SAKSI2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKulon Progo dari Fraksi Partai Demokrat, bertempat tinggal di KabupatenKulon Progo Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik iparPenggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tahun 1984; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama denganbertempat tinggal di perumahan milik Perum Pegadaian, kemudian setelahanak ketiga lahir ( tahun 2001) Penggugat dan Tergugat

Penetapan Formasi TA;ljazah/STTB;Daftar Riwayat Hidup;Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002, berisikan tentang:Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan;Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil ;Bersedia ditempatkan diseluruh RI;Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;Bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memilikipengalaman kerja;Surat keterangan Catatan Kepolisian

sewaktu ditemukan di pemandian perhiasan korban sudah tidak adalagi;Bahwa waktu itu Polisi ada menemukan pakaian yang dipakai olehterdakwa;Bahwa pekerjaan si Fit menjahit.Bahwa orang kampung mengatakan kebiasaan terdakwa adalah main judi;Bahwa jarak antara rumah saksi dengan TKP cukup jauh, apabila ada yangberteriak tidak akan terdengar;Bahwa tempat pemandian tersebut tidak berdinding ada tempat buang airbesar sekitar 3 meter dari pancuran;Bahwa Barang bukti berupa baju kaos warna biru berlambang partai

Nomor 2604 K/Pdt/2013sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihiwewenang yang diberikan pemberi kuasa;19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalahkonsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam artihubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberidan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalamperjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karenaitu. pemberian kuasa harus dilakukan

Dengan demikian alat bukti surattersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuatsecara partai (dua pihak). Kemudian secara materil alat bukti surat tersebutjuga telah memuat keterangan yang berisi persetujuan tentang suatu perbuatanhukum (recht handeling) atau hubungan hukum (recht betterking) dan sengajadibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti surat tersebut juga telahmemenuhi syarat materil.

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan;j.

Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud

BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan

BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.

DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.

Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.

Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud

BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan

BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.

DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.

Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.

Jika halhal tersebutdituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang kemudiantimbul suatu sengketa, maka merupakan masalah internal diantaraPara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ; 3 Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal1338 jo. Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian berlaku dan hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya.

Hal ini sesuai asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal 1338jo. Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku dan hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya ; Sehingga kalau terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitannya denganPT. PETRA SUKSES ABADI, tentu tidak ada hubungannya dan tidak adakaitannya dengan Bank Danamon (Turut Tergugat II) ; Dalam gugatan Para Penggugat disebutkan adanya kerugian yang timbul dalampengelolaan PT.

YOHANES DE ROSARI, SE Dibawah sumpahj/janji pada pokonyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai anggota DRPD Kabupaten Lembata sejakperiode 20092014 dan periode 20142019 dari partai Golkar ; Bahwa Pada periode 20092014 saksi sebagai ketua DPRDKabupaten Lembata dan pada periode 20142019 sebagai wakilKetua DPRD Kabupaten Lembata ; Bahwa Terdakwa dan Saksi samasama sebagai anggota DPRDsejak periode 2009 sampai dengan sekarang ; Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diduga melakukanpemalsuan surat

sepengetahuan saksi tidak ada pembahasan mengenai laporanyang tidak jadi dikirim ke Mahkamah Agung;Bahwa sepengetahuan saksi yang tidak menandatangani laporan pansus ada 2 (dua) orang yaitu Sulaiman Syarif dan Abdulrahman Muhamad,dan saksi tidak tahu apa alasannya sehingga mereka tidakmenandatangani laporan pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada perubahan terhadap suatudokumen DPRD mekanismenya melalui paripurna;Bahwa saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadir, karenaada perintah dari partai

Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Fransiskus Limawai tidak sempattanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019, dan saksi juga sebagaianggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi alasan dibentuknya Pansus , berawal padatanggal 17 April 2013 ada rapat internal di ruang Ketua DPRD Kab.Lembata dan hampir semua Anggota DPRD Kab. Lembata hadir saat itukami dikagetkan oleh penjelasan Bupati Lembata secara tertulis terkaitAPBD tahun 2012;Bahwa pada tanggal 17 April 2013 pada malam hari digelar paripurnadan pimpinan DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB; Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam SK 02 tahun 2013 hanyamembentuk pansus tidak ada pansus yang lainnya;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi tim dari pansus adalahsaksi sendiri sebagai ketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua,Fransiskus Limawai

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Sulistiyanto Bin Soejono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan /atau kelompok masyarakat sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar pidana

Bandung BaratFraksi Partai PAN tanggal 25 Agustus 2014, dasar pelantikan saksiyaitu dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota DPRD Kab. Bandung Barat Fraksi Partai PANadalah budgeting (anggaran), legislasi dan pengawasan, selain itu saksimasuk ke dalam anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab.Bandung Barat.

(seratus empat puluh sembilan milyarsembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesarRp.1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikanpada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampaidengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesarRp.151.476.442.800.

(seratus empat puluh sembilan milyarsembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesarRp.1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikanpada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang sampaidengan akhir TA telah terealisasi sebesar Rp.151.476.442.800.

berkenaan.Bahwa buku tabungan harus bendahara yang memegang,sedangkan dana pengembalian kelompok harus bendahara UPKyang menyetor ke rekening bank.Bahwa buku tabungan~ diperlukan hanya ketika membuatlaporan, fasilitator tidak berhak memegangnyaBahwa ayah terdakwa adalah wali jorong = dan diseganimasyarakat, sedangkan ibu terdakwa adalah Guru di SMAN 1Sungai Tarab.Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah bermasalah denganmasyarakat.Bahwa selain sebagai wali jorong ayah terdakwa adalahkolektor PBB, aktif di suatu partai

(Partai AmanatNasional), anggota kelompok tani jorong Tigo Batur,81pengurus mesjid dan sewaktu kuliah dulu) merupakanaktifis kampus.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidakkeberatan.Saksi Toni Iswanto.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyaihubungan keluarga ataupun pekerjaanBahwa pada terdakwa tidak mengalami perubahan keuangan.Bahwa ayah terdakwa adalah wali jorong dan pengurus mesjid.Bahwa saksi terkejut dan tidak menyangka michelia Eka Putridihadapkan ke pengadilan

Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai DanrindamXVI/Pattimura telah menerima uang secara bertahap mulai bulanNopember 2015 sampai dengan bulan April 2016 dari Letda InfMaman Fauzi Pamak Rindam XVI/Ptm dengan total sejumlah Rp.62.822.000 (enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh riburupiah), uang tersebut merupakan sisa belanja uang makan danuang kalori yang dihemat dan dikelola oleh Letda Inf Maman Fauzikarena belanja dalam partai yang besar , bahwa uang sisa belanjatersebut Terdakwa gunakan

Letda Inf Maman Fauzi untuk tidakmembelanjakan semua Uang makan dan Uang Kalori yangdikelolanya, tetapi karena Letnan Inf Maman Fauzi sudah punyalangganan sendiri dan membeli dalam partai besar, sehingga dalambelanja Letda Inf Maman mendapat korting atau potongan selakulangganan.21.

Dan disaat yang sama saksi juga menjadi simpatisan PKS dimana partai PKSmemiliki ustad ustad yang banyak memahami Agama Islam. Disana saksi mengikutiKhalagoh (pengajian dari rumah ke rumah) yang pembahasannya saksi sudah lupakarena saksi hanya mengikuti kegiatan tersebut sekali saja. Bahwa alasan kenapa saksi ikut mempelajari ajaran di JI (Jamaah Islamiyah),Salafi, dan Partai PKS secara bersamaan adalah karena saksi masih mencari jatidiri saksi dalam memahami Agama.

tidaksesuai dengan hukum acara perdata yang lazim berlaku secaraumum.Bahwa, dalam hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum,hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara yaitu Gugatan dan Permohonan.Kedua jenis perkara ini memiliki ciriciri yaitu:Ciri knas Gugatan adalah:Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa (disputes, diffirences).Halaman 5 dari 102 Putusan No. 58/Pdt.SusBpsk/2015/PN.Pbre Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.e Bersifat partai

Penggugat (plaintiff = planctus, the party who institutes alegal action or claim),e Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat (defendant, the partyagainst whom a civil action is brought).Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata :e Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa (disputes, differences),e Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara duapihak,e Berarti gugatan perdata bersifat partai

MAHMUD LA SAKU Bin LASAKU (suami/ayah Para Penggugat) ketika bebas dariBui/Tahanan (Tapol Eks anggota Partai Komunis Indonesia/PK!)di Ambon Maluku kembali/pulang ke Ternate dan kemudiandatang ke rumah nenek dari TERGUGAT III/Alm. WA MIHIdengan maksud meminjam tanah Keturunan Ahli Waris dariAlm.

Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas)garis datar 2 (dua) adalah alasan pembenar untuk menjatuhkan harkatdan martabat orang tua Para Penggugat dan silahkan para Tergugatmembuktikan kalu Alamarhum Mahmud bin Lasaku merupakan tahananpolitik anggota Partai komunis /PKI di Ambon.

(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diaturdalam pasal 1874 KUH Perdata,...

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174,Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judexfacti, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkansebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimanayang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,...

yang ada di nasabah.Dibentuknya suatu koperasi dengan nama Koperasi BerkahBersama karena saat itu dalam musholla disepakati dibentukkoperasi.Saya tidak menjelaskan mengenai syarat syarat pembentukankoperasi.Saya menyarankan supaya dibentuk kelompok, yayasan ataukoperasi karena syaratnya harus demikian yaitu dana bantuandari Pemerintah Daerah disalurkan kepada kelompok, yayasan,koperasi, bukan kepada orang perorangan.Dana aspirasi dewan untuk kepentingan masyarakat yangbertujuan untuk kepentingan partai

laporanpertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui BagianSosial Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.813 Undangundang Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45Ayat (1) dinyatakan bahwa ; Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan partai