Tergugat Rekonpensi untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat telahmengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat sejakdilantik sebagai camata di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal belumpernah dilantik sebagai PPAT di Kecamatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut TurutTergugat Il mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwasegala hal yang berkaitan dengan proses

balik nama terhadap objek sengketaatas nama Denny Charso telah Turut Tergugat Il laksanakan berdasarkanketentuan dan aturan hukum yang berlaku;Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2018/PT SMGMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Batang, telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2018, Nomor11/Pdt.G/2017/PN Btg. yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONPENSI:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.

Menetapkan memberi izin serta memberi kuasa seperlunya kepadaPenggugat untuk mengajukan proses Balik Nama Sertipikat melalui KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Makassar (Turut Tergugat), terhadapSebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkanSertipikat Hak Milik (SHM) No. 29336/Paccerakkang, terletak ProvinsiSulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, KelurahanPaccerakkang yang semula pada sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1(TERGUGAT 1!)

285, Kelurahan Pulo Brayan Darat ,Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utaraberdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1327/2012, tanggal 18Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II MedanKPKNL Medan;Bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku pemenang lelang yangdilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medanpada tanggal 13 Desember 2012 tersebut, maka Penggugat telahmengajukan proses

balik nama terhadap kedua bidang tanah/bangunanmasingmasing Sertifikat Hak Milik Nomor 1393 dan Sertifikat Hak MilikNomor 1377 dimaksud, dan terhadap kedua sertifikat tersebut padatanggal 2 Januari 2013 oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Medan telahmelakukan perubahan nama/balik nama yang semula atas namaSupratikno ke atas nama Sugianto Suherman (in casu Penggugat);Bahwa selaku pemilik tanah/bangunan yang sah dari objek perkaradalam gugatan ini, sudah sewajarnya Penggugat ingin menikmati,menguasai

Bahwa jual beli antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugatsebagai penjual yang dilakukan berdasarkan Akta jual beli tersebut belumdibuatkan sertifikatnya karena sebelumnva Tergugat sebagai penjual berjanjiakan membereskan semua proses sertifikatnya dan proses balik nama suratsurat tanah tersebut ke atas nama penggugat sebagai pembeli;2 Bahwa sampai saat ini Penggugat sebagai pembeli belum dapatmemprosessertifikat tersebut, dikarenakan ternyata Tergugat telah ingkar janji terhadapjanjinya akan

Bahwa setelah melakukan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional(BPN) kota Makassar selanjutnya Tergugat menjaminkan kedua sertifikattersebut di Koperasi Dana Prima Berkarya (Tergugat IV);Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2019/PT:.MKS9.10.11.12.13.Bahwa tindakan Tergugat IV yang menerima begitu saja sertifikat tanah danrumah tersebut untuk dijadikan obyek jaminan oleh Tergugat tanpamelakukan survey langsung ke lokasi, tidak menanyakan penghuni rumahmengenai status rumah dan tanpa

pihak Penggugat waji'omengembalikan sisa kepada Tergugat begitu juga sebaliknya apabila kurangmaka Tergugat wajib menyelesaikan kekurangan tersebut.Bahwa sesungguhnya sudah jelas dalam perkara ini seharusnya pihak Penggugatbersabar dan menunggu penjualan lahan yang dijamninkan lakuk terjual makaakan selesai permasalahan Penggugat dengan Tergugat.Bahwa pada saat penanda tanganan perjanjian antara Penggugat denganTergugat pada tanggal 13 April 2019 pada saat suratsurat jaminan milik Tergugatsudah ada proses

balik nama suratsurat tersebut karena pada saat itu darijumlah pinjaman sebesar satu milyar telah dipotong diambil oleh Penggugatsebesar Rp. 40.000.000, ( empat puluh juta rupiah ) jadi saat itu Tergugatmenerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 960.000.000, ( sembilanratus enam puluh juta rupiah).4.

Bahwa guna kelengkapan pengurusan proses balik nama Tergugat danTergugat II minta dibuatkan kwitansi penerimaan pembayaran penjualan tanahseluas 6.121 m? dari Tergugat Il kepada Penggugat meskipun pembayaranpelunasan harga tanah belum dilakukan;Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3516 K/Pdt/20156.

perjanjianPerdamaian tersebut dan telah memenuhi semua keinginan PihakPenggugat, dimana pada saat perjanjian perdamaian tanggal 23 Oktober2012 terjadi status tanah berikut rumah diatasnya masih berbentuk AkteJual Beli, kemudian pada tanggal 21 Januari 2013 Tergugat telahmeningkatkan menjadi Sertifikat Nomor. 4257/tj.s terdaftar atas namaJamaludin BP dengan maksud selanjutnya akan dibalik nama menjadi atasnama Penggugat, akan tetapi Sertifikat tersebut dengan sengaja ditahan olehPenggugat sehingga proses

balik nama tersebut terhalang dan belumterlaksana karena adanya I tikad buruk Penggugat;= Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya GugatanPenggugat tersebut ditolak, sesuai ketentuan Pasal 83 UndangundangNomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 144 KompilasiHukum Islam serta Pasal 32 PP Nomor. 9 Tahun 1975 yang menyatakan: Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan Gugatan Perceraianbaru berdasarkan alasan atau alasanalasan yang ada sebelum perdamaiandan telah

terhadapPenggugat Rekonpensi dengan Reg.Per.No.0847/Pdt.G/2012/PA.Tnk, dimana perkara tersebut dicabut oleh TergugatRekonpensi karena telah terjadi perdamaian sesuai SuratPerjanjian Perdamaian tertanggal 23 Oktober 2012;= Bahwa kemudian terhadap Surat Perjanjian Perdamaian tersebut isinyatelah dipenuhi oleh Penggugat Rekonpensi, kecuali point 2 (sub a) masihdalam proses akan tetapi surat / dokumen asli berupa Sertifikat atas tanahtersebut dengan sengaja ditahan dan dalam penguasaan TergugatRekonpensi, sehingga proses

balik nama dari Penggugat Rekonpensiterhadap Tergugat Rekonpensi terhalang dan belum dapat dilaksanakanoleh Penggugat Rekonpensi;= Bahwa pada saat Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 23 oktober 2012status tanah yang terletak Jalan Raflesia Raya Rt.013 No.5859 KelurahanTanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, surat /dokumen masih berupa Akte Jual Beli (AJB) dan pada tanggal 21 Januari2013 telah ditingkatkan oleh Penggugat Rekonpensi menjadi Sertifikat hakMilik (SHM) No.4257/tj.s

terdaftar atas nama Jamaludin BP, denganmaksud akan dibalik nama menjadi atas nama Tergugat Rekonpensi(Ny.Desi Nilawati), namun ternyata sertifikat tersebut oleh TergugatRekonpensi ditahan, maka proses balik nama terhalang dan hal tersebutsengaja dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi agar dapat dijadikan alasanmengajukan gugatan perceraian kembali dengan Perkara Register No.0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk, maka berdasarkan point (4) s/d point (6) tersebutdiatas dan dengan diajukannya gugatan baru No. 0228/Pdt.G

Bahwa apabila permohonan sertipikat atas tanah sengketa telah terbitatas nama Para Tergugat, PT Credo Sejahtera Internasional akanmembayar sisa kurang harga jual sesuai dengan luas tanah yangtercantum dalam sertipikat;Bahwa setelah diterbitkan sertipikat atas nama Penggugat, persetujuanpengikatan jual beli tanah sengketa ditingkatkan menjadi persetujuan perikatanjual beli yang dilaksanakan di hadapan Notaris/PPAT dengan dibuatkan aktatanah atas nama pembeli untuk proses balik nama (overschryving)

Zulaicha dan Tergugat telah melakukanpembongkaran rumahrumah milik Para Pengugat sebagaimanaEksekusi Pengosongan yang dilaksanakan pada Hari Selasa,tanggal 26 November 2019 maka Para Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untukMENGHUKUM KEPADA TERGUGAT Il UNTUKMENGHENTIKAN/MENANGGUHKAN PROSES BALIK NAMA TERHADAPTERGUGAT HINGGA PERKARA INI MEMPUNYAI PUTUSANHUKUM TETAPdikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan TergugatIl tersebut adalah nyatanyata Perbuatan

Ketua Pengadilan NegeriSurabaya Nomor : 02/Eks/2018/PN/Sby JoNomor : 519/Pdt.G/2017/PN.Sby yangdilaksanakan Eksekusi Pengosongan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 26 November 2019Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkanMenyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan segala akibathukumnya ;Menghentikan/Menangguhkan Proses proses

balik nama terhadap Tergugat hingga perkara ini mempunyai putusan hukum tetapMenghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian baik materiil maupun immateril kepada Penggugatsebesar Rp. 3.850.000.000, (Tiga Milyard delapan ratus lima puluh juta rupiah)dengan perincian ;a) Kerugian materiil sebesar Rp. 322.000.000, (tiga ratus dua puluh dua jutarupiah) dengan rincian Penggugat tidak dapat menikmati atas bangunan rumah yang telahdilakukan pembongkaran atas eksekusi

dimana sebelum pengikatan itu dilakukan padatanggal 20 September 2012 sertipikat tersebut sudah terdaftar atas namaTergugat (BADRIAH SPd dan anakanaknya, yaitu: EDWARD EFFENDI,ELVI ZAHARA, EDI SYAHPUTRA) maka Perjanjian Kredit itu dibuat olehTergugat IV jauh hari setelah lahir Sertipikat tersebut atas nama Tergugat ,dimana sertipikat tersebut dilakukan proses balik nama keatas namaTergugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.470/049/GB/IV/GB/BA/2007, tertanggal 19 April 2007 dimana rentang

waktuantara proses balik nama atas nama Tergugat dan Perjanjian Kredit yangdibuatnya terjadi selisin waktu 5 (lima) tahun.dari keluarnya sertipikattersebut atas nama Tergugat I, dan kalaulah ini dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum, maka yang harus bertanggung jawab terhadaplahirnya sertipikat atas nama Tergugat adalah Badan PertanahanKabupaten Aceh Besar yang berwenang melakukan proses balik namatersebut keatas nama Tergugat (BADRIAH SPd dan anakanaknya, yaitu:EDWARD EFFENDI, ELVI ZAHARA,

mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatubarang dan pihak yang lain untuk membayarharga yang dijanjikanBahwa setelah sisa pembayaran diselesaikan pada tahun 2008 senilai harga yangsudah disepekati semula yaitu Rp 127.000.000, ternyata Tergugat I belum bisamenyerahkan sertifikat atas obyek a quo yang terdiri dari 3 Sertifikat yaituSHM No. 329, SHM No. 646 dan SHM No.647 a/n ROKHIMAH ( Tergugat I)dengan alasan keberadaan sertifikat tersebut oleh Tergugat I masih dijadikanagunan pinjaman pada pihak lain, sehingga proses

balik nama dari Tergugat Ikepada Penggugat menjadi tertunda / belum bisa dilaksanakan;Bahwa karena transaksi jual beli tanah tambak a quo sudah selesai dan sudahterbayar lunas senilai Rp 127.000.000, di bulan Juli tahun 2008 sementarasertifikat belum bisa diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka untukmelindungi kepentingan dan hakhak Penggugat, maka di tahun 2008 tersebutdibuatlah sebuah perjanjian atas jual beli obyek a quo antara Penggugat danTergugat I dalam bentuk Perjanjian Jual Beli

halhal yang telah diuraikan tersebut diatas, makaPENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:DALAM PROVISI:1 Memerintahkan kepada Tergugat I bersamasama dengan Tergugat IIdan Tergugat III, untuk menyerahkan Sertifikat HM No.329 , SHMNo.646 dan SHM No.467 / Desa Wonorejo kepada Penggugat,2 Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untukmenghentikan dan menolak permohonan proses

balik nama atas SertifikatSHM 329/ Desa Wonorejo yang sedang dimohonkan oleh Tergugat II.DALAM POKOK PERKARA:PRIMEER,1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2 Menetapkan PENGGUGAT adalah pemilik sah dari sebidang tanahtambak yang terdiri dari 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No.329,SHM No. 646 dan SHM No.647 / Desa Wonorejo;Menyatakan sah jual beli antara PENGGUGAT dengan Tergugat I atassebidang tanah tambak yang terdiri dari 3 sertifikat hak milik yaitu SHMNo. 329,

TERGUGAT KONPENSI baik dalam EKSEPSI maupundalam POKOK PERKARA (KONPENSI) mohon diberlakukan pula dalamGUGATAN REKONPENSI ini yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan sehingga tak perlu diulangil agi;2, Bahwa antara PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGATKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGATKONPENSI terikat hubungan hukumyaitu adanya surat pernyataan yangdibuat antara TERGUGATREKONPENSI/PENGGUGATKOMNPENSIdengan Eddi Musgrove atau Edwin John Musgrove yang manapernyataan tersebut adalah semua proses

balik nama diurus oleh kantornotaris PENGGUGATREKONPENSI/TERGUGATKONPENSI;3.

Erma Afnita dan Penggugat merupakan ahiwarisnya; Bahwa Terhadap 4 (empat) dokumen sertifikat lagi tidakdilanjutkan lagi proses balik nama keahli waris; Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan sdri Sari;2.

Cilandak Barat, keduanya tertanggal 28 Februari 2005 atasnama Para Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat I;Bahwa dari kedua SHGB No.1062 dan SHGB No.1063 atas nama Para TergugatI dan Tergugat II di atas, diketahui bahwa sebelumnya kedua SHGB No.1062dan SHGB No.1063 dimaksud adalah tertulis atas nama haji Rainer Rais danRossniarty Rais yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Para TergugatI dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli PPAT No.21/2005 tanggal 1Februari 2005;Bahwa proses

balik nama kedua SHGB No.1062 dan SHGB No.1063 darai atasnama Haji Rainer Rais dan Rossniarty Rais menjadi ke atas nama ParaTergugat I dan Tergugat II telah dilakukan secara melawan hukum denganmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnyaasas kecermatan dan kehatihatian, karena Tergugat II dalam mengadakanproses balik nama tersebut telah tidak melakukan penelitian lebih lanjutterhadap alas hak dan status tanah terperkara yang di atasnya diterbitkan keduaSHGB dimaksud yang nota

Bahwa lebih lanjut Tergugat III dalam proses balik nama kedua SHGB No.1062dan SHGB No.1063 dari atas nama Haki Rainer Rais dan Rossniarty Raismenjadi ke atas nama Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah juga telahbertentangan dengan AsasAsas Penyeleng garaan Negara sebagaimana diaturdan ditetapkan dalam UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas dari KKN, khsusnya asas kepastian hukum dan asas tertibpenyelenggaraan negara serta asas akuntabilitas;10.

Mardiah (proses balik nama) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka yangmenjadi pokok persengketaan di antara Penggugat dan Tergugat, sebagaiberikut : Apakah benar ada perjanjian pinjam meminjam uang dengan FasilitasKredit Rekening Koran antara Penggugat dengan Tergugat ? Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumterhadap Penggugat dengan memalsukan tanda tangan Penggugat padaadendumadendum tersebut sehingga merugikan Penggugat ?

Mardiah (proses balik nama),sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukumberdasarkan bukti surat dan keterangan dari saksi Ir.

Chaeroni hingga menjadi atasnama Tjandra telah dilakukan secara tidak sah, tidak berdasar hukum dandengan cara melawan hukum, serta penuh dengan tipu daya dan didugadengan memalsukan identitas dan atau dokumen terkait yang dibutuhkan, danoleh karenanya proses balik nama hingga menjadi nama Tjandra adalah tidaksah, cacat hukum dan menjadi batal demi hukum atau setidaknya dapatdibatalkan, dan sebagai akibatnya secara otomatis penjaminan SHM a quokepada PT Bank Danamon, Tbk., juga tidak sah, cacat hukum

Saksi hanya tahu bahwa padatanggal 16 Desember 2013 di rumah Saksi, Tergugat dan Muhammad Sufyantelah sepakat melakukan jual beli atas rumah tersebut dan pada saat ituTergugat menyerahkan uang muka dan diterima oleh Muhammad Sufyandisertai dengan pembuatan kwitansi, namun saksi tidak mengetahui berapabesarnya uang muka tersebut;Bahwa Yang hadir pada saat Tergugat dan Muhammad Sufyan melakukanjual beli di rumah Saksi adalah Tergugat, Muhammad Sufyan dan Saksi;Bahwa Saksi tidak mengetahui proses balik

nama sertipikat atau proses lainsebagai kelanjutan jual beli tersebut;Him.9 dari 16 him.

sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik ataupewaris sah terhadap tanah sengketa;Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Sertifikat HakMilik Nomor 32 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 33 kepada Para Penggugatuntuk dibalik nama Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan apabilaenggan dapat minta bantuan kepada Kepolisian RI;Menyatakan menurut hukum apabila keputusan ini telah berkekuatan hukumtetap dapat untuk melaksanakan proses

balik nama tanah objek sengketatersebut menjadi atas nama Para Penggugat meskipun tanpa persetujuandan hadirnya Para Tergugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telahmemberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.KIt tanggal 30 November 2011dengan amar sebagai berikut:1.

SAMIAN, yang terletak di DesaJatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sedang dijaminkan di BRICabang Kepanjen Kabupaten Malang agar diserahkan kepadaTergugat/Pembanding untuk proses balik nama atas perintah PengadilanNegeri Klas 1.B Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur, karenaPenggugat/Terbanding telah melanggar Wanpretasi;3. Memerintahkan untuk membayar kerugian Tergugat/Pembanding Materiil danImmateriil sebagai berikut :a.

Terdakwa sebesar Rp15.000.000, belas juta rupiah) tanpa ada perjanjian sebelumnya danTerdakwa mengatakan kalau saksi mengambil mobil tersebut, maka baruuangnya diganti oleh Terdakwa;e Bahwa sebenarnya saksi dan Terdakwa sudah berdamai, yang mana Terdakwasudah menganti uang saksi dengan memberikan tanahnya seluas 4 are yangterletak di belakang rumahnya, karena Terdakwa tidak mampu menganti denganuang ;12e Bahwa tidak ada tambahan uang untuk pengambilan tanah tersebut dan saksilangsung melakukan proses

balik nama Sertifikat dihadapan Notaris;e Bahwa walaupun BPKB mobil tersebut masih di Perusahaan finance, saksitetap menerima gadai karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa dan saksimerasa Terdakwa adalah orang yang baik, sehingga saksi percaya dan tidakmenaruh curiga kepadanya;e Bahwa saksi baru pertama kali menerima gadai dan sebelumnya tidak pernahmenerima gadai apapun dari orang lain;e Bahwa pengembalian uang gadai dari Terdakwa tidak ada bunganya;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa