Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembataan perbatasan pembayaran pembekalan pembetulan
Penelusuran terkait : Gugatan pembatalan lelang Gugatan pembatalan hibah Gugatan pembatalan putusan Gugatan pembatalan wasiat Gugatan pembatalan merek hki Pendaftaran merek Gugatan pembatalan risalah lelang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 62/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 13 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : NY. ENDANG SULISTYORINI
Terbanding/Tergugat II : PT. Bathara Jaya Sartika
Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat I : NY. DAISY ASOKA SAKTI
60 — 39
  • Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini agar membatalkan PERJANJIANKERJASAMA dengan segala akibat hukumnya, sedangkan Pasal 1267BW (KUHPer) tuntutan suatu perjanjian dapat disertai dengan tuntutanpenggantian biaya, kerugian dan bunga atau memaksakan pihak yangcidera janji (wanprestasi) Sesuai dengan apa yang telah disepakatidalam perjanjian, dengan dasar hukum diatas maka sudah sepatutnyamenurut hukum TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensimengajukan gugatan pembatalan perjanjian a quo
Pengadilan PA SENGETI Perdata Agama Waris Islam
Register : 08-06-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 13-01-2016
Putusan PA SENGETI Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt
Tanggal 11 Januari 2016 — PARA PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, IIII
434 — 335
  • on jurisdiction), gugatan pembatalansertifikat hak milik bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, quod est Pasal 49Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 151 dari 178 hal.UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, sehingga menggabungkan gugatan
    pembatalan dan statusquo Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan gugatan waris adalah tidak dibenarkan,karena berbeda yurisdiksi pengadilan yang mengadili;Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan keputusanPejabat Tata Usaha Negara, maka petitum tersebut adalah kompetensi absolutPengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, petitum gugatan para Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) tidak terbuktiberalasan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.PT. MARTIMIN COAL MINING
757 — 267
  • Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo.04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Wahana Lingkungan HidupIndonesia melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Patidalam perkara gugatan pembatalan Izin Eksplorasi PT. Semen Gresik;f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel., Yayasan Wahana Lingkungan HidupIndonesia melawan PT Freeport Indonesia;g.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-09-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 29-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 96/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
281 — 833
  • Putusan Perkara Nomor : 96/G/2019/PTUN.BDGMenimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim melihat cukup terdapat hubungan hukum antara Penggugatdengan Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa in casu,dan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan objeksengketa aquo secara yuridis dapat mengajukan gugatan pembatalan objeksengketa aquo ke Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung sebagaimana maksud
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 19-07-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 26 Oktober 2011 — - PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I; - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. KUTAI ENERGI;
178 — 98
  • Kutai Energi, dan tidak ada yang Hal anan 78 dari 192 halanan, Putusan Nonor : 24/G/2011/PTUN SMD ........ 278mengajukan keberatan, maka tidak dapat ditempuh upayahukum gugatan pembatalan di Peradilan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5Tahun 1986 Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan TergugatII Intervensi terkait dengan Daluwarsa (tenggang ~~ waktugugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu) tersebut,telah ditanggapi kembali oleh Penggugat di dalam
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
334 — 389
  • mengadilinya, makapada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat tidak dapatmengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidakberwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karenaJabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenangmengadili perkara itu.Halaman 65 dari 133 Halaman Putusan Nomor 211//PDT/2021/PT.BDG.10.11.Bahwa mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama juga telah diakui olehPara Ahli Waris Santebi Bin Saharip (alm.) dimana pada 7 Februari 2019 telahmengajukan Gugatan
    Pembatalan Wakaf kepada Pengadilan Agama Bogordengan Nomor Register Perkara : 252/Pdt.G/2019/PA.Bgr;Bahwa terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogoryang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memutuskan pada 18Maret 2019 dengan amar putusan yang berbunyi : Menyatakan gugatan ParaPENGGUGAT tidak dapat diterima.Oleh karena itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor secara exofficio wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara gugatan a quo,karena perkara a quo
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
204 — 154
  • atau tidak;e Bahwa saksi tidak mengetahui putusan perkara antara Philipus Suebudengan Kristian Felle;e Bahwa sepengetahuan saksi, Dinas Kehutanan mengembalikan tanahseluas 23 hektar kepada masyarakat adat yang mendiami wilayah itu;e Bahwa saksi tidak tahu jika didalam resume hasil rapat, tanah tersebutdikembalikan kepada Ramses Felle;Saksi Ill Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat II Intevensi2 bernama : LEXISUEBU :e Bahwa sepengetahuan saksi, yang di permasalahkan dalam perkara initerkait adanya gugatan
    pembatalan sertipikat hak milik atas nama ElieserJoangka dan Diva Parera;e Bahwa saksi mengenal Elieser Joangka dan dalam tatanan adat ElieserJoangka adalah pesuruh Ondofolo;e Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang dilepaskan kepada ElieserJoangka adalah 30 x 45 meter persegi;e Bahwa sudah 43 tahun saksi tinggal diatas tanah Ninggei;e Bahwa sepengetahuan saksi, dulu sekitar tahun 1920an ada perang yangmelibatkan orang Kampung YahimYobeh dengan orang Kampung Doyodan pada waktu itu orang YahimYobeh
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
162 — 55
  • Gugatan Penggugat Error in Persona/salah alamat dan salah pihak.Gugatan Penggugat yang menarik para pembeli Ruko, masingmasingTergugat Il, Ill, dan IV berikut Para Notaris PPAT yang melayanipembuatan Akta Jual Beli, masingmasing Tergugat VI, VII dan VIII jelasjelas salah alamat, mereka tidak dapat ditarik sebagai Tergugat didalamPerkara Aquo karena prinsipnya gugatan Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2020/Pn Klin adalah Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli Nomor111/2016 tanggal 9 Agustus 2016 dan Akta Jual
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Oktober 2017 — 1. SATRIO ADI NUGROHO, SH. Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Tumpang IX No. 5, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT I; 2. AMALIA PUSWITASARI, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Tumpang IX No. 5, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOIMAH, SH., dan NICHOLAS REIDI, SH., dan MATJON SINAGA, SH., M.Hum., Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada “Law Office SHOIMAH & PARTNERS”, berkantor dan beralamat di Jalan Ahmad Yani VII No.4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 117/HKM 01.10/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN 1. HERNIATI, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Rajawali Nomor 6 A, P. Mandala, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PAULINA GINTING, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di LAPAS WANITA KLAS I A Medan, Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27 Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. MUHAMMAD ZUNUZA, SH.MKN., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Kapten Sumarsono Nomor 101/01, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; 4. MUSNIWATY MUSTOFA, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Denai No. 35 Medan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. DANA BARUS, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Raya Besar Deli Tua Komplek RUKO Puri Deli Tua, No. 52 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; 6. RIDWAN JAYA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Perumahan Mutiara Blok A Nomor 31, Pancing, Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AMRI SUDJONO RIDWAN, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di Jl. Serojoa Lingkungan VII, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Utara, Kabupaten Binjai Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jl. Jatisari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
565 — 89
  • ribu dua ratus meter persegi) yangterletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, KecamatanHamparan Perak Desa Hamparan Perak terdaftar atas nama Musniwaty Mustofa(Tergugat IV)Bahwa adapun petitum gugatan Para Penggugat tersebut secara formil telahmasuk pada ranah proses hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)sehingga tidak tepat diajukan pada persidangan aquo ;Bahwa Sertipikat Hak Milik adalah suatu objek dari keputusan badan/pejabatTata Usaha Negara, sehingga terhadap permohonan/gugatan
    pembatalan produkPejabat Tata Usaha Negara harusnya diajukan pada Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) dan bukan diajukan pada Pengadilan Umum/Negeri, hal tersebuttelah diatur dalam Pasal 53 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang menyatakan : Seseorang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
180 — 144
  • Di bidang privat,Hal ini akan mengakibatkan chaos atau kekacauan hukum yangberujung pada ketidakpastian dalam penegakan hukum.Bilamana pengadilan mengabulkan gugatan pembatalan perjanjianoleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh sebuah perjanjian yangdibuat oleh pihak lain, maka nantinya putusan tersebut dapat dijadikansebagai yurisprudensi sebagai dasar untuk diajukannya Gugatan ataspembatalan kontrak oleh pihak ketiga, dengan mengesampingkanfakta hukum bahwa ia bukanlah pihak dalam perjanjian
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1172 — 858
  • Hal ini juga jelasjelas menimbulkanHalaman 83 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpkketidakjelasan yang mengakibatkan terjadinya kekaburan (obscuur libel)dalam gugatan PENGGUGAT, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukumatau gugatan pembatalan Sertipikat yang merupakan gugatan TUN ?.
    Dalam hal mana PENGGUGAT telahmenggabungkan gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad), gugatan pembatalan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak AtasTanah yang merupakan Akta Notaris dan gugatan pembatalan SertipikatKepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan gugatan Tata Usaha Negara(TUN).Bahwa berdasarkan hal tersebut sungguh telah menjadikan gugatanPENGGUGAT tidak menentu arah yang secara nyatanyata telahmengakibatkan kekaburan dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga timbulHalaman 88 dari
    BUMI KEDAUNGLESTARI (TERGUGAT IV) adalah merupakan suatu Keputusan TUN yang dibuatoleh Badan/Jabatan TUN, MAKA gugatan pembatalan terkait Sertipikat Hak GunaBangunan No. 00328/Kedaung tertanggal 12112014 seluas 93.875 M? denganSurat Ukur No. 00052/Kedaung/2014 tertanggal 8112014 atas nama PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
283 — 162
  • Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif merupakan peraturan yang dikeluarkanMahkamah Agung sebagai upaya mengisi kekosongan terkait upayapenyelesaian administratif yang didasarkan pada UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimanasenyatanya berbeda dengan upaya hukum gugatan pembatalan yangdiatur dalam UU Peratun;10.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 18-10-2017 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PA SELONG Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel
Tanggal 10 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 19
  • Memperhatikan dalil gugatan penggugat yang menuntuttanah sawah dan tanah kebun yang sudah diberikan / dihibahkankepada semua anakanaknya / ahli warisnya baik lakilaki maupunperempuan adalah keliru / salah alamat, semestinya gugatan paraPenggugat mengajukan gugatan pembatalan pemberian / hibahkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo; Karena para penggugat mengajukan gugatan bagiwaris padahal secara nyata para Penggugat dan para Tergugat telahmenguasai baik tanah sawah maupun
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
262 — 184
  • milik Penggugat telah terbit55 (lima puluh lima) Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan dalambagian awal gugatan ;5.Bahwa segera setelah mengetahui adanya 55 (lima puluh lima) Sertifikattersebut, Penggugat kemudian melakukan Upaya Administratif denganmengajukan surat keberatan kepada Tergugat sesuai Surat PenggugatNo. 105/RP48700/2020SO tanggal 21 Desember 2020, namun hinggasaat ini tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, maka Penggugat berhakmengajukan gugatan
    pembatalan terhadap 55 (lima puluh lima) SertfikatHak Milik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimanadiatur dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang PerubahanKedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.6.Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan 55 (lima puluh lima)Sertifikat Hak Milik (Objek Sengketa a quo) tidak didasarkan padaprosedural dan tahapan yang sesuai ketentuan hukum yang berlakuHalaman 57 dari 176 HalamanPutusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.SMDserta
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
217 — 100
  • Mulia Agro Persadadimana perbuatan Pengurus YayasanKartika Eka Paksi tersebut diketahuidanbahkan~ telah ~ = mendapatpersetujuan dari Pembina YayasanKartika EkaBahwa hasil pemindahan saham a quosudahdilaporkan, diterima danbahkan dimanfaatkan oleh YayasanKartika Eka Paksi;Bahwa Pembina Yayasan Kartika EkaPaksi tidak pernah memerintahkanPengurus Yayasan periode 2004 2009untuk membatalkan pemindahan sahama quo apalagi memerintahkan untukmengajukan gugatan pembatalan SuratKeputusan Direktur JenderalAdministrasi
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama
Register : 21-09-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2209/Pdt.G/2018/PA.Kbm
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 16
  • laporanmediator tanggal 25 Oktober 2018 proses mediasi tidak berhasil mencapaikesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telahmemenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa pada pokoknya dalildalil gugatan para penggugatadalah gugatan pembagian harta waris dari peninggalan Wagiyem yang berupa6 ( enam ) bidang tanah sawah dan tanah pekarangan yang belum pernahdibagi waris dan gugatan
    pembatalan hibah tanah Wagiyem kepada Adminatunserta tuntutan ganti kerugian atas penguasaan dan pemanfaatan tanah waristersebut secara melawam hukum.Menimbang bahwa oleh karena dalildalil gugatan Para Pennggugatsebagaian dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR baikPenggugat maupun Tergugat dibebani pembuktian untuk menguatkan dalildalilnyaMenimbang tentang petitum gugatan angka 1 yaitu mengabukangugatan Para Penggugat selurunnya maka maka Majelis Hakim akanmempertibangkan lebih dahulu
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 20-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 58/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
1.NELY HARTATI
2.DRS. ANDY HIDAJAT SUTANDI S., MM.
3.LIU TJHIUNG BONG
4.LIU BU DJUNG
5.JERRY LAURENTIUS LEONARDI
6.SUWARDI
7.DRS. SUYANTO TANDJUNG
8.MARIANA HUSIN
9.TJHI SOK KHUI
10.MUHAMMAD SAID
11.NINI MARIA
12.THJAI CUN CUNG
13.AISYAH SJOFIAN
14.HENDRA SUDJONO STYADI
15.ANGGRAINI TANDI
16.THEN MEAU TJHUNG
17.KARTINI
18.LAI TENG SIANG ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
19.HERNI ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
20.CHANDRA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
21.HENDRA KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
22.HENDRIK KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMADJONO
23.ROSALIA
24.SUGIANTO JUSRI
25.SAIFUL ARIFIN
26.Ir. JOE FORRESTER
27.TAZRI GUNARSO
28.SUKARDI
29.LIU KHIM SANG HERMAN
30.GOUW TI TONG
31.TJIHIN SIE PHIAU alias BUDIHARJO
32.SWANDOYO LUMANTO SIE
33.H. HAMSIR SIREGAR
34.HJ MURNIASIH
35.JULLY PHANLA OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Intervensi:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
1.WALIKOTA TANGERANG
667 — 436
  • Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka konsekuensiterhadap gugatan pembatalan atau sertifikat tanah setelah lewat5 (lima) tahun sejak waktu penerbitan, maka gugatan tersebutharuslah dinyatakan telah lewat waktu (daluarsa). Bahwa Selamarentang waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor :01 Tahun 1995 an.
Pengadilan PA ENDE Perdata Agama
Register : 13-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA ENDE Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 329
  • tanggal 3 September 1993 dengankaidah hukum yang berbunyi perbuatan jual beli tanah yang merupakanbagian dari harta warisan yang belum dibagi waris, yang dilakukanseorang ahli waris tanpa sepengetahun dan tanpa izin dari pada ahli warislainnya, maka jual bell tanah ini menurut hukum adalah tidak sah,meskipun jual beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai prosedurperaturan hukum yang berlaku i.c PP 10 Tahun 1961, yang jikadihubungkan dengan gugatan a quo maka Para penggugat dapat sajamengajukan gugatan
    pembatalan jual beli obyek waris yang belum dibagiwaris yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat VII atausetidaktidaknya oleh H.M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
241 — 81
  • meminta dikembalikannya selurun biaya yang telah dikeluarkan, meskipunperjuangan tersebut sangat melelahkan dan menguras banyak biayaAda satu pepatahmengatakan masuk jurang samasama", seandainyaoun waktu bisa diputar danseandainyaoun Tergugat Vil dalam Konvensi/ Penggugat Vil dalam Rekonvensi bolehmemilih, pasti memilih lebin baik tidak berurusan dengan ahli waris Nyai Jasienta.36 Bahwa oleh karenanya, selama belum ada permohonan pembatalan Aka kuasaNotaril dan permohonan Penetapan Pengadilan, dan gugatan
    pembatalan peijanjianantara Abdul Gani bin Abdul Muhi selaku kuasa ahli waris Nyai Jasienta denganTergugat Vil dalam Konvensi / Penggugat VIl dalam Rekonvensi, Tergugat VIl dalamKonvensi/ Penggugat Vil dalam Rekonvensi adalah masih sah sebagai kuasa dariHal. 129 dari 163 Hal.Putusan Nomor:587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.ahli waris Nyai Jasienta sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat Vil dalam Konvensi/ Penggugat Vil dalam Rekonvensi adalah sah.Hal. 130 dari 163 Hal.Putusan Nomor:587
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama
Register : 16-03-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kng
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
322 — 128
  • Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan KerugianTidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku (Tergugat dan Tergugat II) dengan akibat yang muncul yaitu kerugianyang dialami oleh orang lain (Penggugat dan Penggugat Il).Menimbang, bahwa dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)nomor 02 tahun 2019 disebutkan, Gugatan pembatalan akad ekonomi syariaholeh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapatdilakukan sebelum obyek akad dimanfaatkan oleh