Ditemukan 5818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra films
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1170 — 858
  • INDOHAUZLAND , tanggal 07 Februari 2017, bermaterai di beri tanda bukti T.X3 ;Menimbang, bahwa terhadap suratsurat bukti tersebut telah diberi meteraicukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;Buktibukti surat Turut Terquagat l, Il, Ill, V, dan VI:1.10.Fotokopi dari fotokopi dari aslinya, Perseroan Komanditer dibawah Firma No.172, tanggal 22 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag Notaris diJakarta, bermaterai diberi tanda bukti Turut Tergugatl, Il, Ill, V & VI 1 ;Fotokopi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - MIRMA FADJARWATI MALIK
175 — 49
  • SurveyorCsMenimbang, bahwa Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik telah mengetahuibahwa pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak, akan tetapiTerdakwa Firma Fadjarwati Malik selaku Direktur Operasi Il PT.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
88 — 14
  • pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam penyidikan dugaantindak pidana korupsi Pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD GorontaloUtara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan JaringanAir Bersih) TA 2011 di Polda Gorontalo, dan Saksi menyatakan keteranganyang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa JUNANGSIH adalah benar;Bahwa sesuai Akte No. 17 Perseroan Komanditer dibawah Firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
91 — 42
  • Adapun yang berbentuk badanhukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 20-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
265 — 376
  • barang, mengimpor barang,mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkanbarang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa,atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14UU PPN)Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satukesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengannama dan dalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
182 — 68
  • Ahli menerangkan Kepmen Kepmenkehutanan RI no. 10.1 /Kpts2000 dan KepmenKehutanan No. 21 /KpitsI/2001 penebanganterhadap hutan alam adalah melanggar aturan; Bahwa berdasarkan pasal 4 KepmenKehutanan RI no. 10.1 /KptsI/2000disebutkan luas areal IUPHHKHT untuk perorangan maksimal 1000hektar, untuk koperasi maksimal 5000 hektar dan untuk perusahaanswasta maksimal 50.000 hektar; Bahwa dalam butir 3 KepmenKehutanan No. 21 /Kptsl/2001 luas arealIUPHHKHT adalah sampai dengan 5000 hektar bagi koperasi, Firma
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 17 Maret 2017 — AFRIZAL
115 — 26
  • No.49/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbrberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung2002, hal.17);Menimbang, bahwapengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999,Majelis berpendapat bahwa pengertian Setiap Orang dalam pasal 2 ayat(1) tersebut
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — ASNAWATI, SE
107 — 77
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung2002, hal.17);Menimbang, bahwapengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — RUSLAN AUHASBA, SE
86 — 11
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
244 — 88
  • ., M.H, Advokat pada Firma Hukum HARYO WIBOWO & PARTNERS,beralamat di Wisma Abadi Lantai 4, Suite B4, Jalan Balikpapan Nomor 31Jakarta Pusat 10160 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019,bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri, selanjutnya disebutsebagai Penerima Kuasa yang terdaftar dalam Register Nomor 33/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Maret 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tersebut setelah membaca :1.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
650 — 441
  • Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orangdan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupunbukan badan hukum;Menimabng, bahwa yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas (PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan badan usaha yang bukanHalaman 831 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srgberbentuk badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Perseroan Komanditer
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
492 — 278
  • Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang danatau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukanbadan;Menimabng, bahwa yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas (PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan badan usaha yang bukanberbentuk badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Perseroan Komanditer(Comanditaire Vennootschap/CV), Persekutuan Perdata, Usaha