bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

Putusan Nomor 726 K/Pid.Sus/2013Setelah hasil titik koordinat diambil dan diplot ke dalam peta dengan skala 1 :250.000 pada lampiran Kep. Menteri Kehutanan RI No.

diketahui terdapat aktifitas hilirmudik kendaraan truktruk besar dalam jumlah banyak yang berlangsungsejak pagi hari sampai dengan malam hari, disamping itu juga diketahuibahwa didalam area perusahaan TERGUGAT terdapat alatalat beratsejenis roller yang difungsikan untuk pengerasan dan atau pemadatantanah;Bahwa selama TERGUGAT menjalankan aktifitas usahanya denganmengoperasikan truktruk besar maupun alatalat berat keluar masuk dariarea perusahaan TERGUGAT seringkali menimbulkan getarangetaran,debu dalam skala

aktiitas tersebut dilakukan pada malam hari;Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015, sekitar pukul 13.30 WIB, yakni saatTERGUGAT melakukan pengerasan dan atau pemadatan tanah di lokasiperusahaan TERGUGAT dengan menggunakan alat berat sejenis roller,sehingga menimbulkan getaran dan atau goncangan yang sangat besarhingga sampai rumah PENGGUGAT yang mengakibatkan tembok, padabangunan rumah PENGGUGAT khususnya pada tembok bagianbelakang, tembok ruang tengah, dan tembok kamar tidur, mengalamiretakretak dengan skala

Kerugian Immateriil :Timbulnya kerugian yang disebabkan karena terganggunyakenyamanan dan ketentraman hidup PENGGUGAT besertakeluarga di dalam rumah akibat dari kKeadaan yang selalu PENGGUGAT terima selama TERGUGAT masih menjalankan aktifitasusahanya yang seringkali menimbulkan debu dalam skala besar,getarangetaran, dan bau menyengat, beserta kebisingankebisingan yang terjadi sepanjang hari mulai dari pagi hari hinggamalam hari, hal tersebut tentunya akan memberi dampak burukbagi kesehatan PENGGUGAT

perkiraanseakanakan dia sendiri telah mengalami kerugian seperti yangdisebutkannya itu yakni : KERUGIAN NILAI Penggugat mengalami kerugian secara imateriil Rp. 400.000.000, Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pdt./2016/PT TJK.13 akibat Timbulnya kerugian yang disebabkankarena terganggunya kenyamanan danketenttaman hidup PENGGUGAT besertakeluarga didalam rumah akibat dari keadaan yangselalu PENGGUGAT terima selama TERGUGATmasih menjalankan = aktifitas usahanya yangseringkali menimbulkan debu dalam Skala

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Permen ESDM Nomor 17 Tahun2012 menyatakan Berdasarkan data dan informasi hasilkegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan nya menyusunlaporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan BentangAlam Karst dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluhribu) atau lebih besar.

Jadi setelah penelitian selesaidilakukan, maka hasil penelitian yang berisi inventarisasi danpemetaan eksokarst dan endokrast itu dituangkan dalambentuk laporan kegiatan penyelidikan dan Peta KBAKdengan skala minimal 1:50.000.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PeraturanGubernur a quo tersebut, sangat jelas dan tegas terkait dengangambaran peta bentang alam Karst dengan skala 1:250.0000.

Melakukan inventaris bentang alam karst dengan pembuatanpeta penyebaran bentang alam karst dengan skala 1 : 250.000;b. Penyusunan rencana Sstrategis/aksi perlindungan danpengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang Mangkulihat diKabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu secarapartisipatif, berkelanjutan dan terpadu;c.

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, menyebutkan berdasarkan data daninformasi hasil kegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun laporan kegiatanpenyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan skala 7 :50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau lebih besar.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan (skalaRakyat) harus mengajukan permohonan ljin Pertambangan Rakyat(IPR) kepada Gubernur Kalimantan Tengah apabila lokasi sudahmemenuhi syarat yang diatur dalam perundangundanganpertambangan umum yang berlaku.b.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan.Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanHalaman 27 dari 31 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2017/PN PikPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Jkt Utrsebagai Nakhoda Kapal dan saksi sedang berlayar diatas kapal perikananKM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukanpemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi

Syahbandaran Utama TanjungPriok dan dikeluarkan di Tanjung Priok; Bahwa posisi pada saat itu yaitu 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat Terdakwa yang bertindak sebagaiKepala Kamar Mesin (KKM) dan Saksi KA THU AN yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.30wib bertempat pada posisi + 1 mil laut sebelah timur Pulau Ayer KepulauanSeribu Jakarta, saat ia terdakwa DURYAT bin SANDU yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Saksi KA THU AN yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal dan saksi sedang berlayar diatas kapal perikananKM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju PelabuhanMuara Baru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli DitpolairPolda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / MenhutIl /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan danpidana denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan parang dengan gagang plastik warna abuabu denganukuran +50 cm ; 1 (satu) batang pohon karet dengan umur tumbuhan sekira +93 (tiga)tahun ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :420/Kpts1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Peta Lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWAN binSABRI di TB. Semidang Bukit Kabu tanggal 04 Agustus 2010 ;3.

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor : 420/Kpts1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Peta Lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWANbin SABRI di TB. Semidang Bukit Kabu tanggal 04 Agustus2010 ;3.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan parang dengan gagang plastik warna abuabu denganukuran 50 (lima puluh) cm ; 1 (satu) batang pohon karet dengan umur tumbuhan sekira +3 (tiga)tahun ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000 lampiranKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/Kpts1999tanggal 15 Juni 1999 ; Peta lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWAN binSABRI di TB.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor;Il.

IRWAN GUMELAR, S.STP danseluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebihdahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasiatas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah keI dirumahKAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim PengadaanTanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG AliasANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara MusyawarahPengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737KUMKM tanggal 17 Desember2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :1.

Jual beli yangterjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJAHENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagaiberikut :1.

Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demihukum.Memerintahkan Tergugat dan II dan/ atau siapa saja yangmenguasai dan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untukmenyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalamkeadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.8.

KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KELASIB ATAMBUA :* Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam PositaGugatan poin 15 dani6 halaman 5 serta Petitum Gugatan poin5halaman 8 yakni : menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik No.169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementaraNo. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000 adalahBATAL DEMI DUKUM ;Hal 8 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN AtbBahwa dalil BATAL DEMI HUKUM terhadap sertifikat tanda bukti

hakmilik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, Surat ukursementara No. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan NegeriKelas IB Atambua, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKelas IB Atambua adalah tidak berwenang, yang berwenang adalahPengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Kupang ;Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang memeriksa dan mengadiliperkara ini

Tergugat IV mengukur lahannyadan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan namaYosep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan .3.

Gambar Situasi Skala 1: 2000;5. Bahwa Tergugat III menolak posita nomor 29 karena dalam kaitannyadengan pengukuran lapangan, penyelidikan terhadap sejarah tanahtentulah tidak dilewatkan oleh tergugat III dalam proses penerbitansertipikat ini, maka dari itu dari tanahtanah yang terdapat di dalam desadesa di daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasbatasnya serta siapa yang berhak atasnya.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membuat pernyataanmaaf dan merehabilitasi nama baik Penggugat selama 7 (tujuh) kaliberturutturut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagaiberikut:PengumumanSaya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf kepadasaudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yangmenyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni2015:Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan

MenghukumTergugatuntukmembuatpernyataanmaaf danmerehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturutturutmelalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagai berikut:PengumumanSaya Hasan selakupribadi menyampaikan permohonan maaf kepadasaudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yangmenyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni2015:Seorang pengusahayang menjadi Terdakwakasuspenggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwaberbagaikasus

Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf danmerehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturutturut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagaiberikut:PengumumanSaya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maafkepada saudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataansaya yang menyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karyatanggal 6 Juni 2015:"Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwa

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.Nadi : sembilan puluh sembilan kali permenit.Pernapasan : dua puluh empat kali permenit.Suhu : tiga puluh enam derajat Celcius.Kepala : tidak tampak kelainan.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.o DN Oa PF WNPerut : tampak datar , teraba lembut, tampak simetris , puncak rahimtidak , tidak terdapat nyeri tekan, benjolan dan tanda cairan bebas didalam rongga perutt

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.Nadi : tujuh puluh sembilan kali permenit.Pernapasan : dua puluh delapan kali permenit.Suhu : tiga puluh enam derajat Celcius.Kepala : tidak tampak kelainan.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.o oD NO a F WNPerut : tampak datar , teraba lembut, tampak simetris , puncak rahimtidak teraba, tidak terdapat nyeri tekan, benjolan dan tanda cairanbebas di dalam rongga

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.Nadi : sembilan puluh sembilan kali permenit.Pernapasan : dua puluh delapan kali permenit.Suhu : tiga puluh enam koma satu derajat Celcius.Kepala : tidak tampak kelainan.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.o OD NO aA F WwW NPerut : tampak datar , teraba lembut, tampak simetris , puncak rahimtidak teraba, tidak terdapat nyeri tekan, benjolan dan tanda cairanbebas

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.2. Nadi: tujuh puluh sembilan kali permenit.Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN CbnPernapasan : dua puluh delapan kali permenit.Suhu : tiga puluh enam derajat Celcius.Kepala : tidak tampak kelainan.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.Nadi : sembilan puluh sembilan kali permenit.Pernapasan : dua puluh delapan kali permenit.Suhu : tiga puluh enam koma satu derajat Celcius.a fF w NKepala : tidak tampak kelainan.Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Cbn1.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.oe = &Perut : tampak datar , teraba lembut, tampak simetris , puncak rahimtidak teraba, tidak

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana.Subsidair:Bahwa Terdakwa UMBU SORU DETANG Als.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmemahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasiidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan masalahpenganiayaan terhadap seseorang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang,Kec. Katikutana, Kab.

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, Dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkanluka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah

Pekebun adalah orang perseorangan warga negaraIndonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skalausaha tidak mencapai skala tertentu.h. Hasil Perkebunan adalah semua produk TanamanPerkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan,produk sampingan, dan produk ikutan.I.

Pemasaran Hasil Perkebunan.Bahwa menurut Ahli Kegiatan Penyediaan Lahan tersebutadalah Kegiatan Pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa terdakwa NURDIN als CAMAT tersebut dapat dikategorikansebagai pekebun pinang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbuny) orangperseorangan warga negara indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu", artinya orang perorangberlaku kepada siapa

saja yang melakukan kegiatan perkebunan tersebut; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.98 / Permentan /OT.140 / 9 / 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan skala usahatidak mencapai skala tertentu tertentu sebagaimana tertuang dalampengertian perkebun tersebut adalah luas lahan atau areal yang dikelolauntuk perkebunan tersebut tidak melebihi dari 25 Ha (dua puluh limahektare).

sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengancara membakar;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Perkebunanadalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalahbidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.Menimbang, bahwa pekebun adalah orang perseoranganwarga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 05 / PERMENTAN / KB.410/ / 2018diterangkan sebagai berikut :Penjelasan BAB II tentang Kegiatan Pembukaan dan atauPengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar terdapat padapasal 8:(3) Pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan danatau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengantanpa membakar.(4) Pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunansebagaimana yang dimaksud pada

CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selakuKoordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupunmenyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepadaPPK NUSP2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terimapekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastrukturdalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 SiklusIl di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIKKUROCHMAN Bin M.H.

NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran

Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg109.110.111.112.113.114.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

Skala persona (Revisi I)8) Dokumen Harga perkiraan sendiri (HPS) revisi I.9) Foto copy dokumen Engginering Estimate (EE) revisi I10) Dokumen DIPA Sp.0323/090-02.4.01/07/201111) Dokumen usul revisi POK DIPA T.a 2011 dan prsetujuannya.12) Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 02.01/KTR/Konst-PRC/D.7/2011 tanggal 25 Mei 2011 untuk pekerjaan perencanaan pasar utama pasar tradisional tejoagung.13) Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 800/01-LU/kontrak/D.7/2011 untuk pekerjaan

Skala Persona Revisi II.36) Dokumen HPS Revisi II.37) Dokumen EE Revisi II.38) Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.39) Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.40) Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.41) Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.42) Penyerahan Ke dua (FHO) PT.

Skala Persona Revisi II.Dokumen HPS Revisi II.Dokumen EE Revisi II.Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.Penyerahan Ke dua (FHO) PT. Nuban Karya tanggal 18 September 2012.Foto copy surat dari PPK ke Panitia penerima dan pemeriksa barang tertanggal18 September 2012.(Dipergunakan dalam perkara lain)8.

Skala Personaselaku Konsultan Perencana yang diserahkan oleh saksi Sus Nugroho dan saksiSurahman, ST kepada terdakwa.

Skala Pesona selaku Konsultan Perencana.

Skala Persona Revisi II.36) Dokumen HPS Revisi II.37) Dokumen EE Revisi II.38) Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.39) Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.40) Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.41) Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.42) Penyerahan Ke dua (FHO) PT.

Karena itu setiap kemudahan dalam bidangperpajakan jika benarbenar diperlukan harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnyauntuk memberikan fasilitas perpajakan yang benarbenardiperlukan terutama untuk berhasilnya sektorsektor kegiatanekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorongperkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya

Termasuk dalam kelompok barangperkebunan adalah Tandan Buah Segar (TBS) yangdihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit;Dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 telah diaturbahwa industri perkebunan kelapa sawit mencakupbeberapa pelaku yaitu pekebun yang merupakanperorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu serta Perusahaan perkebunan yang terdiridari perorangan warga negara Indonesia atau badanhukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

Putusan Nomor 1777/B/PK/PJK/2016perkebunan dengan skala tertentu. Adapun yang dimaksuddengan skala tertentu usaha perkebunan didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiizin usaha.

Dengan demikian dapat dimaklumi apabiladalam industri perkebunan kelapa sawit selain pelakuusaha berupa perusahaan perkebunan yang termasukskala besar juga meliputi pelaku usaha perorangan ataubadan usaha lain dengan skala usaha yang lebih kecil;Berdasarkan uraian pada huruf c di atas dapat diketahuibahwa PP Barang Strategis berlaku untuk semua pelakuusaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis,dalam hal ini termasuk pelaku dalam industri perkebunankelapa sawit baik dalam skala besar ataupun

Dalamhal ini berarti pula bahwa aturan dalam PP Barang strategisjuga tidak membedabedakan skala usaha, sehingga baikpelaku usaha bermodal besar yang melakukan kegiatanusaha terpadu (integrated) ataupun pelaku usaha lain yangterdiri dari perorangan atau perusahaan dengan skala lebihkecil dan melakukan usaha yang tidak terpadu (nonintegrated), samasama harus tunduk pada aturan dalamPP dimaksud;Sejalan dengan penjelasan pada huruf a, maka selisihpositif antara pajak atas output dan kredit pajak atas

SALINAN:PUTUSANNomor 103/PID/2017/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama : ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO;Tempat lahir : Bengkulu;Umur/Tanggal lahir : 386 Tahun / 29 Oktober 1981;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Skala Brak No.34, Kelurahan

tidak maumendengarkan nasehat yang Penggugat berikan, Tergugat dalammengambil keputusan rumah tangga hanya mengikuti pemikiran Tergugatsendiri, walaupun Penggugat sudah memberikan masukan, Tergugat tidakmau melaksanakannya, seperti ketika Tergugat menggarap ladang denganmenggunakan uang pinjaman, Penggugat mengingatkan untuk menggarapladang menyesuaikan dengan uang yang dipinjam sehingga bisamendapatkan hasil yang mencukupi termasuk untuk membayar hutang,sementara Tergugat menggarap ladang dengan skala

Tergugat menggarap ladangdengan skala melebihi uang yang dipinjam sehingga Tergugat harusmenambah lagi pinjaman karena hasil yang didapat dari ladang tidakmencukupi untuk membayar hutang; Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi.

dalam mengambil keputusan rumah tangga hanyamengikuti pemikiran Tergugat sendiri, walaupun Penggugat sudahmemberikan masukan, Tergugat tidak mau melaksanakannya, sepertiketika Tergugat menggarap ladang dengan menggunakan uangHalaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 225/Padt.G/2018/PA.PPpinjaman, Penggugat mengingatkan untuk menggarap ladangmenyesuaikan dengan uang yang dipinjam sehingga bisa mendapatkanhasil yang mencukupi termasuk untuk membayar hutang, sementaraTergugat menggarap ladang dengan skala

Pelalawan dengan skala 1 : 50.000.Hasil plotting koordinat pengamatan lapangan ke dalam petadimaksud menunjukan bahwa titiktitik kKoordinat tersebut berada di dalamkawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Bahwa dalam peta tersebut di gambarkan titik koordinat dengan noktahmerah dan areal perkebunan kelapa sawit KUD.

kegiatan pengusahaan tanaman, pemeliharaantanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenistanaman dan diversifikasi tanaman;Bahwa Luasan Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunanyang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman,tekhnologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yangdiwajibkan memiliki izin usaha;Bahwa jenis usaha perkebunaan terdiri dari :a.

Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petadigital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikanpada pihak lain;7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yangmembidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal darikawasan hutan;8.

Unsur yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan denganluasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunandengan kapasitas pabrik tertentu;Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLW3.

Pelalawan dengan skala 1 : 50.000, menunjukkan bahwa titiktitikkoordinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT)Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLWMilik PT.

Skala Desa Sei. LimbatKab.

Skala Desa Sei, Limbat Kab.

Skala Desa Sei. Limbat Kab.