Ditemukan 5094 data
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan Militer IIl16 Makassar Nomor 115K/PM.IIIl16/AD/VIII/2016 tanggal 21 September 2016 yang amarnyalengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Hasbil, Kapten Caj, NRP. 636769 tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja secara bersamasama menempatkan atau membiarkan seorangdalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginyaatau persetujuannya dia wajib memberikan kehidupan, perawatan ataupemeliharaan kepada orang itu jika pembiaran
123 — 18
tentang Penetapan Hari Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa BAMBANG HERMANTO bin AZARUDDIN pegl.BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja melakukan pembiaran
RIKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bambang.Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di PolresSijunjung sehubungan dengan perkara Pembiaran yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa semua keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPemeriksaan atas nama saksi dan telah saksi tandatangani adalah benar.Bahwa benar saksi mengetahui adanya perkelahian antara
Bambang tindakannya berada diluar wilayah kerja dan telahmelakukan kejahatan pembiaran terhadap orang yang perlu mendapatkanpertolongan adalah merupakan pelanggaran kode etik dan karena terkait dengantindak pidana maka harus diserahkan pada Satuan Reskrim Polres tempatkejadian perkara.Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ahli menyatakan tidak tahu.Bahwa terdakwa membenarkan keterangan ahli ini;Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksisaksi dan ahli, dalam perkara iniPenuntut Umum juga
116 — 29
2014 tentang Penetapan Hari Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa RIKI KURNIAWAN Pgl.RIKI Bin MOH.RASYID terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajamelakukan pembiaran
dahulu ia harus melakukan Tindakan Pertama di tempatkejadian Perkara seperti berusaha untuk melerai dan mengamankan situasidisekitar Tempat kejadian Perkara, tetapi apabila anggota Polri tersebut tidaksanggup melakukan tindakan pertama tersebut karena keterbatasanwewenangnya maka ia harus meminta bantuan kepada satuan Kepolisiansetempat dengan cara melaporkannya terlebih dahulu.Bahwa terhadap kasus yang dilakukan oleh terdakwa tindakannya berada diluarwilayah kerja dan telah melakukan kejahatan pembiaran
1.Maikel Aprian Harlysa
2.Lisa Attan
Tergugat:
1.Melisa
2.Enila Hasanselaku
3.Tjhang Kin Djoeng
216 — 93
MENGADILI
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat
II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat I melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat I dan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi terhadap kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 1.394.945.350
PETITUMBerdasarkan atas halhal yang telah kami sampaikan sebagaimanatersebut diatas, maka kami dengan ini mohon kiranya Pengadilan NegenTangerang berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya adalahsebagai berikut.Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) dariPenggugat Untuk Seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Pembatalan Perkawinan Secara Sepihakyang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan denganPenggugat dan tindakan pembiaran
Putusan nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng.DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (PMH) kepada Para Penggugat dengan cara Tergugat melarikandiri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinan dengan Penggugat dantindakan pembiaran dan dukungan yang telah dilakukan oleh ParaTergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan
Putusan nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng.melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinandengan Penggugat dan pembiaran dan dukungan yangtelan dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill adalahPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinandengan Penggugat dan pembiaran dan dukungan yangtelan dilakukan oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill adalahPerbuatan Melawan
Hukum;Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinandengan Penggugat dan pembiaran dan dukungan yangtelah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill adalahPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan pembatalan perkawinan secara sepihak yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara Tergugat melarikan diri (kabur) dari rumah sebelum hari perkawinandengan Penggugat dan pembiaran dan dukungan
RAHMADI
Terdakwa:
ERIDON HENDRI Bin MAYUHAR
11 — 3
- Menyatakan terdakwa Eridon Hendri Bin Mayuhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembiaran hewan ternak sapi miliknya merusak tanaman di lahan milik orang lain.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
1.Lutfi Bafadal.S.Sos.,MM.
2.Alfonsius Thomas Mbete
Terdakwa:
Habiba Watora
94 — 23
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa HABIBA WATORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembiaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan Penyidik untuk segera melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hardish berisikan video CCTV
YOHANES KANISIUS RATU SOGE
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
213 — 199
MENGADILI :
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian ;
- Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON terkait dugaan Tingak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi merupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itu penghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum ;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses hukum terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
Gratifikasi yang melibatkan Direktur PDAM Endedan 7 (tujuh) Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) KabupatenEnde untuk meloloskan Peraturan Daerah (PERDA) Inisiatif Penyertaan Modalkepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ende, dan dengandihentikannya proses penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalambentuk Gratifikasi tersebut, TERMOHON telah menciptakan kerugian terhadapPEMOHON yang sebagai korban dari kejahatan penyalangunaan kekuasaansehingga Negara telah melakukan pembiaran
termuat di dalam dalil Jawaban Kuasa Termohon, melainkanaturan tersebut di atur di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan di atas,maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terhadap alasanalasan Jawabandari Kuasa Termohon angka 3 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon,karena tindakan pengehentian penyelidikan oleh TERMOHON terkait dugaantindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan pembiaran
Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHONterkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasimerupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itupenghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menuruthukum;3.
97 — 23
Menyatakan bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat kehilangan haknya atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan perincian 70 (tujuh puluh) hektar dikalikan Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) per 1 (satu) hektar sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyard) rupiah kepada Penggugat ;5.
YOHANES KANISIUS RATU SOGE
Termohon:
Kepala Kepala Kepolisian RI cq. Kepala Kepolisian Daerah NTT cq. Kepala Kepolisian Resor Ende
60 — 19
MENGADILI :
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian ;
- Menyatakan tindakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON terkait dugaan Tingak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi merupakan pembiaran terhadap suatu tindak pidana, oleh karena itu penghentian penyelidikan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum ;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses hukum terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
126 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3621 K/Pdt/201618.19.20.21.22.23.Bahwa sikap pembiaran (tidak berbuat) atau sengaja abai dan lengah (lalai)itu yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan V itu patut disebut sebagai buktidari ketidak mampuan pribadipribadi tersebut untuk membuat suatukeputusan (diskresi/kebijakan) atau tidak mampu untuk menjalankan tugasdan kewenganan yang telah diberikan;Bahwa dengan adanya sikap pembiaran (tidak berbuat) atau sengaja abaiatau lengah (lalai) yang dilakukan oleh Tergugat I, Ill dan V selaku pribadiyang
tempat berdirinya bangunangedung sekolah SD Negeri Nomor 060926 itu, diperkirakan dipakaiseluas 1.100 m, dan bila dihargakan maka nilainya adalah sebesarRp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);Sedangkan kerugian moril Penggugat sebenarnya tidak dapat dinilai, akantetapi demi untuk kepentingan perkara ini, kerugian moril itu disamakan sajabesarnya dengan kerugian materiil yang dialami yaitu sebesarRp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);Agar sikap atau tindakan pembiaran
(tidak berbuat), abai atau lengah (lalal)itu. tidak terus terjadi (berlanjut), Penggugat sudah berusaha untukmengingat supaya Tergugat , Ill dan V dapat dengan segera membuatkeputusan (kebijaksanaan) untuk menyerahkan tanah itu, tetapi ternyataTergugat , Ill dan V tetap saja sikap pembiaran (tidak berbuat), abai ataulengah (lalai) itu terjadi, sehingga patut disebut telah sengaja melakukanperbuatan melanggar hukum;Bahwa sesuai dengan alas hak yang dimiliki sebenarnya luas tanahmilik Penggugat itu
Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatmenjatuhkan putusan provisi yang dapat dijalankan dengan serta mertaterlebin dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dan menyerahkan tanah berikutbangunan yang ada diatasnya kepada pihak Penggugat meskipun adaverzet, banding maupun kasasi;Selanjutnya karena Tergugat I, II, Ill, IV, V dan VI adalah pihak yang sengajamelakuan pembiaran (tidak berbuat) atau abai, lengah dan lalai yangpenyebabkan timbulnya gugatan ini, maka patut dibebankan semua
Nasution; Sebelah Barat yang dulunya berbatas dengan watas Pak Tambunan/tanah Negara; Sebelah Utara yang dulunya berbatas dengan watas Pak Banorea/tanahNegara;Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Tergugat I, Ill dan V yangmelakukan pembiaran (tidak berbuat) atau abai, lengah dan lalai untukmembuat keputusan yang mengakibatkan Terbanding semula Tergugat VIHalaman 17 dari 26 hal. Put.
LIRPRADNYA PARAMITHA YATHIN
Tergugat:
1.Kapolsek Karangjati
2.Kapolres Ngawi
3.Kapolda Jatim
135 — 33
Setelahbersangkutan;membaca berkas perkara beserta suratsurat yangHalaman 1 dari 30 Putusan Nomor 27/Pat.G/2019/PN NgqwSetelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 5Agustus 2019 dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Ngw telah mengajukangugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Penggugat melaporkan kepadaTergugat tentang tindak pidana dugaan pembiaran
Suhastama Admaja, S.SI yang dianggap oleh Penggugattelah melakukan pembiaran terhadap tindakan Kepala Desa Jatipuro yangtelah mengangkat dan melantik beberapa Perangkat Desa Jatipuro.
Penggugat kepadaTergugat I, demikian juga Para Tergugat berhak mengajukan buktibukti untukmemperkuat dalildalil jawaban atau bantahannya;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagai berikut:Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini terkait dengan penangananlaporan dugaan terjadinya tindak pidana pembiaran sesuatu oleh CamatHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 27/Padt.G/2019/PN NgqwKarangjati (Drs.
BuktibuktiPenggugat tersebut bersesuaian dengan buktibukti surat yang diajukan ParaTergugat (bukti T1 sampai dengan T12 dan bukti T14 sampai dengan T16).Dari buktibukti tersebut diketahui bahwa atas laporan Penggugat mengenaidugaan terjadinya tindak pidana pembiaran oleh pejabat, dalam hal ini CamatKarangjati, maka pihak Polsek Karangjati (Tergugat I) telah mengambil langkahlangkah dan proses hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku denganmengambil berbagai tindakan mulai dari pembuatan surat
26 — 2
Perselisihan tajam terjadi yang disebabkankarenae Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun terakhir, halini terlinat Tergugat tidak pernah terlihat melakukan ibadah sholat, dankekewajiban ibadah umat muslim pada umumnya.e Tergugat tidak pernah bisa untuk menjadi pemimpin yang baik dalam rumahtangganya, hal ini tampat tidak pernah ada aturan didalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga yang terlihat adalah pembiaran
yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidakbisa menjadi imam yang baik dalam kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun terakhir, hal initerlihat Tergugat tidak pernah terlihat melakukan ibadah sholat, dankekewajiban ibadah umat muslim pada umumnya dan Tergugat tidakpernah bisa untuk menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya,hal ini tampat tidak pernah ada aturan didalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga yang terlihat adalah pembiaran
pertengkaran sejak tahun 2006; Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yangbaik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selamakurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, hal ini terlinat Tergugat tidakpernah terlihat melakukan ibadah sholat, dan kekewajiban ibadah umatmuslim pada umumnya Tergugat tidak pernah bisa untuk menjadipemimpin yang baik dalam rumah tangganya, hal ini tampat tidakpernah ada aturan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsehingga yang terlihat adalah pembiaran
seringterjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa menjadiimam yang baik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, hal ini terlihatTergugat tidak pernah terlinat melakukan ibadah sholat, dan kekewajibanibadah umat muslim pada umumnya Tergugat tidak pernah bisa untukmenjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya, hal ini tampattidak pernah ada aturan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsehingga yang terlihat adalah pembiaran
pertengkaran yang terus menerus, hal ituterjadi karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahunterakhir, hal ini terlihat Tergugat tidak pernah terlihat melakukan ibadah sholat,dan kekewajiban ibadah umat muslim pada umumnya Tergugat tidak pernahbisa untuk menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya, hal ini tampattidak pernah ada aturan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsehingga yang terlihat adalah pembiaran
41 — 15
Bahwa baik dalam Perjanjian Membuka Kredit tanggal 14 Maret 2005 Jo.Akte Pengakuan Hutang No. 23 tanggal 14 Maret 2005, telah tegasdiperjanjikan, jangka waktu perutangan hanya dalam jangka wakiu 1 (satu)tahun dan telah diberi dan dipasang Hak Tanggungan, akan tetapi Tergugattidak melaksanakan haknya dengan cara mengeksekusi hak tanggunganyang dimilikinya, akan tetapi justru telah melakukan pembiaran sehinggajumlah hutang Penggugat terhitung diajukan Tergugat gugatannya kePengadilan Negeri Medan tanggal
Bahwa atas perbuatan Tergugat tidak berkenan memberikan salinanrekening koran perincian hutang Penggugat dalam rekeningNo.10.100.115996 yang ada pada Tergugat, sehingga Penggugat tidakmengetahui posisi hutangnya dan Tergugat juga melakukan pembiaran atashutang Penggugat dengan tidak melakukan Eksekusi Hak Tanggunganyang telah diberikan kepada Tergugat, dikwalifikasi sebagai perobuatanmelawan hukum, sehingga dan atau menimbulkan kerugian di pihakPenggugat dan Penggugat Il sebesar Rp 7.694.913.640.
Kerugian akibat Tergugat tidak menerbitkan rekening koran hutangPenggugat serta Tergugat melakukan pembiaran atas hutangPenggugat dengan cara tidak melaksanakan haknya mengeksekusi HakTanggungan yang telah terpasang peringkat , diperkirakan kerugiansebesar Rp 5.074.913.640,b. Kerugian yang telah melakukan pembayaran cicilan hutang kepadaTergugat sebesar Rp 1.620.000.000,c. Kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 141/PDT/2016/PT.Mdn Halaman410.11.Sebab apabila Tergugat tidak melakukan Pembiaran atas hutangPenggugat berdasarkan PMK NOo.0352/PRK/BMD/2005, Jo.AktePengakuan Hutang Nomor : 23 tanggal 14 Maret 2005 dan melaksanakanEksekusi atas Hak Tanggungan yang telah terpasang, hutang Penggugat tidak akan menjadi Rp 5.074.913.640,18 (lima milyar tujuh puluh empat jutasembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belassen), seperti yang tercantum dalam
gugatannya dan jika Tergugat berkenanmemberikan salinan resmi rekening koran hutang Penggugat dalamRekening No.10.100.115996, Penggugat sudah pasti tidak membiarkanhutangnya tidak dibayar, sebagaimana telah dilakukan pembayaran secaracicilan..Dan sebagai akibat adanya gugatan Tergugat disebabkan dan sebagaiakibat perbuatan pembiaran yang dilakukan Tergugat, Penggugatmengalami kerugian moril disebabkan rekanrekan bisnis Penggugat danPerbankan menilai, bahwa Penggugat bandel dalam membayar hutang,
20 — 1
mengeluh dan kecewaterhadap perbuatan negatif keluarganya, jika Tergugat melihat langsung ataupunmendengar perbuatan negatif keluarganya, seharusnya menegur ataupunmenasehati keluarganya demi kebaikan akhlak keluarganya juga dan demimenjaga silaturahmi Penggugat dan keluarganya serta punya rasa malu sebagaimanusia beradab tanpa harus Penggugat selalu dan selalu mengingatkan ataumenegur Tergugat akan perbuatan negatif keluarganya, yang ada justru Tergugatsering membela keluarganya atau .melakukan pembiaran
30, 2016/PA.JSitu ibu kandung Penggugat yang telah melahirkan Penggugat dan Penggugatmerasa berutang nyawa dan segalagalanya, akan tetapi Penggugat bisamemberi pengertian dengan cara yang baik/santun dan semua bisa diperbaikibila ada kekeliruan serta yang terpenting menegur/tegas atau menasehati untukkebaikan bukan berarti memutuskan silaturrahmi justru itulah ibadah sematamata karena ALLAH S.W.T;Bahwa Penggugat sudah teramat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidakpunya rasa malu dan melakukan pembiaran
lebih dari bulan Februari tahun 2014 sampaidengan hari kedua lebaran Idul Fitri 1435 H/tahun 2014;Bahwa Tergugat telah belasan tahun melakukan permintaan maaf, janjijanjisampah/kebohongan hingga bersumpah Demi Allah akan berinisiatif menegurkeluarganya yang bathil, mempunyai sikap, dan tegas terhadap keluarganya,begitu janjijanji sampah Tergugat kepada Penggugat yang tidak bisa terhitunglagi, akan tetapi tetap saja tidak mernbuat Tergugat berubah dan tetap tidakmempunyai sikap dengan melakukan pembiaran
Cepat ajukan gugatanmu saya tunggu orang yangterlalu kamu hina Amin .... " (vide Bukti P).Bahwa Tergugat tidak menyadari dengan sikapnya melakukan pembiaran danpembelaan terhadap sifat negatif keluarganya terhadap rumah tangga Penggugatdan Tergugat, berarti mempermalukan dan menghinakan diri sendiri dankeluarganya tanpa orang lain harus mengungkapkan aibnya oleh karena sudahsangat eksplisit bertentangan dengan ajaran syariat islam, ketentuan hukumnegara dan etika hidup bermasyarakat serta yang terpenting
86 — 15
Melakukan pembiaran (melindungi para oknumoknum anggota polisiyang memakai/mengkonsumsi narkotika diwilayah Kalsel.2.
Saksi RUDI HARTONO, SIK, MM.e Benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkanketerangannya pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut.e Bahwa benar saksi bekerja sebagai polisi dengan jabatan KasubbidprovosBidpropam Polda Kalsel.e Bahwa benar para terdakwa membuat surat ke Div Propam pada tanggal 10Maret 2014.e Bahwa benar saksi dituduh melakukan pembiaran, melindungi para oknumoknum anggota polisi yang mengkonsumsi narkoba di wilayah Kalsel,melakukan tindakan pemerasan kepada masyarakat
pertama Nomor 15801/KB/2014 tanggal 10 Maret 2014 Perihal Pelaporan Tindakan Pelanggaranyang dilakukan oleh saksi RUDI HARTONO Anggota Kepolisian di wilayahKalimantan Selatan dan surat yang kedua Nomor 15802/KB/2014 tanggal20 Maret 2014 Perihal Pelaporan Pengambilan secara paksa sertifikat hakmilik No.1158 Kel.Guntung Manggis oleh H.Kamaluddin, yang ditujukankepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri Jl.Trunojoyo No.3 KebayoranBaru Jakarta Selatan.Bahwa benar isi surat tersebut antara lain: melakukan pembiaran
seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat(2) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi danketerangan para terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti, telah terbuktifaktafakta hukum, sebagai berikut :Bahwa benar para terdakwa membuat surat ke Div Propam pada tanggal 10Maret 2014.Bahwa benar saksi Rudi Hartono, SIK, MM dituduh melakukan pembiaran
Trunojoyo No.3 KebayoranBaru Jakarta Selatan;Bahwa isi surat tersebut antara lain: melakukan pembiaran, melindungi paraoknumoknum anggota Polisi yang memakai/mengkonsumsi narkotika di wilayahKalsel, melakukan tindakan pemerasan terhadap masyarakat dan pengusahadengan menggunakan / menjual nama besar aparat kepolisian sebagai tameng dansering meninggalkan tugasnya untuk mencampuri urusan orang lain, yang tidak adasangkut pautnya dengan urusan polisi, mengganggu / ikut campur masyarakatdalam hal transaksi
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN)
640 — 687
Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Kepala Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN)terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai PengelolaTransportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang tidakmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN tanggal 21 April 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap;2.
Pembiaran yang dilakukan oleh Kepala Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) terhadap KepalaBalai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi SumateraUtara yang menyerahkan pekerjaan Pembangunan PelabuhanPenyeberangan Muara Tahap Ill kepada Pihak lain merupakanPerbuatan Pelanggaran Hukum;3.
Bahwa pada pokoknya Objek Gugatan pada perkara a quo adalahberupa tindakan pembiaran dari Tergugat yang tidak memberikansanksi administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai PengelolaTransportasi Darat Wilayah Il Provinsi Sumatera Utara (SatkerBPTD Wil. Il Prov. Sumut) atas tindakan KPA dan PPK SatkerBPTD Wil. Il Prov.
Artinya segala sesuatu yang dipersyaratkan di dalamketentuan Perma dimaksud, wajib ditaati oleh Penggugat;Bahwa Petitum dalam surat Gugatan Penggugat padapokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tindakanyang dilakukan Tergugat berupa pembiaran terhadap tindakanKPA dan PPK Satker BPTD Wil. Il Prov.
Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Kepala Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) terhadap PejabatPembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IIProvinsi Sumatera Utara yang tidak melaksanakan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan No. 4/P/FP/2020/PTUN.MDN tanggal 21 April2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;2.
1.Toto S Sukarto Putra
2.ARTUR H.C MANOPPO
3.SYAFRIL C. MANOPPO
4.RULLY MANOPPO
5.SAFITRI MANOPPO
6.DUNI FATUHROHMAN A MANOPPO
7.LENNY MANOPPO
8.SONYA G. MANOPPO
9.SITI SULIA MANOPPO
10.SITTI MARIAM MANOPPO
11.Hj NENY MANOPPO
12.DATU RAM MANOPPO
13.BRAM HD MANOPPO
14.ISKANDAR C MANOPPO
15.RINALDY H MANOPPO
16.NY SALSIAH ULFAH SAHABI MANOPPO
17.NY LELI KARDINA MANOPPO
18.NY NANA HASANA F MANOPPO
19.NY UMIIARTY MANOPPO
20.POPY MUSTIKA MANOPPO
21.CONCHITA MANOPPO
22.ADRIANUS MANOPPO
23.LAURENS CH MANOPPO
24.LEKUMAHAGI MANOPPO
25.SUSANA F DATUNGSOLANG
26.INDAH T DATUNGSOLANG
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SULAWESI UTARA Cq BUPATI BOLAANG MONGONDOW
69 — 29
Menyatakan bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat kehilangan haknya atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan perincian 70 (tujuh puluh) hektar dikalikan Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) per 1 (satu) hektar sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyard) rupiah kepada Penggugat ;
5.
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
ADITYA PRATAMA ASARU
11 — 0
M E N G A D L I
Menyatakan Terdakwa ADITYA PRATAMA ASARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBIARAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI TEMPAT KARAOKE;
Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Memerintahkan kepada Petugas Satpol PP Kota Samarinda untuk segera membuka penyegelan NAV KARAOKE di Jalan RE Martadhinata No.088 RT.05 Samarinda Kota Samarinda
252 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi adalah seorang pemilik yang beriktikad baik yang telahmenyatakan kondisi overmacht dan mengharapkan adanya penyelesaiansegera dengan cara musyawarah dan mufakat ke Tergugat Rekonvensiakan tetapi Tergugat Rekonvensi melakukan pembiaran sehingga terjadiwanprestasi ke PT Bank Panin Tbk;Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segalakonsekuensi hukumnya karena
telah melakukan pembiaran, sengajatidak segera menyelesaikan permasalahan atas kondisi overmacht yangterjadi pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar didapatkeuntungan berlipat atas pemanfaatan kondisi TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi:Menetapkan kerugian yang diderita Penggugat Konvensi dahuluTergugat Rekonvensi yang besarnya adalah sebagai berikut:Rp3.098.000.000,00 + Rp400.000.000,00 = Rp3.498.000.000,00 (tigamiliar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);Menyatakan menolak
;Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon Kasasi dhl TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang pemilik yang beriktikadbaik yang telah menyatakan kondisi overmacht dan mengharapkanadanya penyelesaian segera dengan cara musyawarah dan mufakat;Menyatakan dan menetapkan bahwa Termohon Kasasi dhl PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan melakukan pembiaran sengaja tidak segeramenyelesaikan permasalahan atas kondisi overmacht yang terjadi padaTergugat
KARINA LINGGEM terikat dengan Perjanjian Pengakuan HutangDengan Jaminan PT Bank Panin Tbk; demikian berdasar Akta Nomor266 tertanggal 30 Agustus 2012, yang dibuat oleh dan di hadapanNotaris FELICIA IMANTAKA;Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat Konvensi/TergugatRekonvensi adalah seorang pemilik yang beriktikad baik yang telahmenyatakan kondisi overmacht dan mengharapkan adanya penyelesaiansegera dengan cara musyawarah dan mufakat ke Tergugat Rekonvensimelakukan pembiaran sehingga terjadi wanprestasi
ke PT Bank PaninTbk;Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segalakonsekuensi hukumnya karena telah melakukan pembiaran, sengajatidak segera menyelesaikan permasalahan atas kondisi overmacht yangterjadi pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar didapatkeuntungan berlipat atas pemanfaatan kondisi overmacht TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi:Menetapkan kerugian yang diderita Penggugat Konvensi dahuluTergugat Rekonvensi