dibatalkan oleh Panitia berdasarkanketerangan Sekertaris Pokja Pengadaan Barang ULP Prov.

selaku anggota Pokja Tim IV ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,Terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KatiemIV Pokja ULP selanjutnya Katiem MM Pokja ULP bertanggung jawabkepada Ka ULP kemudian melaporkan hasil proses lelang tersebutkepada PPK yang ditunjuk oleh Kadisdik Prov Jabar sebagai PenggunaAnggaran (P.A) secara hirarkis Ka ULP melaporkan kepada GubernurJabar

penawaran yangmasuk ke LPSE.e Mengumumkan pemenang.e Menjawab sanggahan bila ada yang menyanggah.Bahwa selaku anggota Pokja Tim IV ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanHalaman83dari125Putusan Akhir Perkara No. 41/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,Terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KatiemIV Pokja ULP selanjutnya Katiem IV Pokja ULP bertanggung jawabkepada Ka ULP kemudian

ULP dalam pengadaan alatalatpermainan edukatif untuk pengembangan TK pada Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2011,bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Katiem IV Pokja ULPselanjutnya Katiem IV Pokja ULP bertanggung jawab kepada Ka ULPkemudian melaporkan hasil proses lelang tersebut kepada PPK yangditunjuk oleh Kadisdik Prov Jabar sebagai Pengguna Anggaran (P.A)secara hirarkis Ka ULP melaporkan kepada Gubernur Jabar dalambentuk laporan hasil proses

/Pokja pengadaanlalai/idak melakukan pemeriksaan bahwa peserta lelang dimiliki oleh orangyang sama tidak dibatalkan oleh Panitia berdasarkan keterangan SekertarisPokja Pengadaan Barang ULP Prov.

Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali kepada Kepala ULP dandilanjutkan Kepala ULP untuk memberikan dokumen tersebut kepadaSatuan Kerja terkait.

;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr.

Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Halaman 52 dari 209 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN GtoAnggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendirisudah memiliki Sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan

2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJA I:Ketua : Ardiansyah S.

MM,selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPUmenerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

Saksi EDI SUBYANTORO, menerangkan :51Bahwa saksi sebagai ketua tim Pokja pada ULP Kab. PPU.pada bulanMaret 2010.Berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara bulan Maret 2010 tugassaksi selaku koordinator pokja yaitu memimpin rapat evaluasi dalamproses pelelangan.Bahwa Tupoksi anggota pokja melaksanakan proses pelelangan sampaiusulan pemenang.Bahwa syarat anggota tim pokja yaitu PNS di lingkungan Kab.

PPU dan saksi bertugas di Pokja I.Bahwa tidak ada spesifikasi pembagian tugas antar pokja sampaidengan 6 karena pokja bekerja untuk melaksanakan pelelanganberdasarkan perintah atau instruksi lelang dari ketua ULP saja.Bahwa pada bulan Maret 2012, saksi selaku coordinator tim Pokja padaULP Kab., PPU pernah melaksanakan pelelangan pengadaan interactivewhiteboard pada Disdikpora Kab.

PPUdengan pokja ULP Kab.

ULP Kab.

teledor sanksinya administrasi, tetapi kalau adapersekongkolan antara Pokja dengan penyedia barang dankesalahan tersebut dibiarkan, maka Pokja dapatmemperbaikinya kepada PPK ;e Bahwa didalam Pasal 17 ayat (3) Perpres No. 54 tahun2010 Pokja ULP jika dalam hal diperlukan, dapatmengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan atauperubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Hal tersebutmerupakan kewenangan lain yang dimiliki oleh Pokja ULP;e Bahwa ketika Pokja menerima HPS dan atau spesifikasiteknis dari PPK terlebinh dahulu) melakukan pengkajianterhadap dokumen tersebut;e Bahwa apabila ada penyimpangan dalam dokumentersebut, maka Pokja mengajukan usulan perbaikan kepadappk;Ahli 2.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.e Bahwa semua tim Pokja telah melaksanakan Pokja sesuaidengan tugasnya masingmasing;e Bahwa saksi sebagai anggota Pokja melaksanakankegiatan mulai penyusunan dokumen pengadaan sampaidengan tahapan akhir dan mengumumkan pemenangpelelangan ;e Bahwa saksisaksi melakukan penyusunan dokumen antaralain sebagaimana tercantum dalam dokumenpengadaan ;e Bahwa penyusunan jadwal dilakukan di kantor ULP tetapiuntuk waktunya lupa;e

dilakukan di ULP Prop.Jabar, tepatnya di ruang ULP ;e Bahwa tugas Para Terdakwa sama dengan tugas Saksi;Bahwa tugas ketua Pokja saudara BUSONO, ST yaitumelakukan tahapan mulai dari penyusunan dokumenSampai dengan penetapan pemenang ;e Bahwa penyusunan dokumen dilakukan di kantor ULP ;Bahwa Para Terdakwa melakukan penyusunan dokumenantara lain sebagaimana tercantum dalam dokumenpengadaan ;e Bahwa penyusunan jadwal dilakukan di kantor ULP tetapiuntuk waktunya lupa; Bahwa seluruh panitia melakukan

Anwijzing, dengan caraonline, dan ada yang menanyakan serta yang dilakukanoleh terdakwa dan Saksisaksi (tim pokja) tersebutmelakukanjawaban;Bahwa Terdakwa dan sSaksisaksi (tim pokja) melakukandownloaddokumen dan melakukan pencetakan atau print dokumentersebut;e Bahwa tahapan evaluasi administrasi, teknis dan hargadilakukan di kantor ULP Prop.

ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA Melawan KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII BANJARMASIN

(sesuai dengan asli) ;Bukti T11: Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/JasaSatker PIN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : KU.08.01/PAN/KALTENGWIL.IV/IV/331 tanggal 16 April 2012, Perihal : Konfirmasi Personil Inti.

(Bukti T17, T18) ;Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, tugasKelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan bukti T6 yaitu SURAT KEPUTUSANKEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII, Nomor: 24/KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011 tersebut tentang PEMBENTUKAN KELOMPOKKERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PADA SATUAN KERJA38DI LINGKUNGAN BALAT BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII,pada bagian Memutuskan, Menetapkan kalimat Keempat : Tugas dan tanggungJawab Kelompok Kerja ULP adalah membantu

Unit Layanan Pengadaan (ULP)dalam hal10.11.12..

Nomor:KU.03.01Bz/438 tanggal 30 April 2012 Prihal: Penetapan Pemenang PelelanganPekerjaan Pelebaran Jalan Asam BaruKm.65 (Sp.Bangkal), dan terhadapPengumuman yang di keluarkan oleh Pokja merupakan bentuk dari pelaksanaantugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VII Nomor :24/KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011 tentang PembentukanKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) pada satuan Kerja DiLingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (Bukti T6), serta

Nasional Wilayah I ProvinsiKalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin diBanjarmasin (Bukti P11, T19), dan dijawab oleh Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ProvinsiKalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasinmelalui surat Nomor KU.08.01/PAN/KALTENGWIL.1/V/383 yang ditujukankepada Direktur Utama PT.

/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016,IMG@NG alla Ka Niessen cect eee eee eeeneeeens coeeennessetelah pelelangan dinyatakan gagal, maka POKJA ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULPatau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti danmenganalisis terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukanlangkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. Evaluasiulang; b.Penyampaian ulang dokumen penawaran; c. Pelelangan ulang;atau d. Penghentian proses lelang.

/DOK.L/T.01/APBD/2016 tanggal18 Maret 2016, yang mengatakan:setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka POKJA ULPmemberitahukan kepada selurunh peserta.

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULPatau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti danHalaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.menganalisis terjadinya pelelangan gagal, untukmenentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a.Evaluasiulang; b. Penyampaian ulang dokumenpenawaran; c. Pelelangan ulang; atau d.

Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;c) Telah menjadi fakta hukum selurun Proses Evaluasi Ulangtelah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Panitia Lelang(Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau KelopokKerja POKJA ULP 04Dis.BM/L) dan telah diumumkan melaluiaplikasi Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Riau(lpse.riau.go.id) ;Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.10.

Kronologi Perkara ; Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang/Konstruksi/JasaLainnya pada Dinas PU Kota Banda Aceh mengumumkan Pemenang LelangPekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP, disertai dengan Upload Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP). Pengumuman pemenang tersebut telah menunjuk CV. Milansebagai pemenang lelang ; Menurut hasil koreksi aritmatik yang disampaikan oleh Pokja ULP pada akunSPSE peserta lelang, CV.

Milan berada dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS ; Berdasarkan tata cara evaluasi harga menurut ketentuan Peraturan Presiden RINomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yangtelah dicantumkan dalam dokumen pengadaan nomor: 10.1/TB/DPU/VIII/2012,untuk harga penawaran dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS, Pokja ULP wayjibmelakukan klarifikasi harga.

Tindakan Pokja ULP tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5)Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambahdan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukanDokumen Penawaran. ; 77772222 nnn nnnHalaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUNBNAAtas dasar itu, kemudian PENGGUGAT melakukan sanggahan

SanggahanPENGGUGAT telah dijawab oleh Pokja ULP, tetapi jawaban Pokja ULP tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, dalam jawaban sanggahan, Pokja ULP tidakmenunjukkan suatu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa sanggahanPENGGUGAT tidak benar. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanggahan PENGGUGAT terbukti benar, ataupun belum terbukti tidak benar ; Anehnya, meskipun sanggahan PENGGUGAT belum terbukti tidak benar,TERGUGAT tetap mengeluarkan SPPBJ.

Dalam hal ini TERGUGAT telah menjadikanjawabansanggahan dari Pokja ULP sebagai alat bukti untuk memutuskan bahwa sanggahan TERGUGAT tidak benar ; Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas.

Penggugat:
PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera diwakili DADAN GARMANA ST MT
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II WIL II PROV JAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP JAWA BARAT TH ANG

Bahwa kewenangan Tergugat merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13ayat 1 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan), dimana POKJA ULP diatur dalam Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdalam Pasal 1 ayat 12 Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnyadisebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkanoleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.BDG10.11.12.Bahwa

Jateng(lelang ulang) Nomor: BA07/PanPJP/POKJA II/PASCA. 18/CBPB.

Penetapan tertulis: Surat penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA adalahpenetapan tertulis, tetapi apakah POKJA adalah Badan/Pejabat TataUsaha Negara?

, dapat berdiri sendiri atau melekat pada pada unit yang sudah ada;Dari kedua pasal di atas tegas bahwa Pokja bukan badan tapikepanitiaan, yang pantas disebut sebagai Badan adalah ULP karenamerupakan unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemda/Institusi.Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh kepala ULP tetapi olehPokja sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh 42 dari anggota Pokja.

;Sehingga jelas Pokja bukan merupakan suatu badan akan tetapimerupakan kepanitiaan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP (Unit LayananPengadaan) dan bukan berdasarkan pendelegasian kewenangan yangdiberikan oleh Badan/Pejabat pemerintahan kepada Badan dan /ataupejabat pemerintahan lainnya, sehingga surat penetapan pemenang yangdikeluarkan oleh Pokja bukan merupakan suatu Keputusan Pejabat TataUsaha Negara oleh karena itu tidak ada relevansinya

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintahn Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

copy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor :02/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek RehabilitasiD.

Sorkam Barat Seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat danditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.

foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

Sorkam Barat seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai surat keputusan Objek Sengketa I

berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil

Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor

090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018

dan Surat Keputusan Objek Sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan

Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 bukan merupakan keputusan Tata usaha negara;

2.

SARAH AMARISSA
Tergugat:
1.POKJA Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air ULP Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli
2.PPK Pengadaan Bibit Gaharu DinasLingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli

Surat Pokja Kegiatan Konsevasi Sumber Daya Air dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018; Selanjutnyadisebut: objek sengketa 1;2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan HidupKabupaten Tolitoli Nomor: 525/04PPK/DLH/2018.

Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air Dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, Nomor:090/ 173 a.ULP/2018. tanggal 27 April 2018 Perihal: PenetapanPemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu; Selanjutnyadisebut objek sengketa 3;B.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pokja KegiatanKonservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah KabupatenTolitoli Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April 2018, tentang BeritaAcara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan PengadaanBarang Nomor: 090/172.ULP/2018;4.

Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh ULP bukanlahbadan atau pejabat melainkan Kepanitiaan, dan produk yangdikeluarkan oleh POKJA masih bersifat sementara belum bersifat finalmasih perlu persetujuan dari pejabat TUN yang berwenang.

Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Aijr danPengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit LayananPengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal27 April 2018 (vide bukti T.I3);2.

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintahn Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

copy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor :02/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek RehabilitasiD.

Kewajaran HargaNomor :04/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan SorkamBarat yang dibuat dan ditandatangani oleh selur'un POKJA ULP Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151(satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Teknik Nomor :03/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah I Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional II c.q. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan PekerjaanKonstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIPropinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II

Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi SATKER Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional Il c.g.

Bahwa berdasarkan pengumuman pendaftaran dan pengambilan dokumenpengadaan Nomor KU 03.01/POKJA ULP/WIL.IIJBI/003, tanggal 30Desember 2011 yang ditawar oleh Tergugat secara on line melalui internet,Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur/Rekonstruksi Jalan Bts.

KementerianPekerjaan Umum R.I. c.g. dan seterusnya sampai dengan c.g. terbawahyaitu Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jambi ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional Il, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Bengkal dengan sumberdana APBN 2012, yang merupakan Paket Pekerjaan dari Kelompok Kerja(POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Propinsi Jambi ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional II, dan bukan wilayah Il ( selaku Tergugat dalam perkara ini);Secara hirarkis pula posisi Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan PekerjaanKonstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi JambiULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Il untuk Paket Pekerjaan Adan B

posisinya sejajar dengan Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanPekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah PropinsiJambi ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Il untuk PaketPekerjaan C.

RUSLI EFENDI VS MANAGER PT PLN (Persero) ULP KLUNGKUNG

) Kabupaten Penajam Paser Utara. 7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012. 8. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Karya Langgeng Sejahtera Nomor : 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang pengadaan Interactive white board CV. Setia Kawan Nomor : 019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 21. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV.

Setia Kawan Nomor : 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan pemenang PT.

Gelora Megah Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 24. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 25. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 26. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 disita dari KARSONO27. 1 (satu) lembar (Asli

Tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya. 58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012. 59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar. 60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2. 61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS.

PPU dan saksi bertugas di Pokja I.Bahwa tidak ada spesifikasi pembagian tugas antar pokja sampe dengan 6 karenapokja bekerja untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan perintah ayau instruksilelang dari kKetua ULP saja.Bahwa pada bulan maret 2012, saksi selaku coordinator tim pokjal pada ULP Kab.,PPU pernah melaksanakan pelelangan pengadaan interactive whiteboard padaDisdikpora Kab.

Setelah dokumen pengadaan jadi, maka PA/KPA mengusulkan paketpelelangan ke ULP. Setelah ULP menerima, maka ULP meneruskan intruksi lelang ke Pokja danmemohon pada Ketua LPSE untuk menginput data datadata yang akan dilelangseperti : Jenis paket, nama paket, Lokasi, minal, pembiayaan, nama PA sertaemailnya. Dan setelah aplikasi ruang pelelangan disediakan oleh LPSE, maka dapatdigunakan pokja untuk proses pelelangan secara elektronik."

PPU dengan pokja ULP Kab.

PPU dengan pokja ULPKab.

ULP Kab.

: 821.2/14/ULP/II/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015menunjuk terdakwa .

yang lain akan tetapisetelah diperoleh kesepakatan harga anggota Pokja yang lain ikutmenandatanganinya setelah dilakukan pengumuman Pemenang pada saatmasa sanggah hasil lelang tidak ada yang melakukan sanggahan, sehinggapanitia Pokja Pengadaan Barang 1 menentukan pemenang Lelang tersebutdengan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dimana saksiBERDY SETYAWAN selaku projek manager menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan Pokja Pengadaan Barang 1 Nomor 027/158.a/ULP/III/2015tertanggal 25

Pokja melaporkan secara lisan kepada H.

JANGGA PERSADA LAWAN TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2017, CS

PANGAN INDO,Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaisccuasacscacsesacsesuesavacesatatsvancatenseaeees PENGGUGAT;UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)PENGADAAN BAHAN MAKANAN BAGINARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGAPEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGBALAITAHUN ANGGARAN 2017, Berkedudukan = diJalan Mesjid Pulau Simardan Kota Tanjung BalaiProvinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebutSOIIAGIAL... nnnanener snnnendit t+ 5 8 HRRETSRRTROTOTI 46 48 TERGUGAT ;beralamat

Asas Permainan Yang Layak/Perlakuan Yang Jujur ;Pelayanan proses Pengadaan Bahan Makanan ULP LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017diselenggarakan melalui website LPSEhttp.

Foto copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : W2.E14.PL.02.01 /POKJA / ULP / TBA10, Pengadaan Bahan Makanan UntukKebutuhan Narapidana dan Tahanan pada LembagaPemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai, Tahun Anggaran 2017Tanggal 21 Desember 2016 ( Bukti T.II.Int 24) ;25.

ULPmelakukan Penetapan Pemenang;Halaman 62 Putusan No. 09/G/2017/PTUNMDNMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pokja ULP Pengadaan Bahan Makanan Unit LayananPengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidan/Tahanan Pada LembagaPemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Tahun Anggaran 2017 (Tergugat /ncasu) yang merupakan kelompok kerja sebagai pelaksana dari pengadaanbarang/jasa pemerintah /n casu, maka haruslah dinyatakan Tergugatberwenang untuk menerbitkan objek sengketa

Bahwa adanya Penetapan Panitia / POKJA ULP Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan LembagaPemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai Tahun Anggaran 2017 Tanggal28 November 2016 ( Wde bukti T1);2. Bahwa adanya Dokumen Pengadaan Nomor : W2.E14.PL.02.01/POKJAULP/TBA02 tanggal 7 Desember 2016 untuk Pengadaan Bahan MakananBagi Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBTanjung Balai Tahun Anggaran 2017 (vide bukti T2);3.

B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 12 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.51. 1 (satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulang sementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.

BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor19.919401/Pokja INV.Barang/XV/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja VV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 18.919401/Pokja IV.Barang/XIV/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja .Barang/XIV/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IM ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.

Tembulun SS Junyor,tanpoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IVULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja INV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja INV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IM ULP Kab.

OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV.

/V/2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia PHO dan FHO) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN Perubahan TA. 2015 di lingkungan Diskoperindag Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan ULP

. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat KPPN Gorontalo kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor : S-267/WPB.28/KP.050/2016 tentang Laporan Klaim Pencairan Jaminan/Garansi Bank tanggal 4 Februari 2016;

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar temuan dan rencana tindak lanjut pada pembangunan Pasar Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag Republik Indonesia tanggal April 2017;

16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja

I ULP Kabupaten Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

18. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);

19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas

Hukum danSanggah);e Tahir Yunus, SE (Staff Pendukung Bagian Evaluasi Pelaporan danPengelolaan Dokumen);e Ahmad Umar Usuli, SE (Staff Pendukung Bagian Perencanaan)dan Pokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAdhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten

(Staff Pendukung Bagian Perencanaan) danPokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAd Hoc, dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015belum memiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi

Utara pada tahun 2015 masihbersifat Adhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masihmelekat pada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten GorontaloUtara, sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanyabertugas di ULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain; Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 belummemiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara; Bahwa secara umum suatu proses lelang diawali

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka sayaakan meneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai denganbeban kerja melalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya SekretarisULP akan menyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokjayang beban kerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksipengadaan, yaitu seingat saya Pokja Ill dengan Ketua Sdr. Nur Ishlauntuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketua Sdr.

Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Anggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendiri sudahmemiliki sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan pelelangan seleksi umum untuk pengadaanpekerjaan konsultansi

Point 51 s.d. 59 Dikembalikan kepada Panitia Pengadaan Pokja II Unit Layanan Pengadaan kabupaten Muara enim melalui saksi Rudi Kurniawan60. Nota No. 002532 tanggal 21 Agustus 2013 dari Sejati Motor.61. Faktur tanggal 13 Oktober 2013 dari PD. Asia Mandiri Sentosa.62. Faktur No. 1046 tanggal 13 Oktober 2013 dari Tri Jaya Aluminium.63. Faktur tanggal 16 Oktober 2013 dari Makmur Service.64. Nota tanggal 09 Oktober 2013 dari Grand Mulia Teknik.65.

Selaku Ketua Pokja II pengadaanBarang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten MuaraEnim, dan Hengky Kurniawan, S.Kom. selaku Sekretaris Pokja II pengadaan Barang padapada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara EnimHalaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2015/PN.Plgserta Nihlah, SE selaku anggota Pokja II Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada hari dan tanggal yang tidakdapat

Selaku Ketua Pokja IIPengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, danHengky Kurniawan, S.Kom. selaku Sekretaris Pokja IPengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim sertaNihlah, SE selaku anggota Pokja II Pengadaan BarangUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enim, telah melakukanperbuatan melawan hukum mengingat spesifikasipenawaran dari CV.

Selaku Ketua Pokja II PengadaanBarang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enim, dan HengkyKurniawan, S.Kom selaku Sekretaris Pokja I PengadaanBarang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Nihlah, SEselaku anggota Pokja II Pengadaan Barang Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah KabupatenMuara Enim, telah bertentangan dengan PenjelasanPerpres No. 70/2012 Tentang Perubahan Kedua AtasPerpres No. 54/2010 Tentang

Selaku Ketua Pokja II Pengadaan BarangUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, danHengky Kurniawan, S.Kom selaku Sekretaris Pokja II Pengadaan Barang pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Nihlah,SE selaku anggota Pokja II Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telah menyalahgunakan kewenangannya selakuPokja II Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang /

(Pokja)Pengadaan Barang Kelompok II pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan desposisikepala ULP Kab.

Bahwa Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 17 s/d 23 April 2013telah mengumumkan adanya Pelelangan Pembangunan Gedung IGDRSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, dengan nilai paguHalaman 2 dari 24 halaman.

dan Penyusunan daftarpeserta lelang dilakukan pada tanggal 17 s/d 23 April 2013;Peserta lelang melakukan download dokumen pengadaan, padatanggal 17 April s/d 24 April;Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Penjelasan ataskegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten TemanggungTahun Anggaran 2013, serta dokumen pengadaan yang diperlukan;Penyedia Jasa mengajukan penawaran dengan cara Upload DokumenPenawaran, pada tanggal 2130 April 2013;Pokja ULP Kabupaten Temangung melakukan pembukaan dokumenpenawaran

pada tanggal 01 s/d 03 Mei 2013;Pokja ULP Kabupaten Temangung melakukan Evaluasi penawaranpada tanggal 04 s/d 13 Mei 2013;Pokja ULP Kabupaten Temangung melakukan Evaluasi DokumenKualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 04 s/d 13 Mei2013;Penyedia jasa melakukan Upload Berita Acara Hasil Pelelangan padatanggal 13 s/d 14 Mei 2013;Pokja ULP Kab.

PilarPersada Cabang D.I.Yogyakarta, namun demikian Pokja ULP tetapHalaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014melakukan pendaftaran terhadap PT.

Persada Cabang D.I.Yogyakartasebagai peserta lelang, dan selanjutnya mengikuti tahapantahapan lelangyang dilakukan Pokja ULP Kabupaten Temanggung, hingga TermohonKasasi II/ Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang;Bahwa berdasarkan dengan adanya Peserta Lelang yang terkena sanksidaftar hitam namun tetap diikutsertakan, maka Pokja ULP KabupatenTemanggung dapat dikatakan telah melakukan penilaian kualifikasi danevaluasi secara tidak benar dan tidak cermat, serta tidak mendata pesertalelang