualan SPBU melalui UCOK HIDAYAT yang diperintahkan untukberkomunikasi atas kebutuhan uang terdakwa ROMI HERTON (apayang disampaikan oleh UCOK adalah mandat dari terdakwa ROMIHERTON).
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
107 — 25
  • Kewenangan itu secara hukum administrasibisa diperoleh secara atributif, secara delegatif, atau secara mandat. Apabila kewenangan itudigunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, maka itulah yang disebut denganmenyalahgunakan kewenangan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
120 — 65
  • perundangundanganHalaman 160 dari 371 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Amb4)+o aQ0 53=BOMelaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Hak sebagai kepala desa diantaranya:Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah DesaMengajukan Rancangan dan menetapkan Peraturan DesaMenerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yangsah, serta mendapat jaminan kesehatanMendapat perlindungan Hukum atas kebijakan yang dilaksanakanMemberikan mandat
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 7/Pid.B/2021/PN Lbj
Tanggal 17 Juni 2021 — Nasarudin Bin Abdul Muin
177 — 0
  • Fotocopy Surat Mandat Nomor: 08/CV.KS/I/2010, yang ditandatanganioleh SYARIFUDIN HZ, S. Ag. Selaku Manajer CV. KASAMA padatanggal 5 Januari 2011, yang telah diberi materai dan telah disesuaikandengan aslinya, diberi tanda T.15;16. Fotocopy Piagam Penghargaan diberikan kepada JEMMA, JabatanKaur Pemerintahan Desa Batu Tiga pada tanggal 13 Maret 2011, yangtelah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberitanda T.16;17.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
225 — 180
  • Delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada badanyang lain ( bukan atasan kepada bawahan),) dan Mandat yaitu penugasan pada bawahanberkaitan dengan jabatan (Abdul Latif 1999).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
414 — 1074
  • prosedur yang berlaku; Bahwa Irwandi Yusuf mengatakan hal tersebut kepada saksisetelah habis rapat ketika menuju mobil dan disitu sudah banyakorang yang meminta paket pekerjaan; Bahwa Irwandi Yusuf tidak pernah meminta kepada saksiuntuk memenangkan suatu paket pekerjaan melalui WA atautelpon; Bahwa hubungan saksi dengan Erdiansyah sebagai kawan; Bahwa dalam ikatan kedinasan tidak hubungan antara saksidengan Erdiansyah; Bahwa Erdiansyah tidak berkantor ditempat saksi (ULP); Bahwa Saksi tidak memberi mandat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
173 — 67
  • Toto Hutagalung diberi mandat dari Walikota untuk ngurus perkaraBansos, dan waktu di KPK suratnya ada ditanda tangan oleh saksi dan Walikota ;Bahwa alasannya memilih terdakwa I. Toto Hutagalung untuk mengurus perkaraBansos itu, kata Walikota, terdakwa I. Toto Hutagalung itu cepat kerjanya ;193 Bahwa permintaan Walikota kepada Majelis disampaikan oleh Penasehat Hukumnya Wienarno Djati, dan permintaan Walikota itu jangan libatkan Pimpinan ;Bahwa yang diperjuangkan oleh terdakwa I.
    Toto Hutagalung diberi mandat oleh saksi Dada Rosada, tapitidak dalam setiap pertemuan terdakwa I. Toto Hutagalung ikut dilibatkan;Bahwa dalam pertemuan dengan keluarga para terdakwa saksi sendiri tidak ikut jaditidak tahu apakah saksi Heri Nurhayat hadir atau tidak ;Bahwa uang yang diserahkan ke saksi Setyabudi Tejocahyono dibawa oleh terdakwaII. Asep Triana dan saksi mengetahui uang itu dibawa oleh terdakwa II.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 109/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 14 Maret 2012 — NADJIB PELUPESSY, S.Pd
107 — 101
  • pemerintahan dan aspeksubstansi adalah kekuasaan pemerintah yang berisi wewenangpengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, sehinggapembayan tunai dapat dibenarkan asal tidak merugikan negara;e Bahwa ketiga aspek tersebut saling terkait sehingga apabila salah satuaspek saja tidak terpenuhi dapat dikatakan illegal;e Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Maluku Tengah mendapatDana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN secara administrasinegara kepala bidang dapat dikategorikan sebagai penerima mandat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
211 — 149
  • doktrindoktrinhukum yang akan dijadikan acuan di dalam mengambil kesimpulan ;Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum Administrasi untukmemperoleh wewenang terdapat 3 ( tiga ) cara yaitu : Atribusi yaitu menunjukkepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan Hukum Tata Negara, ataurumusan lain mengatakan bahwa Atribusi merupakan pembentukan wewenangadalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan.Delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada badan yang lain ( bukan atasankepada bawahan),) dan Mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
509 — 259
  • ., M.H. selaku Ahli Hukum TataNegara, dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi ahli merupakan ahli dalam bidang hukum tata negaraBahwa pengelolaan keuangan negara berdasarkan Hukum Tata Negaraditinjau melalui aspek pemberian kewenangan dari negara kepada pejabatmelalui atribusi, delegasi, dan mandat yang menjadi sumberkewenangannya.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
171 — 127
  • Delegasi yaitupelimpahan wewenang kepada badan yang lain ( bukan atasan kepada bawahan),)dan Mandat yaitu penugasan pada bawahan berkaitan dengan jabatan (Abdul Latif1999).
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
524 — 577
  • Bahwa sebagaimana uraian diatas terkait Mahkamah Agung telahmengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan BagiPelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku YangBekerjasama (Justice Collaborators), yang menjadi salah satu acuanatau mandat SEMA tersebut adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3)Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention AgainstCorruption) tahun 2003.h.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1106 — 239
  • Tanggal 4 Mei 2020Kepmen 12 tahun 2020 yang sudah memperbolehkan adanya ekspor, yangselanjutnya sekitar tanggal 12 Mei 2020 Dirjen Perikanan Tangkapmengeluarkan juknis sebagai arahan dari diterbitkannya Permen tersebut.Didalam juknis tersebut ada 6 tugas mandat dari Permen yang harusdijalankan antara lain;Penetapan kuota penagkapan,Menetapkan dan mendaftar nelayan,Mendaftar calon eksportir,Pendataan dan pelaporan,Menerbitkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) danoa fF woN PRMenetapkan patokan harga
    Kemudian ada perancangan darimasukanmasikan dan ada juga dilakukan revisirevisi atas masukanmasukan.Bahwa perubahan Permen 56 menjadi Permen 12 tahun 2020 tersebutkarena ada mandat dari Presiden untuk kembali menghidupkan budidaya.Jadi Permen 12 tahun 2020 itu intinya adalah untuk pembudidayaansedangkan di Permen 56 itu tidak boleh ditangkap sekalipun untukpembudidayaan.Bahwa selain itu ada kajian jumlah BBL yang bisa dimanfaatkan, sehinggadisitu ada ekspor terbatas.Bahwa yang melatarbelakangi terbitnya
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
164 — 39
  • JabatanAtau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukiHal. 323 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtooleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyawewenang, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1486 — 3408
  • AFH cerita : lrelbilang sama seperti waktu mandat irel dicabut oleh HILMI dan dikasihripto, semua berantakan, kasih semua ke LHI biar kita aturkan buat diabuat kita semua, Menit ke 10:30 :AFH cerita tidak ada duit buat 2014, agarirel bilang ke HILMI kasih mandat ke LHI.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
250 — 175
  • atau terdakwa melaporkan kepadaPinwil.Bahwa saksi menyimpan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut,dibrankas yang berada diruangan saksi (ruang Kabag ADK) yang terletakdilantai 2.Bahwa tidak ada orang lain selain saksi sendiri yang mengetahui tempatpenyimpanan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut serta yangmengetahui kode kunci brankas adalah saksi sendiri.Bahwa dalam kurun waktu tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24September 2012, saksi tidak pernah memberikan mandat
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-06-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
220 — 143
  • Ketiga, Mandat (mandaat)yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankanoleh organ lain atas namanya;Menimbang, bahwa untuk menguji dasar kewenangan penerbitanKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara a quo oleh Tergugat,berikut dikutip aturan yang menjadi dasarnya yakni, ketentuan Pasal 6 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan: Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
225 — 149
  • Rakyatsecara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945memberikan mandat kepada negara untukmengadakan kebijakan (beleid) dan tindakanpengurusan (bestuursdaadq), pengaturan(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) danpengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuansebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Fungsipengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukanoleh pemerintah dengan kewenangannya untukmengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi(concessie).
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
151 — 346
  • AUPB) dan terhadap kebijakan tersebut tidak ada interestpribadi maka terhadap deksresi yang dapat mengutungkan suatu pihakmaka dapat terhadap pejabat yang mengeluarkan deskresi tersebut dapatdipidana;Ahli menerangkan bahwa pejabat adalah perangkat negara yang mempunyaikewenangan publik, dan sumber lahirnya wewenang adalahAtribusi, yaitu : kewenangan diberikan oleh Peraturan Perundangundangan;Delegasi, Yaitu : pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organpemerintah kepada organ pemerintah lainnya;Mandat