Ditemukan 5668 data
87 — 20
undangundang;Bahwa menurut ahli, terhadap tanah milik (dikuasai) desa tidak bisadibuatkan SKT, karena merupakan aset negara, kecuali oleh instansiyang membidanginya dilepaskan;Bahwa menurut PP.Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,tanah yang dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahjuga disebut sporadik, dimana hal ini dibuat masyarakat sendiri dengandikuatkan para saksi dan kepala desa, bisa saja menjadi dasar untukpenerbitan sertifikat;Bahwa Sertifikat merupakan bukti sempurna, terpenuh
93 — 83
P37, P40, P 43 dan P44, adalahsempurna sebagai surat atau akta sehingga sah sebagai alatbukti tulisan dalam perkara ini dan dapat mendukung dalildalilgugatan Para Penggugat.... semuanya diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah mengakuiBukti Sertifikat hak Milik Para Penggugat/Pembanding, dengandemikian bila dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) UU PokokAgraria, menyebutkan Hak Milik adalah hak yang turun temurun,terkuat dan terpenuh
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
151 — 179
lebih secara berturutturut untuk dapat memperolehpenegasan hak milik berdasarkan mekanisme pendaftaran tanah.Ketentuan ini dinilai sebagai ketentuan yang berakar pada nilainilai keadilan yang restoratif justice, dimana memberikan ruangbagi seseorang yang menguasai tanah untuk memperolehpengakuan sebagai pihak yang berhak atas tanah hak miliktersebut.Pengakuan seperti ini telah sesuai dalam ketentuan Pasal 20UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang mengaturtentang Hak Milik terkuat dan terpenuh
239 — 409
(Bukti T4)Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuatdan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam pasal 6. kKemudian didalam ketentuan lain secara tegasjuga diterangkan tentang legalitas sertifikat hak milik, dimana Pasal 32 PPNo. 24/1997, yaitu:(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa oleh karena terpenuh inya unsur memperkaya diri sendiri ataupunorang lain atau korporasi dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaanKesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair tidak perlulagi dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 37/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN tanggal 29 Agustus 2014 yang memperbaiki
1550 — 2781
Namun, Notarismempunyai keweyiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuatdalam Akta Notaris sungguhsungguh telah dimengerti dan sesuaidengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannyasehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta@ memberikan aksesterhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundangundangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta ;Lebih lanjut, disebutkan:Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yangdinyatakan dalam Akta Notaris harus
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
176 — 208
didaftarkan dan diterbitkan secaraadministrasi prosedural pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berupaSertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) MilikNomor 40 atas nama Tergugat 1 Drs Salman yang ditunjuk dengan bukti T.2 dan T.1;Menimbang, bahwa buktibukti berupa T.2 dan T.1 Sertifikat (Tanda BuktiHak) MilikNo.44 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik 40sebagaimana ketentuanpasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat,terpenuh
94 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 28H ayat (4)sebagai berikut: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun.Demikian pula pada UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) sebagai berikut:Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah.
190 — 136
merupakan Dokumen yang memuat data yuridis dandata fisik tanah yang sudah ada haknya;Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan saksi ahli bernama JUNAIDI binSALBI menjelaskan data fisik adalah data menggambarkan letak, luas dan batasbatastanah, data yuridis memuat siapa yang berhak dan siapa yang berkepentingan terhadaptanah atas tanah tersebut atau subyek hak;Menimbang, bahwa sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPAmenyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
259 — 549
selesaidikerjakan atau untuk Tahap II tahun anggaran 2008 adalah sebesar 88, 49 % dan TahapIll anggaran tahun 2009 adalah sebesar 79,71%, namun tetap melakukan pembayaran100 % dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dantanpa melakukan pemeriksaan volume pekerjaan lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuh
bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kota Tahun Anggaran 2008 dan 2009 ataumerupakan uang negara yang dalam hal ini milik Pemerintah Kota Ambon atau DinasPerhubungan Kota Ambon, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakankerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan Dinas PerhubunganKota Ambon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara telah terpenuh
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
180 — 77
dikerjakan atau untuk Tahap II tahun anggaran 2008 adalahsebesar 88, 49 % dan Tahap IIl anggaran tahun 2009 adalah sebesar 79,71%, namuntetap melakukan pembayaran 100 % dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuaidengan kondisi di lagangan dan tanpa melakukan pemeriksaan volume pekerjaan lebihdahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuh
bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kota Tahun Anggaran 2008 dan 2009 ataumerupakan uang negara yang dalam hal ini milik Pemerintah Kota Ambon atau DinasPerhubungan Kota Ambon, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakankerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan Dinas PerhubunganKota Ambon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara telah terpenuh
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
196 — 192
88, 49 % dan Tahap Illanggaran tahun 2009 adalah sebesar 79,71%, namun tetap melakukan pembayaran 100 %Hal291 dari 325 hal Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN Ambdengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan tanpamelakukan pemeriksaan volume pekerjaan lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuh
bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kota Tahun Anggaran 2008 dan 2009 ataumerupakan uang negara yang dalam hal ini milik Pemerintah Kota Ambon atau DinasPerhubungan Kota Ambon, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan kerugiankeuangan negara yang dalam hal ini kerugian kKeuangan Dinas Perhubungan Kota Ambon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara telah terpenuh
213 — 126
salah satunya,maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapajenis yaitu : Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama denganorang lain yang juga memenuhi rumusan delik; Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama denganorang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik; Adanya 2 orang yang masingmasing tidak memenuhi semua rumusan deliknamun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuh
49 — 13
hukum antarapemilik bangunan dengan pemegang HGB dan yang dapat dialihkan hanya tanahdengan status HGB saja sedangkan bangunannya tidak dapat dialihnkan karenabukan milik dari pemilik HGB.Saksi menjelaskan mengenai status hak milik dengan Hak Guna Bangunan yaituBahwa UUPA hanya membedakan jenisjenis hak atas tanah sesuai dengan sifatdan tujuan diberikannya hak yaitu hak milik, HGB, HGU, hak pakai dan haklainnya tetapi perbedaan yang siknifikan antara hak milik dengan HGB adalah hakmilik terkuat dan terpenuh
Pembanding/Penggugat I : Sugiono Diwakili Oleh : Sugiono
Terbanding/Tergugat : PT Perusahaan Perkebunan Dan Perdagangan Pulahan Seruwai
162 — 65
Telah terjadi kesalahanObjek eksekusi;Menimbang, bahwa selain hal tersebut diketahul bahwa Sertifikat HakMilik adalah merupakan suatu bukti hak terkuat dan terpenuh bagi pemiliknyakarena Hak Milik, tidak ada masa berlakunya ;Meimbang, bahwa terjadinya kesalahan objek eksekusi sebagaimanatersebut diatas adalah merupakan tanggungjawab dari Pemohon eksekusi milikPT.
ARSHAD
Tergugat:
Kepala Kantor ATR/ Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.ABIDIN ABDULAH
2.ROHMAN
3.AHMAD YANI
4.URIANTO
5.NEMENSIUS, SP.,SH
6.DIAN HARDIYANTI
8.FERRY ERLANGGA
9.MUHAMMAD AFID
10.ERMAWATI
11.MHERTA PRATAMA
12.HANIBAM BATHMAN
13.ASEP RIAN BINTANG PAMUNGKAS
14.MARLINA
15.EDWAN PASHA
16.ANDI HERAWAN LUBIS
17.ERDAWATI
18.EKA ROSA WATI
19.MUHAMMAD RAMADHAN
20.ICA PARMIA
21.ENEMRAN
22.APRIO PERMADI
23.MUJIONO
24.RUDI APRIANTO
25.M. MARZUKIN
26.FENTY
27.LARASATI
28.LINA PRATIWI
29.FEBRI PRATAMA PUTRA
30.DENDY APTWOELAS. S
31.RIZKY WIYANTARA
32.RIDWAN
33.MERRIL MIRZA
34.PUJO TRI PAMUNGKAS
35.ANDI SAPUTRA
36.ETI AGUSTINA S
37.AHMAD JEFRI
38.URIANTO
39.SITI WULANDARI
40.YOGI PRAMONO
41.SUKAMTO
42.DHITA AR.S
43.SUPREHATIN
44.RUDIANSYAH
45.ALI AGUSMAN
46.APIT
47.YULISTARI
48.KHAIRIL
49.RODIAH
50.DEDDY KURNIAWAN
51.SELA OKTAVIYANTI<br
210 — 71
; Bahwa sertipikat hak milik sebagaimana tersebut di atas adalah tandabukti hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria.
62 — 35
JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU DALAMMEMPERTIMBANGKAN UNSUR PERBUATAN TERSEBUT MEMPUNYAIHUBUNGAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANGSEBAGAI PERBUATAN BERLANJUTnonn= Bahwa Pemohon Banding juga sangat keberatan terhadap pertimbanganjudex facti Pengadilan Negeri Medan halaman 229 paragraf pertama berlanjut kehalaman 230 yang pada pokoknya mengatakan *bahwa unsur perbuatan tersebutmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut telah terpenuh
127 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
halaman 74 dan 75 dalam bukunya tersebut di atasmenyatakan:Memandang dan memperhatikan jumlah uang/harta/materi yangdiperoleh Terdakwa dengan cara melawan hukum nominalnya sangatkecil atau nilainya tidak siknifikan untuk membuat Terdakwa kaya,maka diartikan tidak ada perbuatan memperkaya diri Terdakwa.Pernah ada yang mempertimbangkan dengan hasil korupsinya hanyasekitar Rp6.000.000,00 maka hal tersebut tidaklah dapat memperkayaTerdakwa, dengan tidak bertambah kayanya Terdakwa maka unsurini tidak terpenuh
348 — 92
berkepentingan untukdinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatanakta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta,semuanya itu sepanjang pembuatan aktaakta itu tidak juga ditugaskanatau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan olehundangundang.Bahwa pada Bagian Penjelasan Umum Undangundang No. 2 Tahun 2014perubahan atas UndangUndang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarisdinyatakan Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh
Justru dengan dilakukan penurunannilai nominal saham yaitu agar jumlah saham menjadi bulat (tidak dalambentuk pecahan).Bahwa Faktanya karena TURUT TERGUGAT menerima masuknya Tergugat dan Tergugat Ill, maka TURUT TERGUGAT TIDAK MENOLAK dan tidakmengeluarkan PENOLAKAN SECARA TERTULIS, sehingga unsur Pasal 59ayat (1) UUPT/2007 tidak terpenuh;Bahwa seluruh dokumen dan aktaakta mulai dari akta pendirian hingga aktamsuknya tergugat dan Trggat III fotokopinya ada di kantor Terggat IV, danmendapatkan fotokopi
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
261 — 309
masyarakat atau pihak ketiga terhadap isi suratsurat atau aktadari pada kepentingan pribadi yang mungkin dirugikan akibat perbuatanpemalsuan surat ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaperbuatan Terdakwa dan saksi Nur Kholik memakai surat palsu dapatmenimbulkan kerugian secara tidak langsung pada kepercayaan masyarakatatau pihak ketiga pada kebenaran sebuah akta atau surat ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika Pemakaian TersebutDapat Menimbulkan Kerugian telah terpenuh