Ditemukan 5809 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra fitria
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MASHUDI, SE BIN ABDUL RONI
195 — 49
  • ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun1971 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi juga keuangandaerah atau suatu badan/badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggarankelonggaran dari negara atau masyarakat dengan danadana yang diperoleh darimasyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lainlain. tidak termasukkeuangan negara dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 tersebut adalah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
84 — 23
  • Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya(DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra AdityaBhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwayang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : Terdakwa I:Ir.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/Pid.sus/2013/PN.Sby
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. AKHMAD FAQIH
86 — 36
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadanhukum misalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002, Hal 17) 7 7272222 nnn nnn neeMenimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas, biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
dr. SRI RIMAYANI MALIK. Sp. KK.
93 — 52
  • FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir

    279 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pem buktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. INTENCIVINDO yang telah dilegalisir

    280 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pem buktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV.

    FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir

    288 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan Pemenang Seleksi Nomor: 10/17/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 pekerjaan Pengawasan Pembangu nan Gedung Puskesmas Batua tanggal 25 Mei 2018 yang telah dilegalisir

    289 2 (lembar) fotocopy Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 10/17.a/ POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir

    290 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 10/20/POKJA-BLPBJ

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
86 — 9
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
345 — 102
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
133 — 45
  • Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Halaman 265 dari 296 Putusan No. 23/Pid.Sus/TPK/2020/PN.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
226 — 113
  • AcaraPemeriksaan) oleh Penyidik pada Polda Papua Barat sehubungan denganadanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyalagunaan Dana Hibahuntuk Badan Pengelola Situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah PapuaProvinsi Papua Barat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Provinsi Papua Barat TA. 2017 dan TA. 2018;Bahwa tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita AcaraPemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polda PapuaBarat;Bahwa Tahun 1998 s.d 1991 Saksi bekerja Firma
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
144 — 126
  • orang pribadi atau badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyaihak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.Pasal 1 angka 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerahdengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY
Tanggal 3 Mei 2018 — TAUFADI, SH. KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP ;
421 — 551
  • Putusan No. 3 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sbyhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadikemukakan di atas menurut Majelis
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2996 — 1563
  • Tentang : Cipta Kerja
  • INDONESIA 629 iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiunyang pendiriannya telah disahkan MenteriKeuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerjamaupun pegawai;penghasilan dari modal yang ditanamkan olehdana pensiun sebagaimana dimaksud pada hurufg, dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkandengan Keputusan Menteri Keuangan;bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterimaatau diperoleh anggota dari koperasi, perseroankomanditer yang modalnya tidak terbagi atassahamsaham, persekutuan, perkumpulan, firma
    Penunjukan warisan yangbelum terbagi sebagai subjek pajak penggantidimaksudkan agar pengenaan pajak ataspenghasilan yang berasal dari warisan tersebuttetap dapat dilaksanakan.Huruf bBadan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan kesatuan baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara atau badan usaha milik daerah dengannama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 29 Juli 2011 — Drs.H.ENDANG WARSOMA,MM bin ENTJO BARSA
102 — 20
  • Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
103 — 31
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya(DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwadalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam suratdakwaan terdakwa Drh. NOORLENAWATI Binti (Alm) H.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
241 — 81
  • (Firma) TARAWESI, tahun 1993 berubah menjadi PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
58 — 16
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroanterbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasiyang tidak berbadan hukum misalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usahadagang atau perkumpulan lainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPenerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 17)Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas,bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
248 — 20
  • Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua303organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badanhukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri , orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta dipersidangan,oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuaidengan fakta dipersidangan yaitu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
307 — 134
  • Firma, Perjanjianperjanjian, Legalisasi dokumendokumen) dan Akta PPAT (akta Jual Belitanah, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta pembagian Hak Bersama); Bahwa saksi kenal dengan saudara George Gunawan sebagai Klien yangmembuat Akta Notaris pernyataan keputusan Sirkuler para pemegangPT. Asia Integral tanggal 30 Oktober 2012 untuk menyetujui perubahannama dari PT. Asia Integral menjadi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
564 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,LL.M. danrekan, para Advokat dari Kantor Firma Hukum ADNANKELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH), berkantor diChase Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10Nopember 2008, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 38/Pembanding/Terbanding ;MARUBENI EUROPE PLC. (dahulu bernama MarubeniUK, Plc), terakhir diketahui beralamat di 120 Moorgate,London EC2M 6SS, United Kingdom, dalam hal ini memberikuasa kepada DR. O.C. KALIGIS, SH.
    ,MH. dan rekan, paraAdvokat dari Firma Hukum OTTO CORNELIS KALIGIS &ASSOCIATES, berkantor di Jalan Majapahit, KompleksMajapahit Permai Blok B 122123, C101 Jakarta 10160,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2008,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 39/Pembanding/Terbanding ;PT. BOGASARI FLOUR MILLS, terakhir diketahui beralamatdi Jalan Raya Cilincing No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14110,dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSMIN WUAYA, SH.
    Firma kami bertindak sebagai kuasa hukum dari PT Garuda Pancaarta(Garuda) sehubungan dengan akuisisi saham dan hutang Sugar GroupCompanies yang dilakukan oleh Garuda dari PT HoldikoPerkasa SugarGroup Companies....kami merujuk ke surat Anda kepada Scott Coffeydan Ridwan lrawan dari PT Holdiko Perkasa tertanggal 31 Januari 2002sehubungan dengan PT Indolampung Perkasa.
    KUHPerdata:e persekutuan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih,e mereka mengikat diri dalam persekutuan tersebut untuk membagiuntung.Apa yang dimaksud dengan persekutuan dalam hukum adalahmaatschap (partnership) (burgelijke maatschappy, civil partnership)yang didirikan untuk menyelenggarakan perusahaan dibawah namabersama, dim ana para anggotanya bertanggungjawab secara solider(tanggung renteng) atas segala kewajiban yang timbul.Oleh karena itu:e kedalam bentuk persekutuan ini termasuk bentuk FIRMA
    No. 2446 K/Pdt/2009Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapat dibuktikanbahwa PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 42(PT Astra International Tbk) terikat dalam persekutuan, Firma danperkumpulan dengan PARA TERGUGAT lain, maka tidak ada dasarhukum bagi PARA TERMOHON ~~ KASASI/dahulu PARATERBANDING/PARA PENGGUGAT untuk menuntut pembebanantanggung jawab renteng diantara PARA TERGUGAT.Berkedudukan Sebagai Pemberi Kuasa (Lastgeving, mandate).Berdasar Pasal 1792 sld 1819 KUHPerdataMenurut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — ERNI YUSMAWATI
92 — 68
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas,Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma(Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
256 — 88
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap