Ditemukan 9122 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Hak pesangon Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi Ahli waris Surat keterangan pendaftaran tanah Sengketa tanah
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 19 September 2017 — Ida Bagus Ngurah Wijaya Melawan Ida Ayu Gede Mahyuni, dkk.
106 — 76
  • Karena jual beli itu adalah perjanjian yangbertujuan untuk memindah tangankan hak maka disamping pasal1457 KUH Perdata maka juga penting dipahami ketentuan yangterdapat dalam pasal 584 KUH Perdata di dalam pasal 584 KUHPerdata diatur cara perolehan hak milik, ada lima jenis dalamperolehan hak milik yang pertama adalah pemilikan, kedua adalahperlekatan, ketiga adalah daluwarsa yang keempat adalahpewarisan baik menurut undangundang maupun menurut suratwasiat dan yang kelima adalah penyerahan berdasarkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 751 /Pdt.G/2016/PN JKT.Sel.
Tanggal 15 Juni 2017 — PT TIMAS SUPLINDO, Lawan 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), 2. LEIGHTON OFFSHORE Pte. Ltd,
526 — 345
  • Menanggapi Hak Ingkar Pemohon, BANI kemudian meninjau dantelah memutuskan dalam Surat No.16.3996/IX/BANI/HUIntertanggal 23 September 2016 (Keputusan BANI atas HakIngkar)'*, yang mana memutuskan:a.Hak Ingkar Pemohon terhadap arbiter Tan Chee MengDITOLAK akibat daluwarsa atau telah lewat waktu dantidak dapat dibuktikannya keadaan tertentu yangmendukung Hak Ingkar Pemohon. Bahwa:i.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 132 /Pdt/G/2010/PN.BB
Tanggal 24 Maret 2011 — Tn. CUCU Bin MAD-DAPI Melawan Ny. SUSAN SUGIONO,dkk
155 — 28
  • Menangguhkan ketetapan biaya perkara hingga putusan akhir.Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolut mengadilidari Tergugat IX tersebut, Tergugat I, Tergugat III, TergugatIV, dan Tergugat IX, juga telah mengajukan eksepsi eksepsi yangmaterinya berkenaan dengan persoalan daluwarsa dan formalitassurat gugatan sehingga karenanya, oleh Majelis dipertimbangkanpada bagian putusan akhir ini;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, Majelis tidak lagimengutip atau meringkas kembali materi masing
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DEVI ANGGRAINI SARDJITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
2.Kantor Wilayah Badan Pemerintahan nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
Bong Tjin Djung
282 — 162
  • Eksepsi Gugatan Daluwarsa;Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengajukaneksepsi pada pokoknya sebagai berikut :1. Eksepsi Kompetensi Absolut;2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Obyek;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (ASPAN), dk vs. ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, dk
373 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • the Claimant is invited to clarify the author of thedocument entitled Letter of ASPAN unofficial translation sent to thePCA on September 11, 2012, and to clarify what response if any theRespondent provided to the Claimants proposal in the Notice ofArbitration of the BANI as Appointing Authority.Yang terjemahan bebasnya adalah:PCA mengetahui bahwa jangka waktu yang ditetapkan berdasarkanPasal 7 ayat (2) Peraturan Arbitrase UNCITRAL untuk penunjukanArbiter kedua dan pemberitahuan kepada Tergugat daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2015 — H. COKRO WAHYUDI, SIP bin WAHYUDI
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa apabila dipergunakan hasil laporan BPKP tanggal 15 Maret2006 berkaitan kerugian negara (vide alat bukti TDW.66) dijadikan dasardakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan saat tanggal tersebut diketahuinyakerugian negara, maka sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnyanota pembelaan ini, sehingga penuntutan atas kerugian negara tersebutmenjadi daluwarsa;Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negara padatahun 2001, 2002 dan 2003 dijadikan dasar dakwaan
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 19-11-2012 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 27/PDT.G/2012/PN.BLK.
Tanggal 30 Juli 2013 — YPLP-PGRI DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBA Melawa ST. NURAENI KADIR dkk.
76 — 37
  • Dikdasmen Bulukumba adalah didirikan dengan sebuah akteNotaris dan mengenai pendirian kepengurusan di daerah sudah diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;Bahwa masalah luas dan batasbatas tanah adalah sesuai dengan Akta jual Beli dan haltersebut akan dibuktikan dalam pembuktian oleh Penggugat;Bahwa Penarikan Tergugat atau Turut Tergugat untuk didudukkan dalam kapasitasnyasebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalah sepenuhnya tergantung dari Penggugat;Bahwa terhadap eksepsi daluwarsa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 20-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 100/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 20 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : ARY MURDIATI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA TBK PUSAT Cq. PT. BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Tergugat II : MARIANNE SJARIF
Terbanding/Tergugat III : GUNTORO IWAN
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
100 — 102
  • Tergugat (PT Bank CIMB Niaga) adalah pemilik sah atashak tagih atas piutang kepada Penggugat, sehingga berhakmenjual Piutang tersebut kepada pihak ketiga yaitu Tergugat IIdengan membuat Akta PJBP sesuai ketentuan Pasal 584K.U.H.Perdata : "Hak milik atas suatu barang tidak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan,karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baikmenurut undang undang maupun menurut surat wasiat, dandengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatuperistiwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 14-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 914/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
NURAENI ACO, SH
Terdakwa:
BUDI ARMAN
643 — 735
  • melaluiproses praperadilan untuk membuktikan proses penyidikan telah melanggarketentuan yang hukum yang berlaku, sehingga keberatan terdakwatersebutharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap tentang tenggang waktu antara dugaantindak pidana terjadi dengan laporan polisi, yang cukup lama, alasan ini tidakberalasan, karena tentang tenggang waktu antara dugaan tindak pidana yangterjadi dengan laporan polisi setiap saat atau kapan saja dapat dilakukanlaporan sepanjang tidak melewati tenggang waktu/daluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
627 — 854
  • Obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdatabagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atauperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga tidakmenimbulkan hak dan kewajiban;Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatanoleh Penggugat telah terlewati (daluwarsa).Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, sehingga dalilPenggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan, sehinggaPenggugat menuntut untuk meminta pembatalan obyek sengketa
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-11-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 39
  • ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yang telah diuraikandiatas, telah terbukti PARA PENGGUGAT telah mengetahui dan merasakepentingan hukumnya telah dirugikan akibat telah diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa SertipikatSertipikat milik TERGUGAT II INTERVENSI I sebagaimana yang telahdisebutkan pada butir 3 tersebut diatas, sejak tanggal 16 Juni 2013, dengandemikian maka tenggang waktu gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu(daluwarsa), sebagaimana
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : DRS. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, SH., M.Pd Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat : HARISTANTO, SH., MM Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Diwakili Oleh : MUMU MUHAIMIN
Terbanding/Penggugat : YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat : ADE SUKMA PUTERA LAKSANA
90 — 40
  • Rekonpensi tidak mempunyai legal standing danatau legitima persona standi in judicio untuk menuntut Supaya Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 00541, No. 00147, No. 706, No.01106 dan SHM NO. 00100 kesemuanyatertulis atas nama Pembanding dan II dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semulaPenggugat pada pokoknya didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Pengajuan Pernyataan Banding Oleh Pembanding Telah Lewat Waktu(Daluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
761 — 823
  • sengketa diterbitkan/dikeluarkan sejaktanggal 07 Agustus 2019, sehingga secara hukum sejak tanggal O07Agustus 2019 dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggangwaktu 90 (Sembilan puluh) hari dan bukan dihitung sejak 08 Januari 2021,Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.melainkan dihitung sejak tanggal 07 Agustus 2019 karena tanggal 07Agustus 2019 itulah sebagai saat diumumkannya obyek sengketa;Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2021telah daluwarsa
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
79 — 23
  • BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai pihak, Majelis Hakimberpendapat bahwa Kakanwil BPN tidak perlu disertakan sebagaiTergugat/Turut Tergugat karena dengan hanya menggugat Sertifikat Hak GunaUsaha obyek sengketa saja sudah termasuk didalamnya menggugat prosedurSK pemberian hak tersebut, sehingga gugatan a quo tidak kurang pihak dengandemikian eksepsi tersebut tidak beralasan karenanya dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yang pada pokoknya samayaitu. mengenai daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-09-2010 — Putus : 03-08-2011 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 405/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM
Tanggal 3 Agustus 2011 — PT.SUPERIOR COACH lawan PT. WIRA INSANI Cs
197 — 77
  • apabila PENGGUGAT berkeras mendalilkan adanya perbuatanmelawan hukum sehubungan dengan sita jaminan yang diletakkan di atastanah dan bangunan miliknya, maka berikut ini adalah analogi sekaliguspertanyaan retoris yang dapat dimunculkan:Apabila A, seseorang yang merasa dirinya adalah kreditur, mengajukangugatan perdata terhadap B yang dianggapnya sebagai debitur, dankemudian apabila pengadilan mengabulkan gugatan dan juga menyitaseluruh harta B, padahal piutang yang didalilkan oleh A secara hukumtelah daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/TUN/2018
Tanggal 15 Nopember 2018 — NY. HANNY JOHANES VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. MITRA BUMI ASRI PERKASA;
123 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi tentang Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa);2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);3. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Eksepsi tentang Gugatan Premature;2. Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa;3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);4.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 24-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
188 — 79
  • Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat bertindak dalam lalu lintas Hukumsesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UUNo. 9 Tahun 2004Halaman 57 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMDmaka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukansebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUNuntuk menggugat keputusan tata usaha negara.GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)5.
Pengadilan PA DONGGALA Perdata Agama
Register : 12-11-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 0327/Pdt.G/2015/PA.Dgl
Tanggal 18 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 26
  • Pembuktian dan Daluwarsa, alin bahasa M.Isa Arif, SH, cet.
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 10-07-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0452/Pdt.G/2017/PA.Mtp
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
199 — 67
  • DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa eksepsi Tergugat II berkaitan denganeror in persona, tidak adanya tembusan pada atasan Tergugat yang bertugas sebagai anggota Polri dan daluwarsa makapemeriksaannya dilaksakana bersamaan dengan pemeriksaaanpokok perkara.Pertimbangan eksepsi eror in personaMenimbang bahwa Tergugat Il menyatakan GugatanPembatalan Perkawinan/ Pernikahan ini mengandung unsur erorr inPersona atau cacat formil, karena Penggugat tidak memenuhi legalstanding dalam perkara ini sebagaimana ketentuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1229/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
NASRUDDIN
Terdakwa:
HIDAYAT HANAFI alias DAYAT bin HANAFI
176 — 98
  • melaluiproses praperadilan untuk membuktikan proses penyidikan telah melanggarketentuan yang hukum yang berlaku, sehingga keberatan terdakwatersebutharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap tentang tenggang waktu antara dugaantindak pidana terjadi dengan laporan polisi, yang cukup lama, alasan ini tidakberalasan, karena tentang tenggang waktu antara dugaan tindak pidana yangterjadi dengan laporan polisi setiap saat atau kapan saja dapat dilakukanlaporan sepanjang tidak melewati tenggang waktu/daluwarsa