Ditemukan 6110 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilihan umum daerah Pemilu Parpol ; pemilihan umum Pemilihan Komisi pemilihan umum Penetapan hasil pemilihan umum
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-10-2021 — Putus : 28-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Januari 2022 — Penggugat:
ABD MANAN
Tergugat:
BUPATI BANGKALAN
Intervensi:
LUTFI
624 — 652
  • Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Banyuajuhsebagaimana data di pemilihan umum (pemilu) Tahun 2019 terdapatHalaman 42 dari 113, Putusan Perkara No.: 155/G/2021/PTUN.SBY.10.777 (sepuluh ribu tujuh ratus puluh tujuh) penduduk, terdapatpenurunan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pemilihankepala desa di Desa Banyuajuh menjadi 9.936 (Sembilan ribu sembilanratus tiga puluh enam) penduduk, disebabkan oleh faktor penduduk yangmeninggal dunia dan berpindah;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 03/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA
341 — 1328
  • lima Juta Rupiah) denganpecahan uang Seratus Ribu dan Lima Puluh ribu. dirampas untuk negara.263 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :170/Kep.799Pem.Um/2012 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Masa Jabatan Tahun 2009 2014tanggal 22 Juni 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.264 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1066Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD KabupatenBogor Hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009 2014 tanggal 11 Agustus 2009 beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Namanama Anggota DPRD Kabupaten Bogor tetap terlampir dalam berkasperkara.265 1 (satu) buah Buku Peraturan DPRD Kabupaten Bogor No.17 Tahun2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor dan No.18 tahun 2010 tentangKode Etik DPRD Kabupaten Bogor yang diterbitkan oleh Sekretariat DPRDKabupaten Bogor, bulan Juli 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara.266 1 (satu) buah map berwana hijau
    puluh lima Juta Rupiah) denganpecahan uang Seratus Ribu dan Lima Puluh ribu. dirampas untuk negara.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :170/Kep.799Pem.Um/2012 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Masa Jabatan Tahun 2009 2014 tanggal 22 Juni 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1066Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan DPRDKabupaten Bogor Hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2009 Untuk MasaJabatan Tahun 2009 2014 tanggal 11 Agustus 2009 beserta lampiranberupa 3 (tiga) lembar Namanama Anggota DPRD Kabupaten Bogortetap terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) buah Buku Peraturan DPRD Kabupaten Bogor No.17 Tahun2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor dan No.18 tahun 2010tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor yang diterbitkan olehSekretariat DPRD Kabupaten Bogor, bulan Juli 2010 tetap terlampirdalam berkas perkara.1 (satu) buah map berwana hijau bertuliskan
    Umum Tahun 2009 Untuk MasaJabatan Tahun 2009 2014 tanggal 11 Agustus 2009 beserta lampiranHalaman 297 dari 356 halaman Putusan No.03 /PID/TPK/2015/PT.DKI.265.266.b)d)267.b)berupa 3 (tiga) lembar Namanama Anggota DPRD Kabupaten Bogortetap terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) buah Buku Peraturan DPRD Kabupaten Bogor No.17 Tahun2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor dan No.18 tahun 2010tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor yang diterbitkan olehSekretariat DPRD Kabupaten Bogor, bulan Juli
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 237/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 10 April 2019 — PT. PETRONUSA BUMIBAKTI ; KEPALA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
254 — 210
  • Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Obyek Sengketamerupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat pada PeradilanTata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN.KEPENTINGAN PENGGUGAT 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, pihak yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukangugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 05-12-2022 — Putus : 26-04-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 26 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHU,S.H
4.AMRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
6.ESTER WATTIMURY, SH.
7.OBETH ANSANAY, S.H., M.H.
7.NITA TEHUAYO,SH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
MAX A. BEAY
126 — 44
  • Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Seram Bagian barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab- 029.433645/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten SBB tahun 2017.
  • Asli Surat Nomor 219/KPU.029.343645/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, perihal pemberitahuna tes Tulis dan wawancara.
  • Asli Berita Acara Rapat pleno KPU Nomor 25/KPU-SBB/BA-RP/XII/2016.
  • Asli Kwitansi nomor 0029 tanggal 08 juni 2016 sejumlah Rp.1.300.000,-untuk pembelian ATK (tinta printer Epson) Komisi Pemilihan Umum Kab. SBB ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB 2017. (nota terlampir).
  • Asli Kwitansi nomor 0090 tanggal 11 juli 2016 sejumlah Rp.480.000,-untuk pembayaran beli ATK dalam rangka persiapan pelantikan Anggota PPK pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. SBB 2017. (nota terlampir).
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn.
Tanggal 3 Maret 2016 — - dr. NILWAN ARIF Bin (Alm) H.MUHAMMAD LIAN
87 — 43
  • Pengalaman Jabatan dalam Pengadaan :1) Pada tahun 2005 s/d tahun 2009 sebagai Ketua PanitiaPengadaan di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Medan.2) Pada tahun 2005 s/d 2010 sebagai Ketua dan PanitiaPengadaan Barang / Jasa pada Lingkungan Pemerintah KotaMedan.3) Pada tahun 2007 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di BalaiDiklat Keuangan Medan.4) Pada tahun 2008 sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.d.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 20/Pid.B/2017/PN Klk
Tanggal 21 April 2017 — M.Yunani Basri (Alm.) H. Basri
82 — 20
  • komplainkeberatan dari pihak Dinas Pendidikan Kapuas atau pihak lain;Bahwa saat saksi mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten BaritoUtara atau Calon Legislatif Kabupaten Barito Utara tahun 2013 tidak adapermasalahan mengenai ijazah saksi sehingga menghambat prosespencalonan saksi saat itu, karena saat mendaftar di KPU (KomisiPemilihan Umum) Kabupaten Barito Utara ijazah paket A, paket B danpaket C saksi sudah diverifikasi baik secara administrasi dan faktualdianggap sah oleh tim Verifikasi KPU (Komisi Pemilihan
    Umum)Kabupaten Barito Utara;Bahwa saat saksi terpilin menjadi Anggota DPRD Barito Utara dandilantik tidak pernah ada komplain keberatan dari masyarakat;Bahwa tidak pernah ada keberatan dari masyarakat sebelum adanyalaporan dari pihak Polisi yang awalnya pada tahun 2015 atau 2016 saksipernah ditelpon oleh Penyidik sdr.
Pengadilan PN SORONG
Putus : 19-09-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN SORONG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.SRG
Tanggal 19 September 2012 —
116 — 45
  • pemerintahan di Kabupaten Sarmi,Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, KabupatenMappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten TelukWondama dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai denganperaturan perundangundangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmiananggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2004...3.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 07-05-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 30 September 2019 — Nama : Drs. THEODORIUS RAHAIL, M.B.A.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Maur/Kepolisian R.I.; Tempat tinggal : Belakang Kuda, RT.001/RW.03, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3739/SETDA/2019, tanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: 1) DEBBIE PENINA JULIANA BUNGA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara; 2) OCEN N.P. WALINTUKAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Dinas Parawisata Kabupaten Maluku Tenggara; 3) NAZARIUS MATURBONGS, S.H., Jabatan Pelaksanakan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku Tenggara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Bupati Maluku Tenggara di Jalan Jenderal Sudirman-Langgur, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : FENCI PEDRO RENMAUR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Mun Ohoitadiun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I; 3) Nama : DAING TEMARWUT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Banda Efruan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;
135 — 33
  • ., Nomor: 414.1/04/2009, Perihal: LaporanPelantikan Raja Maur Ohoiwut, tanggal 28 Januari 2010,(sesuai dengan fotocopy);Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum KabupatenMaluku Tenggara Nomor: 126/8102/KPUKAB/VII/2019,Tanggal 23 Juli 2019, (sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Fam Mata Rumah Rahail Rahan Lehl LehkNomor: 07/K.F.RWTP/II/2019, Tanggal 07 Pebruari 2019,Hal: SOMASI yang ditujukan kepada Bupati MalukuHalaman 76 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNBukti T25Bukti T26Bukti T27Bukti
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD ARIEF YUNANDI, SH
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
AMIN MULYA, SE Als YAYA Bin BUJANG USMAN
158 — 36

    • Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

    1. 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo warna hitam seri Edeapad S410 P Intel Inside Core i7 dengan code barcode P/N:59408529 A/N: WB13392731 MP :WB03112301.

    Dikembalikan kepada Unit Pelayanan Setda Kota Pagar Alam.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-12-2006 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2065K/PID/2006
Tanggal 21 Desember 2006 — Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA
144 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2065 K/Pid/2006Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, misalnya perkara korupsi diKomisi Pemilihan Umum, Radio Republik Indonesia dan perkara di PTIndustri Sandang Nusantara ini, Semuanya justru diperberat pidanapenjaranya, dan yang aneh hukuman untuk membayar uang penggantidihilangkan dengan pertimbangan tidak terbukti adanya uang atau hartabenda hasil korupsi yang diperoleh / dinikmati dari tindak pidana korupsisebagaimana didakwakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
136 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kota mempunyaipemerintahan daerah yang diatur dalam Undangundang.(2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah kabupaten dan kotamengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurutasas otonomi dan tugas pembantuan.(3) Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kotamengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurutasas otonomi dan tugas pembantuan.(4) Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kotamemiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan
    umum.(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnyakecuali urusan pemerintah pusat.(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dantugas pembantuan.(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahdiatur dalam Undangundang.Dengan demikian jelas bahwa sebagaimana Termohon danTermohon Il uraikan diatas, bahwa tindakan Termohon danTermohon Il dalam menerbitkan Peraturan Daerah Kota DepokNomor 1 Tahun 2015 adalah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-12-2020 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
Muhammad Arsyad Cannu
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Laskar Merah Putih
1346 — 3096
  • Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah,mengenai hasil pemilihan umum..
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1399/Pid.B/2020/PN Plg
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
FEBRY ALFIAN Alis AYONG
189 — 420
  • ST838/UN2.D/SDM.05.06/2020 TGL. 30 Juli 2020; Bahwa untuk memahami suatu Kalimat/ sebagai alat Komunikasijadi sebagai Landasan dalam sebuah Komunikasi; Bahwa dalam suatu surat terdapat cerita tentang seseorang harusdisebutkan; Bahwa saksi telah lebih dari dua puluh kali menjadi ahli di bidangbahasa dalam berbagai perkara meliputi pencemaran nama bak,penipuan, pengancaman, makar, dan perkara pemilihan umum; Bahwa berdasarkan analisis Ahli potongan kalimat Barang siapamembuat pencahariannya atau kebiasaannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.Bdg
Tanggal 30 September 2014 — ZAINUDDIN
51 — 15
  • Membantu proses penyelenggaraan pemilihan umum;d. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, administrasipertanahan;e. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknik Dinas(UPTD) yang ada diwilayah Kecamatan;f. Melaksanakan pembinaan terkait dengan tupoksi kelurahan;g.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 13-05-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 5/PID.TPK/2022/PT BBL
Tanggal 8 Juni 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Zulkarnain Harahap, S.H.
Terbanding/Terdakwa : PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH
161 — 72
  • Bangka Selatan Tahun 2020;

    71) 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020;

    72) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah

Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
512 — 547
  • REG.PERKARA : PDM39/TUT.01.04/24/06/ 2020, yang berbunyi sebagai berikut:KESATU :Bahwa Terdakwa TOMTOM DABBUL QOMAR dan Terdakwa II KADAR SLAMETmasingmasing selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBandung periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan keputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009Tentang Peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BandungHasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 20092014 yangjuga
    Umum Tahun 2009untuk masa jabatan tahun 20092014. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan0162 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1 (Satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran KotaOLes Bandung Tahun Anggaran 2012. 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kota0164 Bandung Tahun Anggaran 2012 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan
    Umum Tahun 2009untuk masa jabatan tahun 20092014. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan0162 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1 (Satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Kotaaes Bandung Tahun Anggaran 2012. 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kotaones Bandung Tahun Anggaran 2012 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan
    Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.Bdg NO JENIS BARANG BUKTIBB 1 2 Suganda untuk pembelian tanah seluas 105 tumbaktanggal 1712012 sebesar Rp 55.000.000,. 1 (Satu) buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah0160 Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 1 (Satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025Pem.Um/20090161 tentang Peresmian keangotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bandung Hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2009untuk masa jabatan tahun 20092014. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan0162 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1 (Satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Kota0163 Bandung Tahun Anggaran 2012. 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum APBD Kotaues Bandung Tahun Anggaran 2012 1 (Satu) bundel fotokopi Kebijakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
882 — 1153
  • yang dimuat diwebsite. www.jimly.com, menyatakan : ....perkembangankekuasaan kehakiman di Indonesia di era reformasi disampingtumbuh dan berkembangnya pengadilan khusus jugaberkembang lembagalembaga quasi peradilan. stilahLembaga Quasi Peradilan menunjuk kepada lembagalembaga yang memiliki Kewenangan mengadili dan memutussebuah perkara seperti : Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KKPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi InformasiPusat (KIP), Komisi Informasi Daerah (KID) dan BadanPengawas Pemilihan
    Umum (Bawaslu);Bahwa landasan konstitusional Lembaga Quasi Peradilanadalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 perubahan yang keempatyang menentukan bahwa : badanbadan lain yang fungsinyaHalaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 212/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — Drs. AGUS MISNANTO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
77 — 48
  • Nopember 2011 tidakdiperbolehkan menyelenggarakan kegiatan pendalaman tugas Anggota DPRDkarena bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 ;Bahwa menurut ahli penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas Anggota DPRDtahun 2012 yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak sahkarena tidak sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan ;Bahwa dalam Petunjuk Teknis Orientasi / Pengenalan Tugas Anggota DPRDPripinsi / Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan
    Umum Tahun 2009 Nomor895.3/3582/Diklat tanggal 5 Oktober 2009 hanya mengatur mengenai kegiatanorientasi saja dan secara implisit tidak mengatur mengenai Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) sebagai penyelenggara kegiatan pendalaman tugas sehinggaLembaga Swadaya Masyarakat tidak boleh menyelenggarakan kegiatantersebutdalam masa transisi ;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/1967/SJtanggal 23 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman TugasAnggota DPRD Propinsi
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 04-08-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 4 Agustus 2015 —
73 — 15
  • MUHAMMAD RIDHO HARAHAP S.E. di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2009 terdakwa menjabat sebagai ketua DPRD.Bahwa pemekaran wilayah Padang Lawas terjadi tahun 2007 dan terdakwa diangkat menjadi ketua DPRD sebagai hasil pemilihan umum tahun2009.Bahwa pada saat itu alat keanggotaan dewan belum ada yang ada hanya ketua Dewan.Bahwa yang jadi persoalan Ketua Dewan menyetujui izin prinsip, jadi pada saat itu terdakwa menyetujui dengan membalas surat Bupatidengan ketentuan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
128 — 37
  • menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan KPU, setiapmasyarakat boleh menyumbang kepada Bakal Calon Kepala Daerah, dengantidak ada batasan nominal sumbangan ; Bahwa semua bentuk pengeluaran selama kampanye pemilinan kepala Daerah,semua dananya harus dilaporkan baik pengeluaran maupun penerimaan danlaporan sudah dilaporkan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu yangtanggalnya tidak ingat yang jelas pada bulan Juni 2015 ; Bahwa pada saat Terdakwa ditetapkan sebagai Bakal Calon Bupati MahakamUlu oleh Komisi Pemilihan
    Umum Kabupaten Mahakam Ulu, setahu saksisesuai Peraturan KPU Terdakwa sebagai Calon Bupati harus sudah pensiundari Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan, dengan tambahan penjelasan bahwa atas permintaanpenyumbang setiap Sumbangan dalam pembukuan pemasukan dana kampanyetidak dimasukkan nama penyumbang, demi untuk menjaga privasi penyumbang ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang Ahli Ade Chargebernama DR.