Ditemukan 3901 data
192 — 62
Modjo No. (13) bahwaKK; PENGGUGAT telah5307052603070187 berkeluarga sehinggaYang dikeluarkan mempunyai tanggunganDinas Kependudukan kehidupan untuk satudan Catatan Sipil orangistri dan tiga (3)Kabupaten Sikka, orang anak, sehinggatanggal 04 Juli 2012. wajib hukumnya hakhak Halaman 21 dari 47 Putusan PHI Nomor ..5 /Padt.SusPHI/2017.
65 — 35
perbuatan purapuraatau tindakan spekulatif (schijnhandeling) yang secara hukum dapatdikualifikasikan sebagai wujud dari itikat buruk (te kwader trouw).Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembangdiatas sangat keliru, yang hanya berpijak pada bukti P.2 seolaholah buktiP.2 telah terputus dengan sendirinya dan tidak ada keterkaitan denganbuktiobukti lainnya seperti bukti P.1, bukti P.3 maupun bukti P.4 sertaketerangan saksi lainnya, padahal apabila ditelusuri antara bukti yang satudan
134 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya dalildalil tersebut sangat patut dan layak untukditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa antara posita dengan petitum dalam perlawanan Pelawan, satudan lainnya saling bertentangan, dengan alasanalasan sebagai berikut:e Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ke Pengadilan NegeriSurabaya dengan register Perkara Nomor 499/Pdt.G/2012/PN Sby, yangdidafarkan pada tanggal 12 Juni 2012, adalah perihal perlawananterhadap putusan verstek, tanggal 24 Maret 2011
404 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
pokoknya9101112Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (a) UndangUndang Merek,permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaanpada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudahterdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (a) UndangUndang Merek menyebutkan:"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yangdisebabkan oleh adanya unsurunsur yang menonjol antara Merek yang satudan
SAWIRMAN, SE, MM
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
174 — 308
menurut PENGGUGATpemerintahan ....sangat perlu dan penting untuk dimasukkan dan menjadi vaniarnpertimbangan bagi Majelis Hakim.Bahwa Asas Kemanfaatan adalah mempertimbangkan manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danHalaman 17 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
104 — 48
Tunggul KSirait selaku Rektor UKI pada saat itu dan Arkian Zebua, S.E selakuDekan Fakultas Ekonomi ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, satudan lain agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secaratuntas dan menyeluruh.Hal 17 dari 54 hal, Putusan No. 322/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM32 Bahwa mengenai gugatan yang kurang pihak berdasarkan praktekperadilan, YurisprudensiYurisprudensi Mahkamah Agung menegaskandan menyatakan:e Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, padapokoknya
73 — 20
menggunakan parang, namun ditangkis oleh terdakwadengan menggunakan hulu tombak, namun parang yang dipegang saksimengenai tangan terdakwa yang menyebabkan tangan terdakwa terluka,lalu antara saksi dan terdakwa FESTUS BOSEREN saling dorong hinggakeluar rumah tepatnya di atas pondasi yang terletak di belakang rumahsaksi, dan tibatiba saja terdakwa FESTUS BOSEREN menikam saksidengan pisau mengenai perut saksi yang menyebabkan isi perut saksiterburai keluar, dan sambil memegang perut saksi dengan tangan yang satudan
128 — 93
Satudan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankandikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkanpenegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI,oleh karena itu keberadaan Terdakwa dilingkungan TNItidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwaharus dipisahkan dari kehidupan TNI.Berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetapdipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalamperkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat
ELIMANUEL LOLONGAN , SH. MH
Terdakwa:
Rio Latumahina Alias Rio
71 — 25
Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjutMenimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan berlanjutadalah apabila perbuatan yang dilakukan tersebut sama dan ada niat sertadilakukan secara teruSs menerus dalam tenggang waktu antara tindakan satudan lainnya tersebut tidak terlampau lama,Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, alat bukti suratdan keterangan Terdakwa ditemukan faktafakta di persidangan sebagaiberikut
277 — 215
Penggugat akan memohonlelang kalau bayar, tapi kalau di Hukum menyerahkan suatu lahan bendatanah dia akan mohon Ril Eksekusi.Bahwa menurut Ahli dalam suatu Proses Eksekusi muncul GugatanPerlawanan dari Pihak ke Tiga yang menjadi Kewajiban Majelis Hakimdalam suatu putusan yang sudah Inkracht, Majelis Hakim Wajibmemeriksa apakah betul Pelawan itu pihak ketiga artinya Majelis HakimHarus memeriksa apakah Pelawan ini Pihak didalam Perkara yangPutusannya sudah Inkracht dan sedang dalam Proses Eksekusi, itu satudan
122 — 23
Satudan lain hal adalah untuk keperluan baik beaya pengobatan Ny. Lany ElisaMarlina Setyoso yang sampai tahun 2014 diperkirakan telah dibayar olehTerlawan kurang lebih Rp14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah)belum termasuk beaya perawatan dan pengobatan tahun 2015 ini sertabeaya hidup dan kuliah anak Pelawan dengan Ny.
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah negara,padahal, tanah obyek sengketa ini masih berstatus sebagai tanah negaraada di wilayah RW 3 yang hak garapnya adalah milik Para Penggugat,berdasarkan bukti (P2) dan saksi, sehingga telah terjadi tumpang tindih secarapaksa, in casu; tanah negara (ex. tanah sengketa satu dan tanah sengketadua) yang berlokasi di wilayah RW 2 dan RW 4 dipaksakan berada di atastanah negara (ex. fanah obyek sengketa) yang berlokasi di wilayah RW 3;Bahwa seharusnya, Judex Facti memutuskan bahwa tanah sengketa satudan
SAULINA SINAGA
Tergugat:
MANOGU SITANGGANG
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Light Rail Transit Jabodetabek Tahap I
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
3.PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk
4.Kepala Kantor Kelurahan Jatimulya
112 — 311
mendapatkan ganti rugi dari pembangunan proyektersebut yang dititipkan oleh Turut Tergugat sejumlah Rp444.765.000,00(Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima RibuRupiah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelissecara mutatis mutandis mengambil alin pertimbangan dalam konvensinya,sehingga yang terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi yang memiliki hak atasobjek sengketa yaitu bangunan kontrakan dengan Nomor Bidang 157.36, satudan
416 — 93
Satudan lain, jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999,untuk menyelesaikan suatu perselisihnan persaingan usaha tidak sehatyang dilakukan oleh pelaku usaha, terlebih dahuluharus dibuktikanapakah pelaku usaha tersebut telah melanqgar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU No. 5/1999 (aturan mengenaibentukbentukperianiian yang dilaranadalam UUNo.5/1999 ataupun Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No. 5/1999(aturan mengenai bentukbentuk kegiatan yanti dilarana
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
SAM'ANI Als MANI Als AAN Bin MURJANI
28 — 25
sedangkan permufakatan jahat merupakansuatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersengkongkolatau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta untukmelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadianggota suatu organisasi, kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatutindak pidana Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baikberupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satudan
Terbanding/Tergugat : GIOVANI
80 — 37
bapak kandung dari Terbading/ Tergugat dan ketigaadikadiknya tersebut, dengan cara bertentangan dan melawan hukum,Terbanding/Tergugat telah membuat dan mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Medan untuk ditetapbkan sebagai KUASA dari ketiga adikadik Tergugat (anak kandung Penggugat) yaitu Michael Benaldo,lakilaki, lahir di Medan pada tanggal 26 Pebruari 1999, HarissonBernaldo, lakilaki di Medan pada tanggal 6 Oktober 2000 dan FebbyTjhandra, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Maret 2002, satudan
247 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnyaayat (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan olehorganisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden RepublikIndonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakanorganisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satudan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama,Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri";Bahwa Peraturan Gubernur Banten a quo, sama sekali tidak mengaturmasalah larangan beragama dan pembubaran organisasi
153 — 107
Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat(1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan disebutkan, yangdimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harusdiperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yangsatu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individudengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kKepentinganpemerintah dengan Warga Masyarakat; (6)
II Solekhan. M.Pdi. Bin Matsiraman
38 — 5
Bin Matsiraman, ternyata cocok antara satudan lainnya serta dari keterangan saksisaksi di depan persidangan, yaitu: PatmiyatunBinti Surohardjo, Juli Romawati, Sumo Jani Bin Suro Hardjo, Muhammad FatchulMujib Bin Sujani, Muhammad Munir Bin Sujani, Roni Robi Harsono, S.H. danSugianto Bin Sukaji, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai TerdakwaTerdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Mashuri, S.Ag. BinSaleh dan Terdakwa II Solekhan. M.Pdi.
178 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
kKedua BPHS GMIH tersebut telahdiupayakan yaitu dengan diadakannya pertemuan di Manado yang dimediasioleh PGI dan melahirkan kesepakatan bersama keutuhan GMIH tanggalManado, Minggu Sengsara II, 12 Maret 2014 dan pertemuan di Tobelo padatanggal 26 Maret 2014 yang menghasilkan formula solusi keutunan GMIHdimana pada kedua pertemuan tersebut diakui oleh para pihak yang adalahPara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi serta pihakpihak terkait lainnya mengakui dan menegaskan bahwa GMIH adalah satudan