Ditemukan 4199 data
65 — 14
Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada bukti (T22, T23, T24, T25,T26 dan T27 PKWT antara para Penggugat yang namanya disebut di atas, danpara Penggugat tersebut ikut dalam melaksanakan mogok kerja yang tidak sah dan80Tergugat meminta agar hubungan kerja antara para Penggugat tersebut denganTergugat diakhiri, dan atas fakta hukum yang terungkap di persidanganpermohonan pegakhiran hubungan kerja tersebut dapat diterima oleh MajelisHakim;Menimbang, bahwa karena para Penggugat masih terikat dengan PKWT danmasa
65 — 24
Benar, jarang menemani Pemohondikarenakan Pemohon tidak boleh Termohon ikut/turut Pemohon danmasa studi Termohon tinggal sedikit sehingga Termohon kembalimelanjutkan/menyelesaikan studi/kuliah 6 bulan/satu semester lagi.Selama menyelesaikan pendidikan tersebut masih ada jugaTermohon mendapat kabar/informasi lagi kalau Pemohonberselingkuh kembali.
Parit Purnomo, SH
Terdakwa:
HENI SARI NOLIVA ALIAS AURA JIHAN DAVINA BINTI HARUN.
29 — 18
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENI SARI NOLIVA alias AURAJIHAN DAVINA Binti HARUN dengan Pidana Penjara selama 10 (Ssepuluh)Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.3.
26 — 6
Pemohon berulang kali menyebutkandalam jawabannya bahwa Termohon tidak peduli kepada anakanak danmasa depan anakanak, Termohon sampai hari ini masih peduli kepadaanakanak dan juga masa depan anakanak, bukan hanya anakanakTermohon juga masih peduli dengan Pemohon,karena Termohon sangatmenyayangi keluarganya itu, tetapi Pemohonlah yang tidak mau memahami.Tidak pernah terbayangkan oleh Termohon bahwa akan seperti ini rumahtangga Termohon, karena dari awal walaupun ada masalah mengenaihutanghutang Termohon
Hendroe Goenawan
Tergugat:
Kepala Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk - Kabupaten Bogor
429 — 316
PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: Penyelenggaraankewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:a.7229 5> penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;pranata hukum adat;pemilikan hak tradisional;pengelolaan tanah kas desa adat;pengelolaan tanah ulayat;kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; danmasa
26 — 26
Pasal 115, Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam),maka perceraian adalah satusatunya jalan terbaik demi kemaslahatan danmasa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindarikemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islamsebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul figh yang berbunyiaddharuratu tuzalu yakni "kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan,dalil ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 109K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dengan
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.M. Arif Saputra
2.Tio Fasha Ghozali
33 — 22
Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan danmasa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menetapkan barang bukti berupa := 1 (Satu) kotak rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 3 ( tiga) plastik klipyang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabhu masingmasing:a). Dengan berat netto : 0,03 gram dan berat brutto : 0,20 ( kode A1)b).
31 — 4
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebihditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani olen Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
34 — 18
BagirManan,SH,MCL, Restorative Justice (suatu perkenalan), Varia Peradilan Nomor247 Tahun XXI Juni 2007);Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukanpenangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menuruthukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undangundang No 8tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan danmasa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan
18 — 7
Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974yang pada pokoknya di dalam memelihara dan mendidik anak,Halaman. 53 dari 67 Putusan Nomor 38/Padt.G/2020/PA.PrgiHalaman. 53 dari 67 Putusan Nomor38/Pat.G/2020/PA.PrgiHalaman. 53 dari 67 Putusan Nomor 38/Pat.G/2020/PA.Prgisematamata berdasarkan kepentingan, kemaslahatan, akhlak danmasa depan yang sebaikbaiknya bagi anak;Menimbang, bahwa beberapa fakta hukum dalam konvensi danrekonvensi berkaitan dengan gugatan hak asuh anak (hadhonah), yaitusebagai
112 — 71
akanditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanyapidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amarputusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengalihkan maupunmenangguhkan penahan terhadap diri Terdakwa tersebut, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya masa penangkapan danmasa
18 — 14
jo pasal 152Kompilasi Hukum Islam ,bilamana perkawinan putus karena talak,bekassuami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikannafkah,maskan,dan kiswan kepada bekas istri ;Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yangmempunyai kaidah hukum Bahwa apabila telah terjadi peceraian, makaakibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimumberdasarkan kepatutan da keadilan, dan untuk menjamin kepastian danmasa
Yapto Roy Nirwan
Tergugat:
1.Asmantang Tikno
2.Pemerintah RI cq Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
142 — 20
Tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II yang setelah majelis rangkumadalah sebagai berikut; Eksepsi Daluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata :gugatan Daluarsaterhadap kepemilikan tanah dengan sertifikat hakatas tanah adalah masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atastuntutan hukum, baik yang bersifat perorangan termasuk kepemilikan hakatas tanah adalah selama 20 tahun apabila ada suatu alas hak (bezit) danmasa
Parit Purnomo, SH
Terdakwa:
Junaidi als Ondol als Diondol Bin Burhanudin
22 — 19
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI alias ONDOL aliasDIONDOL Bin BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan)Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulanPenjara.3.
RAJA GODANG
Tergugat:
REKTOR UIN SUSKA RIAU
275 — 174
Jurusan Informatika pada semester 13 (tiga belas) yang telah lalai untukmembayar SPP semester 14 (empat belas) sehingga tidak berhakmendapatkan pelayanan akademik dan ditetapbkan sebagai mahasiswaAlfa Studi, dan konsekwesi hukum bagi mahasiwa yang Alfa Studi danmasa Studinya telah habis drop out (DO).Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan hukum tersebutmajelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan denganasasasas umum pemerintahan
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Lalu Edi Gunawan
408 — 532
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkankalau Terdakwa mempunyai sifat atau perilaku yangsangat tidak pantas karena hanya ingin bersenangsenang dan hanya ingin melampiaskan nafsu sahwat,Terdakwa tidak mempunyai rasa belas kasih dansangat egois, tidak peduli dengan penderitaan danmasa depan Saksi1 yang hancur akibat dariperbuatan Terdakwa, Terdakwa juga mempunyai sifatsemaunya dan tidak mau bertanggungjawab atasperbuatannya.
35 — 31
Dalam hal iniyang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadlanah(pemeliharaan anak) adalah di tangan siapa masa depan pendidikan danperkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajardemi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan perceraian keduaorangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan danmasa depan anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan TergugatRekonvensi yang bernama Anak 2 selama Penggugat dan TergugatRekonvensi
156 — 41
Atas perbuatan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutsebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untukMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesarRp.1.318.071.499,(satu milyar tiga ratus delapan belas juta tujuhpuluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) danMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.1.511.130.694,(satu milyar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluhribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)dengan totalRp.2.829.202.193,
Atas perbuatan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutsebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untukMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesarRp.1.318.071.499,(satu milyar tiga ratus delapan belas juta tujuhpuluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) danMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.1.511.130.694,(satu milyar lima ratus sebelas juta seratus tigapuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)dengan totalRp.2.829.202.193,
34 — 5
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebihditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa
236 — 64
tersebut.Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukanadanya halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baikalasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukanterdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannyadan mohon untuk diberikan keringanan pidana, terhadap hal tersebut Majelismemberikan pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan terhadap jenis danmasa