Ditemukan 3584 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
605658
  • Pasaldimaksud maka haruslah terlebin dahulu dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur yang pertama ini ;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok PokokKepegawaian , dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut : Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yangditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
    tugas dalamsuatu jabatan negeri , atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku .Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo.
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Tommy U Setyawan, SH
Terdakwa:
M. KHUSNI TAMRIN Bin ASLORI.Alm
10524
  • Namun setelahberjalannya lelang dan yang hadir dalam pembuktian evaluasi adalah saksiSUDARYO NARTO ATMODJO maka panitia lelang baru mengetahui jika CV.Bumi Rejo Mandiri adalah milik saksi SUDARYO NARTO ATMODJO; Bahwa saksi diserahi droping material untuk memenuhi kebutuhan materialoleh penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan; Bahwa saksi sering ke lapangan untuk mengawasi dan menata material yangmasuk ke lokasi dikarenakan medan yang Sulit;Bahwa pemeriksaan lapangan atau u/tzet dilakukan kurang
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR
Tanggal 6 Agustus 2014 — ARI ERAINI, SKM binti CHRISTIAN MURNI
5319
  • Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapatmenimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada Penyelenggara Negara yang diserahi tugas selaku PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan ) ;3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan manusia disekitarlokasi bangunan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011 ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;3.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — BAGUSHARTOWIYONO, ST. Bin SUWANDI NITIHARTONO
9654
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Pengertian pegawai negeri berdasarkan UU No 48 th 1999 tentangPerubahan atas UU No 8 th 1974 tentang pokokpokok kepegawaian,disebutkan pegawai negeri adalah setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeriatau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturanperundanganundangan
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt. Pst
Tanggal 7 September 2016 — Pidana Korupsi - DESSY ARIYATI EDWIN
201114
  • Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang No. 43 tahun 1999,Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukandalam peraturan perundangundangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yangberwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapbkan berdasarkanperaturan perundangundangan yang belaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri berdasarkanPasal 1 angka 3 UndangUndang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Register : 16-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SYUKRI SH
Terdakwa:
AGUNG WIDODO Bin ARJO SUMARTO
17163
  • Tjk.Bahwa Saksi selaku Kasi Kesra ditunjuk sebagai Tim TPK, namun Saksi tidakpernah diserahi tugas sebagai TIM TPK. Saksi pernah ikut gotong royongbersama perangkat Desa yang lain untuk melaksanakan pembangunan JalanRabat beton yang berlokasi di Samping Balai Desa Lebung Sari;Bahwa yang mengelola keuangan seluruh kegiatan adalah Kepala Desa.Saksi tidak tahu menahu masalah dana;12.
Register : 27-01-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.
Tanggal 25 Mei 2016 — -
8043
  • Dalam hal ini,Terdakwa sebagai penyelenggara negara yang diserahi tugasmengelola Keuangan Negara telah, menerima pembayaran dari paraPUMK sebesar Rp942.421.101,00 (sembilan ratus empat puluh duajuta empat ratus dua puluh satu ribu seratus satu rupiah) yang telahdisalahgunakan untuk kepentingan pribadi total sebesarRp737.952.932,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratuslima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), dengandemikian, Terdakwa tidak mengelola Keuangan Negara secaratertib
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : HERLIANSYAH, SH Bin ACHMADSYAH
Terbanding/Penuntut Umum : SUKANDI MAKU, SH.
8341
  • No.19/PID.TPK/2016/PT.SMR Orang yang menerima gaji /upah dari mana koorporasi yangmenerima bantuan dari kKeuangan Negara/Daerah ; Orang yang mempergunakan modal atau ffasilitas dariNegara/masyarakat;Sedangkan menurut UndangUndang No. 45 Tahun 1999 tentangKepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negaraRepublik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatujabatan negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturanperundanganundangan
Register : 25-07-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 79/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2013 — - SURUNG PANJAITAN
5919
  • mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinyasalah satu saja dalam unsur elemen tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UUNo. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalahsetiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2017 — - LIDYA BERTUS alias CI' UN
240492
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana dibah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, dalamPasal 1 angka 1 Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya
Register : 03-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : KEMALA SARI, S. Stp Binti GHAZALI A. GANI
Pembanding/Terdakwa : IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
Terbanding/Jaksa Penuntut : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ASRUL FERRYANDI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RURI FEBRIANTO, SH
335108
  • Undangundang Nomor 43 Tahun 1999, adalah setiapwargaNegara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahitugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku., sedangkan Pegawai Negeri menurut pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 ialah (a) orang yang menerima gaji atau upahdari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara, (b).Orang yang menerima
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
445205
  • Pasaldimaksud maka haruslah terlebin dahulu dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur yang pertama ini ;Menimbang , bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagaiberikut : Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yangditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
    tugas dalamsuatu jabatan negeri , atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku .Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentangHalaman 297 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgPokok Pokok Kepegawaian jo.
Putus : 14-12-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 14 Desember 2011 —
377
  • Kelas, dan ruang yayasan sekitar bulan Mei Juni60Bahwa yang menunjuk Kepala Sekolah untuk melakukan pekerjaan tersebutlangsung kepada tukang yakni PakNgateno;Bahwa Yang membeli bahan bahan materialnya langsung tukangnya Pak NgatenoS@Ndiri ; == 5 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa terdakwa tidak mengerjakan apaapa, setelah terdakwa diserahi uang olehKepala Sekolah, kemudian diserahkan ke tukangnya yaitu pakNgateno;Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Maret 2019 — Pidana korupsi - EDY SAPUTRA SURADJA
916551
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negari berdasarkan Pasal 1 butir1 Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatannegeri, atau diserahi tugas Negara lainnya,
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
13561
  • menerimabantuan dari keuangan Negara atau daerah; ataue. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 43tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 8 tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian, menyebutkan; Pegawai Negeri adalahsetiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
    tugas dalamsuatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan Negara yang berlaku;Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 213 dari 286 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN PlIkTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Putus : 15-08-2006 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 2/Pid.B/2006/PN-SAB
Tanggal 15 Agustus 2006 — Ir.M.Yasin Hasan Bin Hasan. Drs.T.Pakeh Hamid Bin Hamid
12418
  • Aceh Darussalam Beujaya ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Kontrak tanggal 24 Januari 2001 senilaiRp.518.900.000, saksi hanya diserahi tanggung jawab selaku bendahara yang bertugasmenerima dan mengeluarkan uang bantuan yang diterima pada tahun 2000 sebesarRp.575.000.000, dan pengeluarannya dilakukan pada tahun 2001, mekanisme pencairandana yang dilakukan oleh terdakwa I. Ir. M.
Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Oktober 2018 — TONY KONGRES Als. ACUCU
313974
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 1999tentang Kepegawaian yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah: setiap warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,ataudiserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan
Putus : 02-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/PID.SUS- TPK/2014/PN Smg
Tanggal 2 Februari 2015 — TAFSIRIN Alias SIRIN Bin HADI SUWITO Alias HADI SUWARTO.(TERDAKWA)
6416
  • Lembang Sdr WAKHYONO memilihsapi yang harganya dibawah harga yang telah ditentukan dan sapinyaterlinhat bagus, kemudian setelah sampai di rumah selanjutnya SdrWAKHYONO menyampaikan bahwa untuk uang sisa sejumlah Rp6.000.000, untuk dibagi dengan alasan untuk upah uang lelah karenasebelumnya telah mempersiapkan kedatangan sapi BX.Bahwa benar 33 ekor sapi tersebut telah dijual oleh masing masingpemelihara, dan uang modal sapi telah diserahkan kepada Sdr TAFSIRINdan kepada Sdr WAKHYONO,Bahwa benar saksi diserahi
Register : 14-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo
569529
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasilain yang mempergunakan modal atau fasilitas dariNegara atau masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurutketentuan pasal 1 ke 1 UURI No, 43 tahun 1999 tentangperubahan UU RI No. 8 tahun 1974 tentang pokokpokokkepegawaian ialah setiap warga Negara RI yang telahMenimbang113memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yangberwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri ataudiserahi tugas Negara lainnya, dan di gaji berdasarkanperaturan
Register : 17-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA
Terdakwa:
1.OCKYANTO
2.NABIEL TITAWANO
250115
  • yang sahMenurut Yurisprudensi yang diarti dengan Ambtenaar adalah Orang yangdiangkat oleh kekuasaan umum menjadi penjabat umum untuk menjalankansebagaian dari tugas pemerintah atau bagianbagiannya.Menimbang, bahwa menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokokpokok Kepegawaian (diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun1999), yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang diserahi