Tentang judex facti melanggar Azas audi et alteram partem : Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti yang termuat padahalaman 3 alinea 6 putusan dikutip sebagai berikut :Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat dalam suratjawaban tanggal 26 Oktober 1999 telah mengajukan eksepsi, dan bagianHal. 5 dari 10 hal. Put.

Tentang judex facti tidak cukup pertimbangan : Bahwa gugatan Penggugat bertujuan memperoleh ganti kerugian darisuatu perbuatan pidana yang telah diputus oleh Hakim.

facti telah keliru sertatidak cermat dan tidak teliti memeriksa perkara ini sehingga judex factimenyamakan atau equivalent Jansen Satio dengan PT Bandar SriMersing ; Bahwa dengan demikian jelaslan yang berhak mengajukan gugatanadalah PT Bandar Sri Mersing dan kalau judex facti menyamakan PTBandar Sri Mersing sebagai perusahaan pribadi hal mana merupakansuatu Nomenklatur yang tidak dikenal dalam hukum keperdataan,karenanya mohon putusan judex facti berkenan untuk dibatalkan ;4.

Kasasi ; Bahwa mengenyampingkan hal ini, judex facti jelaslah merupakankekeliruan dalam memutuskan suatu perkara yang mana sudah jelas adaperbedan jumlah yang digugat, mengingat Pasal 1879 KUHPerdata, makaseyogianya pertimbangan judex facti adalah tentang jumlah yang terkecil,sebab hal yang demikian melanggar azas Audi et alteram partem ; Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex facti yang demikian, makajelaslah suatu kekeliruan telah berlangsung dalam mengadili perkara ini,yaitu mengadili suatu

Tentang judex facti melanggar pasal 1918 KUHPerdata :Hal. 7 dari 10 hal. Put.

Negeri Kutai Barat (Judex Facti) melakukanpengukuran sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:a.1.

hukum Judex Facti dalam hal ini adalah salah dalampenerapan hukumnya;b.

Haji Uung dan saksi Hollan Oyen dantidak disangkal oleh pihak Termohon Kasasi (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi);Jadi dalam hal ini pendapat Judex Facti dalam uraian tentangpertimbangan hukumnya Dalam Intervensi jelas tidak tepat dan keliru,Judex Facti dalam hal ini juga seolah menutup mata dan telinga atassebuat kebenaran yang nyata, sehingga oleh karenanya adalah sangatberalasan hukum bila pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal inikeliru dan salah dalam penerapan hukumnya;c.

Mengapa Judex Facti mempergunakankeputusan Presidium Dewan Adat sebagai dasar dalam pertimbanganhukumnya? Apakah Judex Facti sudah mengerti dan memahamimengenai lembaga adat tersebut? dan apakah Judex Facti mengerti danmemperhatikan secara cermat dan saksama bagaimana proses dan53prosedurnya hingga sebuah keputusan dari Presidium Dewan Adat bisadikeluarkan?

Bahwa terhadap pernyataan Judex Facti pada tingkat banding didalam pertimbangan hukum di atas, maka secara eksplisit, JudexHal 9 dari 20 hal.

Hal ini dapat dilinat daripertimbangan putusan Judex Facti di Pengadilan Tinggi (yangnotabene sama dengan pertimbangan Judex Facti di PengadilanHal 13 dari 20 hal. Put. 2683 K/Pdt/201710.Negeri) di mana Judex Facti mempertimbangkan bahwasanyaperbuatan penarikan Unit Jaminan Fidusia merupakan perbuatanmelawann hukum, namun di sisi lain Judex Facti pada tingkatBanding mempertimbangkan agar Pemohon Kasasi melakukanpenjualan Unit Jaminan Fidusia.

Lebih lanjut, di dalam penjelasan tersebut dinyatakanbahwasanya pertimbangan putusan Judex Facti yang dibuat secaratidak saksama seringkali bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja;2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quoadalah benar tidak diberikan oleh Judex Facti secara saksama.

kausal antara perbuatan dan kerugian,;Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Facti, Judex Facti telahmenyatakan pertimbanganpertimbangan hukum seperti ini: Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) diperbolehkansecara hukum untuk melakukan penarikan terhadap UnitJaminan Fidusia (mobil Daihatsu.

kerugian sudahtidak terbukti dan telah dibenarkan oleh Judex Facti.

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum YangBerlaku3.1.1.3.2.1.Judex Facti melanggar hukum pembuktian dalammempertimbangkan adanya pemblokiran rekening Termohon Kasasibahwa Judex Facti tingkat banding telah menjatuhkan putusan yangmelanggar hukum pembuktian karena dalam mempertimbangkanbenar tidaknya telah terjadi pemblokiran rekening milik TermohonKasasi/semula PenggugatTerbanding, Judex Facti tingkat bandingtelah mengambilalih pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yangjelasjelas

putusan Judex Facti dalam perkara ini memuat pertimbanganhukum yang saling bertentangan satu sama lain, hal ini terlihat dalampertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada halaman 1819 yang padapokoknya menyatakan:.. perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemblokiran sehinggaterhadap dana yang berada dalam rekening sejumlahRp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enampuluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen)adalah merupakan perbuatan yang bertentangan

;Bahwa oleh karena Judex Facti memandang tindakan Pemohon Kasasi/semula TergugatPembanding adalah tindakan yang patut dilakukanuntuk menjamin pembayaran utang Termohon Kasasi/semula PenggugatTerbanding maka tidak semestinya Judex Facti mengkwalifikasi tindakanPemohon Kasasi/semula TergugatPembanding sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa dengan demikian jelas Judex Facti telah menjatuhkan putusanyang didasarkan pada pertimbangan yang tidak logis sehingga beralasanputusan a quo dibatalkan oleh Judex

Juris;Putusan Judex Facti tingkat banding tidak cukup pertimbangannya(onvoldoende gemotiveerd)Bahwa Putusan Judex Facti tingkat banding tidak cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) karena pertimbangan Judex Facti tingkatbanding hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti tingkat pertamatanpa membuat pertimbangan yang didasarkan pada faktafakta yuridisperkara ini;Bahwa putusan Judex Facti yang tidak cukup dipertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) menurut ketentuan hukum acara haruslahdibatalkan

Nomor 2474 K/Pdt/2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanNegeri Kendari, ternyata Judex Facti salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Judex Facti berpendapat pada pokoknya bahwa tindakan Pemohon Kasasimenolak penarikan dana dari rekening milik Termohon Kasasi untuktransaksi pada tanggal 11 Maret 2013 adalah perbuatan melawan hukumkarena selain tidak ada perintah dari penegak hukum juga adalah hakTermohon Kasasi sebagai pemilik rekening untuk menarik

Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkansama sekali Bukti T1 sampai dengan T3 dan P3 dan P4, makapertimbangan hukum yang keliru dari Judex Facti Tingkat Pertama tersebuttelah dipergunakan oleh Hukum Judex Facti tingkat banding dalammembuat putusan, Judex Facti tingkat banding sama sekali tidakHalaman 21 dari 29 hal.

itu Pemohon Kasasi Memohon agar sudilah kiranya JudexFacti Tingkat Kasasi agar dapat memeriksa kembali kesalahan penerapanhukum Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat banding, olehkarena itu Judex Facti Tingkat Kasasi haruslah memeriksa kembali Bukti T1 sampai dengan T3 dan Bukti P3 dan Bukti P4 dan agar Judex FactiTingkat Kasasi pada akhirnya harus mengesampingkan bukti P5, karenaBukti P5 telah bertentangan dengan Bukti T1 sampai dengan T3 dan P3dan P4.

Dikarenakan transaksidalam P5 adalah transaksi rekayasa, dan jelas telah bertentangan denganP3; P4 dan T1 sampai dengan T3, maka Pemohon Kasasi memohonkepada yang terhormat Judex Facti Tingkat Kasasi untuk membatalkanpertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama Nomor108/Pdt.G/2013/PN.

Dengan demikian Putusan Judex Juris dan Judex Facti yang berdasarkanpertimbangan hukum di atas adalah putusan yang keliru dan tidak benarsehingga harus dinyatakan batal demi hukum;Keberatan Ketiga:Judex Juris Dan Judex Facti Telah Menerapkan Hukum Tidak SebagaimanaMestinya Berkaitan Dengan Gugatan Kabur (Obscuur Libel;)Dalam Putusan Judex Facti Tingkat hataman 43 yang dikuatkan oleh PutusanJudex Facti Tingkat Il dan Judex Juris pada pokoknya menyatakan bahwadalam gugatan Penggugat halaman 3 angka

Dengan demikian Putusan Judex Facti dan Judex Juris yang didasarkanpada gugatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki surat Kuasa yangtidak sah, maka Putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.Keberatan kelimaJudex Juris Dan Judex Facti Telah Memberikan Pertimbangan Yang TidakCukup Layak (Onvoeldoende Gemativeerd) Berkaitan Dengan Eksepsi Error InPersona.Dalam Putusan Judex Facti Tingkat halaman 45 dan 61 yang dikuatkan olehPutusan Judex Facti Tingkat Il dan Judex Juris pada pokoknya menyatakansebagai

Dengan demikian jelas Putusan Judex Facti tidak cukup layak memberikanpertimbangan hukum sehingga Putusan Judex Facti harus dibatalkan;Keberatan KeenamJudex Facti Telah Lalai Memberikan Pertimbangan Yang Layak (OnvoeldoendeGemativeerd) Berkaitan Dengan Identitas Tergugat Dalam Putusan Judex Facti Tingkat halaman 4546 yang dikuatkan olehPutusan Judex Facti Tingkat Il dan Judex Juris pada pokoknya menyatakanbahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku tidak ada larangan tentangpenyebutan yang demikian

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah memberikan pertimbangan hukumyang tidak cukup layak sehingga salah menerapkan hukum berkaitandengan eksepsi amar Putusan Judex Facti yang tidak jelas;8.2. Bahwa dalam gugatan dinyatakan bahwa tanah a quo dialihkan oleh Paraahli waris H. Mardani bin H.

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris dalam pertimbangan sama sekali tidakdapat membuktikan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukanPemohon PK, hal ini terobukti dalam amar putusannya Judex Facti yangdikuatkan oleh Judex Juris sama sekali tidak menyatakan bahwa PemohonPK telah melakukan perbuatan melawan hukum;8.4.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Tergugat telahmelakukan Cidera Janji (Wanprestasi) jelas keliru, sehingga pertimbanganmana dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (Abuse ofAuthority) karena fakta hukum yang benar justru disingkirkan karenawewenang Judex Facti ;7.

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi menolakdengan tegas isi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIJakarta karena selain telah salah dan keliru dalam mengutip dan menjadikanpertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai landasandan pertimbangan hukumnya ternyata juga tidak konsisten dalammemberikan pertimbangan hukum. Judex Facti dalam membuatpertimbangan hukum terhadap Putusan a quo tidak konsisten, bertentangansatu dengan yang lainnya.

Walaupun sudah menjadipertimbangan hukum, akan tetapi Judex Facti tetap saja memutuskanyang bertentangan dengan pertimbangan hukum yang dibuat sendiri,yaitu :Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barattanggal 13 September 2006 No.177/PDT.G/2006/PN.JKT.BAR yangdimohonkan banding, sepanjang mengenai biaya renovasi....Jadi Judex Facti pada pertimbangan hukumnya sudah benar dan akantetapi pada putusan Judex Facti malah memutuskan sebaliknya denganmenghukum Pemohon Kasasi untuk

Dengandemikian Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang salahdan menyesatkan ;Apabila dikaji satu persatu atas amar putusan Judex Facti tersebut, makaseluruh dari Amar Putusan tersebut menjadi tidak rasional.

Amar Putusan Judex Facti menyuruh membayar ganti rugi biaya renovasiruangan sebesar Rp.218.027.880,(dua ratus delapan belas juta dua puluhtujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertentangan denganpertimbangan hukum yang tidak mendukung yaitu adanya buktibukti yangbelum disesuaikan dengan aslinya oleh Judex Facti.

judex facti (PN Tembilahan) untuk mengadili danmenjatuhkan putusannya.

Tentang Keputusan judex facti (PN Tembilahan) Nomor06/Pdt.G/2007/ PN.TBH adalah tidak sah.Bahwa, sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam memori bandinghalaman 810 keputusan judex facti (PN Tembilahan) No.06/Pdt.G/2007/PN.TBH tanggal 21 Februari 2008 adalah tidak sahkarena judex facti (PN Tembilanan) Hakim dalam pembacaanputusannya tertanggal 21 Februari 2008 tidak didasarkan prosedur dalammembuat dan menyusun putusan.

Judex facti (PN Tembilahan) salah dan keliru dalam menerapkanHal. 14 dari 25 hal. Put.

No. 581 K/Pdt/2009Kasasi mampu membuktikan dalildalilnya sebagaimana diatur dalampertimbangan judex facti (PN Tembilahan) pada halaman 27 ;d.

Ingat, dalam perkara ini Pembanding/Penggugat adalah sebagaipembeli yang beritikad baik.Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan judex facti (PNTembilahan) yaitu pada halaman 27 dengan halaman 2930 di atassangat jelas judex facti (PN Tembilahan) mempunyai pertimbanganhukum ganda dan kontradiksi.

Nomor 1267 K/Pdt/2016.dimana Judex Facti moenilai Sertifikat Hak Milik tersebut bersumber dariProna (Proyek Operasional Agraria).

putusan JudexFacti dalam perkara ini benarbenar telah melanggar azasazas dalamhukum pertanahan, dan karenanya putusan Judex Facti a quo beralasanhukum untuk dibatalkan di tingkat kasasi;2.

Namun Judex Facti dalam putusannya justru mengabulkan gugatanPenggugat/Termohon kasasi padahal buktibukti yang diajukan oleh pihakPenggugat/Termohon Kasasi dari segi kwantitas maupun kwalitasnya samasekali tidak mematahkan buktibukti dari pihak Pemohon Kasasi/Tergugatasal, sehingga Judex Facti dalam putusannya tersebut benarbenar telahmenyalahi azasazas hukum dalam pembuktian dimana Hakim dalammengabulkan suatu gugatan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dankuat.

Dan siapapun yang membaca putusan Judex Facti tersebut pasti akanmerasa miris dan sinis melihatnya karena akan terlihat betapa putusan aquo tidak objektif dan tidak adil dan terkesan sangat dipaksakan, dan sikaparogan dan sewenangwenang Judex Facti tersebut patut disayangkankarena saat ini sedang gencargencarnya dilakukan pembaharuan terhadapsistim peradilan yang sekarang ini sudah mulai menuju kearah yang lebihbaik.

putusan Judex Facti.

Bahwa Judex Facti tidak secara jelas mempertimbangkan tentangeksepsi tidak jelasnya gugatan Penggugat, dan mempertimbangkanapa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriSungailiat, sehingga peran Judex Facti pasif di dalam memberikanpertimbangannya;Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada alinea 21 halaman 5pada pertimbangan hukum

Bahwa Judex Facti tidak secara jelas mempertimbangkan tentangbentuk perlindungan tersebut tidak harus dengan menyatakan sahjual beli atas objek sengketa antara Pembanding dengan Asli Aziz(Turut Terbanding II), dan Judex Facti dalam pertimbangannya tidakcermat dan tidak objektif;Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada alinea5 dari bawah,halaman 6 pada

Judex Facti tersebut adalah tidak benar dan keliru, karena:11.1.

harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima;12.

banding tersebut;Putusan Judex Facti demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:2.1.

Selain itu Tahir Sagala(Tergugat Il) tidak pernah menunjuk Markus Palimbong, SH. danDominggus Battung, SH. sebagai kuasanya seperti yang disebutsebutdan ditunjukkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandalam putusannya tersebut, sehingga sebagai akibat hukumnya putusanpengadilan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut harusdibatalkan dalam kasasi ;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melaluikeputusannya yang batal demi hukum, ternyata terbukti telah melampauibatas

No.3572 K/Pdt/2002VII.cacat hukum dan hanya dibuat serta saling bertentangan dengankenyataan satu dengan yang lainnya serta sangat bertentangan dengankenyataan yang ada dan terbukti dalam perkara ini sehinggamengakibatkan baik diktum keputusan Judex Facti Pertama, maupundiktum putusan Judex Facti Kedua.

Yang ternyatasengaja dikacaukan dan dikaburkan oleh Judex Facti Pertama danakhirnya diambil alin oleh Judex Facti Kedua yang juga ikut salah dankeliru ;Bahwa baik Judex Facti Pertama maupun Judex Facti Kedua, keduaduanya telah salah dan keliru melalui pertimbanganpertimbanganhukumnya dalam putusannya masingmasing, karena ternyata tidakmemberikan pertimbanganpertimbangan hukum secara terperinci, inibertentangan satu dengan yang lainnya.

Dan untuk lebin tegasnya baca putusanhalaman 28 ;Bahwa baik Judex Facti Pertama maupun Judex Facti Kedua, keduaduanya telah sangat salah, keliru bahkan terlalu. melampauikewenangannya melalui pertimbanganpertimbangan hukumnya dalamkeputusannya masingmasing oleh karena ternyata : Judex Facti Kedua telah memeriksa dan mengadili dalam bandingPutusan No. 62/Pdt.G/2000/PN.MklI. knusus terhadap Tergugat II (TahirSagala).

Manci (a) Ne Joha maka formil Judex Facti salahmenerapkan hukum, yakni pasal 189 ayat 2, 3 R.Bg ;.

Nomor 334 K/Sip/1972, tanggal 04 Oktober 1972,dengan kaidah hukum sebagai berikut:"Judex Facti tidak boleh merubah dalil gugatan (posita) dari Penggugat(Pasal 189 ayat (3) Rbg/Pasal 178 ayat (3) HI R."

Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkan,dimana pada uraian poin 1 di atas jelas terbukti bahwa tidak terjadinyakewajiban pelunasan biaya pengosongan oleh Termohon Kasasi, dahuluTerbanding, semula Penggugat.

Namun demikian, dengan tanpa buktisama sekali;Bahwa telah terjadi kewajiban pelunasan biaya pengosongan olehTermohon Kasasi, dahulu Terbanding, semula Penggugat, oleh MajelisHakim Judex Facti dinyatakan bahwa petitum poin 5 dikabulkan;Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Tingkat Pertama) telah melakukan kesalahandalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku (yaitu AsasHalaman 16 dari 26 hal. Put.

Facti pada Pengadilan Tingkat Pertamamaupun Tingkat Banding telah mengabaikan asas hukum yangmenyatakan bahwa "setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagipara pihak yang melakukan perjanjian";Bahwa Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertamamaupun Tingkat Banding mempertimbangkan pada "TentangPertimbangan Hukumnya" dalam Putusan Majelis Hakim Judex Facti, baikpada Pengadilan Tingkat Banding, maupun Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dengan Pasal 1457 BW dalam "TentangPertimbangan

batalnyaputusan/penetapan Majelis Hakim Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama) tersebut;Halaman 20 dari 26 hal.

Dan selain itu Judex Facti PT.

Facti PN Makaletersebut di atas yang diambil alin oleh Judex Facti PT.

Facti tersebut melaluipertimbangan hukumnya dalam putusan PN Makale Nomor 93/Pdt.G/2013/PN Mkl tertanggal 16 Mei 2014 yang telah dikuatkan dan ditunjuksecara salah dan keliru oleh Judex Facti PT.

Makassar melaluiputusan Nomor 298/Pdt/2014/PT Mks tertanggal 10 Februari 2015 yangadalah semuanya sangat salah, keliru, melanggar hukum, cacat hukumakibatnya batal demi hukum adanya dan dalam kasasi harus dibatalkansebab: Terbukti baik Judex Facti pertama yang mengadili pertama,maupun Judex Facti kedua yang mengadili perkara ini telah salahmenerapkan hukum dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyatersebut khususnya Judex Facti PT.

Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan dan menolak keras pertimbaanganpertimbangan hukum Judex Facti PT.

Judex FactiTelah Salah Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Sehingga Judex Facti KeliruDalam Mempertimbangkan Eksepsi Daluwarsa/Lewat Jangka Waktu; Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 21 alinea ke 4yang menyebutkan:Hal. 8 dari 20 hal.Put.

Judex Facti Telah Keliru Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UUMerek Jo. SK. Menkeh Nomor 1987 Jo. SK Nomor 03HC.02.01/1991Mengenai Kriteria Merek Terkenal Karena Produk Merek Milik TermohonKasasi Terikat Dengan Ethical Product; Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea ke 5dan ke 6 yang menyebutkan:Menimbang dan fakta hukum yang disimpulkan dan buktibukti P6 di atas(lembaran catalog, brosurbrosur, iklaniklan, dan publikasi pada situs webHal. 10 dari 20 hal.Put.

Judex Facti Dalam Memutus Perkara A Quo Telah Keliru MempergunakanPersangkaan Mengenai Hubungan Hukum Antara PI TeguhsindoLestaritama Dengan Termohon Kasasi Dan Keliru Dalam Menilai Itikad BalkPemohon Kasasi;Judex Facti Telah Keliru Dalam Mempergunakan Persangkaan Mengenai/Hubungan Hukum Antara PT Teguhsindo Lestaritama Dengan TermohonKasasi; Bahwa Judex Facti dalam perlimbangannya pada halaman 25 alinea ke 3yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dengan fakta hukum Tergugat adalah pemilik PTTeguhsindo

Hal. 686; Bahwa berdasarkan atas alasan hukum tersebut jelas bahwasanyapersangkaan Judex Facti tersebut adalah hanya didasarkan kepada dalildalil dan buktibukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semulaHal. 16 dari 20 hal.Put.

No. 304 K/Padt.SusHakIl/2013Penggugat tanpa disertai dengan keterangan saksi oleh karenanyapersangkaan Judex Facti tersebut adalah premature dan keliru;Judex Facti Telah Keliru Pula Dalam Menilai Itikad Baik Pemohon Kasasidengan melihat pihak yang tidak terlibat dalam perkara a quo yaitu PTTeguhsindo Lestaritama; Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea ke 3yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dengan uraianuraian di atas Majelis Hakim tiba padapendapat bahwa Penggugat telah dapat

Facti nomor 3, oleh karenanya PemohonKasasi meminta keadilan dan kebijakan atas hal ini dari Yang Mulia KetuaMahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung Pemeriksa;Tentang pertimbangan Judex Facti yang keliru menilai bukti dari PemohonKasasi dahulu Penggugat;Penjelasan:Bahwa in casu Judex Facti mendasarkan putusannya berdasarkan buktibukti yang tidak valid, bagaimana tidak semua bukti yang diajukan olehTermohon Kasasi dari bukti P1 sampai dengan bukti P7 hanya bukti P3 yangada aslinya selain bukti

Facti untuk menggaliperaturan perundangundangan dalam memutuskan suatu perkara;Tentang Judex Facti yang melampaui batas kewenangannya;Penjelasan:Bahwa Judex Facti dalam amarnya pada nomor 2 telah memutus perkaraini sebagai berikut, Menyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 30November 2015 (vide baris pertama him 14);Bahwa putusan tersebut sangat lah tidak berdasar dan melampauiwewenangnya, dari mana dasar Judex Facti menyatakan putus hubungan kerjasejak tanggal 30 November 2015?

sedangkan Termohon Kasasi dahuluPenggugat tidak mengajukan dalam gugatannya terdahulu;Bahwa di dalam pertimbangannya Judex Facti mendasarkan amarputusan tersebut pada Pasal 167 (1) secara substansial sangat tidak nyambung;Bahwa amar putusan Judex Facti tersebut sangat bertentangan dengan azashukum keperdataan, dimana Majelis Hakim pemeriksa tidak boleh memutusperkara melampaui apa yang diminta oleh para pihak in casu Termohon Kasasidahulu Penggugat;Bahwa berdasarkan halhal diatas putusan Judex Facti

Nomor 120 K/Padt.SusPHI/2016Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 30Desember 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2016 dihubungkandengan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata Judex Facti tidak salahdalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup,dengan pertimbanganpertimbangan

sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karenaterbukti Penggugat telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2015 ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan umur pensiunsebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Ltd & MODS", (vide halaman 1 alinea ke3 putusan Judex Facti).Bahwa Judex Facti pada perkara PHI a quo dalam pertimbangan hukumnyabagian dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa: "dalam gugatanPenggugat selain menggugat Tergugat I, dalam kapasitasnya sebagaiperseroan, juga menggugat Tergugat II serta Tergugat III masingmasingsebagai perorangan yang dalam gugatannya disebutkan(vide halaman 84 alinea ke1 putusan Judex Facti).Bahwa selanjutnya Judex Facti pada perkara PHI a quo dalampertimbangan hukumnya

(vide halaman 84alinea ke4 putusan Judex Facti).Bahwa pula Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya bagian pokokperkara menyatakan bahwa: "oleh karena dalam perkara ini telah digugatPT Roberto Design Sea Pte.Ltd & MODS (Tergugat !)

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, maka pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusannya yang berkaitan dengan Bukti T.II6AHalaman 28 dari 35 hal. Put.

Judex Facti telah mengubah atau mengganti identitas subjek hukumTermohon Kasasi dari nama Roberto Design Sea Pte.Ltd & MODSmenjadi nama PT Roberto Design Sea Pt.Ltd & MODS, sehinggamelanggar hukum positif Undang Undang PT dan melanggar asasimparsial.2. Judex Facti tidak memasukkan seluruh transkrip kesaksian dari SaksiDeasy RM Najoan dan Saksi Benediktus Herwindo.3.

Judex Facti telah menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 untuk pertimbangandalam putusannya yang melanggar/bertentangan dengan Hukum Positifyaitu Pasal 1888 KUH Perdata.4. Judex Facti tidak menguraikan secara detail buktibukti mana saja yangberkaitan langsung atau tidak dengan perkara yang tidak dapatdibuktikan aslinya di persidangan.5.

No.517 K/Pdt.Sus/2008Bahwa Judex Facti tidak mendengarkan dan mempertimbangkan dengan adilketerangan saksisaksi dari kedua belah pihak.

Berdasarkan alasan di atas maka putusan Judex Facti harus dibatalkan ;2 Bahwa Judex Facti dalam perkara No. 36/G/2008/PHI SRG telah keliru,diskriminatif, tidak jeli dan salah dalam pertimbangan hukum sesuai denganPasal 102 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Pasal 116 dan 126 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkannya dan pertimbangannya yangmenyatakan bahwa awal timbulnya perselisihan adalah oleh karena pelanggaranPKB PT.

UFU ;Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan kesaksian Saryadi dan Maryani sama sekali tidaklah dapat dijadikanHal. 7 dari 14 hal. Put. No.517 K/Pdt.Sus/2008sebagai bukti, Judex Facti tidak cermat melihat fakta. Bahwa dalam keterangannya,kedua saksi yang adalah buruh pada perusahaan Termohon Kasasi/Tergugatmenyatakan belum pernah mendengar atau melihat adanya Perjanjian Kerja BersamaPT.

Bahwa PKB yang dilanggar Penggugatdimaksud tidak pernah ada, jika menurut Judex Facti ada PKB yang demikian adalahsangat bertentangan dengan UndangUndang, karena tidak pernah disepakatiPemohon Kasasi/Penggugat ;4 Bahwa Judex Facti salah dalam pertimbangan hukumnya atau kurang dalampertimbangan hukumnya, di mana dalam pertimbangan Judex Facti menyebutkanPemohon Kasasi/Penggugat bersalah.

Facti harus dibatalkan.

wewenangnya dalam membuat pertimbangan hukum putusannyadan melanggar hukum acara, karena Judex Facti tidak berhak untuk merubahsuatu Petitum gugatan;Bahwa pada prinsipnya, perubahan gugatan sama artinya dengan perubahanPetitum gugatan sebagaimana dilakukan oleh Judex Facti dalam perkaraa quo.

Facti pada saatmembuat putusannya;Bahwa tindakan Judex Facti merubah Petitum gugatan Penggugat,menunjukkan adanya kepentingan tersembunyi dari Judex Facti untukmembela kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi, yang kemudiandipaksakan dibuat dalam putusannya;Bahwa tindakan Judex Facti merubah Petitum gugatan Penggugat, sangatmerugikan Tergugat/Pemohon Kasasi, karena sesuai dengan pertimbanganhukum Judex Facti, yang menyatakan Petitum gugatan Penggugat yangmeminta agar Merek ALLADDIN & Lukisan dinyatakan

adanya kekeliruan Judex Facti, dimanaseyogyanya merek Penggugat.

;Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak didasaridengan pertimbangan buktibukti yang seimbang merupakan pelanggaran atashukum pembuktian, oleh karenanya putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;Dalam Rekonvensi:Bahwa apa yang diuraikan pada pembahasan pada bagian Konvensi di atas,mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan diuraikan padabagian Rekonvensi ini;Bahwa Judex Facti pun telah keliru dalam memberikan pertimbanganhukumnya menolak gugatan Rekonvensi Penggugat

Rekonvensi/TergugatKonvensi/Pemohon Kasasi, karena berdasarkan alasanalasan di atas telahterbukti secara jelas adanya kesalahankesalahan Judex Facti dalammembuat pertimbanganpertimbangan hukum putusannya, sehinggapertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti menolak gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sekarang PemohonKasasi, sangatlah tidak tepat atau keliru;Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tentanggugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Kesalahan Judex Facti dalam membaca putusan akanberdampak pada akibat hukum yang akan diterima oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi. Sehingga putusan Judex Facti Pengadilan TinggiSurabaya yang demikian sepatutnya dibatalkan ;2.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Nomor 505/PID.B/PT.Sby jo Nomor 77/PID.B/2014/PN.Sby. telahmelanggar hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan ; Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan alat bukti saksi fiktif yangsama sekali tidak pernah dihadirkan di depan persidangan.

No. 976 K/PID/2015Judex Facti yang demikian adalah pertimbangan yang melawan hukumatau Judex Facti mengadili dengan tidak menerapkan ketentuanperaturan perundangundangan, sehingga putusan yang demikianharuslah dibatalkan;4.

Sehingga dalam hal ini maka putusan Judex Facti haruslahdibatalkan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Il /Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Hal. 8 dari 10 hal. Put.

dalamPasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi; Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan Judex Facti / PengadilanTinggi pada halaman 5 salah menyebutkan kode nomor perkara dalampertimbangan hukum, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum dandiperbaiki menjadi Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Sby ; Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yangmemperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 310

Tentang Eksepsi;Bahwa terhadap EKSEPSI yang diajukan PEMOHON KASASI sebagaimanaternyatakan pada Jawabannya, ternyata Judex Facti sama sekali tidakmemberikan pertimbangan atas berkualitas atau tidaknya TERMOHON KASASIuntuk mengajukan Gugatan dan ketidakjelasan Gugatan obscuurilibelliexceptie, di mana Judex Facti hanya memberikan pertimbangan .....daliltersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsieksepsiTergugat harus ditolak.Padahal:1.

menjadi tidak layakuntuk diajukan sebagai dalil dan dasar tuntutan; Dan justru hal inilahyang telah lepas dari pengamatan Judex Facti sehingga sama sekalitidak mempertimbangkannya;3.

Selanjutnya, Judex Facti telah melalukan kekeliruan dalam mengutipkembali keterangan Saksi ETI yang diajukan oleh PEMOHON KASASI,dalam pertimbangannya tentang fakta persidangan:benar sewaktu almarhum Udin Samsudin bekerja di PT.

Facti dalam menerapkan hukumterhadap putusan atas perkara ini sebagaimana tampak padaPertimbangan halaman 13 alinea 6 dan 7 Putusan, di mana padapertimbangan alinea ke 7, Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalammerinci premi yang telah dibayarkan oleh PEMOHON KASASI;.

Tentang kekeliruan dalam mempertimbangkan alatalat bukti.Bahwa Judex Facti telah dengan begitu saja menganggap sama buktiTERMOHON KASASI bertanda. P3 dengan bukti PEMOHON KASASIbertanda.