Ditemukan 2888 data
24 — 17
oleh karana dakwaan primer alternative kesatu telah terbuktimaka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung, tidak ditemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka kepada terdakwa haruslahdianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan perbuatannya ituharuslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan kepada terdakwa haruslahdijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;Menimbag
ARIZKA RAMDANI ANWAR SAPUTRI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
3.KASAT RESKRIM NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN BARAT
112 — 19
kepunyaan Pemohonyang telah sempat dipakai mengkonsumsi shabushabu oleh Pemohonpada tanggal 29 Juli 2020, maka berdasarkan keterangan Pemohon(ic, fersangka) dan barang bukti tersebut maka penetapan Pemohonsebagai Tersangka telah memenuhi ketentuan pasal 17 KUHAP dankarena telah terdapat 2 (dua) alat bukti tersebut diatas makapenangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah sesuaiketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian petitumpermohonan pada angka ke2, 3 dan 6 haruslah ditolak;Menimbag
Firman Fitrianto
Tergugat:
1.Billy Susandhy
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.PT Bank Mandiri Persero Tbk area Denpasar
4.Sarosa Martha
5.Chandra Dewi
6.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
7.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME & Micro Collection & recovery Bali dan NUsa Tenggara
81 — 77
yang telah selesai dilaksanakan oleh Terlawan Ilharus berupa gugatan bukan dalam bentuk perlawanan ;Menimbang, bahwa bedasarkan petimbangan hukum tersebut di atas,maka dalil eksepsi Terlawan II tentang Eksepsi Pelawan Salah MengajukanUpaya Hukum dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut danlayak untuk dikabulkan, Sehingga dengan demikian maka menurut MajelisHakim dalil eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan Ill selainnya tidak perludipertimbangkan lagi ;Dalam pokok perkara;Menimbag
71 — 44
dibuktikan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitumpetitum Penggugat lainnyaMajelis Hakim berpendapat bahwa petitum petitum tersebut memiliki kaitan eratdengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkandiatas, dan oleh karena petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang merupakantuntutan pokok gugatan dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka tuntutan Penggugatselebihnya dalam petitum yang lainnya selanjutnya akan dipertimbangkan oleh MajelisHakim;Menimbag
RIRIN HANDAYANI, SH
Terdakwa:
1.ELKANA ISMAU
2.MAKLON ISMAU Alias MAKLON
44 — 21
Sehingga anggota polisi menyuruh saksi FILMON ARIFINNENOSABAN untuk melanjutkan mengantar koban ke Puskesmas Nekamese danpada saat dalam perjalanan dari pospol menuju Puksemas Nekamese, saksimerasakan korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal).Menimbag bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur initerbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2)ke3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa* haruslah dinyatakantelah
130 — 61
Adat sa,o Lengi Jawa dan saksi juga mengenal orang tuapenggugat bahkan saksi melihat di Rumah adat sa,o lengi Jawa terdapatSu,a ( sertifikat adat), Mataraga dan Kawa pere,merupakan lambang adatdari suatu rumah adat, selanjunya saksi juga menerangkan bahwa saksimengenal Maria Moi Tai yaitu tergugat I, yang mana Maria Moi Tai berasaldari sa,o lain yaitu sa,o Waghe Nee Awe selanjutnya sa,o Waghe Nee Aweberasal dari Sa,o Kaka dari sa,o saka Puu Ngadhu Watu yang jelas berbedadengan Sa,o Lengi Jawa ;Menimbag
190 — 143
Abdullah Alin Tagak pada tahun 2007 sesuai dengan jumlah santri/murid yang dinyatakan lulus;Menimbag, bahwa mengenai masalah Surat Pernyataan yang dikeluarkanoleh pihak Pondok Pesantren H. Abdullah Alin Tagak Tingkat Whusta yangditandatangani oleh Terdakwa mengenai pembetulan kekeliruan penulisan padaljazah dan SKHUN Insan Sabri dibenarkan oleh saksi Getri dan saksi SyawalSuro juga dikuatkan oleh keterangan Ahli Dr.
163 — 102
Dan jika kedepannya tidak dapat melengkapi dipersidangan pulaMajelis Hakim akan mengambil langkah tegas kepada Kuasa Tergugat;Menimbag, bahwa selanjutnya kembali Majelis Hakim membijaksanai KuasaTergugat dan menyampaikan agar Kuasa Penggugat dapat memakluminya.Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan Duplik dari Kuasa Tergugat danatas kesempatan yang diberikan, Kuasa Tergugat menyampaikan bahwa ia KuasaTergugat telah siap dengan Dupliknya;Menimbang, bahwa dikarenakan acara jawab menjawab telah
60 — 16
punya uang untuk membayar uang administrasi, sehingga tidaksatupun Kelompok Tani penerima bantuan yang mengambil Hand traktor dari Terdakwa;Halaman 67 dari 82Putusaan Perkara No. 01/PIDSUS/20 14/PNPLGMenimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun Kelompok Tani yangmengambil Hand traktor tersebut, maka terdakwa menjual Hand traktor tersebut padapihak lain yang bukan Kelompok Tanisejumlah 9(sembilan) unit, sedangkan 1(satu) unitHand traktor telah Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;Menimbag
50 — 25
YaniMenimbang bahwa terhadap objek harta tersebut Penggugat telahmengajukan alat buti Akta Hibah yang di buat oleh PPAT Rosmaladewi,SH.Dan ditandatangani oleh H.Qomaruddin Maard (ayah kandung Penggugat)sebagai pihak pertama yang menghibahkan tanah tersebut kepada Dr.VeraNopalinda (Penggugat) sebagai pihak ke dua yang menerima hibah terhdaptanah yang terletak di Lampung tersebut;Menimbag bahwa berdasarkan bukti akta hibah yang diajukanPenggugat nomor 08/2012, (bukti P.36) Menunjukan bahwa tanah tersebutadalah
1.ERLENA IBRAHIM
2.MARLENI
3.UPIK NURMAYATI
4.AFRIDA
5.YULI IRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
RAMADHAN DEDE PUTRA, SE
224 — 135
69/RTM/X/2018ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang intinya agar Tergugattidak memproses atau membaliknamakan sertipikat yang tertera di dalam surattersebut,Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh ParaPenggugat sebagaimana dalam repliknya tertanggal 10 Februari 2020 yangpada pokonya menolak dalil eksespsi Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa Terhadap dalil eksepsi Tergugat serta bantahan dariPara Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbag
206 — 119
sebagai pembayaran bagi hasil dari total kewajiban Rp.2.200.000.000, (dua milyar dua ratus juta rupiah), dalil tersebut dibuktikan dengandiajukannya bukti surat P8a,b,c,d,e berupa buku rekening yang menandakanadanya transfer sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat, bukti P6 berupasurat permohonan restrukturisasi pembayaran dari Tergugat tertanggal 6 Oktober2014 hal mana sesuai dengan bukti surat T29.15 T29.25, dengan demikianMajelis berpendapat Penggugat dapat membuktian dalilnya tersebut;Menimbag
29 — 12
dalam pertimbangan ini ada 3 (tiga) hal yang akandipertimbangkan, karena hal tersebut merupakan perkara komulatif obyektif,pertama tentang perceraian, yang kedua tentang hadhanah dan yang ketiga tentang nafkah;Menimbang, bahwa oleh karena penggabungan gugatan tersebutdibenarkan secara hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 86 ayat 1Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah beberapa kaliterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itupenggabungan tersebut dapat diterima;Menimbag
1.TRI SULANDARI, SH.
2.Widyo Brayoto Ardi, SH.
3.Ricky Makado, SH., MH.
Terdakwa:
HOHO SAPUTRO als. HOHO bin SANTOSO
77 — 10
Unsur Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan lukaluka;Menimbag, bahwa yang dimaksud dengan Jika kekerasan yangdigunakan mengakibatkan lukaluka, bahwa berdasarkan fakta fakta yangtelah terungkap didepan persidangan baik berupa keterangan para saksiyaitu saksi Sumadi als Sumad, saksi Djoko Prayitno, saksi NiningSulistyowati, saksi Sunarti, saksi Mardiyanto, saksi Tugimin alias Boimin,saksi Ajizeta Amirul Rohman alias Bejo Bin Sumarlin, terdakwa HohoSaputro alias Hoho Bin Santoso, saksi Agus Jatmiko
82 — 32
Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Negara Bab VII Pelaksanaan APBD ; bagianPertama Azas umum Pelaksanaan APBD; Pasal 54 ayat (2) disebutkanbahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan/ harus didasarkanpada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuanPeraturan dan Perundangundangan ; bahwa Terdakwal dan Terdakwall telah bertindak melakukan programGerbang Dema tidak efisien ;Atas keterangan ahli tersebut, para Terdakwa telah membenarkannya ;Menimbag
Tn HERMAN PURWADINATA
Tergugat:
Tn DJEMAHAT SALEH
Turut Tergugat:
KEPALA DESA BATU HITAM, KECAMATAN SIJUK, KABUPATEN BELITUNG
101 — 29
terbukti Gugatan Penggugat adalah tidakjelas atau kabur (obscuur libel), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan Eksepsi Ad.2 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak Jjelas(Exceptio Obscuur Libel) beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang menyatakanGugatan Penggugat tidak jelas (Exceptio Obscuur Libel) telah dinyatakandikabukan, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut;Dalam pokok perkara;Menimbag
188 — 94
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim menilai bahwa Penggugat sudah tepat untuk mendudukkan La Tengsebagai pihak sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya tentang gugatan error in objekto,oleh karena eksepsi ini terkai dengan pokok perkara maka eksepsi ini akandiperiksa lebih lanjut bersamasama dengan pokok perkara;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugatsebagaimana telah terurai di muka;Menimbag
SUCI MAWARNI, SH
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
172 — 61
tersebut, Hakim Anggota dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebutPeraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018), diatur sebagai berikut:(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa adminstrasi pemerintahan setelah menempuh upayaadministratif;Menimbag
172 — 52
memiliki kekuatan hukum danmenjadi tidak sah dan surat bukti T.IV4 s/d T.IV40, surat bukti T.V1 s/d T.V8, surat buktiT.VI1 s/d T.VI7, surat bukti T.VII1 s/d T.VII8, surat bukti T.XI1 s/d T.XI9 patut untukdikesampingkan, demikian pula terhadap keterangan ahli atas nama PARAMITAPRANANING TYAS, SH,LLM yang seharusnya dalam keterangannya menerangkanberdasarkan keahlian yang dimilikinya tapi ternyata ahli tersebut menyampaikan penilaiantentang materi pokok perkara, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;Menimbag
171 — 61
TELABAH NASIONAL TRADING COMPANY.Yang disebut sebagai pihak yang MENYEWAKAN dengan JEFFRY BUDIMANRAHARJA yang mewakili PT.DIWWANGKARA HOLIDY VILLA BALI sebagaipihak PENYEWA;Menimbag, bahwa berdasarkan bukti T1.6 sama dengan bukti P8 jikadihubungkan dengan bukti P15 yang sama dengan bukti T1.59 adalah salingbersesuaian dapat disimpulkan maka diperoleh fakta hukum bahwa benarsesual akta No.39, tanggal 31 Juli 2003 telah benar terjadi sewamenyewadihadapan Notaris mengenai sewa menyewa bangunan kantor