Ditemukan 4588 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 963/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
Putu Agus Adnyana Putra, SH
Terdakwa:
1.Akmal Rani Alias Akmal
2.Hajar Aswad Alias Hajar
4938
  • Saksi PUTU YUDA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sebagai saksidalam perkara pengiriman benih lobster;Bahwa saksi adalah PNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Kelas Denpasar dengan jabatansebagai Pengendali Hama Penyakit Ikan di Balai KIPM Denpasar;Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Witabertempat di ruang penurunan barang/ Receiving Bandara
Register : 08-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN MARISA Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Mar
Tanggal 17 Januari 2017 — Pidana - KARIM INOMBI Alias KARIM
10754
  • Foto copy Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Nomor1510/DMS/MRS/IX/2016 atas nama Sara Sakban selaku orang tua dari Karim InombiAlias Karim kepada pihak Kepolisian Resort Pohuwato;Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/20 16/PN.Mar10.11.12.13.Foto copy Surat Permohonan Penarikan berkas perkara Nomor : 800/DBuDHD/641/IX/2016 dari Asna Hama;Foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 1676/DMS/MRS/NA/X/2016tertanggal 20 Oktober 2016 dari Kepala Desa Marisa Selatan;Foto copy Surat Keterangan
Register : 13-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH;
6536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi positif Pajak Masukan yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan TBS sebesar Rp27.013.316,00;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terbanding (cfmPemeriksa) menyimpulkan bahwa Pemohon Banding telahmengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian pembelian pupuk,obat pembasmi hama, dan obatobatan kimia merupakan pajakmasukan yang digunakan untuk kegiatan yang berhubunganlangsung dengan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkanTBS.
Register : 19-07-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN POLEWALI Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
Ella yunisriani
Tergugat:
1.Abdillah
2.Harmi
3.Salehuddin
4.Hermawati
5.Jamaluddin
6.Hajjah Yulianti
7.Mustika Amiruddin
8.Andri Amiruddin
9.Alwi Amiruddin
10.Sriwahyuny
Turut Tergugat:
Kepala BPN Kabupaten Polman
12193
  • Harga beras a. perkg Rp.10.000,= 4000 X Rp. 10.000, = Rp. 40.000.000,Biaya penggarap/pengolahan setiap 1 (Satu) kali panen:Biaya harga bibit = Rp 2.000.000,Biaya upah membajak = Rp 3.500.000,Biaya upah penanaman = Rp 3.500.000,Biaya pupuk, racun hama/rumput = Rp 2.000.000,Biaya pemeliharaan = Rp 2.000.000,Biaya upah panen = Rp 5.000,000,Biaya Transportasi = Rp 3.000.000,Total biaya = Rp 21.000.000,Jadi hasil panen bersih 1 (satu) kali panen = Rp.40.000.000, Rp.21.000.000, = Rp 19.000.000, Jadi jumlah
Register : 26-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ROSLINA SH.
Terdakwa:
SUHENDRA WINATA bin Alm. MUHAMMAD HASAN
18825
  • PP 82Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan menyatakan bahwa terhadap mediapembawa (hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/ataubenda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina) sepertisosis dan susu bubuk yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara RepublikIndonesia, wajib dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit dilengkapi suratketerangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolongbenda lain melalui
Register : 02-07-2014 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MANADO Nomor 27/G.TUN/2012/PTUN.MDO
Tanggal 21 Januari 2013 — Penggugat: KASIM SULEMAN, dk; Tergugat I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO; Tergugat II: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA; Tergugat II Intervensi 2: Dr.A.Pangerang Moenta, SH.M.H, DFM, dkk;
13481
  • Dungingi tanggal 7 Oktober 2011 yangmenyatakan antara lain bahwa tanah yang akan dibeli oleh Balai PelestarianPeningggalan Purbakala Gorontalo tidak dalam sengketa (BuktiT.ILInterv.28).e Surat Keterangan Lurah Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota GorontaloNomor 474.2/Pem/Hbt/1794 tanggal 8 Nopember 2010 menerangkan bahwaSertipikat Hak Milik Nomor 256 tanggal 03 Maret 1992 KelurahanHuangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dengan luas 7265 m2(tujuh ribu dua ratus enampuluh lima meter persegi) atas Hama
Putus : 29-11-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2557 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — RACHMAT SARWONO, dk VS PT PERUSAHAAN PEMBANGUNAN DAN PERKEBUNAN KARANGAYU
384187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2557 K/Pdt/2016perpanjangan hak SHGB Nomor 283/Karangayu atas tanah dan bangunandi Jalan Jenderal Sudirman Nomor 251 Semarang kepada Tergugat Ill,ternyata sudah terbit sertifikat baru dengan Nomor sertifikat SHGB Nomor426/Karangayu atas Hama Tergugat ;10. Bahwa terbitnya sertifikat SHGB Nomor 426/Karangayu atas namaTergugat diatas tanah ex.
Putus : 12-10-2016 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN BANGIL Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bil
Tanggal 12 Oktober 2016 — Perdata Penggugat - Paulus Bambang Hartono - Liem Meei Tjoe - Liem Mee Hwa - Endang Sugiarti - Endang Wahju Widajati, SE Tergugat - Hanna Rusmini als.Hanna Rusmini Soewignyo - Hizkia Soewignyo - Gereja Gerakan Pantekosta - Hendricus Soeparmono, SH - Camat Kecamatan Purwodadi - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
18322
  • Menyatakan Sertipikat Hak Milk No. 181 atas Hama Hanna Rusminiadalah sah menurut hukum;5. Menyatakan Akta Perjanjian dan Kuasa No. 44 tanggal 8 Nopember 1989yang dibuat oleh dan didepan Notaris Erlina Widjajanti, SH adalah sahmenurut hukum;6. Menyatakan Akta Jual Beli No.221/ PWD/ 1995 yang dibuat oleh dandidepan Pejabat Pembuat Akte Tanah Pandaan Gusti Hermany Hairul Bc. Aadalah sah menurut hukum;7.
Putus : 21-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Oktober 2013 — Ir. SUGIYANTA, M.Si bin SUTARNO
9145
  • Semula hanya sebagai staf biasa namun sejaktanggal 31 Desember 2010 diangkat sebagai Kepala BKP Kelas ISemarang dan mulai bertugas sejak tanggal 7 Januari 2011;90Bahwa dengan jabatan yang demikian, terdakwa bertugas selakupelaksana operasional perkarantinan baik tumbuhan maupun hewan;Bahwa setiap media pembawa hama yang keluar atau masuk ke Indonesiayang berasal dari hewan maupun tumbuhan, termasuk hasil produksinya,harus melalui pemeriksaan Karantina.Bahwa pelaksanaan Karantina dilakukan terhadap
    bila diperlukan);Bahwa Bea dan Cukai akan mengeluarkan surat pengeluaran barangataupun pemasukan barang setelah mendapatkan surat keterangan hasilpemeriksaan oleh BKP;Bahwa menurut Pasal 10 UU No. 16 tahun 2002, tindakan karantina terdiridari pemeriksaan, pengamatan, pengasingan, pemusnahan;Bahwa menurut Pasal 2 UU No. 16 tahun 1992, yang melaksanakantindakan karantina adalah pegawai karantina yang ditunjuk oleh kepalaBalai;Bahwa pasal 5 UU No. 16 tahun 1992 menentukan bahwa setiap mediapembawa hama
Register : 22-06-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 379/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 23 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat I : Tony Yudianto Dernantra Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Pembanding/Penggugat II : Jo Mei Ling Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Geerthe Suriany Lala' AR, SH.,
Terbanding/Tergugat III : Pandji Wiradi
Terbanding/Tergugat I : Ika Wariyanti
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
Terbanding/Tergugat X : Sutrisno
Terbanding/Tergugat VIII : Kuswandi Sudarga
Terbanding/Tergugat VI : PT. Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat IV : David Effe
7289
  • Menghukum TURUT TERGUGAT IV untuk mencoret danmembatalkan Sertipikat OBJEK SENGKETA atas Hama TURUTTERGUGAT Ill dalam daftar yang telah clitentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku ;15. Menghukum TURUT TERGUGAT IV untuk membaliknamakanSertipikat OBJEK SENGKETA kepada PARA PENGUGAT terhitung sejak 1(satu) minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetapdengan seketika ;16.
    maka tergugat Il dapat membuktikankalau para penggugat adalah bukan sebagai debitur sebagaimanadimaksud dalam "Perjanjian Kredit" a quo pada dalil angka danangka 8 di atas yaitu debitur yang bernama Tony Yudianto Dernantra,bertempat tinggal di Sidoario, jalan Raya Kludan, Rukun Tetangga001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kludan, Keeamatan Tanggulangin,pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3515062112610002, satuHalaman 55 dari 119 Perkara Nomor 379/PDT/2017/PT SBYdan lain hal bertindak untuk dan atas Hama
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. PETRUS MUGA
18163
  • NTT ta. 2009, kecualipaket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas PertanianKabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakitterhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman35padi dan palawija yang tertuang dalam DPASKPD Dinas Pertanian danPerkebunan Prop NTT ta. 2009.Bahwa benar yang menentukan namanama kelompok tani penerima paketpekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang pada Dinas Pertaniandan Perkebunan Prop.
    NTT ta. 2009, kecualipaket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas PertanianKabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakittrhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman padidan palawija yang tertuang dalam DPASKPD Dinas Pertanian danPerkebunan Prop NTT ta. 2009.Bahwa benar Kelompok tani ada di 14 Kabupaten.Bahwa benar Yang menentukan namanama kelompok tani penerima paketpekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang yang memilikipekerjaan
    NTT ta. 2009, kecualipaket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas PertanianKabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakittrhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman padi52dan palawija yang tertuang dalam DPASKPD Dinas Pertanian danPerkebunan Prop NTT ta. 2009.Bahwa benar Yang saksi siapkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan iniadalah Juklak pelaksanaan, Rencana kelompok tani sasaran penerima bantuankegiatan intensifikasi padi
Register : 23-02-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 12 Juni 2012 — TAOPAN ET, SP
9832
  • PERMATA HATI hanya sebesarRp.6.500.000,.c Kuitansi nomor 77/KTMB/XII/2010 untukpembayaran beli obat rumput dan obat hama totalRp.8.000.000, adalah fiktif.Bahwa selain hal tersebut diatas terdakwa selaku selaku Pejabat PembuatKomitmen secara melawan hukum melakukan pemotongan uang sebesarRp.75.000.000,, dari Dana bantuan sosial, dimana pemotongan tersebutditerima oleh terdakwa pada saat setelah pencairan dana yang dilakukan olehketua kelompok tani Maju Bersama dengan perincian sebagai berikut :e Pencairan
    PERMATA HATI hanya sebesarRp.6.500.000,47f Kuitansi nomor 77/KTMB/XII/2010 untukpembayaran beli obat rumput dan obat hama totalRp.8.000.000, adalah fiktif.Bahwa selain hal tersebut diatas terdakwa selaku selaku Pejabat PembuatKomitmen menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan melakukan pemotongan uang sebesarRp.75.000.000,, dari Dana bantuan sosial, dimana pemotongan tersebutditerima oleh terdakwa pada saat setelah pencairan dana yang dilakukan
    alsintan Hand sprayersebanyak 30 (tiga puluh) buah seharga totalRp.9.000.000, seharusnya harga belinya sebesarRp.240.000,. sehingga terdapat selisih sebesarRp.1.800.000,b Kuitansi Nomor : 52/KTMB/X/2010 untukpembayaran harga kapur dan ongkos angkut totalRp.25.000.000, yang ditandatangani oleh LIMSUNdari toko CV PERMATA HATI, tidak sesuai hargapembelian dimana harga dasar dari Toko CV.PERMATA HATI hanya sebesar Rp.6.500.000..c Kuitansi nomor 77/KTMB/XII/2010 untukpembayaran beli obat rumput dan obat hama
Register : 06-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN PALU Nomor 26 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 30 Agustus 2016 — YUSUF LIWULANGA
8511
  • pekerjaan penyemprotan rumput sawahyang dikerjakan kurang lebih 5 orang yang berasal sebahagian masyarakat Tonusu denganupah harian Rp. 60.000 per orang dan dikerjakan selama 1 (satu) minggu, kemudianpekerjaan penyiangan padi dikerjakan kurang lebih 10 orang tiap hari yang berasal darisebahagian anggota masyarakat Desa Tonusu dan sebahagian anggota kelompok yangpunya lahan dengan upah harian sebesar Rp. 50.000, per orang dan dikerjakan kuranglebih 2 (dua) minggu, kemudian pekerjaan penyemprotan hama
    tidak semua.e Bahwa dari hasil pekerjaan percetakan sawah baru tidak dapat dilakukan penanaman padikarena memang belum layak, dan saksi berkesimpulan bahwa percetakan itu gagal atautidak berhasil.Bahwa yang menyebabkan cetak sawah gagal atau tidak berhasil penyebabnya adalah di lokasipercetakan tersebut kadangkala terjadi genangan air akibat luapan air danau, kurangnyaanggaran untuk penyelesaian percetakan sawah, kemudian juga andaipun akan berhasil ditanamipadi pasti akan gagal karena banyaknya hama
    kemudian pekerjaan penyemprotan rumput sawah yang dikerjakan kurang lebih 5orang yang berasal sebahagian masyarakat tonusu dengan upah harian Rp. 60.000 perorang dan dikerjakan selama (satu) minggu, kemudian pekerjaan penyiangan padidikerjakan kurang lebih 10 orang tiap hari yang berasal dari sebahagian anggotamasyarakat desa tonusu dan sebahagian anggota kelompok yang punya lahan denganupah harian sebesar Rp. 50.000, per orang dan dikerjakan kurang lebih 2 (dua)minggu, kemudian pekerjaan penyemprotan hama
Register : 26-05-2016 — Putus : 14-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 14 Oktober 2016 — SURYO HANDOKO, SE
9230
  • Upah mandor = 48 OB(*) Untuk item kegiatan Penyiangan,Pendangiran,Pemupukan danPemberatasan hama/penyakit tahap , dilaksanakan apabila DinasKehutanan Kab Kotim memperoleh perpanjangan Tahun Anggaran2005 dari Bupati Kotim dan pekerjaan tersebut dilaksanakan padamasa perpanjangan waktu yang akan ditetapkan dalamperubahan/addendum SPK., sehingga nilai Kontrak Pemeliharaanoleh PT.Unisari Adiprimayang tertuang didalam Kontrakadalahsebesar Rp. 665.280.000, (enam ratus enam puluh limajuta dua ratus delapan
    Upah mandor = 48 OBUntuk item kegiatan Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan danPemberatasan hama/penyakit tahap , dilaksanakan apabila DinasKehutanan Kab Kotim memperoleh perpanjangan Tahun Anggaran2005 dari Bupati Kotim dan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada masaperpanjangan waktu yang akan ditetapkan dalam perubahan/addendumSPK., sehingga nilai Kontrak Pemeliharaan oleh PT.Unisari Adiprimayang tertuang didalam Kontrak adalah sebesar Rp. 665.280.000,(enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan
    Upah mandor = 48 OBHalaman 306 dari 340 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN Pik(*) Untuk item kegiatan Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan danPemberatasan hama/penyakit tahap , dilaksanakan apabila DinasKehutanan Kab Kotim memperoleh perpanjangan Tahun Anggaran2005 dari Bupati Kotim dan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada masaperpanjangan waktu yang akan ditetapkan dalam perubahan/addendumSPK., sehingga nilai Kontrak Pemeliharaan oleh PT.Unisari Adiprimayang tertuang didalam Kontrak adalah sebesar
Putus : 27-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 27 April 2017 — PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MELAWAN 1. Hj. NORSIAH, 2. Drs. H. NADJAMUDDIN, M.Si., 3. RUSNANI, 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA.
280147
  • TurutTergugat Rekonvensi Il dengan Luas : 188 Mersebut adalah milik PenggugatRekonvensi akan tetapi, sampai sekarang Penggugat Rekonvensi belummelakukan balik hama Sertifikat No. 2097 tanggal 13 Juli 1994 tersebut.Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, awalnya PenggugatRekonvensi direncanakan untuk dibangunkan gedung sekolah akan tetapi belummendapatkan modal untuk ijin yayasan pendidikan dan lIzin mendirikan Bangunan,sehingga Penggugat Rekonvensi mengurunkan niat tersebut dan
    M2096 danM.2098/Kelurahan Air Putih atas hama NORSIAH (PihakTergugat ) sertaM.2097/Kelurahan Air Putih atas nama RUSNANI (PihakTurut Tergugat )berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Timur No.SK.50/HMSMR/BPN 16/PP.10.9394/1994 tanggal 31 Maret 1994 oleh karenanya Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timurseyogyanya ditank sebagai pihak dalam perkara ini;Terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh PihakPenggugat
    Bahwa tuntutan Pihak Penggugat untuk minta dibatalkan Sertifikat Hak Milik No.2096 dan Sertifikat Hak Milik No. 2098 atas nama Pihak Tergugat , danSertipikat lak Milik No. 2097 atas hama Turut Tergugat beserta DokumenDokumen yang menjadi Warkah SertfikatSertifikat tersebut agar dinyatakanbatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak relevan karenaberdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ditentukan :(1) Sertipikat merupakan surat tanda
    program Pemerntah dalampemberantasan tindak pidana korupsi yang diduga terjadidijajarannya bukanmalah menggugat Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat Il ;Bahwa Pihak Tergugat ( menolak untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.000,000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pihak Penggugat sebagai ganti rugipemulihan nama baik Pihak Penggugat karena sampai saat ini belum adaPutusan Hakim yang.telan mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikanbahwa Pihak Tergugat Il telan bersalah melakukan pencemaran hama
Putus : 19-02-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 19 Februari 2013 — SUCIATI, S.Ag
8614
  • Koppas Sri Rejeki ;e Pada tanggal 9 Desember 2004 dana MAP sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluhjuta rupiah) dicairkan tunai dari rekening penampungan MAP 2004 Koperasi Sri Rejeki denganbentuk rekening pinjaman 0057.01.006798.105 atas Hama Koperasi Sri Rejeki ;.
    Koppas Sri Rejeki ; Pada tanggal 9 Desember 2004 dana MAP sebesar Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) dicairkan tunai dari rekening penampungan MAP 2004 Koperasi SriRejeki dengan bentuk rekening pinjaman 0057.01.006798.105 atas Hama Koperasi SriRejeki ;e Bahwa benar jumlah peminjam dana adalah 100 (seratus) orang, jumlah pinjamannyasebagian berjumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan sebagian lagi berjumlah Rp.1.000.000,(satu juta rupiah).
Putus : 17-03-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 14/Pdt.G/2013/PN-RGT
Tanggal 17 Maret 2014 — H MUHTAR (PENGGUGAT) M E L A W A N MASNI, DKK (TERGUGAT I)
442
  • Proyek inidikembangkan antara lain dalam bentuk penyediaan bibit karetunggul, biaya landkliring (pembersihan lahan) , perawatan, pupukdan obat hama di tanggung pemerintah dihitung sebagai hutangpetani lalu dibayar angsuran setelah panenb.
    Nur, laluTergugat I dan kelompok tani tersebut mendapatkan bantuanproyek SRDP (Smallhorder Rubber Development Project) ataudikenal juga dengan PPKR (Proyek Pengembangan Karet Rakyat)sebuah program Pemerintah Pusat yang dibiayai oleh Bank Dunia.Proyek ini dikembangkan antara lain dalam bentuk penyediaanbibit karet unggul, biaya landkliring (pembersihan Jahan),perawatan, pupuk dan obat hama ditanggung pemerintah dihitungsebagai hutang petani lalu dibayar angsuran setelah panen;e) Tergugat I dan Tergugat
Register : 14-02-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA Tais Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tas
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat dan Tergugat
204132
  • Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tastidak dimanfaatkan dan mengenai bibit sawit tersebut itu juga disiapkan olehorang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi, dan memang benar jika bibitsawit tersebut menanam nya semasa Penggugat / Tergugat Rekonvensidan Tergugat /Penggugat Rekonvensi masih bersama, setelah di tanamBibit yang diberikan orang tua Penggugat / Tergugat Rekonvensi tersebutbanyak mati atau habis dimakan hama babi, dikarenakan kebun tersebutsawit nya banyak mati tanah tersebut diambil kembali oleh
    Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.Tastersebut jadi sangatlan tidak masuk akal jika tanaman tersebut habisdimakan hama babi dan kelapa adalah jenis tanaman yang kuat danmampu bertahan walaupun tidak dirawat dengan baik.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016
Tanggal 20 Juli 2017 — Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG
272360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yangrelatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbulbagianbagian yang tidak terbakar, yang nantinya justru akan merugikankarena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerangtanamannya. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akanterjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yangdilakukan upaya pengendaliannya;f.
    padatempattempat tertentu saja. ditujukan karena selain untuk memudahkandalam melakukan pekerjaan / pengolahan lahan berikutnya juga untukmendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapatberfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkanpertumbuhan tanaman ;Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yangrelatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbulbagianbagian yang tidak terbakar, yang nantinya justru akan merugikankarena merupakan sarang hama
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1229/B/PK/PJK/2017 pemupukan, penyiangan, hama dan penyakit, jalan dan jembatan, air tanah,batas/pagar, pemangkasan yang semuanta untuk keperluan perkebunanTBS;Dasar Hukum: Surat Edaran Nomor: SE90/PJ/2011 tanggal 23 Nopember 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April2010;.