No. 341 K/PID/2017untuk mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluardari mulut adik ipar adalah memenuhi kriteria anti sosial atau sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam msyarakat sesuai dengan ruang dan waktunya;Bahwa apakah dengan perbuatan Terdakwa terurai pada huruf C makalebel penjahat logis dan boleh disematkan kepada Terdakwa KasmanFoeng selaku kakak ipar dalam bentuk sebuah putusan penghukumansecara pidana atas pertimbangan perbuatan

;Sebaliknya, apakah perbuatan si adik ipar yaitu Saksi Leny Tjiang yangmengecewakan kakak ipar dengan ucapanucapan menuduh dan menghinakakak ipar yang sudah jauhjauh datang dari Makassar untuk memenuhiundangan panen sarang wallet adalah tidak anti sosial atau tidakmerupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaanhukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktusehingga kepadanya harus dilindungi dan dibela oleh hukum Negara;Bahwa uraian tentang manakah perbuatan

Hotel PareWisatamas dengan mengatakan sekarang kau tidak ada pekerjaanmu,uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, sayayang kasih makan 1 keluarga besarmu adalah anti sosial dan merupakansebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukumyang hidup dalam masyarakat sehingga layak dinyatakan bersalah danharus dihukum atas perbuatannya;Hal. 8 dari 18 hal. Put.

dihadirkan di persidangan yangbersesuai dengan keterangan Terdakwa Kasman Foeng bahwa setelahkejadian itu, Terdakwa Kasman Foeng langsung menelepon kepada SaksiSiswanto selaku suami Saksi Lenny Tjiang menyampaikan seluruh kejadian,termasuk perbuatan menarik atau melepas masker penutup mulut SaksiLeny Tjiang;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng memberi tahu kejadian kepada SaksiSiswanto selaku suami Leny Tjiang yang demikian sangatlah beradab, tidakanti sosial dan tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala

No. 341 K/PID/2017mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluar darimulut adik ipar adalah tidak anti sosial atau tidak merupakan sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam masyarakat beradab dan berbudaya Indonesia;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar bahkan sangatmungkin bersesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakatdalam ruang dan waktu, identik seperti halnya seorang bapak memukulanaknya ke arah pantat karena anaknya

pangaBahwa kegiatan peredaran pangan jenis nijin edar tidak ada jaminan mutu keamanan daribentuk minuman jenis arak yang mengandungk produksi maupun distribusi dari badan POM ;inuman arak bali untuk diperdagangkan kepadalegiatan melawan hukum karena selain tidak adaberupa ijin edar juga tidak punya iin distribusihm Perda Nomor 4 Th 2011 dan perbup No.dan pengawasan peredaran minuman beralkoholnh sebelum produk diedarkan harus mendapatkanijin edar /registrasi yakni berupa nomor MID/ML untuk produk skala

besar / high risk danPIRT untuk skala kecil / low risk tujuannyal Bahwa dalam mengedarkan produk panmengandung alkohol harus terlebih dahuluyuji bacteriologis sebagaimana persyaratarproduk terjamin ;4.

Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijinedar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan ; Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minumanmengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji labolarorium berupa uji kimia dan ujibacteriologis sebagaimana persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUSANG Alias ANGKAHONG serta DR.

DENISUSANTO Bin HERMANTOBahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejari Bogor.Halaman 175 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgBahwa saksi adalah anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada KantorKoperasi dan UMKM Kota Bogor tshun 2014; dan tugas Tim PengadaanTanah Skala Kecil adalah salah satunya menetapkan besarnya ganti rugi atasyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.Bahwa diantara tugas Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut yangberkaitan langsung dengan tugas saksi

Selanjutnya Rapat Tim Skala Kecil Pengadaan Lahan untuk Relokasipedagang kaki lima eks.

M.A.Salmun pada Kantor Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota BogorTahun 2014.Bahwa Tim pengadaan tanah skala kecil pasar umum sebagai relokasipedagang kaki lima eks. M.A. Salmun pada Kantor Koperasi Dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun 2014 tersebut diketuai oleh KepalaKantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor.Bahwa tugas saksi selaku anggota tim pengadaan tanah skala kecil yaitu :a.

Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Pasal 21 ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatanantara Penggugat dengan Para Tergugat (26 orang) maka Penggugat danPara Tergugat bersamasama mengajukan Mediasi kepada DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang untuk dimediatori. (Bukti P2);.

Pancayasa Priamatangguh milikPenggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upah harus transparandan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnya sedangdalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat(26 orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karenaselama terjadi aksi demo (mogok kerja) produksi berhenti;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1menyatakan: Pengusaha

menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, danproduktivitas;Jadi menurut isi undangundang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah hak prerogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perluharus diberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja;10.

Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak prerogatif Penggugat11maka tuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksidemo (mogok kerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11Desember 2010 yang dilakukan oleh para Tergugat (26 orang) adalah aksidemo (mogok kerja) yang tidak sah dan melanggar UndangUndang;.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat berlangsung demo(mogok kerja) Penggugat memanggil para Tergugat (26 orang) secara resmibaik melalui Surat tertulis

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakandalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caraHal 3 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINmencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 5 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

rumahtangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatanmaupun izin edar dalam skala pabrikan berupa pencantuman tanda MD dan tandaML yag diterbitkan oleh BPOM dan izin edar dari dan persetujuan dari KeamananBahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat minumanberupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual minuman yang biasadisebut arak jowo atau cukrik tersebut kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN denganharga per kardus isi 12 botol ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 7 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Jkt Utrsebagai Nakhoda Kapal dan saksi sedang berlayar diatas kapal perikananKM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukanpemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi

Syahbandaran Utama TanjungPriok dan dikeluarkan di Tanjung Priok; Bahwa posisi pada saat itu yaitu 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat Terdakwa yang bertindak sebagaiKepala Kamar Mesin (KKM) dan Saksi KA THU AN yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.30wib bertempat pada posisi + 1 mil laut sebelah timur Pulau Ayer KepulauanSeribu Jakarta, saat ia terdakwa DURYAT bin SANDU yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Saksi KA THU AN yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal dan saksi sedang berlayar diatas kapal perikananKM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju PelabuhanMuara Baru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli DitpolairPolda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

Putusan Nomor 726 K/Pid.Sus/2013Setelah hasil titik koordinat diambil dan diplot ke dalam peta dengan skala 1 :250.000 pada lampiran Kep. Menteri Kehutanan RI No.

Menerima / membeli pasir timah dari Tambang Inkonvensional (Tl) /Tambang Skala Kecil (TSK) yang diusahakan oleh rakyat / masyarakat KobaBangka Tengah, Bangka Selatan dan masyarakat sekitarnya di wilayahPropinsi Bangka Belitung melalui sub kontraktor, rekanan atau Mitra PT.Koba Tin.Bahwa untuk menjadi rekanan / Mitra PT.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, haltersebut tidak pernah dijelaskan oleh para terdakwa dan para rekanmenjelaskan batasbatas wilayah yang ditambang oleh masingmasingTambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK).Selanjutnya blangko Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) yang telah ditandatanganioleh para sub kontraktor tersebut diteruskan oleh staf sekretaris PT.

Koba Tin.Atas dasar hal tersebut, terdakwa DATO MOHD ANUAR bin SIDEK selakuPresiden Direktur PT, Koba Tin telah memberi surat keterangan pengirimanyang menyatakan seolaholah biji pasir timah yang dikirim oleh para subkontraktor berasal dari Tambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil(TSK) dalam Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT.

Koba Tin, padahal sebenarnyabiji pasir timah tersebut sebagian besar berasal dari Tambang Inkonvensional(Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK) diluarWiiayah Kontrak Karya (WKK) PT. KobaTin.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari luar Wilayah Kontrak Karya (WKk)PT. Koba Tin tersebut, berdasarkan perintah terdakwa Ill MATHIASHARYANTO, ditampung dalam gudang PT.

Citra Adikarya Semesta.Bahwa biji pasir timah yang dikirimkan / dibeli dari para Perusahaan tersebut,diperoleh dari Tambang Inkonvensional (Tl) dan Tambang Skala Kecil ( TSK)yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari Perusahaan tersebut diolahmenjadi timah batangan dan dijual ke luar negeri.Hal. 7 dari 28 hal. Put.

onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/G/2013/ PHI.PBR.tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat struktur dan skala

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut pada angka3.1 di atas, Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkanketentuan hukum yang berlaku karena apabila didalam suatu perusahaan tidak adastruktur dan skala upah yang berlaku diperusahaan, tidak adanya perjanjian kerja danatau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hakdan kewajiban dan syaratsyarat kerja maka seharusnya Judex Facti didalam amarputusannya membuat struktur dan

skala upah yang berlaku secara umum untukseorang direktur utama dan tidak membuat putusan yang mengambang dan tidakmempunyai kepastian hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara a quo;.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor;Il.

IRWAN GUMELAR, S.STP danseluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebihdahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasiatas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah keI dirumahKAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim PengadaanTanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG AliasANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara MusyawarahPengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737KUMKM tanggal 17 Desember2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :1.

Jual beli yangterjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJAHENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagaiberikut :1.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / MenhutIl /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan danpidana denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan parang dengan gagang plastik warna abuabu denganukuran +50 cm ; 1 (satu) batang pohon karet dengan umur tumbuhan sekira +93 (tiga)tahun ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :420/Kpts1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Peta Lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWAN binSABRI di TB. Semidang Bukit Kabu tanggal 04 Agustus 2010 ;3.

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor : 420/Kpts1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Peta Lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWANbin SABRI di TB. Semidang Bukit Kabu tanggal 04 Agustus2010 ;3.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan parang dengan gagang plastik warna abuabu denganukuran 50 (lima puluh) cm ; 1 (satu) batang pohon karet dengan umur tumbuhan sekira +3 (tiga)tahun ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000 lampiranKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/Kpts1999tanggal 15 Juni 1999 ; Peta lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWAN binSABRI di TB.

(UMKM) (Fotto Copy).11. 1 (Satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor : 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks.

Bdg.Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmunmendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudahditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritaspembangunan Kota Bogor.10.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor :591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A.

Jual beli yang terjadi atas 6 (enam)bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANGdengan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuansebagai berikut :1.

Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

Asas Bertindak Cermat (Principle of carefuleness)Bahwa Tergugat selaku penyelenggara pekerjaan lelang elektronikPaket Pekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 hendaknya berlakucermat dan selalu berpijak pada peraturan perundangan yang berlakumengingat jelasjelas dalam pengumuman lelang elektronik tersebutmenyatakan jika peserta lelang adalah perusahaan dengan skala/tergolong perusahaan kecil (mengingat nilai proyek tersebut < Rp.2.500.000.000,00

Ketidak cermatanitulah yang mengakibatkan Penggugat II yang tadinya mengetahui jikaproyek pekerjaan tersebut hanya dikhususkan pada perusahaan skala/grede kecil merasa dirugikan mengingat Penggugat II merasa mampu 1414dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya untuk melaksanakanproyek pekerjaan tersebut.Ketidak cermatan......Ketidak cermatan tergugat memenangkan PT Yang Andalan Utama(sebuah perusahan katagori non kecil) justru) membuktikan tidakdipenuhinya asas bertindak cermat sekaligus menunujukan

danKolusi dilingkungan kementerian Pendidikan mengingat PT YangAndalan Utama juga adalah pemenang sebelumnya dalam proyek PaketPekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama B Lantai 2 MenjadiLantai 3 Tahun Anggaran 2013.Seharusnya bila panitia dan pejabat pembuat komitmen mampu menelitikategori peserta lelang secara seksama agar tidak merugikanperusahaan peserta lelang yang berkatagori perusahaan kecil, tentulahtidak mungkin terjadi ketidak cermatan hingga memenangkanperusahaan yang justru tergolong skala

pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, adaperaturan dasar yang melandasainya).Selanjutnya mengingat Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanTergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata usaha negara sangatjelas dan nyata bila terbitnya surat Keputusan Tergugat Tersebutharuslah berdasarkan hukum positif yang sudah berlaku maupunketentuan lain yang sedemikian rupa demi menghindarkan kesewenangwenangan oleh seorang pejabat yang merugikan rakyat khususnyadalam hal ini pengusaha skala

/grede kecil untuk mendapatkanpekerjaan yang layak mengingat Tergugat telah memenangkanperusahaan skala/grade non kecil (PT Yang Andalan Utama) padapekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 yang seharusnyadiikuti dan dimenangkan oleh bidang usaha skala/grede kecil.

Surat Tugas Pengukuran No. 39/2007, tanggal 18 Agustus 2007.8. 1 (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, dengan lembaran Peta : 48.1-48.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasi koordinat titik dari geodetic

(satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An. COH HANGYO dengan Nomor: D.1I. 305 : 34/2008, tanggal 02 April 2008.11.

Coh Hang Yo No.04.05.04.01.1.15764, tanggal 25 Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No. 42/2007, tanggal 05 Oktober 2007.. 1 (Satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1: 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :040/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.Kwitansi Surat Perintah Stor An.

(satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor :Hal. 17 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada

Inanta Timber Skala 1 : 50.000) ;Hal. 72 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui bahwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada pada

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN KknBahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuailkewenangannya apabila lokasi Ssudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Saksi EdiPurnomo Alias Edi yang perannya Sebagai Operator alat berat jenisExcavator dan Terdakwa

Namun seiring dengandinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan daya saing global,perkembangan kinerja BUMN Perkebunan masih belum mampumenunjukkan daya saingnya, baik dari aspek skala usaha maupunkualitas pengelolaan.

Meningkatkan kemampuan pendanaan (leverage) untukpengembanganusaha (ekspansi),c.Meningkatkan skala ekonomi perusahaan dengan daya saingyanglebih baik,d. Meningkatkan efisiensidan efektivitasusaha,e. Terciptanya sinergi di antara perusahaan BUMNPerkebunan, danf. Meningkatkan daya saingdan posisi tawar BUMNPerkebunan..

Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan = diharapkanpermasalahan yang saat ini dihadapi oleh masingmasing BUMNPerkebunan dapat diatasi dengan terjadinya integrasi dan sinergi antarBUMN Perkebunan (PTPN sampai dengan PTPN XIV) yang tersebardi hampir seluruh wilayah Indonesia maupun peningkatanefisiensidengan skala ekonomi yang semakin besar, sehingga kinerja BUMNPerkebunan diharapkan akan meningkat drastis.

Dengan skala ekonomidan ukuran bisnis yang semakin besar Holding BUMN Perkebunanakan setara dan bahkan mungkin lebih besar dari pelaku bisnisperkebunan di negaranegara ASEAN dan mampu salingbersaingdengan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.8.

Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014adalah dalam rangka menunjang/mendukung korporasi untuk lebihmemiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualitaspengelolaan.3.

Nomor 3371 K/Pdt/201615 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 skala richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali sesuai dengan laporan berita gempa bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkankerusakan

tujuh ratus riburupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratussebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kKerusakan Gedung Sekolah CHISakibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 Skala

Nomor 3371 K/Pdt/2016Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali

tersebut di atas adalah sebesarRp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluhsatu ribu rupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung Sekolah CHIS akibat gempabumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengankekuatan 6,8 Skala

berada di TPK DesaRandu Gunting serta mempertanggungjawabkan pemasukan danpengeluaran yang digunakan oleh TPK Desa Randu Gunting secaraadministrasi;Bahwa struktur organisasi TPK Desa Randu Gunting adalah Ketua yaituSuroto , Sekretaris yaitu Arie Wibowo, dan Bendahara yaitu Sri Sukamti(saksi korban);Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) adalah berasal dari Musdus (MusyawarahDusun) setelah itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa), di tingkatmusyawarah desa dibuat skala

prioritas untuk dilanjutkan ke tingkatkecamatan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan di tingkat kecamatanada musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan TingkatKecamatan); Usulan dari desa dibuat skala prioritas oleh kecamatanuntuk penetapan bantuan dan ditetapkan oleh bapak camat setelah ituusulan yang menjadi prioritas oleh kecamatan didesa tertentu yangmenurut kecamatan harus mendapatkan dana bantuan tersebutkemudian oleh kecamatan mencairkan dana melalui UPK (UnitPengelola Kegiatan) kemudian disalurkan

benarbuku kas Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, KabupatenSemarang yang ditulis oleh terdakwa dan tanda tangan milik bendaharaSri Sukamti dipalsu oleh terdakwa;Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang memalsu tanda tangandari keterangan terdakwa sendiri pada waktu dimediasi oleh Desarandugunting;Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) adalah berasal dari Musdus (MusyawarahDusun) setelah itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa), di tingkatmusyawarah desa dibuat skala

prioritas untuk dilanjutkan ke tingkatkecamatan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan di tingkat kecamatanada musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan TingkatKecamatan); Usulan dari desa dibuat skala prioritas oleh kecamatanuntuk penetapan bantuan dan ditetapkan oleh bapak camat setelah ituusulan yang menjadi prioritas oleh kecamatan didesa tertentu yangmenurut kecamatan harus mendapatkan dana bantuan tersebutkemudian oleh kecamatan mencairkan dana melalui UPK (UnitHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor