dengan Peta Lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak diKabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, ProvinsiKalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluhenam) hektar, tanggal 29 September 2009, dan pada sumber datanyamenyatakan dasarnya adalah Peta Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto DiKabupaten Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Skala

Menteri Kehutanan No. 270/Kpts/1991 tanggal 20 Mei 1991) dan BeritaAcara Tata Batas Taman Wisata Bukit Soeharto Tanggal 10 Maret 1990 yangtelah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei 1991 beserta petalampirannya skala : 25.000. Penggugat mendapatkan fakta hukum dan terbuktibahwa PT. Kaltim Batumanunggal melaksanakan kegiatan penambanganbatubara di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luasoverlapping UP OP PT.

Menteri Kehutanan No. 270/KptsII/1991tanggal 20 Mei 1991) dan Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Bukit SoehartoTanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei1991 beserta peta lampirannya skala 1 : 25.000, didapat fakta bahwa peta tersebutditumpang tindihkan (overlay) dengan koordinat lampiran Keputusan Tergugat yaituKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 50.000, tanggal 18 Januari 2016;: fotokopi sesuai fotokopi Peta Hasil Investigasi LSM Badakterhadap pelanggaran JIUP OP PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 25.000, tanggal 18 Januari: fotokopi sesuai fotokopi Peta Citralandsat 8 Investigasi LSMBadak terhadap pelanggaran JUPOP PT.

emisi, dan gangguan, namun demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa untuk dihubungkan dengan baku mutu limbah, emisi,dan gangguan, maka lebih tepat apabila yang didudukkan sebagaipelakunya adalah korporasi atau badan usaha, yang dilakukan secaraterorganisasi, dengan kualitas, kuantitas perbuatan dan luasan tempatkejadian perkara (lahan yang dibakar) jauh melebihi apa yang dilakukanoleh Terdakwa sehingga mendatangkan kerusakan yang sedemikian rupaterhadap lingkungan hidup;Menimbang, bahwa adapun skala

keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga tidakdapat dibatasi oleh suatu kebenaran semata, melainkan juga harus menggallrasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif ketentuanperundangundangan yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa minimal ancaman pidana dalam ketentuan Pasal108 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup lebih tepat apabila diterapkan dalampembukaan lahan yang dilakukan secara terorganisasi dan dalam skala

Sari Persada Raya; Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 381/73/Ket/BPM/1980tanggal 17 Maret 1980; Fotokopi sejarah ringkas Taringot Tanah Warisani Ompu RondangUluan Sirait: Fotokopi peta dalam skala 1:100.000 yang dibuat tahun 1924: Fotokopi peta kampung Talun Sinuhil dalam skala 1:50.000;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Pasien datangdalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis,tanda tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dantekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapanpuluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit ,Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigensembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkanHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnjluka lecet

Pasiendatang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau composmentis, tanda tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter airraksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensinadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kalipermenit , Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasioksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik Secara umumdidapatkan luka lecet dikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampakmembengkak

Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seoranglakilaki masuk ke RSU Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomorRekam Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28Wib , dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalulintas dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh darimotor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tibatiba Pasien tiba diUGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga .Pasien datang dalam keadaan sadar skala

Pasien datang dalam keadaansadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda tandavitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekananDiastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluhkali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperaturtubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluhdelapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecetdikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membengkak

upah tertanggal 1 Desember 2010, 13 Desember 2010 dan 21Desember 2010 (P4, P5 & P 6);e Surat Permohonan Berunding mengenai pemberlakuan struktur dan skala upahdan penyesuaian upah tahun 2011 tertanggal 17 Januari 2011 dan 20 Januari2011 dengan (P7 & P8);8 Bahwa atas dasar niat baik, Penggugat telah memanggil karyawan atas nama Sdr.Irwan Setiana, Sdr.

No. 732 K/PDT.SUS/2011dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011,dengan 3 tuntutan bersifat normatif,yaitu:e Pemberlakuan Struktur & Skala Upah;e Penyesuaian Upah tahun 2011;e Pengakuan Serikat Pekerja (Union Busting);14 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, perusahaan diundang Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggapi rencana pemogokan di PTGraha Kerindo Utama (P14).

Dalam pertemuan tersebut pihak yangmengatasnamakan Pimpinan Basis Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT GrahaKerindo Utama dan DPP SPOI menyampaikan bahwa :ePT Graha Kerindo Utama telah melakukan pelanggaran normatif dalampembayaran upah karyawan yaitu membayar upah karyawan di bawah UMKBekasi tahun 2011;*PT Graha Kerindo Utama dianggap tidak menjalankan peraturan mengenaiStruktur dan Skala Upah;e PT Graha Kerindo Utama dianggap melakukan tindakan union busting;15 Bahwa atas tuduhan tersebut Penggugat

Data perusahaan menegaskankembali pernyataan wakil perusahaan dalam pertemuan di Kantor Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Bekasi 31 Januari 2011 bahwa PT Graha KerindoUtama telah membayar upah karyawan sesuai ketentuan yang berlaku dan telahmemiliki struktur dan skala upah.

Graha Kerindo Utama dalam menyusun Struktur dan Skala Upahberpedoman kepada Kepmenkertrans R.I. Nomor : Kep48/Men/IV/2004;Agar PT. Graha Kerindo Utama memberlakukan penyesuaian Upah MinimumKabupaten Bekasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sesuai KeputusanHal. 25 dari 39 hal. Put. No. 732 K/PDT.SUS/2011Gubernur 561/Kep.1564Bangsos/2010 tanggal 19 November 2010 tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2011;Agar PT.

MBD Nomor : 523/14.a/DKP-MBD/II/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 Tentang Penunjukan PPK Dinas Kelautan Dan Perikanan;

JHONY JAMES KAY

09 Juni 2015

Berkat Nomor Kontrak : 523/126.1/P4-PS/DKP-MBD/SPK/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015

>

Surat Teguran dari dinas kelautan dan perikanan perihal Teguran dan Pemberitahuan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton per hari Nomor : 523/180.B/PS/ST.1/DKP-MBD/VII/2015 tanggal 25 November 2015

1 (satu) lembar Surat Pernyataandari CV.

Beserta LampiranKeputusanFotocopy' Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, PetaPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran UmumHalaman 42 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PBR23.24.25:26.2128.29.30.31.32.33.Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, PetaKetersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan

TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haj!)

Kepala Biro PemerintahanFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

Beserta Lampiran Keputusan;22.Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi

Kepala Biro Pemerintahan;64.Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau AtasTanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;65.Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepalakeluarga H.

Ayudya Septarizky, terhadap RadheanaRahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasilpemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1)Skala nyeri : enam sampai tujuh.2)Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek di bibirvagina memanjang hingga sekitar dubur.3)Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4)Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Ayudya Septarizky, terhadap RadheanaRahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasilpemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut:1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(Selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, Iluka robek di bibirvagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Ayudya Septarizky, terhadap RadheanaRahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasilpemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(Selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek di bibirvagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Ayudya Septarizky, terhadap RadheanaRahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasilpemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(Selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, Iluka robek di bibirvagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

AyudyaSeptarizky, terhadap Radheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan padatanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagaiberikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan Iuka di area kemaluan, luka robek dibibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentuk abnormal.556. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 10/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,. Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala : 5000,n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,e Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

AMIRUDIN, SH,M Hum, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:1,Bahwa keahlian ahli adalah dibidang Pengadaan Barang dan Jasayang terkait dengan Tipikor;Bahwa pengadaan tanah bagi negara untuk kepentingan umumtermasuk dalam ranah pengadaan barang dan jasa karena tanahtermasuk barang;Bahwa pengadaan tanah skala besar atau kecil harus dikembalikanpada peraturan perundangundangan sedangkan untuk tanah yangluasnya kurang dari 5 (lima) hektar merupakan kebutuhan yang terkaitdengan skala

6 tahun 2015pengadaan tanah dibawah 5 (lima) hektar dapat dilakukan secaralangsung dengan demikian untuk pengadaan tanah skala kecil dapatdilakukan secara langsung; Bahwa kalau skala kecil dihitung dalam 1 (satu) hektar dihitung 1 (Satu)hamparan dalam 1 (satu) tahun anggaran; Bahwa secara umum perjanjian jual beli lahir karena ada kesepakatanharga sesuai dengan pasal 1320 BW tetapi untuk pengadaan barangberupa tanah diatur secara khusus yaitu. prosedurnya jelas,kewenangan dan substansi dan juga

besarataupun skala kecil harus ada peraturannya;Bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang undangan yangdipakai adalah peraturan yang menguntungkan;Halaman 92 dari189 Putusan Nomor 31 /Pid.SusTPK/2020/PN Mtr3.AhlBahwa 1 (satu) hektar adalah 1 (satu) hamparan dalam satu tahunyang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2015dihapus karena untuk efektif dan efisiensi;Bahwa luas tanah 12 (dua belas) hektar atau 15 (lima belas) hektartermasuk dalam skala besar;Bahwa tentang pengadaan

besar diserahkan kepada BPNdan menggunakan appraisal yaitu yang luasnya 5 (lima) hektar ataulebih dan dibawah 5 (lima) hektar disebut skala kecil;Bahwa musyawarah ganti rugi pengadaan tanah dikenal perbuatanmelawan hukum tetapi antara hukum pertanahan berbeda denganhukum perdata karena syaratnya harus ada kerugian;Bahwa pengadaan tanah dalam skala besar pemilik tanah wajibmenyerahkan tanahnya dan ada ganti rugi bukan jual beli;Bahwa tidak ada jual beli atas tanah yang ada tranSaksi atas tanahsebagaimana

apabila sudahdiperjanjikan maka meminta kembalinya harus di Pengadilan Negeri; Bahwa tanah kurang dari 5 (lima) hektar dan terletak bukan satuhamparan termasuk Skala kecil; Bahwa tanah dibayar melebihi dari harga appraisal negara rugi tetapikalau dibayar dibawah harga appraisal negara tudak rugi; Bahwa perbedaan antara skala kecil dengan skala besarkomponennya berbeda; Bahwa pengadaan tanah dalam skala besar ada perencanaan,persiapan dan dilaksanakan oleh BPN karena luasnya lebih dari 5(lima) hektar

2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi: Pasal 8ayat (4) Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanahyang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya.Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dariizin lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan ataupemberian hak atas tanah tersebut dari Negara;Bahwa Instruksi Menteri Agraria/Kepala badan pertanahan NasionalNomor 5 tahun 1999 tentang pemberian izin lokasi dalam rangkapenataan penguasaan tanah skala

Padang Lawas maupun PemerintahKabupaten Tapanuli Selatan dulunya tidak pernah beriktikad baik untukmenyelesaikan batas tersebut sejak tahun 1998, setiap turun TimPenegasan Batas Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Utaraselalu digagalkan dengan pertengkaran, padahal Pemerintah KabupatenRokan Hulu sudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnyabatas koordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitanBadan Koordinasi Survey dan Pemetaan Dasar Nasional (Bakosurtanal)lembar 071731 skala

Setiap turun Tim Penegasan BatasDaerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara selalu digagalkandengan pertengkaran. padahal pemerintah Kabupaten Rokan Hulusudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnya bataskoordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitanBadan koordinasi survei dan pemetaan dasar Nasional (BakosurtanaL)lembar 071731 skala 1: 50, 000 menjadi batas alam yaitu SungaiMarubi dan Sungai Teratak Tinggi (anak Sungai Mahato), perbuatanPemerintah Kabupaten Padang Lawas

Nomor 1665 K/Pdt/2016hutan dari Menteri kehutanan pada jaman itu dan juga tidak dapatmenunjukkan HGU dari Menteri Agraria kepala BPN RI sebagai alas haknyauntuk mengusahai tanah yang diusahainya sesuai aturan dan peraturanmaupun perundang undangan yang berlaku terhadap perusahaan berbadanhukum mengusahai tanah skala besar, adapun tujuan kami membunyikanhal tersebut dalam gugatan adalah bentuk kepedulian kami terhadap assetkekayaan Negara yang disemenamenakan oleh Tergugat I, namun jikaPemerintah

berbatas dengan Kecamatan Tambusai, KabupatenRokan Hulu, untuk itu karena batasnya secara pisik tidak dijelaskan maka buktiT.Il1 tidak dapat dijadikan menjadi acuan menentukan pisik batas KabupatenPadang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelum adanyaPenetapan baru dari Mendagri sebagai pihak yang berwenang tentang pisikbatas Kabupaten Rokan hulu dengan Kabupaten Padang lawas, maka bataslamalah yang berlaku yaitu sesuai koordinat yang ada pada Peta Rupa BumiIndonesia terbitan Bakosurtanal skala

No. 1974 K/Pid.Sus/2014Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumah tanggawajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melaluiseleksi.

IstilahPenyalur hanya dikenal di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada: Pasal48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi danrumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjukBadan Usaha melalui seleksi.

No. 1974 K/Pid.Sus/201436 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada:e Pasal 48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasidan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yangditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.Pasal 48 ayat (4), yang berbunyi:Penyalur sebagaimana dimaksud ayat (1) wajid memilikiperizinan sesuai dengan

peraturan perundangundangan yangberlaku.Perijinan yang harus dimiliki oleh Penyalur hanya terdapat dandiatur di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor: 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BahanBakar Minyak, sebagai berikut:Pasal 1 ayat (1):Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatanusaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan BakarMinyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau HasilOlahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyaifasilitas dan sarana

No. 1974 K/Pid.Sus/2014BUPIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.e Pasal 2 ayat (2):BUPIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumahtangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.3.