Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-02-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 23 Juli 2018 — Penggugat:
ABIYYU KALINGGA PUTRA, SE
Tergugat:
1.LAYUNG FEBRIANA PUTRA, SE
2.DESY RUSMAWATININGTYAS
3.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6920
  • Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalamartian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagaiberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur olehHalaman
    Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melaluiArrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukumatau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yangbertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain.
Register : 21-09-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Mgn
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
SIDIK RUDI TATALI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KEPULAUAN TALAUD Cq. KAPOLSEK BEO
7526
  • berikut: "Tiaptiap perbuatanyang melanggarhukumdanmembawakerugiankepadaorangain,mewajibkan orang yang menimbulkankerugianitukarenakesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut":Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut :e Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig);e Harus ada kesalahan (schuloa);e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit); Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal31 Januari 1919
    perkara Cohen vsLindenbaum PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitutermasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukumsipembuatsendiriataubertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baikterhadap diri atauataubenda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anderslijf of goed); Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919
Register : 29-11-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 613/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.
Tanggal 4 Maret 2013 — PENGGUGAT; LAWAN; TERGUGAT
377
  • Andreas , KedoyaJakarta , dan prkawinan tersebuttelah telah terdaftar di Kantor pencatatan Sipil , berdasarkan Kutipan Akta PerkawinanNO.3845/1/1999 menurut stbld.1917 No.130 Yo.1919 No.81 yang dikelauarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Propvinsi DKI Jakarta (bukti P1)2.Bahwa ..2/613/put22 Bahwa dalam pernikahan dan /atau selama membina rumah tangga tersebut Penggugat danTergugat tidak dikaruniani anak;3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata sudah tidak tinggal bersama/pisah
    quo di Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memberikan Putusan sebagai berikut:1 Menerima gugatan Pengugat untuk seluruhnya;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3 Menyatakan sah perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 september 1999dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama YATNO YUWONO di Gereja ANDREAsKedoya Jakarta dan perkawinan tersebut telah tercatat dan Terdaftar di kantor Pencatatn sipilberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3485 menurut stbld 1917 No. 130 Yo.1919
Register : 30-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2337/Pdt.P/2019/PN Sby
Tanggal 16 Januari 2020 — Pemohon:
Nur Cholis
141
  • Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SURABAYA untuk melakukan pencatatan atas kematian AYAH Pemohon tersebut kedalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIS, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Putus : 13-07-2009 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 26/Pdt.P/2009/PN.KDL
Tanggal 13 Juli 2009 — TJAN SIAN HUNG
374
  • Bahwa pada tanggal 6 Maret 1994, Pemohon ( NGO SIAN HUNG ) sudah diakuoleh TJAN LIONG GIE dan NGO TJAN HWA. sebagai anak sendiri menurutDaftar Pengakuan No. 01/S.1917 No. 130 Jo.1919 No. 81/1994 di hadapanKepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang;3. Bahwa ljazah Pemohon sejak dari Sekolah Dasar, SMP, SMA sampaiPerguruan Tinggi menggunakan nama TJAN SIAN HUNG;4.
    Pemohon mengajukanpermohonan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Semarang dengannama NGO SIAN HUNG hal ini dikarenakan pada waktu itu Pemohon lahir dari seorangibu bernama NGO TJAN HWA;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tertanggal 6 Maret 1994 anak yangbernama NGO SIAN HUNG telah dikui oleh TJAN LIONG GIE dan NGO TJAN HWAsebagai anak sendiri yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota MadyaDaerah Tingkat II Semarang, menurut Daftar Pengakuan Nomor ; 01/S.1917 No. 130Jo.1919
Register : 30-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 05-01-2017
Putusan PA BEKASI Nomor 0832/Pdt.G/2015/PA.Bks.
Tanggal 11 Mei 2015 — PENGGUGAT-TERGUGAT
113
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21Nopember 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimanatercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/316/XI/2011 tanggal 21Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Timur,Kota Bekasi ;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman diKp.
    gugatan Penggugat; Penggugat menyatakan tetap padadalildalil dan tuntutannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil dan tuntutannya tersebut,Penggugat telah mengajukan butibukti sebagai berikut :Bukti suratsurat :1 Fotocopy Kartu) Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor327505804940016 tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;2 Fotocopy sah Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBekasi Timur, Kota Bekasi, Nomor : 1919
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 33/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 30 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
12932
  • Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanperkawinan dihadapan pemuka agama Budha, Gita Sari, di Vihara EkayanaBuddhist Center Jalan Mangga II /8 blok KP, Jakarta Barat, pada tanggal 30Januari 2005 dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil(Warga Negara Indonesia) Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 30 Januari2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.444/I/2005, stbld 1917No.130 Jo 1919 No.81.4.
    Mangga II/8, BlokKP, Jakarta pada tanggal 30 Januari 2005 dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal, 30Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.444/I/2005, stbld1917 No.130 Jo 1919 No.81.
    Mangga II/8, Blok KP, Jakarta pada tanggal 30Januari 2005 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta, pada tanggal, 30 Januari 2005, sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan No.444/1/2005, stbld 1917 No.130 Jo 1919 No.81. PUTUSKARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;3.
    Menyatakan perkawinanantara Pembanding semula Tergugat PEMBANDING dengan Terbandingsemula Penggugat Hermawean Kargito yang dilangsungkan dihadapanpemuka Agama Budha Gita Sari, di Vihara Ekayana Budhis Centre Jl.Mangga II/8 Blok KP, Jakart pada tanggal 30 Januari 2005 dan tercatat diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta padatanggal 30 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.444//2005 stbl 1917 No. 130 jo 1919 No.81 di Kantor Catatan Sipil Jakartatanggal 21
Putus : 15-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 PK/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — M. BE. DT. RANGKAYO BASA vs GADIS
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Advokat, beralamat di Jalan SudirmanNomor 85 Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juni 2015, Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telahberkekuatan
    Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. BE. Dt.
    RangkayoBasa tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingkemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimanaternyata
    tingkat banding dan kasasi telah diputus onslag vanrechtvervolging (vide bukti PPK.12);Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanaterurai di atas, sangat jelas dan beralasanlah kiranya apabila MajelisHakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambilalih dan menyatakan batal putusan Judex Facti pada Pengadilan NegeriBatusangkar Nomor 12/PDT.G/2009/PN.BS., Putusan Pengadilan TinggiSumatera Barat Nomor 97/PDT.G/2010/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung RINomor 1919
Register : 17-07-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN KOTABUMI Nomor 11/PDT.G/2012/PN.KB
Tanggal 4 Oktober 2012 — SRIYUNIAWATI M E L A W A N SATYA YOGI CHANDRA
709
  • S 1919 No. 81 dan UU No.1/1974 Jo.
    lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untukmenghadap, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnyauntuk hadir dipersidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandihadapan Petugas Pencatat Perkawinan Sipil Pemerintah Kota Salatiga,sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2004 (dari daftarperkawinan Stbld 1917 No.130Jo.S. 1919
Register : 28-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 288/pid.b/2015/PN.Sgl
Tanggal 16 Juni 2015 — ROZI GUNAWAN als ROZI Bin KAMEL
464
  • (H.R. 20 Jan. 1991,N.J. 1919, 269, W. 10389 ; 19 Mei 1919, N.J. 1919, 643, W. 10424).Berdasarkan faktafakta dipersidangan bahwa terdakwa beserta Sdr. Andre (DPO)masuk kedalam PT. KJM (Kijang Jaya Mandiri) melalui jalan setapak dipinggir diikutiSdr.
Putus : 30-07-1998 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 69/Pdt.P/1998/PN Rap
Tanggal 30 Juli 1998 — PERDATA - TAN SUNG HAW
335
  • tetap yaitu TAN ;~... om= Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertim bangan tersebut diatas dan setelah dihubungkan dengan keterangan pemohon dan surat surat bukti yang dilampirkan bersama samadengan surat permohonan pemohon untuk mugaatkan permohonan ~tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaianoleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan$ ee OO cay eee ae ee an ea cae~ Memperhatikan pasal pasal 93 dan 94 dari Steadblaad tahun1917 No.130 jo.Staadblaads Tahun 1919
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Ptk
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
257
  • Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, adalah pasangansuami istri yang melangsungkan pernikahan/perkawinan, dihadapanPendeta Khatolik bernama: P.WILLIAN CHANG OFM, digereja KatedralPontianak, pada tanggal 4 Mei 2003 dan telah dicatatkan pada KantorCatatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana kutipan akta Perkawinan nomor236/2003 no 130)1919 no 81 tangal 11 Juni 2003.2. Bahwa atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2(dua) orang anak masingmasing bernama:2.1.
    Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) denganTERGUGAT (Tergugat) sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor236/2003, daftar pencatatan Stbl 1917 no 130 jo 1919 no 81 tanggal 20Juni 2003, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Pontianak.3. Menetapkan hak asuh anak masingmasing bernama Anak 1 lahir diPontianak pada tanggal 17 Februari 2004 dan Anak 2 lahir di Pontianakpada tanggal 18 April 2009 Kepada TERGUGAT.4.
Register : 08-10-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1681/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 27 Oktober 2021 — Pemohon:
MUCHAMMAD RIZQI
197
  • melaporkan penetapan pengadilan negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Alm Bapak pemohon tersebut kedalam buku register pencatatan sipil yag berlaku bagi warga negara indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Ahmad agar kematian Ahmad dicatat dalam daftar kematian tambahkan untuk golongan warga negara indonesia menurut Stbl 1917no 130 jostbl 1919
Register : 18-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN MALANG Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Mlg
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3515
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Vihara Budha Maitreya Malang pada tanggal 7 July 2007, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor45/2008 menurut Stbld 1917 No. 130 Jo Stlbd. 1919 No. 81 pada tanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang Putus karena perceraian;
    3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan
Register : 11-10-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1700/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 22 Nopember 2021 — Pemohon:
Tri Marianingsih
311
  • Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian orangtua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Slamet, agar kematian orangtua Pemohon, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Register : 02-10-2023 — Putus : 22-11-2023 — Upload : 22-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 222/Pdt.G/2023/PN Plg
Tanggal 22 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
920
  • Siwi pada Gereja Pantekosta Palembang dan tercatat S.1917-13e Jo S.1919-81 di Palembang pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2001 dan telah didaftarkan di pencatatan sipil Kota Palembang tanggal 15 Februari 2001 No. 01/08/P.4.G/P/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan
Register : 30-06-2022 — Putus : 13-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim
Tanggal 13 Juli 2022 — Pemohon:
Muhamad Afrizal
307
  • :

    • Mengabulkan Permohonan Pemohon;
    • Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil ;
    • Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919
Register : 04-10-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Mlg
Tanggal 18 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
2516
  • Stbl. 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan atau kepada seluruh lembaga yang berwenang yang memiliki kaitan dengan perkara ini agar kemudian dicatatkan dalam register yang dipergunakan
Register : 16-11-2022 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 219/Pid.B/2022/PN Lsk
Tanggal 15 Maret 2023 — Penuntut Umum:
FAUZI, S.H.
Terdakwa:
MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT
1370
  • melakukan tindak pidana Turut Serta Memfitnah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  • Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1919
Register : 11-08-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1878/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 30 Agustus 2022 — Pemohon:
TAI
205
  • Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukup tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Bapak kandung pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas Paiman agar kematian Paiman, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesi menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919