Peta Areal yangditetapkan untuk perkebunan kepala sawit PT.KBAS Skala 1 : 50.000 (Lampiran KeputusanBupati Ketapang Nomor : 143 Tahun 2009tentang Revisi Keputusan Bupati KetapangNomor 150 Tahun 2008 tentang Yin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik Pengolahan a.n.

Hutan KetapangIndustri skala 1 : 25.000 seluas + 173 Ha berada pada areal kerja UPHHKHT PT.Hutan Ketapang Industri;e Bahwa setelah ahli melakukan pengambilan titik koordinat lapangan dan trackingarea di lokasi pembibitan PT.

KBAS dengan menetapkanstandar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha dan produksiserta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

KBAS denganmenetapkan standar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha danproduksi serta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

Kawashima Engineering PlastikIndonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatangani PerjanjianBersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yang mana sudahdilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya.Kutipan isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:1) Para Pihak sepakat menjalani UMKS tahun 2014 sesuai dengan suratkeputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540Bangsos/2012tentang Upah Minimum Kab.

SHIN KAWASHIMA selaku Presiden Direktur dan BpkSuranta seklau HRD manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat padapoint.4 Sepakatuntuk September 2013 selesaidanadakesepakatanstrukturskala upah tahun 2014.Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke II (dua), namun dalamperundingan bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Strukturskalaupah pada tahun 2013.Sehingga perundingan

(Bukti P7)12.13.1415.Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke III (tiga), namun Tidakada kesepakatan.tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite:e 6Tergugat :1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan).2) Budget sebesar Rp 76.019.590, Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level

KarenaTergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah, sedangkan Para16.17.18.19.20.21.Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah di hitung terhadap semuaPekerja dari level operator sampai Manager.sehingga pertemuan tidak adakesepakatan. (Bukti P11)Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014 diadakan meeting lobby yang ke III (tiga) olehPara Pihak, namun tidak ada kesepakatan.

SHIN KAWASHIMA mengenai Struktur Skala Upah , untuk perubahan skala upah Tahun 2013 dibahas tiapbulan di tahun 2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5) ;Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartit antara para Penggugatdengan Tergugat membicarakan struktur dan skala upah Tahun 2014 dan tidakdihasilkan kesepakatan, dan tanggal 27 Maret 2014 kembali diadakanperundingan bipartit ke II kembali tidak dihasilkan kesepakatan karena budgetyang diberikan perusahaan sebesar Rp 76.019.590

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;0. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : PROF. DR.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;35. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : PROF. DR.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) i PROF. DR.

Karena harus rinci, RDTR dituangkan dalam peta skala1:5.000 sehingga memerlukan peta pada skala 1:5.000. Sumber terbaikuntuk pemetaan skala 1:5.000 adalah foto udara ;Bahwa dalam proses penyusunannya, peta RIRW dan RDTR yang dibuatPemerintah Daerah harus dibawa ke BIG untuk diperiksa dan mendapatkanrekomendasi.

Mozaiking/penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan ;Penajaman ;m.Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Bahwa pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Lukman Rukmana (Pelaksana padaKantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor) ;Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :.

IRWAN GUMELAR,SSTP juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim PengadaanTanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai status hukumtanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 4Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuranterhadap lahan yang diminta oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA,SH yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 4Desember 2014 :Bahwa

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor ;Il.

(UMKM) (foto copy) ;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor : 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks.

TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA. Salamun, terkaittanahtanah a quo yang dijadikan tempat relokasi di JambuDua ;e.

Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonishanya sesaat pada awal pernikahan saja, denganberjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, tidak tentram, dan tidakharmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan danpertengkaran/cekcok baik dalam skala kecilmaupundalam skala besar.

pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :16a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) haruS mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

Penajaman;Pembuatan peta foto skala 1 : 5.000;Digitasi untuk peta garis skala 1 : 5.000;Oo 3 3Layout peta foto dan peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis; Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5.000;d. Observasi lapangan;e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukansebanyak 150 titik;f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM),berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak.

Penajaman;m Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;O Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;pPencetakan album peta foto dan peta garis;Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015= Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Jeam Leader) : PROF. Dr.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibatkekerasan benda tajam

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V,Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x 2 cm,tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Bahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuaikewenangannya apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwayang perannya Sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan SaksiKasmiran Alias Ikas

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ADHA WIJAYA, S.E.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas namaACHMAD SUBCHAN, terdiri dari :Hal. 12 dari 27 hal.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas nama SLAMETPRIYADI, terdiri dari :Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosialpembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putin Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;fotokopi KTP atas nama SLAMET PRIYADI.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas namaARBAYAH, terdiri dari :Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosialpembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putin Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan fotokopi KTP atas nama IRANA YANTI.1 (satu) lembar fotokopi potongan cek No. DD 080023 tanggal 20Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratHal. 21 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017Keputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. KetuaIl. SekretarisHl.

,Ph.D. bin BOB ADNAN selakuAppraisal bersamasamadengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor,R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/AnggotaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG serta DR.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratKeputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor ;I.

Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersamasama denganR. IRWAN GUMELAR, S.STP., KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMAARYA dan USMARHARIMAN serta Drs.

Karena itu setiap kemudahan dalam bidangperpajakan jika benarbenar diperlukan harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnyauntuk memberikan fasilitas perpajakan yang benarbenardiperlukan terutama untuk berhasilnya sektorsektor kegiatanekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorongperkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya

Termasuk dalam kelompok barangperkebunan adalah Tandan Buah Segar (TBS) yangdihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit;Dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 telah diaturbahwa industri perkebunan kelapa sawit mencakupbeberapa pelaku yaitu pekebun yang merupakanperorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu serta Perusahaan perkebunan yang terdiridari perorangan warga negara Indonesia atau badanhukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

Putusan Nomor 1777/B/PK/PJK/2016perkebunan dengan skala tertentu. Adapun yang dimaksuddengan skala tertentu usaha perkebunan didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiizin usaha.

Dengan demikian dapat dimaklumi apabiladalam industri perkebunan kelapa sawit selain pelakuusaha berupa perusahaan perkebunan yang termasukskala besar juga meliputi pelaku usaha perorangan ataubadan usaha lain dengan skala usaha yang lebih kecil;Berdasarkan uraian pada huruf c di atas dapat diketahuibahwa PP Barang Strategis berlaku untuk semua pelakuusaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis,dalam hal ini termasuk pelaku dalam industri perkebunankelapa sawit baik dalam skala besar ataupun

Dalamhal ini berarti pula bahwa aturan dalam PP Barang strategisjuga tidak membedabedakan skala usaha, sehingga baikpelaku usaha bermodal besar yang melakukan kegiatanusaha terpadu (integrated) ataupun pelaku usaha lain yangterdiri dari perorangan atau perusahaan dengan skala lebihkecil dan melakukan usaha yang tidak terpadu (nonintegrated), samasama harus tunduk pada aturan dalamPP dimaksud;Sejalan dengan penjelasan pada huruf a, maka selisihpositif antara pajak atas output dan kredit pajak atas

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;Hal. 20 dari 61 hal. Put. Nomor 718 K/Pid.Sus/201554.55.56.57.58.59.60.61.1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec. Pelalawan, Kab.Pelalawan Prov.

Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I. Nomor 18Hal. 30 dari 61 hal. Put.

Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demihukum.Memerintahkan Tergugat dan II dan/ atau siapa saja yangmenguasai dan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untukmenyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalamkeadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.8.

KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KELASIB ATAMBUA :* Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam PositaGugatan poin 15 dani6 halaman 5 serta Petitum Gugatan poin5halaman 8 yakni : menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik No.169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementaraNo. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000 adalahBATAL DEMI DUKUM ;Hal 8 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN AtbBahwa dalil BATAL DEMI HUKUM terhadap sertifikat tanda bukti

hakmilik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, Surat ukursementara No. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan NegeriKelas IB Atambua, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKelas IB Atambua adalah tidak berwenang, yang berwenang adalahPengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Kupang ;Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang memeriksa dan mengadiliperkara ini

Tergugat IV mengukur lahannyadan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan namaYosep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan .3.

Gambar Situasi Skala 1: 2000;5. Bahwa Tergugat III menolak posita nomor 29 karena dalam kaitannyadengan pengukuran lapangan, penyelidikan terhadap sejarah tanahtentulah tidak dilewatkan oleh tergugat III dalam proses penerbitansertipikat ini, maka dari itu dari tanahtanah yang terdapat di dalam desadesa di daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasbatasnya serta siapa yang berhak atasnya.

Ayudya Septarizky, terhadap Yudiana Setyawati, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : tujun sampai delapan.2) Abdomen : tidak ditemukan jejas diperut, nyeri tekan perut dikiri bawah.Halaman 4 dari 37 Perkara Pidana Nomor 72/PID.SUS/2018/PT YYK3)Pelvis : nyeri tekan di area panggul (selangkangan), tampakkeluar darah dari kemaluan.Ekstemitas atas : tampak kelainan bentuk pada area sikutangan kanan.Ekstemitas bawah

Ayudya Septarizky, terhadap Radheini Rahmachesa, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1)2)Skala nyeri : delapan sampai sembilan.Abdomen dan pelvis : jejas positip hematom membentuk garissepanjang kurang lebih sepuluh sampai lima belas centimetersetinggi diafragma, dari mid clavicula dextra hingga midclavicula sinistra.Nyeri tekan seluruh lapang abdomen : perut terasa keras,bising usus terdengar menurun, dari cateter urin terlinat

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/2018

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis (selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek dibibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlinat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor :Hal. 17 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada

Inanta Timber Skala 1 : 50.000) ;Hal. 72 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui bahwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada pada

"Gaji adalah sebagai balas jasa ataupenghargaan atas hasil kerja seseorang, pada umumnya sistem penggajiandapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu apa yang disebut sistemskala tunggal dan sistem skala ganda, yang dimaksud dengan sistem skalatunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepadapegawai yang berpangkat sama, dengan tidak atau kurang memperhatikansifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikuldalam melaksanakan pekerjaan itu ;Bahwa yang dimaksud

dengan sistem skala ganda adalah sistem penggajianyang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat,tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerjayang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalammelaksanakan pekerjaan itu.Bahwa selain daripada kedua sistem penggajian yang dimaksud di atas,dikenal pula sistem penggajian ketiga, yang biasa disebut sistem skalaHal. 17 dari 26 hal.

Sus/201218gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dansistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukansama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikantunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat,mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yangsifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secaraterus menerus.

Sistem skala ganda dan sistem skala gabungan hanyamungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah adaanalisis, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut maka Terdakwa Pujiantono selakuKepala Desa tidak dapat digolongkan sebagai Pegawai Negeri yaitu orangyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupatanah ganjaran atau bengkok, karena tidak terpenuhinya ketentuan sistempengajian, tidak ada gaji pokok, tidak ada pangkat

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor;Il.

Terdakwa beserta seluruh TimPengadaan Tanah Skala Kecil tidak ada membuat daftar nominasi pihak yangberhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPenjelasan pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012 tentangPengangkatan dan Alin Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersamasama dengan HIDAYAT YUDHAPRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK/KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkan Keputusan WalikotaBogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45halaman 98 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l.

IRWAN GUMELAR, S.STPselaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil,bersamasama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogordengan, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNANselaku Appraisal dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sertaDR.

No. 341 K/PID/2017untuk mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluardari mulut adik ipar adalah memenuhi kriteria anti sosial atau sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam msyarakat sesuai dengan ruang dan waktunya;Bahwa apakah dengan perbuatan Terdakwa terurai pada huruf C makalebel penjahat logis dan boleh disematkan kepada Terdakwa KasmanFoeng selaku kakak ipar dalam bentuk sebuah putusan penghukumansecara pidana atas pertimbangan perbuatan

;Sebaliknya, apakah perbuatan si adik ipar yaitu Saksi Leny Tjiang yangmengecewakan kakak ipar dengan ucapanucapan menuduh dan menghinakakak ipar yang sudah jauhjauh datang dari Makassar untuk memenuhiundangan panen sarang wallet adalah tidak anti sosial atau tidakmerupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaanhukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktusehingga kepadanya harus dilindungi dan dibela oleh hukum Negara;Bahwa uraian tentang manakah perbuatan

Hotel PareWisatamas dengan mengatakan sekarang kau tidak ada pekerjaanmu,uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, sayayang kasih makan 1 keluarga besarmu adalah anti sosial dan merupakansebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukumyang hidup dalam masyarakat sehingga layak dinyatakan bersalah danharus dihukum atas perbuatannya;Hal. 8 dari 18 hal. Put.

dihadirkan di persidangan yangbersesuai dengan keterangan Terdakwa Kasman Foeng bahwa setelahkejadian itu, Terdakwa Kasman Foeng langsung menelepon kepada SaksiSiswanto selaku suami Saksi Lenny Tjiang menyampaikan seluruh kejadian,termasuk perbuatan menarik atau melepas masker penutup mulut SaksiLeny Tjiang;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng memberi tahu kejadian kepada SaksiSiswanto selaku suami Leny Tjiang yang demikian sangatlah beradab, tidakanti sosial dan tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala

No. 341 K/PID/2017mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluar darimulut adik ipar adalah tidak anti sosial atau tidak merupakan sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam masyarakat beradab dan berbudaya Indonesia;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar bahkan sangatmungkin bersesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakatdalam ruang dan waktu, identik seperti halnya seorang bapak memukulanaknya ke arah pantat karena anaknya