Putusan Nomor 1340/Pid.B/2018/PN Jkt Utrsebagai Nakhoda Kapal dan saksi sedang berlayar diatas kapal perikananKM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukanpemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi

Syahbandaran Utama TanjungPriok dan dikeluarkan di Tanjung Priok; Bahwa posisi pada saat itu yaitu 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat Terdakwa yang bertindak sebagaiKepala Kamar Mesin (KKM) dan Saksi KA THU AN yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.30wib bertempat pada posisi + 1 mil laut sebelah timur Pulau Ayer KepulauanSeribu Jakarta, saat ia terdakwa DURYAT bin SANDU yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Saksi KA THU AN yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal dan saksi sedang berlayar diatas kapal perikananKM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju PelabuhanMuara Baru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli DitpolairPolda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

Putusan Nomor 726 K/Pid.Sus/2013Setelah hasil titik koordinat diambil dan diplot ke dalam peta dengan skala 1 :250.000 pada lampiran Kep. Menteri Kehutanan RI No.

diri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni RasmanaPutra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina(sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina)dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalam15Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

No.40 PK /Pid/ 2014PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampang bernamaEDY RATNO SANJAYA, SH;m 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 2500 luas 17.630 M?dan 4.110 M2?

/2006tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernamaKAHARUDDIN;5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26April 2003 ditandatangani oleh pihal pertama (penjual) bernama JUHAIFA danpihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATIdisaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN danditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampangbernama EDY RATNO SANJAYA, SH;1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

Rahim ditandatangani oleh PPATKecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, S.H;1 (satu) lembar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret2006 oleh Kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah bernama Burhanuddin,SH.4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBBSumbawa Besar An.

/2006 tanggal28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernamaKAHARUDDIN;5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26April 2003 ditandatangani oleh pihal pertama (penjual) bernama JUHAIFA danpihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATIdisaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN danditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampangbernama EDY RATNO SANJAYA, SH;1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala

No.40 PK /Pid/ 2014i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak dipulau Panjang Desa Teluk Santong Kec.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor;Il.

IRWAN GUMELAR, S.STP danseluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebihdahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasiatas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah keI dirumahKAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim PengadaanTanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG AliasANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara MusyawarahPengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737KUMKM tanggal 17 Desember2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :1.

Jual beli yangterjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJAHENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagaiberikut :1.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / MenhutIl /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Berdasakan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 :100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts11/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebutdi atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebihkurang 7 (tujuh) ha. ;b.

Dan perkaraperkara yang Jaksa/Penuntut Umum sebutkan di atasadalah skala prioaritas dari pemerintahan dan juga aspirasi yangberkembang dimasyarakat di mana masyarakat sangat geram sekalidengan tindak pidana kehutanan, sehingga dengan dibebaskan kasusTerdakwa MARDIANTO pgl.

Surat Tugas Pengukuran No. 39/2007, tanggal 18 Agustus 2007.8. 1 (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, dengan lembaran Peta : 48.1-48.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasi koordinat titik dari geodetic

(satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An. COH HANGYO dengan Nomor: D.1I. 305 : 34/2008, tanggal 02 April 2008.11.

Coh Hang Yo No.04.05.04.01.1.15764, tanggal 25 Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No. 42/2007, tanggal 05 Oktober 2007.. 1 (Satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1: 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :040/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.Kwitansi Surat Perintah Stor An.

(satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An.

Penajaman;Pembuatan peta foto skala 1 : 5.000;Digitasi untuk peta garis skala 1 : 5.000;Oo 3 3Layout peta foto dan peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis; Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5.000;d. Observasi lapangan;e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukansebanyak 150 titik;f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM),berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak.

Penajaman;m Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;O Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;pPencetakan album peta foto dan peta garis;Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015= Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Jeam Leader) : PROF. Dr.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

tidak maumendengarkan nasehat yang Penggugat berikan, Tergugat dalammengambil keputusan rumah tangga hanya mengikuti pemikiran Tergugatsendiri, walaupun Penggugat sudah memberikan masukan, Tergugat tidakmau melaksanakannya, seperti ketika Tergugat menggarap ladang denganmenggunakan uang pinjaman, Penggugat mengingatkan untuk menggarapladang menyesuaikan dengan uang yang dipinjam sehingga bisamendapatkan hasil yang mencukupi termasuk untuk membayar hutang,sementara Tergugat menggarap ladang dengan skala

Tergugat menggarap ladangdengan skala melebihi uang yang dipinjam sehingga Tergugat harusmenambah lagi pinjaman karena hasil yang didapat dari ladang tidakmencukupi untuk membayar hutang; Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi.

dalam mengambil keputusan rumah tangga hanyamengikuti pemikiran Tergugat sendiri, walaupun Penggugat sudahmemberikan masukan, Tergugat tidak mau melaksanakannya, sepertiketika Tergugat menggarap ladang dengan menggunakan uangHalaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 225/Padt.G/2018/PA.PPpinjaman, Penggugat mengingatkan untuk menggarap ladangmenyesuaikan dengan uang yang dipinjam sehingga bisa mendapatkanhasil yang mencukupi termasuk untuk membayar hutang, sementaraTergugat menggarap ladang dengan skala

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakandalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caraHal 3 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINmencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 5 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

rumahtangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatanmaupun izin edar dalam skala pabrikan berupa pencantuman tanda MD dan tandaML yag diterbitkan oleh BPOM dan izin edar dari dan persetujuan dari KeamananBahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat minumanberupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual minuman yang biasadisebut arak jowo atau cukrik tersebut kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN denganharga per kardus isi 12 botol ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 7 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

Asas Bertindak Cermat (Principle of carefuleness)Bahwa Tergugat selaku penyelenggara pekerjaan lelang elektronikPaket Pekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 hendaknya berlakucermat dan selalu berpijak pada peraturan perundangan yang berlakumengingat jelasjelas dalam pengumuman lelang elektronik tersebutmenyatakan jika peserta lelang adalah perusahaan dengan skala/tergolong perusahaan kecil (mengingat nilai proyek tersebut < Rp.2.500.000.000,00

Ketidak cermatanitulah yang mengakibatkan Penggugat II yang tadinya mengetahui jikaproyek pekerjaan tersebut hanya dikhususkan pada perusahaan skala/grede kecil merasa dirugikan mengingat Penggugat II merasa mampu 1414dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya untuk melaksanakanproyek pekerjaan tersebut.Ketidak cermatan......Ketidak cermatan tergugat memenangkan PT Yang Andalan Utama(sebuah perusahan katagori non kecil) justru) membuktikan tidakdipenuhinya asas bertindak cermat sekaligus menunujukan

danKolusi dilingkungan kementerian Pendidikan mengingat PT YangAndalan Utama juga adalah pemenang sebelumnya dalam proyek PaketPekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama B Lantai 2 MenjadiLantai 3 Tahun Anggaran 2013.Seharusnya bila panitia dan pejabat pembuat komitmen mampu menelitikategori peserta lelang secara seksama agar tidak merugikanperusahaan peserta lelang yang berkatagori perusahaan kecil, tentulahtidak mungkin terjadi ketidak cermatan hingga memenangkanperusahaan yang justru tergolong skala

pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, adaperaturan dasar yang melandasainya).Selanjutnya mengingat Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkanTergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata usaha negara sangatjelas dan nyata bila terbitnya surat Keputusan Tergugat Tersebutharuslah berdasarkan hukum positif yang sudah berlaku maupunketentuan lain yang sedemikian rupa demi menghindarkan kesewenangwenangan oleh seorang pejabat yang merugikan rakyat khususnyadalam hal ini pengusaha skala

/grede kecil untuk mendapatkanpekerjaan yang layak mengingat Tergugat telah memenangkanperusahaan skala/grade non kecil (PT Yang Andalan Utama) padapekerjaan Lanjutan Renovasi Gedung Asrama A Lantai 2 MenjadiLantai 3 kode lelang 2253025 Tahun Anggaran 2013 yang seharusnyadiikuti dan dimenangkan oleh bidang usaha skala/grede kecil.

Skala nyeri : 6/10 NRS ;4. Sesak Napas : 5. Status Lokatis : Regio punggung kanan : luka ukuran 5 x 2 cmtepi luka tajam perdarahan (+) dasar otot ;paru : Vesikuler kanan menurun, Rhonki /, wh / ;Kesimpulan :1. Lakilaki berusia 16 tahun ;2. Luka di punggung kanan belakang yang diakibatkan karena traumabenda tajam ;Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;Hal 3 dari 7 hal Put.

Skala nyeri : 6/10 NRS ;4. Sesak Napas i 5. Status Lokatis : Regio punggung kanan : luka ukuran 5 x 2cmtepi luka tajam perdarahan (+) dasar otot ;paru : Vesikuler kanan menurun, Rhonki /, wh/ ;Kesimpulan :1. Lakilaki berusia 16 tahun ;2.

UMK Jayapura pada tahun 2017 adalah sebesarRp2.783.935,00 Tergugat juga telah membuat struktur dan skala upahtahun 2017 yang mengacu pada UMK tahun 2017 kabupaten Jayapuraadalah Rp2.783.935,00;Bahwa Penggugat 2 atas nama Enggelina Moibia menerangkan bahwaPenggugat 2 adalah pegawai tetap Tergugat yang menerima upah terakhirtahun 2015 sebesar Rp2.193.000,00.

UMK Jayapura pada tahun 2015Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japadalah sebesar Rp2.258.790,00 Tergugat juga telah membuat stuktur danskala upah tahun 2015 yang mengacu pada UMK tahun 2015 kabupatenJayapura adalah 2.258.790,00;Bahwa stuktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat yang mengacupada UMK tahun 2015 dan 2017 pada Kabupaten Jayapura merupakandasar bagi Tergugat untuk membayar upah minimum di tempat kerjaTergugat.

Sebagai perusahaan yang taat dan patuh pada perturanperundangundangan dan telah diaudit dan memperolehsertifikatInternational Sustainnability and Carbon Certification (ISCC), adalah tidakmungkin Tergugat membayar upah kepada setiap pekerja Tergugatdibawah upah minimum yang telah ditetapbkan oleh pemerintah KabupatenJayapura dan struktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat sendiri;Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang bahwa Para Penggugattelah melakukan penyesatan atas pemberian informasi

dianggap telah termuat danterlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dansebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T1 sampai dengan T16, yaitu sebagai berikut:1.10.11.12.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya skala

dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2015, yang diberi tanda bukti T1;Fotokopi dari fotokopi skala dan SK upah PT Sinar Kencana Inti Perkasatahun 2016, yang diberi tanda bukti T2;Fotokopi sesuai dengan aslinya skala dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2017, yang diberi tanda bukti T3;Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Papua Nomor 400/445/tahun 2014tentang penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Jayapura tahun 2015, yangdiberi tanda bukti T4;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri

Skala Desa Sei. LimbatKab.

Skala Desa Sei, Limbat Kab.

Skala Desa Sei. Limbat Kab.

Peta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.d. Profil perusahaan 12.2. SURAT IZIN LOKAS (IL ) :2 noes n nance ee eeeHarus memenuhi syaratsyarat:a.b.c.d.e.Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir.Nomor Pokok wajib Pajak ( NPWP). Identitas Permohon. === 222 n= nono nePeta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.Proposal / Laporan Hasil survey 12.3.

REKOMENDASI Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunanProvinsi Kalimantan Barat untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / wali kota.Rekomendasi teknis dan Direktur Jendral Departemen Pertanian untuk PenanamanModal asing atau penanaman modal dari dalam negeri.SURAT IZIN LOKASI dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila areal berasaldari kawasan hutan.

Surat Izin Lokasi dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan denganphoto CALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila arealberasal dari kawasan hutan. 15j. Rencana Kerja Pembangunan Kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.k. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.1.

SURAT IZIN LOKASIT dari Bupati / wali Kota yan* dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. 8. Rekomendasi Lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi UNIT PENGOLAHAN.9.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana.Subsidair:Bahwa Terdakwa UMBU SORU DETANG Als.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmemahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasiidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan masalahpenganiayaan terhadap seseorang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang,Kec. Katikutana, Kab.

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, Dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkanluka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah

Peta Areal yangditetapkan untuk perkebunan kepala sawit PT.KBAS Skala 1 : 50.000 (Lampiran KeputusanBupati Ketapang Nomor : 143 Tahun 2009tentang Revisi Keputusan Bupati KetapangNomor 150 Tahun 2008 tentang Yin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik Pengolahan a.n.

Hutan KetapangIndustri skala 1 : 25.000 seluas + 173 Ha berada pada areal kerja UPHHKHT PT.Hutan Ketapang Industri;e Bahwa setelah ahli melakukan pengambilan titik koordinat lapangan dan trackingarea di lokasi pembibitan PT.

KBAS dengan menetapkanstandar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha dan produksiserta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

KBAS denganmenetapkan standar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha danproduksi serta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selakuKoordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupunmenyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepadaPPK NUSP2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terimapekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastrukturdalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 SiklusIl di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIKKUROCHMAN Bin M.H.

NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran

Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg109.110.111.112.113.114.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi