Sidoarjo , setempat dikenal Blok Y Kaveling Nomor 2 tertulisatas nama HERLY SOETORO tersebut;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 365 , atas tanah seluas 90 M2, sebagaimana diuraikan dalam gambarSituasi Tanggal 1031987, No. 656/1987, yang diatasnya berdini bangunanrumah gedung tenletak di Desa Kramatiegu, Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjo setempat dikenal Blok Y Kaveling Nomor 2 atas nama HERLYSOETORO kepada Penggugat;Mengijinkan kepada Penggugat untuk melakukan proses

balik nama atasSertipikat Hak Guna Bangunan No.365 ke Kantor Pertanahan kabupatenSidoarjo menjadi atas nama Penggugat (SUPRIYADI) selaku pemilik yangsah;Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukPenggugat datang menghadap sendiri, sedang untuk Tergugat hadir kuasanyaHalaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pat.G/2016/PN SdaNicho Syahputra, S.H., hanya sampai persidangan dengan acara

dilakukan secara lelang, namun pada18.19.20.faktanya ketentuan tersebut diabaikan yaitu bahwa pelelangan yangdilakukan Tergugat II tidak memenuhi unsurunsur dimaksud diatas,dimana pelelangan tanpa ada persetujuan pihak Penggugat kalaupelelangan tersebut diklaim sebagai pelelangan dibawah tangan danpada kenyataannya penjualan obyek hak tanggungan dilakukan secaralelang yang jelasjelas tidak mengindahkan ketentuan tersebut;Bahwa setelah Tergugat III sebagai pemenang lelang kemudian TergugatIll melakukan proses

balik nama kepada Tergugat IV, atas tindakanTergugat yang menyerahkan pengurusan utang kepada Tergugat Ilmerupakan tindakan tidak sah, maka ada kekhawatiran Penggugatterhadap dokumendokumen kepemilikan sebidang tanah pekarangandengan Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Kandai II seluas 725 m2 (tujuhratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalamgambar situasi tanggal Enam Maret tahun Seribu sembilan ratussembilan puluh tujuh (06031997) Nomor 3386/1997 terletak di PropinsiNusa Tenggara

sebagaimana kebiasaan dalam Gereja Bethany Indonesia maupunGerejagerja pada umumnya aset Gereja terutama berujud barang tidakbergerak seperti tanah, disepakati diatasnamakan Pimpinan Gereja/Pendeta sebagai Gembala Gereja dimaksud ;Bahwa begitu pula dengan pembelian tanah yang terletak di DesaLangenharjo, Kecamatan Grogol yang peruntukannya adalah untuk GerejaBethany Indonesia Solo, proses jual beli tanah dilakukan dan / ataudiatasnamakan Pimpinan Gereja / Pendeta yaitu Tergugat, sehingga setelahmelalui proses

balik nama, tanah pembelian tersebut dalam SHGB Nomor338 adalah atas nama Tergugat ;Bahwa beberapa tahun kemudian tanah tersebut didirikan Gereja BethanyIndonesia dan selesai pembangunan serta diresmikan pada tahun 2004oleh Ketua Sinode Gereja Bethany Indonesia, untuk selanjutnya tanah danbangunan yang terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo SHGB Nomor 338 seluas + 910 m2 tercatat atasnama Tergugat, mohon disebut tanah dan bangunan obyek sengketa ;Bahwa pada sekitar bulan

Nomor 317 K/Padt/201224.25.26.27.28.20;30.Bahwa alasan telah ada peralihan hak kepada para Tergugat atas objeksengketa hanya itikad tidak baik dari para Tergugat, hal ini dapat dilihat darifakta hukum, bahwa para Tergugat selama kurun waktu dari tahun 2004sampai dengan tahun 2009 sama sekali tidak pernah melakukanpengurusan sertifikat tanah atau proses balik nama keatas namaDepartemen Keuangan, hal ini berarti membuktikan peralihan kepemilikanatas objek tanah sengketa belum pernah terjadi.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memfitnah tergugatmelakukan halhal yang dianggap buruk yaitu di angka 14 dalamgugatannya menyebutkan yang pada intinya Tergugat telah mengurussurat dipertanahan, memecah sertifikat atas nama H.Tang dansecara diamdiam membalik nama sertifikat hak milik Nomor 91tahun perobahan atas akta jual beli tahun 1982 atas nama diritergugat yakni Hamsiah Padahal tergugat tidak terlibat dalampengurusan Suratsurat, pemecahan sertifikat dan proses balik nama atasserifikat yang

kreditTerlawan 1 berupa tanah dan rumah milik Pelawan (Ssengketa) adalah lelangtidak berdasar atau lelang yang bertentangan dengan hukum dan keadilan..Bahwa dengan adanya Permohonan Eksekusi pengosongan atas tanahberikut rumah sengketa yang di ajukan oleh Terlawan 3 pada prinsipnyaPelawan keberatan secara hukum karena Pelawan tidak mempunyaihubungan hukum yang sah dan atau perkara hukum berdasarkan putusanhukum yang sah dari Pengadilan Negeri Cilacap ini knusus atas tanah berikutrumah sengketa.Bahwa proses

balik nama sertipikat Hak Milik tanah berikut bangunan rumahsengketa yang semula atas nama Pelawan (Suladmi) ke atas nama Terlawan3 adalah nyata dan jelas secara hukum bertentangan dengan hak hukumnyaPelawan sebagai pemilik dan penjamin kreditnya Terlawan 1.Bahwa terlawan 3 (Karningsih) secara hukum telah mendapatkan SertipikatHak Milik nNo. 352 atas tanah berikut bangunan rumah sengketa dariTerlawan 4 dan Terlawan 5 tanpa adanya putusan hukum yang sah dan benardari Pengadilan Negeri Cilacap ini

Anggur 1Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh Pihak Tergugat Ilbelum adanya Pembatalan akte jual beli sampai dengan saat ini, danberdasarkan hal tersebut jelas jual beli antara Pihak Penggugat denganBpk Irfan Suryanto sah berdasarkan Hukum ;Bahwa datam Proses balik nama Sertifikat yang dilakukan oleh PihakTergugat Ill yang dalam Prosesnya semua Persyaratannya sudahdilengkapi oleh Pihak Penggugat Bpk Irfan Suryanto dan yang dibantuprosesnya oleh Tergugat Il selaku Notaris dan didalam Proses

1999, luas 90 m2, telah dilakukan dan dilaksanakan denganbenar oleh Turut Tergugat II berdasarkan Peraturan Perundang undanganyang berlaku ;Bahwa sejak Penggugat membeli dan menempati Tanah dan Ruko tersebutdiatas tidak pernah ada yang mempersalahkan, baru sejak Tahun 2014Tergugat mengaku dan menggugat Ke Pengadilan Negeri Mempawahtentang perbuatan melawan hukum, bagaimana dapat dikatakan PenggugatMelakukan Melawan Hukum sedangkan Penggugat memiliki tanah tersebutberdasarkan Akta Jual Beli dan proses

balik nama menjadi atas namaPenggugat dan telah sesuai dan berdasarkan prosedur hukum yang benar;Bahwa Pengakuan Tergugat terhadap Tanah Penggugat adalah miliknya,yang samasama memiliki Sertifikat, sampai saat ini Tergugat belum pernahdi ajukan Pengukuran Balik Batas, karena yang lebih berkompeten untukmemastikan apakah Tanah Penggugat SHM No. 1396 / Kel .

dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya baik kerugian materilmaupun immateril yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harusdibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada ParaPenggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Provisi: Menangguhkan segala bentuk eksekusi dan proses

balik nama Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 445/Desa Cingcin, Kecamatan Ketapang,Halaman 6 dari 16 Hal.

Bahwa akibat hal tersebut, maka Penggugat tidak ada cara dan upaya lagiuntuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM)tersebut selain mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbarudemi memperoleh perlindungan dan kepastian hukum terhadap statuskepemilikan bidang tanah dan rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat1 dan Tergugat 2 tersebut;Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbarumelalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa danmemutus

2 halaman 2gugatan.Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT membenarkan dalilPENGGUGAT tersebut, karena jaminan tersebut merupakan jaminanpelunasan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 015/F/514P4/04/13tanggal 15 April 2013 dan Berita Acara Serah Terima Tanah/Tanah danBangunan (BAST) Nomor 105/TLB/CATT/04/13 tanggal 15 April 2013,PENGGUGAT menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2304atas nama Komang Pariyata, Luas 1.901 M2 Lokasi Barabasan Kec.Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang telah di proses

balik nama keatas nama Krisianto Setio Triono yang dibuat oleh dan dihadapanRudianto Ramelan, SH.M.Kn selaku PPAT Kabupaten Tulang Bawangdan telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat HakTanggungan (SHT) nomor dan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 563/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang denganjaminan peringkat pertama dengan nilai penjaminan sebesar Rp.187.500.000, (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu

Foto copy KTP dan KK atas nama IBNU SUJAK MACHFUDZ.0 Foto copy PBB dan IMB atas obyek rumah .Bahwa sdri DYAH selaku notaris sudah mengetahui akan adanya berkaspermohonan proses balik nama tersebut karena tanda tangan PPAT diakta jual beli tercantum tanda tangannya bu DYAH selaku notaris danPPAT, serta berkas untuk permohonan proses balik nama SHM dari sdriWIWIK tersebut terdiri dari lampiran 0 Sertipikat (SHM) No 2789 asli atas nama IBNU SUJAK MACHFUDZ .0 AJB antara IBNU SUJAK MAHFUDZ dengan WAHYU

PUJI ASTUTIKNomor 716/2016, tanggal 15 Juli 2016.0 Foto copy PBB.0 Foto copy KTP, KK (penjual dan pembeli) .0 Form surat pernyataan dari BPN .Bahwa saksi mengaku belum mengetahui kalau ternyata atas namaIBNU SUJAK MACHFUDZ tercantum dalam SHGB No 407 tersebutsudah meninggal dunia, serta saksi menerangkan bahwa yang mengurusbalik nama sertifikat dari IBNU SUDJAK mnejadi an.WAHYU PUHIASTUTI, SE dan mengisi form surat pernyataan maupun form lainnya(blngko) dari BPN sebagai syarat kelengkapan proses

balik nama SHMtersebut adalah saksi sendiri sedangkan untuk isi Surat pernyataannyaHalaman 19 dari 46 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN SDAadalah diantaranya pernyataan peralihan hak dari penjual ke pembeli danyang tanda tangan adalah pihak pembeli yaitu bu PUJI, dan ketika berkasditerima dari sdri WIWIK form pernyataan dari BPN sudah tertera tandatangan bu PUJI, sedangkan saksi hanya mengisi pada kolom identitasyaitu sebatas identitas pembeli saja.Bahwa biaya untuk proses peningkatan hak dari SHGB

;Bahwa pada proses balik nama SHGB 800 dan SHGB 840pada Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat(selanjutnya disebut Kantor Pertanahan JakPus),PENGGUGAT tidak menemukan catatan perkara apapun atasTanah Dan Bangunan selain catatan adanya perkaraBantahan No.: 302/PDT.BTH/2007/PN.JKT.PST dengan pihaksebagai berikutDr. Emma L. Gultom, Cs (25Orang).... 00 ee Para Pembantah;Halaman 11 dari 246 Halaman Putusan No. 44/G/2008/PTUN JKT.Melawan1.

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan keteranganresmibaik dari Kantor Pertanahan JakPus maupunTERGUGAT pada saat proses balik nama SHGB 800 dan SHGB840 mengenai sengketa yang melibatkan PGI dan IkatanWanita Kristen Indonesia (selanjutnya disebut IWKI)dan PENGGUGAT mengirimkan surat No.: 055/WWR/II1/2008tanggal 10 Maret 2008, Perihal : Sertifikat Hak GunaBangunan No.800/Kebon Sirih dan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 840/Kebon Sirih (Tanah dan Bangunan diJalan Menteng Raya No. 37, Jakarta Pusat

,tanggal 14 September 2007 (Bukti P2);Bahwa Penggugat telah melakukan balik nama atasSertifikat HGB No. 800 dan 840/Kebon Sirih yangsemula atas nama Persekutuan Gereja Gereja diIndonesia (PGI) menjadi atas nama Pengugat yangpencatatannya dilakukan oleh Kepala KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 18Desember 2007 (Bukti P3, P4) ;Bahwa pada saat proses balik nama Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 800 dan 840/Kebon Sirih, Penggugattidak pernah memperoleh keterangan resmi dari Kepalakantor

GUST NGURAH SUARJANAtelah mengajukan gugatan ; Bahwa, saksi mengetahui GUSTI NGURAH SUARJANA belummendapatkan sertifikat terhadap tanah dan rumah yang di beli yangsekarang menjadi obyeknya ; Bahwa, saksi mengetahui MASFUFAH berada di penjara; Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa telah disewakan kepadapihak lain; Bahwa saksi pernah bermusyawarah dengan 1 GUSTI NGURAHSUARJANA untuk datang menemui MASFUFAH ~ untuk menanyakanSertifikat, namun dijawab oleh MASFUFAH bahwa Sertifikat tersebutmasih dalam proses

. balik nama; Bahwa saksi mengetahui sertifikatnya pernah diperlihatkan olehMASFUFAH ;Atas keterangan saksi pertama dari pihak Penggugat tersebut, para pihakmenyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;2.

GUSTI NGURAHSUARJANA untuk datang menemui MASFUFAH untuk menanyakansertifikat ,namun di jawab oleh MASFUFAH bahwa sertifikat tersebutmasih dalam proses. balik nama;Bahwa saksi pernah diperlihatkan Fotocopy sertifikatnya olehMASFUFAH ;Atas keterangan saksi pertama dari pihak Penggugat tersebut, para pihakmenyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;Saksi, I NYOMAN ARTA,menerangkan pada pokoknya ;Bahwa, saksi adalah konsumen ;Bahwa saksi membeli rumah dari MASFUFAH seharga Rp. 500.000.000,(lima

Bahwa Proses pengikatan terhadap 2 (dua) agunan kredit berupa18.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 620/DesaKlodran dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor :621/Desa Klodran dilakukan dimana atas kedua SHGBdimaksud belum tercatat atas nama Agus Sahid, SE(Penggugat) selaku Pemberi Hak Tanggungan, akan tetaplmasih dalam proses balik nama dari PT.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Mengingat Penggugat telah wanprestasi atas kewajibankreditnya, maka Tergugat berhak melakukan eksekusi lelangatas agunan kredit berupa SHGB No. 620/Desa Klodran danSHGB No. 621/Desa Klodran keduanya tercatat atas namaAgus Sahid, SE.Oleh karena itu, apabila dalam lelang a quo terdapat pemenanglelang maka sudah seharusnya pemenang lelang sebagaipembeli yang beritikad baik mendapatkan perlindungan hukumyang semestinya termasuk dan tidak terbatas untuk dapatmelakukan proses

balik nama atas obyek lelang.Tergugat juga menolak dengan tegas dalil posita gugatanPenggugat angka 13 serta petitum primer Penggugat angka2 yang memohonkan agar atas SHGB No. 620/Desa Klodrandan SHGB No. 621/Desa Klodran keduanya tercatat atasnama Agus Sahid, SE diletakkan sita persamaan.Penggugat sebagai pihak pemilik yang namanya tertera dalambukti kepemilikan obyek sengketa tidak perlu untuk meminta sitapersamaan.Tidak ada alasan maupun dasar hukum bagi Penggugat untukmeminta sita persamaan.

Tergugat adalah kakak iparPenggugat maka untuk menghormatinya lebih baik mendiamkannya terlebihdahulu;25.Bahwa karena objek sengketa dan objek sengketa II merupakan barangpusaka/asal/purusa maka harus diserahkan seketika dan tanpa syaratkepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah beserta suratsurat tanahobjek sengketa tersebut;26.Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1589 dan Sertifikat Hak MilikNomor 1578 yaitu objek sengketa II yang semula atas nama Almarhum Gusti Ngurah Sudanta telah dilakukan proses

balik nama menjadi atas namaTergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/Turut Tergugat, dengancara memalsukan surat keterangan yaitu Kartu Keluarga dan silsilahkeluarga yang palsu, dan atas perbuatan Tergugat tersebut telahmendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Gianyar perkara PidanaNomor 150/Pid.B/2010/PN Gir., tanggal 29 November 2010 dan telahberkekuatan hukum tetap;27.Bahwa oleh karena peralihan Sertifikat Tanah Hak Milik objek sengketa IIsebagaimana tersebut pada posita angka 26 di

adalah kakakipar Penggugat maka untuk menghormatinya lebih baikmendiamkannya terlebih dahulu;25) Bahwa karena objek sengketa dan objek sengketa II merupakanbarang Pusaka/Asal/Purusa maka harus diserahkan seketika dan tanpasyarat kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah beserta suratsurat tanah objek sengketa tersebut;26) Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1589 dan Sertifikat Hak MilikNomor 1578 yaitu objek sengketa II yang semula atas nama almarhum Gusti Ngurah Sudanta telah dilakukan proses

balik nama menjadi atasnama Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/TurutTergugat, dengan cara memalsukan surat keterangan yaitu KartuKeluarga dan silsilah keluarga yang palsu, dan atas perbuatan Tergugattersebut telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Gianyarperkara Pidana No.150/Pid.B/2010/PN Gir., tanggal 29 November 2010dan telah berkekuatan hukum tetap;27) Bahwa oleh karena peralihan Sertifikat Tanah Hak Milik objek sengketaIl sebagaimana tersebut pada posita angka 26 di atas

Bahwa setelah sertifikat kelima objek berada dalam penguasaanPenggugat Intervensi maka Penggugat Intervensi selaku pemilik kelimaobjek tanah yang baru bermaksud untuk mengajukan proses balik namake BPN Pemalang (Turut Tergugat IV Intervensi), dan ternyata di luardugaan Penggugat Intervensi proses balik nama tersebut ada yangmemblokirnya yaitu oleh Halim Sanjaya (Tergugal Il Intervensi) yangmengaku sebagai orang yang mempunyai alas hak atas kelima objektanah tersebut.

Peraturan tegas melarang proses balik nama seftipikat hakatas tanah yang menggunakan PPJB yang dibuat dengan akte Notaris.Sebab nilainya masih jauh dibawah kekuatan Akte Jual Beli tanah (AJB)dibanding PPJB.Hal 24 dari 38 hal. Pts.pdt.No.106/Pdt/2015/PT.S MG5.

DINA JAEDI ROESWAHJOENIAN pada tanggal 05 SeptemberHalaman ke5 dari 34 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Kpn2014 dan diberikan serta proses balik nama kepada Tergugat melaluiPPAT/Notaris SUPRAPTO SUBOWO, SH pada 16 April 2015;15.2 Penggugat sudah memberikan mobil Toyota Fortunerseharga Rp456.350.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta tigaratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bukti kwitansi pembelian padatanggal 01 April 2015;15.3 Penggugat sudah memberikan sebidang tanah yang terletakdi Desa

Sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akandibayar setelah proses balik nama sertipikat ke atas nama pihak keduaselesai;f. Kedua belah pihak sepakat akan menghitung kembali dengan hasilukuran pertanahan, dengan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) per meter persegi;Ts Bahwa NYOMO baru mulai membayar tanah tersebut melaluirekening Bank Jatim No. 0603000064 an.

Yulia Kertika dkk. akta tanggal21 Maret 1995 Nomor 05/Wrs/III/1995, kemudian berdasarkan akta Pemisahandan Pembagian Warisan tanggal 22 Maret 1997 Nomor 38/A.I/III/1997 yangdibuat oleh PPAT/Notaris Haryono Mukiran, SH. di Tegal adalah Acescoir dariadanya peristiwa hukum tersebut, disini jelas bahwa Hukum Privat (Perdata)lebih dominan daripada Tata Usaha Negara ;bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat sudah kadaluwarsa yaitumelewati waktu diketahui telah terjadinya proses balik nama tersebut (pasal

Bahwa, oleh karenanya adalah tidak wajar jika obyek sengketa hanyadihargai sebesar Rp. 250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah),sedangkan harga sewajarnya Obyek sengketa pada tahun 2015 adalahmencapai Rp.600.000.000, (Enam ratus juta rupiah), sehingga maksud dantujuan penggugat meminjam uang dengan jaminan Sertipikat Obyek sengketakepada Tergugat dan Tergugat Il, ternyata yang terjadi adalah Jual beli Obyeksengketa dengan harga yang tidak wajar, dengan demikian semua aktaaktadan proses balik

nama atas Sertipikat menjadi cacat formal dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;15.