Ditemukan 3413 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
SAMHORI, SH
Terdakwa:
KURNIADI BIN SANDI
69263
  • masuk dan menjalankan aplikasi MySapmembutuhkan User Id dan Pasword, saksi selaku Pengawas PPP memilikUser Id serta Pasword karena jabatan dan diurus oleh orang kantor danyang memilik user id selain saksi di TBBM Pangkalbalam untuk mengaksesaplikasi MySap antara lain OH, Pengawas PPP, Pengawas Teknik danpengawas Keuangan.Bahwa saksi mengetahui kegunaan Aplikasi MySap untuk proses bisnis diPertamina harus menggunakan user Id serta password , agar proses bisnisdi jalankan perusahaan aman dan tidak sembarangan
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 726/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM
362347
  • Kadaster karena merupakankewenangannya bukan notaris;Bahwa diperlihatkan juga dipersidangan eigendom vervonding dan metbriefmilik Pemkot Bandung yang disita dari BPN ahli mejelaskan kalau terhadapdokumen tersebut sudah benar jelas ada surat ukurnya ada pencatatannyadan peralihannya serta pembayaran pajaknya, hingga ditingkatkanHalaman 123 dari 191 halaman Putusan Nomor : 726/Pid.B/2020/PN.Bdgstatusnya dokumen tanah tersebut hingga terbitnya HPL 5 dan 6merupakan proses yang sangat panjang dan tidak sembarangan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 864/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — AGUSTAY HANDA MAY
796642
  • Engelineditemukan Putu Kariani kerja di jalan Sedap Malam, Sanur, danjuga ada orang lain yang kerja disana yaitu Ibu Ayu, Bu Wayantapi tidak nginap, sedangkan Putu Kariani nginap disana ;Bahwa, saksi yang mempekerjakan Putu Kariani di rumah JalanSedap Malam, Sanur ;Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau di bawah kuburannyaEngeline tergenang air ;Bahwa, saksi tidak pernah menugaskan Polisi untuk jaga dirumah Jalan Sedap Malam Sanur ;Bahwa, kalau ada Saptam yang jaga di rumah jalan SedapMalam, Sanur supaya tidak sembarangan
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 727/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
THEO PANUNGKAL TUA SH MH
Terdakwa:
ARI M.S HIDAYAT FABER, S.pd
701206
  • tersebut, Keempat surat tanahharus yang membuatnya yaitu kantor Kadaster karena merupakankewenangannya bukan notaris;Bahwa diperlihatkan juga dipersidangan eigendom vervonding dan metbriefmilik Pemkot Bandung yang disita dari BPN ahli mejelaskan kalau terhadapdokumen tersebut sudah benar jelas ada surat ukurnya ada pencatatannyadan peralihannya serta pembayaran pajaknya, hingga ditingkatkanstatusnya dokumen tanah tersebut hingga terbitnya HPL 5 dan 6merupakan proses yang sangat panjang dan tidak sembarangan
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
203309
  • Il Manggarai, sudah tercatatsebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai termasuk rumahyang ada di atas tanah sengketa, dan peralihan hak atas asset daerahharus mematuhi sejumlah ketentuan sebagaimana diatur undangundang,tidak sembarangan sebagaimana yang dicurigai oleh Para Penggugat.Selain itu, tuntutan sita jaminan terhadap barang milik daerah hendaknyadipertimbangkan secara cermat karena erat kaitannya dengan UU No 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan PemerintahNomor 27
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
10631
  • Bahwa Alat navigasi itu sudah digunakan sejak tahun dipasangnya alattersebut;Bahwa kalau alat itu tidak bisa beroperasi tentu akan menggangguPelayanan Bandara karena pilotakan mendarat tanpa panduan dan saksiselaku Kepala UPBU akan mendapat teguran dari Dirjen PerhubunganUdara;Bahwa yang sudah dimanfaatkan itu hanya alatnya tapi lahannya masihbelum menjadi aset Bandara, makanya Lokasi tempat dibangunnyaPeralatan DVOR/DME itu kami lakukan pemagaran;Bahwa Tanah itu kami pagari agar tidak ada orang sembarangan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1060882
  • ./2015/PN.JKT.Sel.212212pertimbanganpertimbangan ketika akan melahirkan menerima ataumenolak tidak boleh sembarangan;Bahwa dalam prespektif hukum, karena dia bertindak atas namajabatan, kalau memang dia diminta pertanggung jawaban makajabatannya yang tampil, bukan person, artinya norma hukum yangmengatur keputusan ini karena menyangkut jabatan. kebijakan itutidak bisa di pidana. pertanggung jawaban yang keluar adakahpertanggung jawaban jabatan, kalau dia salah dicopot darijabatannya tersebut;Bahwa
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 552/Pid Sus/2017/PN Dps
Tanggal 10 Agustus 2017 — ALVIN
364337
  • SUS /2017/PN DPS.Feb 3, 4:56 PMati2 aja jgn sembarangan login di komputer warnet ato di komputerorg laenKGKethyFeb 3, 4:56 PMoh ga ko,ADYouFeb 3, 4:57 PMok2 kethysipp2pas senin ingetin lagi ya pergantian nmr rek nyabiar ga salah transfer kokoKGKethyFeb 3, 4:57 PMiya ko , hendra sudianto sama rek hendra di apus aja dulu kotakut koko lupaSebagaimana tampilan screen capture dibawah ini: 006"00O800ADYouFeb 3, 4:57 PMok2 kethysipp2pas senin ingetin lagi ya pergantian nmr rek nyaHal 180 dari 341 halaman
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
438226
  • Pemberian kesempatan itumemang betul betul tidak boleh sembarangan harus ada justifikasi teknisdan analisa yang mendalam terkait dengan berapa waktu dia akanselesai apa saja apa saja tindakan yang akan dilakukan, dan tahapantahapannya seperti apa;Bahwa menurut Ahli terhadap kesanggupan dan kewajaran yangdiberikan kepada pelaksana pekerjaan tersebut harus tertuang dalamdokumen yang menjadi dasar dilakukannya addendum atau pemberiankesempatan harus terdokumentasi dengan baik;Bahwa mengenai hubungan
Putus : 22-11-2006 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1200 / Pid.B / 2006 / PN. Jkt.Ut.
Tanggal 22 Nopember 2006 — JASWANI NARESH MOHANDAS
16193
  • Menurut A.Soetomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan danSuplemen, Pradnya Paramitha, 1989, hal.4, menjelaskan ditinjau dari pendapatdoktrina, pengertian cermat dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuhketelitian dan ketidak sembarangan serta hatihati disertai suatu ketajaman danketeguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkapberarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbt
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRENGKI M. RADJA, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
3.Rahmattullah
4.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H
5.ISFARDI, S.H.,M.H
6.REYGA JELINDO, S.H
Terdakwa:
YUSTINUS SOLE IHING ALIAS SOLE
17199
  • bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA berhasil menemukankorban;Bahwa, Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA menemukan korbanawalnya pada saat sampai di pantai Wewalungun, Saksi bersama denganHENRIDKUS KEJAWA langsung mengambil sampan milik TerdakwaKLEMENS KEWAMAN yang sedang bersandar di pantai, lalu Saksimendayung sampan tersebut ke arah pantai Kidigodokewa sambil menyorotidengan lampu senter di kepala Saksi daerah sekitar pantai, namunHENDRIKUS KEJAWA memarahi Saksi karena Saksi mengarahkan lampusenter sembarangan
Putus : 24-10-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 259/Pid Sus/2013/PN Slmn
Tanggal 24 Oktober 2013 —
12971
  • Yonas bilang katanyamenunggu Bapaknya mau diajak kerja di Magelang, terus setelah saksi pulangkerja sore itu dengar telah ditemukan mayat; Bahwa kalau Hardani datang kerumah Ibu saksi, Hardani ngecekngecek sampaimasuk kamar dan mengacakacak kamar sampai saksi marah sama Bapak saksijangan boleh orang masuk rumah orang sembarangan; Bahwa Yonas tersebut orangnya entengan dia melakukan apa saja yang disuruhmengerjakan, pasti dia melakukan, Setahu saya Yonas tidak pernah melakukanminumminuman keras, Barang
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
271638
  • Bahwa Tergugat XI tidak bosanbosannya memberi penyuluhan kepadamasyarakat khususnya petani/pekebun sawit agar berhatihari didalammembersihkan lahan dan tidak diperbolehkan melakukan pembakaran baikuntuk membersihkan apa lagi membuka lahan dan tidak membuang puntungrokok sembarangan ;7.10.11.12.Bahwa di Kota Dumai juga telah dibentuk dan dilatih kelompokkelompokrelawan untuk mencegah dan menanggulangi jika terjadi kebakaran dan jugaselalu ada petugas jaga yang mengawasi keselamatan hutan yangmelakukan
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
28193
  • diskresi untuk menyelamatkan keuangan daerah sebabdalam keadaan genting, dan faktanya dana itu dikembalikan, maka pihakKetiga (orang yang memberikan bantuan hukum) berhak untukmendapatkan honor dan yang melakukan diskresi berkewajiban untukmembayar honor itu;Bahwa dalam meminta bantuan hukum tersebut berlaku syaratsyaratyang biasa berlaku, misalnya ada semacam perjanjian, sebab ada etikadbaik untuk menyelamatkan uang masyarakat;Bahwa fresh emerson itu melekat pada jabatan maka Kepala Daerah itutidak sembarangan
Register : 16-04-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9034
  • Sebab tidak sembarangan orang bisa memiliki tanah. ApalagiWarga Negara Asing. Ini bisa menyebabkan transaksi jual beli tanah atauPelepasan Hak batal demi hukum.Hal 114 dari 268 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2018/PN.Bpp.7. Bahwa, siapa IIDM Corporation. Dimana perusahaan ini terdaftar ?Apakah perusahaan ini perusahaan asing atau perusahaan Indonesia ?Kalau lihat namanya merupakan perusahaan asing.
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Dede Suhandi
839
  • Sehingga penyedia tidakdapat sembarangan mengganti ahli, personil, dan alat yang telah ditawarkandi dalam penawaran dan menjadi bagian dari kontrak.Bahwa Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, bahwakondisi jika Kontraktor pelaksana fisik pekerjaan tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sampai batas akhir waktu yang telah ditentukkan di dalamkontrak, namun PPK meyakini jika diberikan kesempatan melanjutkanpekerjaan akan selesai
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - H. SUDARTO, SE bin SUDARMO
26072
  • Bahwa, Terdakwa menyatakan bedanya alat kesehatan dengan alatpelengkap adalah kalau alat kesehatan adalah alat yang langsungbersentuhan dengan tubuh, sedangkan alat penunjang tidak bersentuhantujuan hanya melengkapi dan mendukung;Bahwa, Terdakwa menyatakan tidak tahu kalau apa saja persyaratan yangharus dilampirkan dalam pengadaan lelang;Bahwa, Terdakwa menyatakan proses pengadaan dengan cara LPSE, barangmilik PT Hakayo Kridanusa harganya jauh dibawah harga pasar, PPK jugamenyusun HPS tidak bisa sembarangan
Register : 02-02-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
188119
  • /m2;Bahwa selain itu tidak ada hal lain yang ahli dapatkan ;Bahwa beton harus memenuhi SNI Nomor 034430 tahun 1997 karena tidakada hasil kubus beton makauntuk melakukan pengkuran digunakan hammertest yaitu alat untuk mengukur ;Bahwa hammer test adalah milik Pemerintah dalam hal ini LaboratoriumKabupaten Sumbawa ;Bahwa pengukuruan menggunakan hammer test dilakukan pada setiappekerjaan beton ;Halaman 160 dari 288 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa pengujian tidak boleh dilakukan ditempat sembarangan
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
RAWI Anak MANUM
9319
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuaidengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor13 tahun 2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diaturdan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan,harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnyadari hari
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
226132
  • Pihak Pertama tidak boleh sembarangan merubahrencana kerja Pihak Kedua.Batu tambang dari hasil penambangan akan diatur oleh kedua belahpihak, Pihak Kedua wajib mematuhi undangundang yang berlaku diIndonesia, serta menghormati agama dan adat istiadat penduduksetempat;Pihak Kedua bertanggung jawab dalam hal mengatur danmenempatkan semua personel konstruksi dan staf ahli sesuaidengan posisi maisngmasing untuk keperluan produksi tambang,dan semua pekerja yang akan bekerja di area tambang wayibmengurus