No.40 PK /Pid/ 2014PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampang bernamaEDY RATNO SANJAYA, SH;m 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 2500 luas 17.630 M?dan 4.110 M2?

/2006tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernamaKAHARUDDIN;5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26April 2003 ditandatangani oleh pihal pertama (penjual) bernama JUHAIFA danpihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATIdisaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN danditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampangbernama EDY RATNO SANJAYA, SH;1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

Rahim ditandatangani oleh PPATKecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, S.H;1 (satu) lembar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret2006 oleh Kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah bernama Burhanuddin,SH.4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBBSumbawa Besar An.

/2006 tanggal28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernamaKAHARUDDIN;5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26April 2003 ditandatangani oleh pihal pertama (penjual) bernama JUHAIFA danpihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATIdisaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN danditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampangbernama EDY RATNO SANJAYA, SH;1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala

No.40 PK /Pid/ 2014i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak dipulau Panjang Desa Teluk Santong Kec.

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Bahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuaikewenangannya apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwayang perannya Sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan SaksiKasmiran Alias Ikas

Pekebun adalah orang perseorangan warga negaraIndonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skalausaha tidak mencapai skala tertentu.h. Hasil Perkebunan adalah semua produk TanamanPerkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan,produk sampingan, dan produk ikutan.I.

Pemasaran Hasil Perkebunan.Bahwa menurut Ahli Kegiatan Penyediaan Lahan tersebutadalah Kegiatan Pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa terdakwa NURDIN als CAMAT tersebut dapat dikategorikansebagai pekebun pinang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbuny) orangperseorangan warga negara indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu", artinya orang perorangberlaku kepada siapa

saja yang melakukan kegiatan perkebunan tersebut; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.98 / Permentan /OT.140 / 9 / 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan skala usahatidak mencapai skala tertentu tertentu sebagaimana tertuang dalampengertian perkebun tersebut adalah luas lahan atau areal yang dikelolauntuk perkebunan tersebut tidak melebihi dari 25 Ha (dua puluh limahektare).

sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengancara membakar;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Perkebunanadalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalahbidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.Menimbang, bahwa pekebun adalah orang perseoranganwarga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 05 / PERMENTAN / KB.410/ / 2018diterangkan sebagai berikut :Penjelasan BAB II tentang Kegiatan Pembukaan dan atauPengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar terdapat padapasal 8:(3) Pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan danatau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengantanpa membakar.(4) Pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunansebagaimana yang dimaksud pada

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

Putusan Nomor 726 K/Pid.Sus/2013Setelah hasil titik koordinat diambil dan diplot ke dalam peta dengan skala 1 :250.000 pada lampiran Kep. Menteri Kehutanan RI No.

Menerima / membeli pasir timah dari Tambang Inkonvensional (Tl) /Tambang Skala Kecil (TSK) yang diusahakan oleh rakyat / masyarakat KobaBangka Tengah, Bangka Selatan dan masyarakat sekitarnya di wilayahPropinsi Bangka Belitung melalui sub kontraktor, rekanan atau Mitra PT.Koba Tin.Bahwa untuk menjadi rekanan / Mitra PT.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, haltersebut tidak pernah dijelaskan oleh para terdakwa dan para rekanmenjelaskan batasbatas wilayah yang ditambang oleh masingmasingTambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK).Selanjutnya blangko Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) yang telah ditandatanganioleh para sub kontraktor tersebut diteruskan oleh staf sekretaris PT.

Koba Tin.Atas dasar hal tersebut, terdakwa DATO MOHD ANUAR bin SIDEK selakuPresiden Direktur PT, Koba Tin telah memberi surat keterangan pengirimanyang menyatakan seolaholah biji pasir timah yang dikirim oleh para subkontraktor berasal dari Tambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil(TSK) dalam Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT.

Koba Tin, padahal sebenarnyabiji pasir timah tersebut sebagian besar berasal dari Tambang Inkonvensional(Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK) diluarWiiayah Kontrak Karya (WKK) PT. KobaTin.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari luar Wilayah Kontrak Karya (WKk)PT. Koba Tin tersebut, berdasarkan perintah terdakwa Ill MATHIASHARYANTO, ditampung dalam gudang PT.

Citra Adikarya Semesta.Bahwa biji pasir timah yang dikirimkan / dibeli dari para Perusahaan tersebut,diperoleh dari Tambang Inkonvensional (Tl) dan Tambang Skala Kecil ( TSK)yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari Perusahaan tersebut diolahmenjadi timah batangan dan dijual ke luar negeri.Hal. 7 dari 28 hal. Put.

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1: 5000 dan PetaSituasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor: 1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani oleh Dinas TataKota Jakarta Timur;3.

peta situasi rincianIPEDA Skala 1: 5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45, 46, 47 yang diketahuioleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100 tanggal 27 Juni 1985;4.

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1:5000 danPeta situasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor:1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani olehDinas Tata Kota Jakarta Timur (Bukti P2);c.

+ 200 Ha sesuaiPeta situasi rincian IPEDA Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44,45, 46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor:257/171100 tanggal 27 Juni 1985 (Bukti P3);d.

200 Hasesuai Peta Situasi rincian lpeda Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45,46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100tanggal 27 Juni 1985;.

Berdasakan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 :100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts11/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebutdi atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebihkurang 7 (tujuh) ha. ;b.

Dan perkaraperkara yang Jaksa/Penuntut Umum sebutkan di atasadalah skala prioaritas dari pemerintahan dan juga aspirasi yangberkembang dimasyarakat di mana masyarakat sangat geram sekalidengan tindak pidana kehutanan, sehingga dengan dibebaskan kasusTerdakwa MARDIANTO pgl.

Penajaman;Pembuatan peta foto skala 1 : 5.000;Digitasi untuk peta garis skala 1 : 5.000;Oo 3 3Layout peta foto dan peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis; Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5.000;d. Observasi lapangan;e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukansebanyak 150 titik;f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM),berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak.

Penajaman;m Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;O Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;pPencetakan album peta foto dan peta garis;Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015= Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Jeam Leader) : PROF. Dr.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Permen ESDM Nomor 17 Tahun2012 menyatakan Berdasarkan data dan informasi hasilkegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan nya menyusunlaporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan BentangAlam Karst dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluhribu) atau lebih besar.

Jadi setelah penelitian selesaidilakukan, maka hasil penelitian yang berisi inventarisasi danpemetaan eksokarst dan endokrast itu dituangkan dalambentuk laporan kegiatan penyelidikan dan Peta KBAKdengan skala minimal 1:50.000.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PeraturanGubernur a quo tersebut, sangat jelas dan tegas terkait dengangambaran peta bentang alam Karst dengan skala 1:250.0000.

Melakukan inventaris bentang alam karst dengan pembuatanpeta penyebaran bentang alam karst dengan skala 1 : 250.000;b. Penyusunan rencana Sstrategis/aksi perlindungan danpengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang Mangkulihat diKabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu secarapartisipatif, berkelanjutan dan terpadu;c.

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, menyebutkan berdasarkan data daninformasi hasil kegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun laporan kegiatanpenyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan skala 7 :50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau lebih besar.

/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).9. 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D. 201 C)dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yangditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah);10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor;Il.

IRWAN GUMELAR, S.STP danseluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebihdahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasiatas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah keI dirumahKAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim PengadaanTanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG AliasANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara MusyawarahPengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737KUMKM tanggal 17 Desember2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :1.

Jual beli yangterjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJAHENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagaiberikut :1.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / MenhutIl /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :16a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) haruS mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonishanya sesaat pada awal pernikahan saja, denganberjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, tidak tentram, dan tidakharmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan danpertengkaran/cekcok baik dalam skala kecilmaupundalam skala besar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sedangkanberdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan, perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/LH/2021/PN Mpwdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan TerdakwaMisnadi Bin Miswi dalam persidangan selaku orang atau subyek hukum yang dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani

sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang bersesuaiandengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalahpemilik lahan yang terletak di Dusun Ulu Sungai Rt. 008/Rw. 004 Desa SungaiBakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyun Kabupaten Mempawah yangrencananya akan ditanami tanaman sawit;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, TerdakwaMisnadi Bin Miswi termasuk orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap pelaku usahaperkebunan tersebut telah terpenuhi:Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidanaTerdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;Ad.2.

Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulaoneenon= Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana. = == n= = ae nn an anne aan nnnSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO pada hariJumat tanggal

Haulussydengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulsomeone Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana. 2222 = on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn neeMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

M.Haulussydengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidangkeseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan

Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yangsudah dijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

M.Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpuPutusan No 47 / Pid.B/ 2016 / PN Sml Halaman 18 dari 21Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskandalam

Asas Bertindak Cermat (Principle of carefuleness)Bahwa Tergugat selaku penyelenggara pekerjaan lelang elektronikPaket Pekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 hendaknya berlakucermat dan selalu berpijak pada peraturan perundangan yang berlakumengingat jelasjelas dalam pengumuman lelang elektronik tersebutmenyatakan jika peserta lelang adalah perusahaan dengan skala/tergolong perusahaan kecil (mengingat nilai proyek tersebut < Rp.2.500.000.000,00

Ketidak cermatanitulah yang mengakibatkan Penggugat II yang tadinya mengetahui jikaproyek pekerjaan tersebut hanya dikhususkan pada perusahaan skala/grede kecil merasa dirugikan mengingat Penggugat II merasa mampu 1414dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya untuk melaksanakanproyek pekerjaan tersebut.Ketidak cermatan......Ketidak cermatan tergugat memenangkan PT Yang Andalan Utama(sebuah perusahan katagori non kecil) justru) membuktikan tidakdipenuhinya asas bertindak cermat sekaligus menunujukan

danKolusi dilingkungan kementerian Pendidikan mengingat PT YangAndalan Utama juga adalah pemenang sebelumnya dalam proyek PaketPekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama B Lantai 2 MenjadiLantai 3 Tahun Anggaran 2013.Seharusnya bila panitia dan pejabat pembuat komitmen mampu menelitikategori peserta lelang secara seksama agar tidak merugikanperusahaan peserta lelang yang berkatagori perusahaan kecil, tentulahtidak mungkin terjadi ketidak cermatan hingga memenangkanperusahaan yang justru tergolong skala

pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, adaperaturan dasar yang melandasainya).Selanjutnya mengingat Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanTergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata usaha negara sangatjelas dan nyata bila terbitnya surat Keputusan Tergugat Tersebutharuslah berdasarkan hukum positif yang sudah berlaku maupunketentuan lain yang sedemikian rupa demi menghindarkan kesewenangwenangan oleh seorang pejabat yang merugikan rakyat khususnyadalam hal ini pengusaha skala

/grede kecil untuk mendapatkanpekerjaan yang layak mengingat Tergugat telah memenangkanperusahaan skala/grade non kecil (PT Yang Andalan Utama) padapekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 yang seharusnyadiikuti dan dimenangkan oleh bidang usaha skala/grede kecil.

Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan danpidana denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan parang dengan gagang plastik warna abuabu denganukuran +50 cm ; 1 (satu) batang pohon karet dengan umur tumbuhan sekira +93 (tiga)tahun ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :420/Kpts1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Peta Lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWAN binSABRI di TB. Semidang Bukit Kabu tanggal 04 Agustus 2010 ;3.

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor : 420/Kpts1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Peta Lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWANbin SABRI di TB. Semidang Bukit Kabu tanggal 04 Agustus2010 ;3.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan parang dengan gagang plastik warna abuabu denganukuran 50 (lima puluh) cm ; 1 (satu) batang pohon karet dengan umur tumbuhan sekira +3 (tiga)tahun ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000 lampiranKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/Kpts1999tanggal 15 Juni 1999 ; Peta lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWAN binSABRI di TB.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana.Subsidair:Bahwa Terdakwa UMBU SORU DETANG Als.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmemahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasiidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan masalahpenganiayaan terhadap seseorang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang,Kec. Katikutana, Kab.

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, Dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkanluka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah

CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selakuKoordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupunmenyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepadaPPK NUSP2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terimapekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastrukturdalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 SiklusIl di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIKKUROCHMAN Bin M.H.

NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran

Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg109.110.111.112.113.114.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor