Putusan Nomor 05 P/HUM/2017Pasal 30(1)(2)Bandar udara umum terdiri atas:a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder,c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran.Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dariPeraturan Pemerintah ini.Pasal 37(1)(2)(3)(4)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun.Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang

pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayananHalaman 20 dari 77 halaman.

fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;:pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder:pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana

sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier, danpengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier.Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta apinasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputipengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan

KAL Skala 1 : 6.000, Peta Tumbang Kontraktor atas namaYoridie Nomor Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 :6.000, Peta Cincang Kontraktor atas nama Yoridie Nomor Kontrak :004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 : 6.000, Peta RumpukKontraktor atas nama Yoridie Nomor Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008Hal. 11 dari 72 hal. Put. No.771 K/Pid.Sus/201412.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.PT.kala 1 : 6.000, Kuitansi pembayaran uang dari PT.

KahayanAgro Lestari Skala : 130.000;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara PemeriksaanPekerjaan, tanggal 01 November 2010 sebesar Rp21.036.000,00(dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) berikut : 1 (satu )lembar Peta Realisasi LC Imas Tumbang SITE Timpah PT. KahayanAgro Lestari Skala 1 : 70.000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian & KesepakatanKerja Nomor : 07/KAL/SPKITC/Div.

Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 70.000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian & KesepakatanKerja Nomor : 08/KAL/SPKITC/Div.

Kahayan Agro Lestari Skala 1 :120.000;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara pemeriksaanPekerjaan tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp11.610.000,00(sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berikut : 1 (satu)lembar peta pembayaran Land Clearing Imas Tembang, Cincang,Rumpuk Divisi 1 PT. Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 130.000;3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Surat Contractor Payment FormPT.

Kahayan Agro Lestariluas + 20.000 Ha skala 1 : 300.000 sesuai RTRWP 2003 dan petaLokasi Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT. Kahayan AgroLestariluas + 20.000 Ha Skala 1 : 300.000 sesuai TGHK 1982;1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor84.600.42 tanggal 04 November 2006 perihal Pengukuran bidangtanah PT.

MUHAMMADBAKRI melanggar Undangundang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Bahwa ahli menerangan Peta menurut Peraturan Direktur Jenderal Planologi KehutananNomor : P.3/VIIIPSDH/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran Dan PenyajianPeta Kehutanan adalah suatu gambar dari unsur unsur alam dan atau buatan manusia,yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatubidang datar dengan skala

tertentu.Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan isinya peta dibedakan menjadi Peta Umum, contoh: Peta Atlas , Peta Dunia dan Peta Tematik, co : Peta Geologi, Peta Kawasan Hutan.Berdasarkan Skalanya peta dibedakan menjadi : Peta Kadaster (skala 1:1000 s.d 1:5000),Peta Skala Besar (skala 1:5000 s.d 12250.000), Peta skala sedang (skala 1:250.000 s.d12500.000), Peta Skala Kecil (skala 1:500.000 s.d 121.000.000), Peta Geografi (Lebihkecil dari skala 1:1000.000).Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pemetaan adalah

Kegiatan menggambarkan unsur unsuralam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumiyang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.Bahwa Pengukuran batas hutan adalah kegiatan menentukan titik batas di ataspermukaan bumi (tanah atau perairan) dari suatu areal hutan untuk memisahkan kawasanhutan dengan selain kawasan hutan, atau membagi jenis kawasan hutan yang memilikiperbedaan fungsi.Bahwa ahli menjelaskan Hutan berdasarkan Pasal langka 1 UndangUndang

Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menghukum Tergugat untuk menjalankan dan menyampaikan Struktur dan Skala Upah kepada Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPara Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan sejak dibacakan putusanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung PusatKelas 1A Khusus;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu,meskipun ada upaya perlawanan, verzet, kasasi, dan/atau peninjauankembali

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yangbekerja di wilayah HAR2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasarperhitungan upah minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;4.

kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasitanggal 29 Desember 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasitanggal 25 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat terbukti belum membuat dan membernakukan struktur &skala

upah bagi pekerja/oburun dan belum memberlakukan struktur danskala bagi pekerja/buruh, maka Tergugat tepat dihnukum untuk membuatdan memberlakukan struktur dan skala upah sebagaimana ketentuan (VidePasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga KerjaNomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah):Menimbang, bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung perlumemperbaiki pertimbangan dan putusan Judex Facti sebagai berikut: Bahwa terhadap

Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., HakimHalaman 12 dari 13 hal. Put.

Lingung poco soos oss seBahwa sebenarnya masyarakat yang mempunyai lahanpertambangan dapat mengajukan permohonan ijin usahapertambangan dengan cara membentuk kelompok danmengajukan permohonan dan nantinya akan dilelang untukmendapatkan ijin tersebut;Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab

besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin Usaha Pertambangan;Bahwa untuk melakukan kegiatan

pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin

besar tetap harus ada ijinHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2016/PN Mtpterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya

Ijin Usaha Pertambangan; Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan

Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/2020lokasi pertambangan dalam perkara aquo termasuk kawasan rawanbencana alam, seperti banjir, tanan longsor, kekeringan, gempa bumidengan skala VIIXII MMI (Modified Mercalli Intensity) artinya Skala VIImerupakan intensitas gempa dalam katagori sangat kuat, Skala VIIIoparah, Skala IX hebat, Skala X ekstrem Skala XI ekstrem dan SkalaXIl ekstrem, kawasan/zona patahan aktif, rawan abrasi, kawasan bahayagas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayahwilayah gunung api,dan

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Dengan Persetujuan Bersama:DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:UNDANGUNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.1/20www.hukumonline.comBAB KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khususdidirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluipinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

1945.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangtentang Otoritas Jasa Keuangan.BAB IlASAS DAN TUJUANPasal 2LKM berasaskan:zaabc.def.keadilan;kebersamaan;kemandirian;kemudahan;keterbukaan;pemerataan;keberlanjutan; dankedayagunaan dan kehasilgunaan.2/20www.hukumonline.comPasal 3LKM bertujuan untuk:a. meningkatkan akses pendanaan skala

rencana kerja.Pasal 10Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.BAB IVKEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHABagian Kesatu4/20www.hukumonline.comKegiatan UsahaPasal 11Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluiPinjaman atau Pembiayaan dalam usaha Skala

Lembagalembaga tersebut perlu dikembangkanterutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatanperekonomian masyarakat, knususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagiusaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikroini memang hanya difokuskan kepada usahausaha masyarakat yang bersifat mikro.

Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yangmenyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangankerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, sertameningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskindan/atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undangundang tentang lembaga

Prima Anugrah Makmur No. 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008;1 (satu) eksemplar copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26 ;e 1 (satu) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebunsawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Robert Hong Skala : 25.000. Luas 3273275 M?

;e 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawitatas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit atasnama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M?

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2011M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT.

ROBERTHONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M?, 2 (dua) lembar copy DaftarKoordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1(satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An.ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M?. Dikembalikankepada Syamsul Bahrun ;*Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ; Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT. AnugerahMakmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah Tugas Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm.Hal. 15 dari 16 hal. Put.

1:25.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000;1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam,Kabupaten Tana Paser, Provinsi

Dimohon untukPerkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII (Persero) DesaBinangon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Luas 1.780Ha, Skala 1:50.000;4 (empat) lembar foto copy legalisir Kep.

1:30.000;1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero)Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon;1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang,luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000;Hal. 7 dari 37 hal.

1:25.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000;Hal. 15 dari 37 hal.

No. 2200 K/PID.SUS/201516)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000;1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara KomamKabupaten Tana Paser Provinsi Kaltim;2 (dua) lembar foto copy legalisir, surat Sekda Kabupaten Paserkepada Kadistanbun Kabupaten Paser, Kadishut Kabupaten Paser danKepala Badan

30700' ;Jarak (jr) = 3.650 m;Jorong Sungai Pinang dengan kedudukan geografis :N = 001788" ;E = 991969 ;Azimat/arah (AZ) = 27000 ;Jarak (jr) =3.675 m;Tempat Kejadian Perkara (TKP) penebangan liar di Sungai PinangJorong Pati Bubur pukul 15.00 WIB dengan kedudukan lintanggeografis :N = 001839,5 ;E = 951724,7" ;Azimat/arah (AZ) = 30800 ;Jarak (jr) = 4.450 m ;Pada pukul 15.45 WIB kembali pulang, sampai di kantor Polsek SeiBeremas Air Bangis pukul 16.45 WEB ;Berdasarkan Peta Tata Batas HL Air Bangis Skala

Peta kawasan hutan propinsi Sumatera Barat skala 1 :250.000, Petatata Batas HL Air Bangis Skala 1 :25.000 tahun 1999 ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan lokasi perambahankawasan hutan produksi berada di Sungai Pinang Jorong Pati BuburKenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten PasamanBarat pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2006 tahun 2006, yangdilakukan oleh Petugas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat, yaituSlamet Susanto, S.

Peta kawasan hutan propinsi Sumatera Barat skala 1 :250.000, Petatata Batas HL Air Bangis Skala 1 : 25.000 tahun 1999 ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan lokasi perambahankawasan hutan produksi berada di Sungai Pinang Jorong Pati BuburKenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten PasamanBarat pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2006 tahun 2006, yangdilakukan oleh Petugas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, yaituSlamet Susanto, S.

Air Bangis di KecamatanSungai Beremas, Kabupaten DATI Il Pasaman skala 1 : 25.000seluas 1.837, 50 ha.

Bahwa kawasan hutan yang dijadikan ladangmerupakan kawasan produksi ;Berdasarkan keterangan saksi ahli dari dinas kehutanan KabupatenPasaman Barat dan Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Barat, setelahmelakukan pemeriksaan dan Berita Acara Pengecekan tempatkejadian perkara tanggal 19 Juli 2006 yang dilakukan oleh team daripetugas Dinas Kehutanan Pasaman Barat dan didampingi olehanggota Kepolisian Sei Beremas dengan berdasarkan peta Tata BatasHL Air Bangis skala 1 : 25.000 kedudukan lintang geografis

Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat ijin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 102 Undangundang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danpenggelolaan Lingkungan Hidup.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa KASRONI Als RONI Bin JUMHARI pada hari Senin tanggal 15April 2013, sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaktidaknya

Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat jin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan LingkunganHidup.Menimbang, bahwa = atas = pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak

85 Tahun 1999;Bahwa di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1999 tentangpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada daftar jenis limbah dan oli bekastermasuk limbah B3 dengan kode D251;Bahwa pada dasarnya seseorang atau perseroan dapat melakukan usahapengelolaan limbah dengan mengurus ijin terlebih dahulu;Bahwa ijin tersebut meliputi penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutanlimbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah dan penimbunan limbah;Bahwa dalam skala

Nasional yang mengeluarkan ijin adalah Menteri lingkungan hidup,untuk skala Propinsi yang mengeluarkan ijin adalah Gubernur sedangkan untuk skalaKabupaten yang mengeluarkan ijin adalah Bupati;Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah mengurus ijin pengumpulan limbah di bawahbendera PT.

Tempat tinggal : JI Skala Brak No.34 Kelurahan Tanjung AmanKecamatan Kotabumi SelatanKabupaten LampungUtara.7. Agama : Islam.8.

tetap pada tuntutannya danatas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa jugamenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

hukumPengadilan Negeri Kotabumi,, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR mendapat informasidari masyarakat bahwa ada peredaraan atau penyalahgunaan Narkotikajenis shabu shabu dijalan Skala

Lampung Utara setelah mendapat informasiidentitias dan ciri ciri terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di salahsatu rumah di jalan skala brak No 34 Kel, Tanjung Aman Kec, KotabumiSelatan Kab, Lampung Utara, bahwa benar terdapat terdakwa didalamrumah tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR beserta anggota satres narkoba lainya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapterdakwa

narkotika golongan berupa Shabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin daripihak berwenang.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN KbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

Etam Bersama Lestari Kabupaten Kutai Timur,Propinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan Peta Kawasan Hutan danPerairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala1:250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a.01 15 6,8 LU dan 117 59 27,3 BT adalah Base Camp PT.

BinaKarya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau ProvinsiKalimantan Timur skala 1 : 50.000 ; dan Peta Kawasan Hutan dan PerairanProvinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 :250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a. 01 14 18,6 LU dan 118 02 28,3 BT adalah Base Camp PT.

BKNS di Areal perkebunan kelapa sawit PT.BKNS Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Propinsi Kaltimdengan skala 1 : 50.000 luas + 4.000 Ha, titik koordinat tersebutHal. 29 dari 74 hal. Put. No. 796 K/Pid.Sus/2009terletak di luar ijin IPK maupun areal perkebunan PT. BKNS. Disebelah selatan dengan jarak + 400 meter dari garis batasperkebunan PT.

BKNS KabupatenKutai Timur, Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, serta Petakawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah Muara Lasanlembar 1917 skala 1 : 250.000.e Bahwa Peta yang digunakan ahli untuk PT. EBL adalah Peta IPKtahun 2005/2006 pada areal perkebunan kelapa sawit PT. EBLKabupaten Berau Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, sertaPeta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah MuaraLasan lembar 1917 skala 1 : 250.000.19.Ahli Dr. Ir. Bedjo . Santoso, Msi.

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabBanjarnegara (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabHal 23 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN

Tanah Skala Kecil DanSekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanggal 20 Januari 2015, yang masuk dalamSekretariat adalah :1.

tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 ha) dapatdilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah,sehingga Sdr.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil : namun saksi tidak mengetahuiSiapa Saja yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut.Bahwa sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selakuPenguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 900/0363/PPKAD/TAHUN 2015 tangal 24 Agustus 2015 tersebut pada dictum KEDUA berisitugas sebagai berikut :1.

Lumajang Provinsi Jawa Timur luas :1.052,18 HA ; panjang : 27,37 KM ; Skala: 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Hydrologi arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas:1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Geologi, arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab.

Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas :1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta kawasan Hutan,areal penggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian,Kec. Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas> 1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Halaman 80 dari 99 halaman perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY.26. Bukti P 2627. Bukti P 2728. Bukti P 2829. Bukti P 2930. Bukti P 3031. Bukti P 3132.

Lumajang Provinsi Jawa TimurLuas : 1.052,18 HA ; Panjang : 27,37 KM Skala : 1:Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian KARELHENDRIKUS KREMERALIAS KAREL SUDARSONO,No.470/03/429/560.410/2003.

Bukti P 37Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Arahan OrientasiLapangan areal penggunaan lain di Kecamatan Candipuro Kecamatan Pasirin dan Kecamatan TempursariKabupaten Lumajang Luas : 1.052,18 HA ; Panjang :27,37 KM: Skala : 1:25.000 ; Foto kopi dari foto kopi Peta KPH PROBOLINGGO bagianHutan Pasirian BKPH Pasirian ;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari GerakanRakyat Tolak Rekayasa Lahan GERTAK RELA DesaGOndoruso, Kec. Pasirian, Kab.

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MMternyata peta lokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telahditandatangani oleh Direktur Utama PT.

usaha tidakmencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan dengan luasantertentu dan kegiatan pertanian wajid dokumen SPPL ; Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelaku usahaperkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehOrang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu danperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu.

usahatidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan denganluasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelakuusaha perkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehorang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800" BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta lin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawit denganlampiran peta skala 1 : 20.000;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008,dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.ATahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati SambasNomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan kepada PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000;

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;

Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun2000 dengan skala 1 ; 250.000.C. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000" LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawitdengan lampiran peta skala 1: 20.000 ;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

OK SITANGGANG danmenimbulkan kepulan asap yang tebal.JOHANNES BUTARBUTAR (Anggolahan tersebut dan setelah dilakuberasal dari lahan milik Terd a Bahwa menurut Ahli Kehutanaf ADE OFFERIN dari Balai Pemantapanat Kepulan asap tersebut, saksi Bukit Kapur) bergegas menujuemeriksaan terungkap bahwa apiKawasan Hutan Wila Pekanbaru, lahan Terdakwayang berada diberada pada titik ert (l) 01 36 14.4 BT 101 19 16.6 (Il). 01 3614.7 BT 10 , 15.5, setelah dilakukan pengeplotan terhadap petakawasan h vinsi Riau skala

1 : 250.000 lampiran Keputusan MenteriKehut ren omor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 September 2014d Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan KawasanSO Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriQe oan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa kawasan berada dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi (HPkK).

lampiran Kepu SeKehutanan Nomor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 sos 2014dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan men an Kawasantanteri Hutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampira utusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 3 k/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa cae dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi ( HPK).

menjadi bukan KawasanHutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa kawasan berada dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi ( HPK).Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan danLahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, FakultasKehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 5 Nopember A ngditandatangani oleh Prof.

Bahwa menurut hutanan ADE OFFERIN dari Balai Pemantapanah XIX Pekanbaru, lahan Terdakwayang berada diberada pad&@sitikykoordinat LU (I) 01 36 14.4 BT 101 19 16.6 (Il). 01 3614.7 fpr 19 15.5, setelah dilakukan pengeplotan terhadap petak utan provinsi Riau skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan MenteriSayer Nomor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 September 2014< Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan KawasanHutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriLingkungan Hidup