Ditemukan 2888 data
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
987 — 892
Pengadilan Negeri Batam;Menimbang bahwa terhadap bukti P12 yaitu Fotocopy Akta PT.FAGIOLI LIFTING AND TRANSPORTATION INDONESIA Nomor 16 tanggal15 Agustus 2017 dan P13 yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum danHakAsasiManusiaNomorAHU0035196.AH.01.01.Tahun 2017tanggal 15Agustus 2017 akan dibuktikan secara berimbang dengan alat bukti lainnyaMenimbag, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangakan buktiTermohon yaitu T11, T12, T13, T.14 dan T15 akan akan dibuktikansecara berimbang dengan alat bukti lainnya;Menimbag
688 — 577
Putusan Nomor 214/Padt.G/2014/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa tuntutan ganti rugi Immateril dimaksud yang patutdan objektif, tidak ada perincian jelas akibat yang ditimbulkan dan tidak adabukti surat atau saksi yang mendukung permintan tersebut, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa tuntutan ini haruslah dinyatakan ditolak;Menimbag, bahwa tuntutan poin 12 untuk menghukum para TergugatRekonpensi untuk tunduk pada putusan;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi berdasarkan uraianpertimbangan tersebut diatas
160 — 70
Untuk mempertanggungjawabkan sisa danatersebut Yakobus Feka selaku Kepala Desa membuat bukti belanja fiktifpengadaan bahan pembuatan tenda jadi sebesar Rp.22.420.000, denganrincian: (a) Pipa kotak Rp. 6.840.000,, (b) Pipa 2,5 dim Rp.2.520.000,, (c)Pipa 1 dim Rp.790.000,, (d) Pipa % dim Rp.270.000, dan (e) Terpal 6lembar Rp.12.000.000,Menimbag, bahwa kegiatan pada Tahun 2018 yang tidak dilaksanakandan kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaanya tidak sesuai denganRencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga
124 — 137
diterimaoleh pengadilan tingkat pertama tersebut, maka cukup mengambil data darihasil pemeiksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020terhadap obyek sengketa tanpa diperlukan pemeriksaan setempat lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena itu keempat obyek, yaitu. obyekpoint 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4 point 5.1 angka 5 dan obyek sengketapoint 5.1 angka 6 yang tidak dapat di terima tersebut di atas ikut puladiperiksa di lokasi pada waktu diadakan pemeriksaan setempat padatanggal 9 Juni 2020 ;Menimbag
174 — 117
M.M. sehingga Terdakwa harus pula bertanggung jawab ataskerugian negara yang timbul sebagai akibat perbuatannya tersebut;Menimbag, bahwa oleh karenanya uang sebesar Rp.100.000,000, (seratus jutaRupiah) yang telah telah Terdakwa titipbkan kepada Penuntut Umum tersebut harusdianggap sebagai bagian pengembalian kerugian negara yang timbul dalam perkara inisebesar Rp.288.094.000, (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh empatribu Rupiah) sehingga tidak terdapat alasan untuk mengembalikan
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
376 — 211
danc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Menimbang, bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor:21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan:Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukanpembelaan hukum, yang moeliputi: a. memerintahkan atau melakukantindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikanpengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;Menimbag
46 — 10
dengan tanggal 23 Desember 2011.Menimbang, bahwa dalam pelaksanaanya, ketiga paket pengadaan meubelairtersebut dilaksanakan oleh terdakwa Bayu Gunawan Bin Suwono selaku Pemilik UD TigaEmas sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja yang dibuat olehDirektur/Pemilik UD Tiga Emas No.01/SK/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yangditujukan kepada Direktur CV Purnama, yaitu seluruh paket pengadaan meubelair dengankesepakatan harga yang harus dibayar oleh CV Purnama sebesar Rp. 362.880.000,;Menimbag
108 — 64
BM 8357 TM kepada konsumen atasnama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,.Menimbag, bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfisekitar Rp.1.372.000.000, yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transferke rekening atas nama terdakwa sejumlah Rp.1.315.000.000,, sedangkan uangpenjualan yang dilakukan Saksi Muchsin dikirimkan Saksi Candra ke rekeningSaksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,, secara tunai diserahkan kepada SaksiMuchsin sebesar Rp.5.000.000,, serta ditransfer ke rekening atas
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
541 — 92
SMS dilakukan dengan jualbeli putus (true sell);Menimbag, bahwa menurut pendapat Prof,Dr.Nindyo Pramono, SH.,MH.,ahli dalam bidang hukum bisnis, pada pokoknya berpendapat bahwa dalamKUHPerdata dikenal membeli kembali (buy back) filosofinya perusahaan tidakboleh rugi.
,Dapen PKT telah berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 76/DIR/XII/2007349tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik dalam Pengelolaan DanaPensiun Pupuk Kaltim, dan tentang Resiko Investasi Ancaman Resiko,bagaimana bentuk Resiko yang dilarang di dalam buku 5, dan Surat KeputusanNo. 16/DIR/III/2009 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pupuk Kaltim tanggal17 Maret 2009, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1999/PMK.010/2008tentang Invesati Dana Pensiun tertanggal 05 Desember 2008;Menimbag
Disini terlihat jelas bahwa investasi Dapen PKT terhadap 30 (tiga puluh) unit satuan rumah susun CondotelHariis Hotel The Jimbaran bukan jualbeli putus (True Sell) yaitu harus dilengkapisertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huru a PMK No. 199/2008 joPasal 7 ayat (1) huruf a POJK No. 3/2015, sementara dalam investasi a quo dilakukan dengan jaminan pembelian kembali (Buy back Guarantee);Menimbag, bahwa oleh karenya menurut
186 — 589
yangdiartikan persetujuan dari isteri adalah si isteri tersebut haruslah secara bersamasama hadir dengan suami pada saat melakukan suatu penandatanganan sebuahakta dan bersamasama membubuhkan tanda tangannya pada saat itu juga, dalamhal ini dipersidangan berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat terungkapbahwa Penggugat yang notabene adalah isteri dari Tergugat III tidak ada atau tidakhadir dan tidak pula membubuhkan tanda tangannya dalam akta kuasa menjualyang dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini;Menimbag
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KASIM alias KASIM
108 — 77
Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001sebagaimana diuraikan dalam faktafakta hukum diatas telah terwujud dengansempurna dengan adanya peranan pihak terdakwa sendiri selaku pelaksanapeningkatan puskesmas Bobolio non rawat inap menjadi puskesma rawat inapsebagaimana tertuang dalam kontrak kerja dimaksud;Menimbag, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang Melakukan,Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi dan telahterbukti secara
141 — 34
bisa menyerahkanpekerjaan tersebut kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran untuk difungsikan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pada kenyataannya terhadap pekerjaan initelah dibayar sebesar 83,04 % sedang pencairan tersebut dilakukan olehTerdakwa setelah ada Berita Acara progress pekerjaan dari konsultanpengawas dan Penyedia Barang, dengan demikian telah nampak pulaadanya kerja sama yang erat antara PPK, Konsultan Pengawas danPenyedia Barang dalam kapasitas dan tugasnya masingmasing;Menimbag
169 — 141
atasobyek sengketa 3.1 dan 883 M2 atas obyek sengketa 3.2 menjadi hak dan bagianSri banun atas harta peninggalan pewaris Amaq Lemah hal ini dimaksudkan agartanah yang sudah dikuasai oleh SRI BANUN berdasrkan pembagian secara solohtetap berada pada kekuasaan hak miliknya selanjutnya memperhitungkanbagiannya SRI BANUN terhadap bidang tanah di lokasi lain diluar obyek yangdikuasai pihak pembeli;Menimbag, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyataterhadap bidang tanah seluas 400 M2 yang telah
HIJRAN SAFAR, SH
Terdakwa:
Dr. SAWALUDDIN, S.E.,M.Si.
215 — 132
JasaBhakti Nusantara untuk mengembalikan dana ke Kas Negara;Menimbag, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang Melakukan,Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi dan telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsurunsur yang terdapat dalam pasal3 jo.
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
1.AHMAT NAWAWI Als M NAWAWI BIN SUNTANI Alm
2.FIRMANSYAH BIN SAIBI Alm
89 — 83
Rosmaini Abidin als Mak Upik) = Rp.45.000.000,;Menimbang, bahwa sisa kerugian keuangan Negara Rp. 45.000.000,dibebankan kepada terdakwa Anmad Nawawi sebesar RP. 30.000.000, danRp.15.000.000, kepada Terdakwa II Firmansyah;Menimbag ,bahwa terdawa Anmad Nawawi selama proses persidangantidak mengembalikan uang kerugian Negara,dengan demikian Terdakwa dibebani membayar uang kerugian Negara sebesar Rp. 35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah);Menimbang,bahwa terdakwa II Firmansyah telah mengembalikan uangkerugian
90 — 47
Rajak pemilik meubel Mantika di Desa Soriutu Kecamatan ManggalewaKabupaten Dompu, dengan pembicaraan antara lain mengenai harga barang yangakan dipesan, proses pengiriman, jumlah barang yang dipesan dan pembayaran uang muka ;n Menimbag, bahwa sebagai tindak lanjut dari pemesanan meubel tersebut,pada tanggal 22 Oktober 2008 telah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwadengan saksi A.
108 — 15
Mitrasolusi Teknologi Mandiri, berdasarkan ketentuanPasal 12 Akta Keputusan Rapat Nomor: 34 tanggal 11 April 2011, yangHalaman 123 dari 152 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016/PN Plkberwenang adalah Direktur Utama atau Direktur atau salah seorang anggotaDireksi, yang apabila tidak hadir, maka perusahaan peserta lelang yangpenanggung jawabnya yang sah tidak hadir dinyatakan gugur;Menimbag, bahwa namun demikian sesuai fakta saksi Azokhigo Zalukhuselaku Direktur Utama PT.
49 — 9
Unsur Barang SiapaMenimbag, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa kata Barang siapa ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum
150 — 166
ataupengguna toko mandiri dibebaskan dari kewajiban membayarretribusi pasar selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggalpenyerahan .Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbag, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan di persidangan,terdakwa menyatakan bahwa ia telah meegerti dan memahami isi dakwaatermaksud;Menimbag
86 — 20
ataupengguna toko mandiri dibebaskan dari kewajiban membayarretribusi pasar selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggalpenyerahan .Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbag, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan di persidangan,terdakwa menyatakan bahwa ia telah meegerti dan memahami isi dakwaatermaksud;Menimbag