sehingga dapatmeningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangkapelayanan kepada masyarakat .Pasal 70 : Investasi pemerintah daerah ... dst, digunakan untukmenganggarkan kekayaan pemerintah daerah yangdiinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangkapanjang .Pasal71 ayat5 : Investasi permanen .dst, kerjasama daerah denganpihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan /pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah padaBUMD dan atau badan usaha lainnya ...dst .Pasal72 ayat1 : Investasi pemerintah daeran

Tanggungjawab saya selaku Gubernur Sumatera Utara Periode 2013 s/d 2018yaitu. sebagai wakil pemerintah pusat di daeran Sumatera Utarasebagaimana di atur dengan UndangUndang No 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, termasuk diantaranya:Halaman 65 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN Mdna) Menjaga stabilitas keamanan, sosial, politik di Wilayah SumateraUtara.b) Wakil Ketua Badan Pengelola Perbatasan, karena Sumut memilikiPulau yang berbatasan dengan negara asing.Dalam melaksanakan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daeran beserta Penjelasan PeraturanPemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentanga PengelolaanUang ;Negara/Daerah beserta Penjelasan Peraturan Pemerintah;.

Bahwa Selanjutnya berdasarkan Permohonan Pendaftaran Sertipikat tersebutdiatas pada tahun 1972, Kepala Kantor Agraria daeran Kabupaten Bogor, padatanggal 28 Juni 1972 menerbitkan Surat Izin Mengerjakan/Mengarap Tanah ( SIM) yang diberikan kepada para pemilik tanah Kavling 4 Instansi, dengan luas dan batasbatas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 241/1970Tanggal 7 Oktober 1970 yaitu Kepada :NO NAMA NOMO NOMOR SURAT IZIN LUAS M?R MENGGARAPKAVLING1 Ny.

Bogor tanggal 22 Desember1971 Nomor 179/Agr/Pem/1971, Tentang Penertiban tanahtanah di WilayahKabupaten Bogor, maka pada tahun 1972, Panitia pengadaan tanah Kavling 4instansi mengajukan permohonan Hak atas tanah kepada Kepala Kantor AgrariaDaerah Kabupaten Bogor, dengan nomor agenda 634/Kagda/P/1972 danberdasarkan Permohonan Pendaftaran Sertipikat tersebut diatas pada tahun 1972,Kepala Kantor Agraria daeran Kabupaten Bogor, pada tanggal 28 Juni 1972menerbitkan Surat Izin Mengerjakan/Mengarap Tanah

kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daeran

asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangHalaman 310 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtrbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalamUU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) :kerugian negara/daeran

Tanggungjawab saya selaku Gubernur Sumatera Utara Periode 2013 s/d 2018yaitu. sebagai wakil pemerintah pusat di daeran Sumatera Utarasebagaimana di atur dengan UndangUndang No 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, termasuk diantaranya:a) Menjaga stabilitas keamanan, sosial, politik di Wilayah SumateraUtara.b) Wakil Ketua Badan Pengelola Perbatasan, karena Sumut memilikiPulau yang berbatasan dengan negara asing.Dalam melaksanakan Tugas saya bertanggung jawab kepadaMendagri.

sampai dengan tahun 2011, bertempat di KantorDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)Kabupaten Batu Bara, di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh diKabupaten Batu Bara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall TerasKota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, bertempat di sebuah cafe di daeran

SILABANj. 1 (Satu) bundel dokumen akta notaris nomor : 09 tanggal 08maret 2012 pernyataan keputusan rapat PT SAWIT GOLDENPRIMAk. 1 (satu) bundel dokumen berita acara peninjauan lapangansebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian izinlokasiI. 1 (satu) bundel dokumen surat izin tempat Usaha umum nomor :503/2668/1553.A/BPPTSPC/VII/2012 tanggal 30 juli 2012 yangditandatangani IR.H.ZULFAKAR 26. 1 (Satu) buah map kuning yang terdapat tulisan pemerintahkabupaten kutai kartanegara sekretariat daeran

Kepala Bagian KeuanganSekretariat Daeran Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disampaikanHal. 292 dari 428 hal. Put. Nomor 993 K/Pid.Sus/2017kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Ketua TAPDmelalui Nota Dinas Nomor 900/KEU/228 tanggal 20 Juli 2011;Bahwa untuk melaksanakan pembahasan rancangan KUA, Ir.

Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam PersidanganPerkara a quo Ssampai saat ini tanah tersebut belum dimasukan dalamDaftar Aset Daerah atau Barang Milik Daerah Pemda KabupatenManggara Barat, Sementara tercatatnya barang miliki daeran berupatanah dalam Daftar Aset Daerah atau Barang Milik Daerah merupakansyarat penting dan menentukan apakah tanah tersebut merupakantanah aset Daerah/Barang Milik Daerah atau bukan, sebagaimanaHal 245 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGdalam

berdasarkan Surat Keputusan Bupati BengkuluSelatan Nomor:050/ 128 TAHUN 2015, tanggal 11 Februari 2015tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan KuasaPengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015.Bahwa yang menjadi wewenang terdakwa sebagai KPA dan PPKyakni sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barangkepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diLingkungan Sekretariat Daeran

Tanggungjawab saya selaku Gubernur Sumatera Utara Periode 2013 s/d 2018yaitu. sebagai wakil pemerintah pusat di daeran Sumatera Utarasebagaimana di atur dengan UndangUndang No 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, termasuk diantaranya:a) Menjaga stabilitas keamanan, sosial, politik di Wilayah SumateraUtara.b) Wakil Ketua Badan Pengelola Perbatasan, karena Sumut memilikiPulau yang berbatasan dengan negara asing.Dalam melaksanakan Tugas saya bertanggung jawab kepadaMendagri.

Berdasarkan Pasal 8 di atas dan tidak adanya pengaturan yangsesuai dengan UU No.5/1999, kami merujuk kepada ketentuandalam Pasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR")yang menyatakan bahwa tuntutan perdata dapat diajukan kePengadilan Negeri di daeran hukum tempat kedudukanTermohon. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki yurisdiksiyang mencakup tempat kedudukan KPPU, selaku Termohondalam perkara ini;Dengan demikian pengajuan Keberatan ke Pengadilan NegeriHal. 26 dari 446 hal.

dengan pembuatan kioskios di daerah terminal untuk perkembanganperekonomian dan mendukung dari keberlangsungan terminal atau dengan kata lainsebagai Sarana penunjang dari terminal tersebutBahwa pada tahun 2008 dan terdapat pekerjaan pembangunan Terminal Transit TipeB di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Tahap II dan Tahap III bersumberdari dana APBD II Kota Ambon Tahun Anggaran 2008 dan 2009, terdiri dari TahunAnggaran 2008 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daeran

satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan100% (seratus persen) tanggal 05 agustus 2013;1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25November 2013;1 (satu) lembar foto copy BA Selesainya pekerjaan 100% (sSeratuspersen) tanggal 05 Agustus 2013;4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTSPAN/SETDATB/III/2013tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daeran

Pada saat pertemuan itu PTARKITEK TEAM EMPAT sudah sebagai pemenang Konsultan dandilakukan setelah Konsultan PT ARKITEK TEAM EMPAT bekerjadan sudah ada hasil untuk melelangkan pengadaan gedung.Bahwa benar saksi ada menemani MINDO ROSALINA bertemudengan Terdakwa dan Pak Rektor, di hotel daeran Casablanca,waktu itu proyek mau digabungkan antara alat dan fisik dan waktuitu tidak disetujui dan pihak Udayana tidak menyetujui, pertemuanitu. untuk menjelaskan mengapa harus digabungkan untukmemberi pengertian

memperolehmineral ikutan.Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditastambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta prosespeningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifatfisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai denganproduk logam sebagai bahan baku industri.e Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran

memperolehmineral ikutan.Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditastambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta prosespeningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifatfisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai denganproduk logam sebagai bahan baku industri.e Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran

memperolehmineral ikutan.Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditastambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta prosespeningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifatfisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai denganproduk logam sebagai bahan baku industri.e Pengangkutan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutanadalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineraldan/atau Batubara dari daeran