persekongkolan) yang telah dilakukan oleh Para Termohon/ParaTergugat.Bahwa ketidakwajaran dan persekongkolan yang dilakukan Para Termohonsangat jelas pula pada proses Fiat Roya atau Balik Nama Sertifikat obyeksengketa dari Pemohon kepada Termohon/Tergugat Ill dr Nazaruddin,Sp.OG, yaitu bahwa Balik nama atau Fiat Roya dilakukan pada saat perkaraini masih sementara bergulir di Pengadilan Negeri Palopo dan belummendapat keputusan (Putusan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 24Maret 2009) sementara proses

Balik nama dilakukan pada bulan November2008, dimana seharusnya proses pengalihan hak atas tanah tidak dapatdilakukan atas obyek yang bermasalah.Pembebasan Utang :Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa akibat perbuatan danulah Para Termohon mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagiPemohon, selain itu Pemohon tidak dapat lagi melanjutkan usaha, menderitatrauma dan mengalami minderwaarheidscompleks sehingga sangatlahberalasan apabila Pemohon mengajukan permohonan pembebasan utangkepada

Nomor 1902 kK/Pdt/20152013, yang dilanjutkan dengan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 234, tanggal 22 Desember 2004 melalui Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bireuen, yang sebelumnya atasnama Tergugat , menjadi atas nama Faisal. Dengan demikian jual beliterhadap objek terperkara antara Penggugat dengan Tergugat telah sahberdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dengan demikian Tergugatll tidak menepati janjinya sebagaimanatersebut dalam Surat Pernyataan Tergugatll tanggal 6 Maret 2009 yangisinya menyatakan tanah yang tercatat dalam Surat Keterangan Tanah(SKT) yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal No.98/SKT/XII/2006 seluas1.030 M2 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Camat10.11.12.Medan Sunggal No.18028/A/I/26 seluas + 1.241 M2 adalah milik Penggugatdan Tergugatll bersedia untuk membantu proses balik nama yang ditunjukoleh Penggugat (akan

tersebutdiatas mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II tentang GugatanPenggugat kabur (obscuur libel) adalah beralasan hukum dan dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang GugatanPenggugat tidak lengkap para pihakpihak yang digugat terutama pihakinstansi yang berwenang untuk membalik nama sertifikat yang saat ini sudahberalih hak pemiliknya (Plurium Litis Consortium), maka menurut MajelisHakim, Penggugat dalam perkara ini tidak melibatkan Badan PertanahanNasional yang telah melakukan proses

balik nama atas sebidang tanah SHMNomor 01403 menjadi atas nama Tergugat I, sehingga eksepsi tentang kurangpihak beralasan hukum dan dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II tentang DalilGugatan Penggugat Salah Gugatan Objek Sengketa dengan alasan bahwadalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6, PENGGUGAT menarik TERGUGAT IIsebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah membuatkan Akta Jual Belliantara RUKIAH dengan TERGUGAT I, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor:118, tanggal 16 April

Dengan dasar alasan inilah Majelis HakimTata Usaha Negara Tingkat Pertama, banding maupun kasasi mempertimbangkan seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menolak ataumenunda proses balik nama ke Lindiana CS (para Penggugat).

untukmembayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum $antaraPenggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibatnya hukumnya;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material danimmaterial sejumlah Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), sertamenghukum pula untuk membayar denda Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) perhari setiap keterlambatan membayar dan terhitung sejakputusan berkekuatan hukum tetap.Menghukum Tergugatlll untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sertatidak melakukan proses

Balik Nama sebelum adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasObyek Jaminan tersebut.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK.Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biayaperkara ini secara tanggung renteng.SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugatmohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum

Menghukum Tergugat Ill untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sertatidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag ) atasobyek jaminan tersebut ;9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( uitvoerbaar bijvoorraad ) meskipun ada banding, verset, kasasi maupun PK ;10.

Idris Roe mau untuk mengurus dan melakukan proses balik nama danpeningkatan hak lainnya atas jual beli yang dilakukan M. Idris Roekepada H.M. Darwis;Bahwa untuk menjamin dan adanya kepastian hukum secara perdata danuntuk tidak mempersulit Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris tunggalH.M. Darwis dan Hj. Dumenna dalam melakukan perubahan dan baliknama serta peningkatan hak sertifikat kembali, maka wajar dan pantasmenurut hukum, jika ahli waris M. Idris Roe yaitu:1) Ny. Rika Idris Roe;NhDr.

Idris Roe untuk melakukan perubahan dan balik nama sertapeningkatan hak telah dilakukan namun tidak berhasil karena hanyadiberikan janjijanji belaka, selain itu dalam ketentuan hukum bahwaselaku pembeli yang beritikad baik adalah dilindungi oleh undangundang(hukum);Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dalamberusaha dan berupaya untuk melakukan proses balik nama sertifikatdari an. M. Idris Roe menjadi an. Hj. Rosmini H.M.

juga menggugat BPN sebagai TurutTergugat 2 adalah karena telah adanya gelagat yang tidak baik dariTergugat/Termohon Kasasi untuk terus melakukan penjualan tanahtanahyang menjadi jaminan untuk pengembalian/pembayaran uang milikPenggugat/Pemohon Kasasi tersebut tanpa sepengetahuan PemohonKasasi, maka salah satu cara untuk mencegah perbuatan Tergugat tersebut,Penggugat merasa perlu meminta kepada Turut Tergugat 2 (BPN) selakulembaga yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan sertifikat danmelakukan proses

balik nama terhadap sertifikat tanah (peralinan hak), agartidak melakukan kegiatan dan proses hukum apapun terhadap objek tanahyang menjadi jaminan dalam pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugattersebut.

Suyatno,SH,Mkn dan Kepala KantorATR/BPN kabupaten Grobogan sebagai pihak dalam perkara perdata iniadalah juga tidak benar; oleh karena Penggugat tanpa melakukankonfirmasi klarifikasi terhadap kedua pejabat tersebut sebelumnya,perihal apakah ada atau tidak perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat berkaitan dengan Obyek Sengketa dalam hal ini pembuatanAkte JualBeli dan berikut Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak MilikObyek Sengketa, padahal yang sebenarnya Tergugat belum pemahmelakukan permohonan proses

balik nama terhadap Obyek Sengketa keBPN kabupaten Grobogan melalui (menggunakan jasa) Notaris /PPATSuyatno,Sh,Mkn meskipun Tergugat sebagai pembeli sah ObyekSengketa tersebut, dengan bukti pembayaran dan pernyataan jual belidibawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;2.

Sehingga Kantor Pertanahan tidak dapatmelakukan proses balik nama rumah milik Tergugat dan Il tanpa adanyatandatangan Para Tergugat atau Tergugat Il. Oleh karena itu Petitum 7Gugatan haruslah ditolak.Atas dasar halhal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis HakimYang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat Il .hal 12 dari Put.

Tergugat dalamrekonpensi dengan SARWAN NGAJEM dengan Akta Jual Beli (AJB)Nomor: 13/2012, tanggal 4 Mei 2012 atas tanah obyek sengketa yangsudah terlebih dahuiu dikuasai, dimiliki dan dikelola olen Penggugat dalamrekonpensi sejak tahun 2003, maka menurut hukum Akta Jual Beli (AJB)Nomor : 13/2012, tanggal 4 Mei 2012 mengandung cacat hukum dan bataldemi hukum.Bahwa oleh karena Akte Jual Beli (AJB) Nomor: 13/2012, tanggal 4 Mei2012, mengandung cacat hukum dan batal demi hukum, maka segalarangkaian proses

balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 atas Nama :RICHARD DESTANTO ROCHMAT / tergugat rekonpensi harus puladinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2017/PN TteBahwa perbuatan Tergugat dalam rekonpensi bersama sama denganSARWAN NGAJEM melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa,yang selanjutnya melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 623atas nama Tergugat rekonpensi, padahal patut diketahui bahwa tanah/kintal tersebut

ontvankelijkeverklaard);Dalam Rekonvensi:Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagaiPenggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Tergugat Rekonvensidalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvesi;Bahwa seluruh dalildalil yang dikemukakan dalam bagian konvensimohon dipandang dan dikemukakan, termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensiini;Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dimana secara diamdiam tanpa seijin dan persetujuan dari PenggugatRekonvensi melakukan proses

balik nama atas Sertifikat Hak Milik Tergugat dan Il No. 2816 Tahun 2002 Kelurahan Tompotikka atas nama Herry Widodomenjadi atas nama Penggugat Syarifuddin Sulaiman, Bachelor Of BusinessAdministration, pada tanggal 3 Mei 2002 dihadapan PPAT AlexanderSambenga, SH berdasarkan Akta Jual beli No. 479/WARA/2003 tanggal 23September 2003.

setelah Yayasan UKSWmendapat ijin dari Mendagri untuk memilik aset, maka Yayasan UKSW mulai mengurus baliknama atas tanah aquo ke Kantor Badan Pertanahan Salatiga ;Menimbang, bahwa tentang dalildalil posita poin 4, 5, 6, dan poin 7 tersebut, MajelisHakim berpendapat sebagai berikut :e Bahwa Penggugat dikarenakan Proses Jual beli atas tanah aquo telah selesai dilakukandan Penggugat selama ini telah mengusai tanah aquo tanpa ada keberatan dari pihakmanapun maka Penggugat selaku Yayasan mulai mengurus proses

balik nama atastanah aquo dikarenakan sejak tahun 2010 Penggugat selaku Yayasan telah memperolehjin dari Mendagri untuk memiliki asete Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa masih atas nama Penjual (Tergugat) dansampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan sebagai berikut : e Bahwa dengan mendasarkan pada adanya akta Jual beli Nomor 79/1965 membuktikanbahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah

(seribuempat ratus empat puluh enam meter persegi), dengan perjanjian bahwagirik akan digunakan untuk proses balik nama, tetapi disalahgunakanoleh Tergugat II; (linat bukti P3, P4 dan P5);b. Bahwa sisa tanah yang luas 3.000 m? (tiga ribu meter persegi) tersebutbelum dibayar oleh Tergugat Il, dan sudah dibuatkan oleh Tergugat Illrisalah dan gambar situasi tanah yang dimaksud dan diusulkan kepadaTergugat II (bukti P4 dan P5), sehingga luas tanah masih tersisa seluas3.000 m?

dialinkankepada orang lain dengan dasar jual beli atau dengan dasar yang lainmaka sudah sepantasnya bila Penggugat mengajukan sita jaminanterhadap semua obyek sengketa tersebut.25.Bahwa mengingat untuk membalik nama Obyek Sengketa tersebutmembutuhkan tanda Langan TERGUGAT V sampai dengan TERGUGATVill selaku ahli waris dari bapak Sudiran, maka sudah sepantasnya bilaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan sertamemerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Demak untuk proses

balik nama sertifikat Hak Milik Nomor793 Desa 'A'onorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demakmenjadi nama Penggugat tanpa persetujuan dari TERGUGAT V sampaidengan TERGUGAT VIII selaku ahli waris dari bapak Sudiran.26.Bahwa untuk menjamin PARA TERGUGAT untuk melaksanakan isi dariPutusan Pengadilan dalam perkara ini maka tidak berlebihan bilaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kepadaPARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) sehari, secara

Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Siti Mariam pada tahun 1983sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Tahun 1982 yangdikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Sintang tanggal 2221982 dansetelah dibeli oleh Penggugat telah pula dilakukan proses balik nama daripemegang hak atas nama Siti Mariam beralin menjadi pemegang hak atasnama Tjhong Tjhu Fa als Fasino (selaku pembeli);5.

Nomor 1386 K/Pdt/2015mana dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, satudan lain dengan segala sesuatu yang berdiri, berada dan tertanam diatasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum diangapsebagai benda tetap, setempat terkenal persil yang terletakberdampingan satu dan lainnya dl Jalan RTA.Milono Km.5,9Palangka Raya; dengan proses balik nama kembali kepada PihakKedua (Penggugat), demikian atas bea dan biaya serta pajakpajakyang ditanggung oleh Pihak Pertama (Tergugat ,

Selambatlambatnya 3 (tiga) bulansetelah sertifikat keluarPara pihak telah saling sepakat dan setuju bahwa :a. apabila ternyata dalam proses persertifikatan (Konversi)atas obyek sengketa jual beli tersebut di atas timbulmasalah sehingga tidak dapat dilakukan pembuatan aktajual beli maupun tidak dapat di proses balik nama sertipikatkeatas nama pihak kedua, dikarenakan ada cacatcacatatau kekurangan pada bukti kepemilikan obyek jual belltersebut, maka pengikatan jual beli menurut akta inidianggap batal

maka penerbitan pembalikan namasertifikat yang semula atas nama Penggugat ke atas nama Tergugatyang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka(Turut Tergugat) adalah sertifikat yang tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat dan untuk itu memerintahkan Badan PertanahanNasional Kabupaten Sikka (Turut Tergugat) untuk mencoret namaTergugat dan menerbitkan kembali sertifikat atas nama Penggugat.24.Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka (TurutTergugat) yang melakukan proses

balik nama dari nama Penggugat keatas nama Tergugat sehingga Badan Pertanahan Nasional KabupatenSikka (Turut Tergugat) mengeluarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor:381 tertanggal 07 11 2012 untuk tanah milik Penggugat seluas 1.930M2 (seribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan sertifikat hakmilik (SHM) Nomor: 1848 tertanggal O07 11 2012 adalah jelasperbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka (TurutTergugat) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hokum,maka sertifikat hak milik

Tergugat melalui kerabat terdekat, saudara maupun kunjunganHalaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Tjs12.13.langsung, akan tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan danhingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah NegaraRepublik Indonesia;Bahwa perbuatan Tergugat yang pergi dengan tanpa menyelesaikan terlebihdahulu proses peralihan hak atas obyek jual beli dinadapan PPAT dengandemikian telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapatmelakukan proses

balik nama atas obyek sengketa, dengan demikianmenurut pendapat Penggugat perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa oleh karena jual beli tersebut sah maka Penggugat merupakanpemilik sah atas tanah tersebut, lagi pula sekarang Tergugat tidak ketahuitempat tinggalnya lagi , maka mohon kepada Mejelis Hakim pemeriksaperkara untuk menyatakan memberi kKuasa kepada Penggugat untuk danatas nama Tergugat guna menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) untuk melakukan perbuatan hukum termasuk