XXXXXXyang pada materi telaah disebutkan sebagai anak dari XXXXXX dengan XXXXXXyang berdasar pada bukti P.3 berupa kutipan akta nikah adalah pasangan suami istriyang sah, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, terdapat fakta hukum yangcukup untuk menyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yangbernama XXXXXxX< ;Menimbang bahwa, Majelis dengan berdasar pada bukti P.2 berupa SuratKeterangan Kepala Desa XXXXXX yang pada materi telaah, disebutkan bahwa ayahkandung dari XXXXXX

dispensasi dan secarahukum dinyatakan cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum, in casu menikahdengan perempuan yang bernama XXXXXX , yang berdasarkan bukti P.5 berupa aktakelahiran dapat diketahui secara nyata, telah memenuhi batas minimal usiaperkawinan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas sertabersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halanganuntuk melangsungkan pernikahan kecuali sematamata batasan umur sebagaimanatermuat pada materi telaah

Bukti T9: Surat dari Ketua Tim Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa Batang Batang Daya NomorHalaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.10.11.12.13.14.15.16.17.Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T178/TIMP3D/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 Perihal : Hasil telaah TimPemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa (Fotokopisesuai dengan aslinya);: Berita Acara Telaah dan Saran Pemberhentian Perangkat DesaBatang Batang Daya tanggal 4 Mei 2020;(Fotokopi

dari timpengangkatan dan pemberhentian sementara perangkat desa sertarekomendasi camat batang batang nomor 141/551/435.31 7/2020 tanggal29 April 2020;(vide bukti T11)Bahwa Kepala Desa/Tergugat telah melakukan permohonanRekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatang DayaHalaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.Kepada Camat BatangBatang, Nomor:141/492/435.317.102/2020tertanggal 04 Mei 2020 sebagai tindak lanjut hasil rapat telaah perangkatdesa batang batang daya dan saran

Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa.b.

dan saran tim kepadaKepala Desa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisandan/atau tertulis, yaitu menggaris bawahi bahwa di dalam kalimat tersebutmemuat kandungan 2 makna kalimat, dari penggunaan kata penghubungdan/atau yang dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukansebagai atau, tanda garis miring mengandung arti pilihan, sehingga kalimatyang ada dengan pemaknaan menjadi pertama, Telaah dan saran tim kepadaKepala Desa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran

lisan dantertulis, yang kedua, Telaah dan saran tim kepada Kepala Desa untukpemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis ;Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengambil pilihan kalimatkepada pemaknaan yang kedua, yaitu Telaah dan saran tim kepada KepalaDesa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis,maka sikap atau Tindakan Tergugat dengan mengambil pilihan kedua sekalipunHalaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUN.SBY.dari TIM P3D tidak

Lasusua Lasusua Bahwa berdasarkan usulan bantuan dana tersebut selanjutnya Tim BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Utaramelakukan verifikasi perbaikan darurat di lokasi bencana angin putingbeliung, selanjutnya hasil verifikasi tersebut dinyatakan oleh Deputi BidangPenanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencanadalam Memorandum Nomor M.431.B/Dep.II/BNPB/08/2013 tanggal 30Agustus 2013 perihal Telaah Permohonan Bantuan

Lasusua Lasusua Bahwa berdasarkan usulan bantuan dana tersebut selanjutnya Tim Badan(BNPB)Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka UtaraNasional Penanggulangan Bencana bersama Badanmelakukan verifikasi perbaikan darurat di lokasi bencana angin putingbeliung, selanjutnya hasil verifikasi tersebut dinyatakan oleh Deputi BidangPenanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalamMemorandum Nomor M.431.B/Dep.II/BNPB/08/2013 tanggal 30 Agustus2013 perihal Telaah Permohonan Bantuan

Kolaka Utara TahunAnggaran 2013;1 (satu) lembar Surat Memorandum Nomor M.431.B/Dep.I/BNPB/08/2013 tanggal 30 Agustus 2015 perihal Telaah Permohonan BantuanDana Siap Pakai untuk Perbaikan Darurat Akibat Bencana Angin PutingBeliung di Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;Nota Dinas Nomor ND043/Dit.PD/Dep.II/BNPB/06/2013 tanggal 24 Juni2013 perihal : Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai untukHal. 16 dari 27 hal. Put.

Kolaka Utara TahunAnggaran 2013;1 (satu) lembar Surat Memorandum Nomor M.431.B/Dep.1II/BNPB/08/2013 tanggal 30 Agustus 2015 perihal Telaah Permohonan BantuanDana Siap Pakai untuk Perbaikan Darurat Akibat Bencana Angin PutingBeliung di Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;Nota Dinas Nomor ND043/Dit.PD/Dep.II/BNPB/06/2013 tanggal 24 Juni2013 perihal : Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai untukperbaikan Darurat Akibat Bencana Angin Puting Beliung di Kab. KolakaUtara Prov.

Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.Nota Dinas Nomor ND043/Dit.PD/Dep.II/BNPB/06/2013 tanggal 24 Juni2013 perihal : Telaah Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai untukPerbaikan Darurat Akibat Bencana Angin Puting Beliung di KabupatenKolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohondalam permohonannya pada pokoknya ialah agar pengadilan menyatakansah perkawinan diantara Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalil pokokpermohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan halhal yangberkenaan dengan formalitas permohonan dan kewenangan Pengadilanuntuk mengadili permohonan ini;Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah

berwenang untuk mengadilipermohonan a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahdiantara Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagai dasaruntuk dikabulkannya permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwaHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Psbperkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan telaah

sejak tanggal perkawinan, dimana berdasarkan laporan sebagaimanadimaksud tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, hal ini sebagaimanaditegaskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanadiubah oleh UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan telaah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohondalam permohonannya pada pokoknya ialah agar pengadilan menyatakansah perkawinan diantara Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalil pokokpermohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan halhal yangberkenaan dengan formalitas permohonan dan kewenangan Pengadilanuntuk mengadili permohonan ini;Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah

Barat dan karenanyaPengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadilipermohonan a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahdiantara Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagai dasaruntuk dikabulkannya permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwaperkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan telaah

sebagaimanadimaksud tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, hal ini sebagaimanaditegaskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanaHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Padt.P/2022/PN Psbdiubah oleh UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan telaah

dan Kasi PMD; Bahwa Perangkat Desa yang dimohonkan pemberhentian ada 10Perangkat Desa, yang disetujui 9 Perangkat Desa dan yang 1 orangmengundurkan diri (Kasi Pemerintahan); Bahwa sesuai hasil telaah dari Tim hasilnya menyetujui pemberhentianPenggugat dan kawankawan;.

dan Saran tersebutdilaporkan kepada Kepala Desa Batang Batang Daya sebagaimana SuratKetua Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BatangBatang Daya Nomor: 8/TIMP3D/V/2020, Perihal: Hasil Telaah TimPemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 4 Mei 2020(vide bukti T 9);7.

Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa;b. Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepala camat mengenaipemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuanatau penolakan mengenai pemberhentian sementara dan ataupemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepaladesa; dand.

Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa;b. Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepala camat mengenaipemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan ataupenolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentianperangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala desa; dand.

Telaah dan saran tim kepada kepala desa untuk pemberian sanksiadministratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telahdisampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan sanksi berupapemberhentian sementara sebagai perangkat desa;c. Tenggang waktu antar teguran pertama dengan teguran keduasebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari;d.

Kemudian diverifikasi lampirannya berupafaktur dan kuitansi.Bahwa ke9 telaah staf yang saksi disposisi telah disetujui olen SekretarisDewan selaku Pengguna Anggaran.

staf mengenai pencairan dana makan danminum pimpinan DPRD Kab Padang Pariaman;Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan danatersebut;Bahwa Lampiran terdiri dari telaah staf, kkwitansi dan surat permintaan dari istripimpinan DPRD kab Padang Pariaman;Bahwa saksi melakukan verifikasi persyaratan pencairan danatersebutsebanyak 3 (tiga) telaah staf;Bahwa saksi disuruh oleh Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa saksi tidak tahu dana makan dan minum pimpinan DPRD Kab PadangPariaman

Kemudian PPTK melakukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) danmembuat telaah staf;Halaman 94 dari 173 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2014/PN. PdgBahwa PPTK melakukan verifikasi awal, lalu ke Kasubag, kemudian diteruskankepada Kepala Bagian.

Sekretariat menyiapkan telaah staf sebanyak realisasikegiatan;7) Apabila pimpinan tidak didampingi PPTK/Kasubag Protokeler, makapembayaran dilakukan langsung oleh pimpinan, faktur langsung diserahkanpimpinan kepada PPTK; Bahwa ketika ada telaah staf diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwayakin persyaratan telah lengkap. Setelah itu diparaf oleh Terdakwadikembalikan kepada Kabag Umum. Kabag Umum membawa ke KPA untukdiverifikasi. Dari KPA kembali ke Kabag Umum. Diteruskan ke PPTK.

Kalau Kabag berhalangan maka diajukan langsung oleh PPTK kepadaTerdakwa dan Mekanisme pengujian tersebut telah dilaksanakan Kabag tidak tahukarena itu tanggungjawab Kabag dan yang sampai ke Terdakwa selaku PenggunaAnggaran hanya selembar telaah staf dan ketika ada telaah staf diserahkan kepadaTerdakwa maka Terdakwa yakin persyaratan telah lengkap. Setelah itu diparaf olehTerdakwa dikembalikan kepada Kabag Umum. Kabag Umum membawa ke KPA untukdiverifikasi. Dari KPA kembali ke Kabag Umum.

SaksiSaksi 1 SAKSI PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yangmenikah pada tahun 2009 dan telaah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;Hal. 4 dari 12 Hal.

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejakbulan April 2018 yang lalu hingga sekarang ; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damaioleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;Saksi 2 SAKSI Il PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam,pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tanagga, bertempat tinggal di KotaPadang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yangmenikah pada tahun 2009 dan telaah

hendakdibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksianpara saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formildan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian yang dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulisdan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan faktafaktahukum yang disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yangmenikah pada tahun 2009 dan telaah

Herman;Bahwa cara permainan judi ceki adalah setelah kartu cekidikocok dibagikan kepada para terdakwa masing masinghalaman 15 dari 39 halaman16mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki, sisanya ditaruhditengah meja, selanjutnya para terdakwa memasangtaruhan uang sesuai dengan kesepakatan, kemudian paraterdakwa menyamakan kartu yang telaah dipegangnyakalau ada kartu yang sama sebanyak 3 (tiga) lembarartinya pemain tersebut sudah mempunyai bak (ngebak)tinggal mencari dan menyamakan kartu lain, satu persatupemain

Soderi;Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi cekiberupa 2 (dua) set kartu ceki jumlahnya 120 (seratus duapuluh) lembar dalam berjudi yang dilakukan oleh terdakwadan temannya tidak ada bandarnya;Bahwa cara permainan judi ceki adalah setelah kartu cekidikocok dibagikan kepada para terdakwa masing masingmendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki, sisanya ditaruhditengah meja, selanjutnya para terdakwa memasangtaruhan uang sesuai dengan kesepakatan, kemudian paraterdakwa menyamakan kartu yang telaah

SANURJI;Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi cekiberupa 2 (dua) set kartu ceki jumlahnya 120 (seratus duapuluh) lembar, dalam berjudi yang dilakukan olehterdakwa dan temannya tidak ada bandarnya;Bahwa cara permainan judi ceki adalah setelah kartu cekidikocok dibagikan kepada para terdakwa masing masingmendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki, sisanya ditaruhditengah meja, selanjutnya para terdakwa memasangtaruhan uang sesuai dengan kesepakatan, kemudian paraterdakwa menyamakan kartu yang telaah

KATIM Bin SANURI;Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi cekiberupa 2 (dua) set kartu ceki jumlahnya 120 (seratus duapuluh) lembar dan tidak ada bandarnya;Bahwa cara permainan judi ceki adalah setelah kartu cekidikocok dibagikan kepada para terdakwa masing masingmendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki, sisanya ditaruhditengah meja, selanjutnya para terdakwa memasangtaruhan uang sesuai dengan kesepakatan, kemudian paraterdakwa menyamakan kartu yang telaah dipegangnyakalau ada kartu yang sama

KATIM Bin SANURI;Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi cekiberupa 2 (dua) set kartu cceki jumlahnya 120 (seratus duapuluh) lembar dan tidak ada bandarnya;Bahwa cara permainan judi ceki adalah setelah kartu cekidikocok dibagikan kepada para terdakwa masing masingmendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki, sisanya ditaruhditengah meja, selanjutnya para terdakwa memasangtaruhan uang sesuai dengan kesepakatan, kemudian paraterdakwa menyamakan kartu yang telaah dipegangnyakalau ada kartu yang sama

Nomor 63 PK/Pid.Sus/20171 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda KabupatenMojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/101/416210/03 tanggal 30Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan;1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp600.000.000,00 tanggal 04Maret 2005 atas nama penerima H.

Pertimbangan;1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah KabupatenMojokerto Nomor 900/02/416210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihalSaran Pertimbangan;1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 03Maret 2006 atas nama penerima H.

;1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah KabupatenMojokerto Nomor 900/02/416210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihalSaran Pertimbangan;Hal. 91 dari 157 hal.

/51/416210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda KabupatenMojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor 900/51/416210/2007 tanggal27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan;1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 18April 2007 atas nama penerima Dr.

Asril;Bahwa saksi mengerti berkaitan dengan permasalahan kegiatan makan danminum di Sekretariat DPRD Kab Padang Pariaman;Bahwa saksi adalah sebagai Kasubag Perlengkapan di Sekretariat DPRD KabPadang Pariaman dan PPTK tahun 2012;Bahwa yang membuat telaah staf adalah saksi dan yang menerima uangtersebut adalah saksi dan bendahar setelah itu saksi berikan kepada terdakwadan pimpanan lainya;Bahwa saksi membuat telaah staf tersebut karena didesak oleh terdakwa dansaksi juga tidak tahu dengan kegiatan

Selanjutnya telaah staf tersebut ditandatangani olehAsril dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (Upriadi)Halaman 83 dari 140 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2014.

/PN.Pdgdilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu wakil pimpinan denganmembuat dan mengajukan telaah staf yang berisi dasar permintaan berupa kwitansitagihan dari rumah makan, uraian kegiatan dan pengajuan biaya beserta tanggal danjumlahnya yang disesuaikan sendiri oleh Asril.

Telaah staf tersebutkemudian ditandatangani oleh Asril dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (Upriadi) dimna untuk Kelengkapan SPJ lainnya, Asril juga membuatPengajuar/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri terdakwa sebagai buktibahwa lstri Pimpinan DPRD Kab.

Bahwa saksi pernah mempertanyakan kegiatan tersebut dansaksi tidak pernah diberi tahu dan yang mencairkan dana tersebut adalah bendaharadan yang membuat telaah staf tersebut adalah PPTK dan saksi juga ikut menandatangani serta yang menjadi dasar membuat telaah staf adalah permintaan dari istriterdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asril yang menyatakanbahwa saksi adalah sebagai Kasubag Perlengkapan di Sekretariat DPRDD KabPadang Pariaman dan PPTK tahun 2012 dimana yang membuat telaah

/PN.PdgBahwa saksi mengerti berkaitan dengan permasalahan kegiatan makan danminum di Sekretariat DPRD Kab Padang Pariaman;Bahwa saksi adalah sebagai Kasubag Perlengkapan di Sekretariat DPRDDKab Padang Pariaman dan PPTK tahun 2012;Bahwa yang membuat telaah staf adalah saksi dan yang menerima uangtersebut adalah saksi dan bendahar setelah itu saksi berikan kepada terdakwadan pimpanan lainya;Bahwa saksi membuat telaah staf tersebut karena didesak oleh terdakwa dansaksi juga tidak tahu dengan kegiatan

Kemudian diverifikasi lampirannya berupafaktur dan kuitansi.Bahwa ke9 telaah staf yang saksi disposisi telah disetujui oleh SekretarisDewan selaku Pengguna Anggaran.

Adapun telaah staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihandari rumah makan), uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) yangdisesuaikan sendiri oleh Asril.

staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan(Sawirman) dimana telaah staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihandari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biayaHalaman 131 dari 176 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2014.

/PN.Pdgdan yang membuat telaah staf tersebut adalah PPTK dan saksi juga ikut menandatangani serta yang menjadi dasar membuat telaah staf adalah permintaan dari istriterdakwa serta saksi mendapatkan faktur dari Kartini.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asril yang menyatakanbahwa saksi adalah sebagai Kasubag Perlengkapan di Sekretariat DPRDD KabPadang Pariaman dan PPTK tahun 2012 dimana yang membuat telaah staf adalahsaksi dan saksi mendapatkan faktur tersebut dari rumah makan Pauh, Lubuk

melakukan rapat(2 kali rapat) dengan Pak Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD;Bahwa Perangkat Desa yang dimohonkan pemberhentian ada 10Perangkat Desa, yang disetujui 9 Perangkat Desa dan yang 1 orangmengundurkan diri (Kasi Pemerintahan);Bahwa sesuai hasil telaah dari Tim hasilnya menyetujui pemberhentianPenggugat dan kawankawan;.

dan Saran tersebut dilaporkan kepada KepalaDesa Batang Batang Daya sebagaimana Surat Ketua Tim Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya Nomor8/TIMP3D/V/2020, Perihal: Hasil Telaah Tim Pemberhentian danPengangkatan Perangkat Desa, tanggal 4 Mei 2020 (vide bukti T 9);7.

Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa;b. Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepala camat mengenaipemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuanatau penolakan mengenai pemberhentian sementara dan ataupemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepaladesa; dand.

Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa;b. Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepala camat mengenaipemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa;c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan ataupenolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentianperangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala desa; dand.

Telaah dan saran tim kepada kepala desa untuk pemberian sanksiadministratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telahdisampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan sanksi berupapemberhentian sementara sebagai perangkat desa;c. Tenggang waktu antar teguran pertama dengan teguran keduasebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari;d.

Terpaksa Penggugat mengirim surat untuk pimpinanBSM dengan judul telaah religi agama Islam perihal keberatan potonggaji tiap bulan senilai Rp.3.140.651.98.

;Bahwa selama satu bulan lebih dari akhir Agustus sampai akhirSeptember sejak surat dikirim kepada pimpinan BSM lewat pos tidakada berita sama sekali;Bahwa selama bulan berikutnya yaitu bulan Oktober ditunggu jawabansurat telaah religi agama Islam perihal Keberatan dipotong gaji setiapbulan sebesar Rp.3.140.651,98, sampai habis bulan Oktober 2018tidak juga ada jawaban;Bahwa pada tanggal 01 November 2018 Penggugat menghadap salahsatu marketing BSM Bengkulu bernama Eldian, ketemu di ruangtunggu Penggugat

Surat telaah religi agama Islam telah diterima oleh BambangPrastio selaku pimpinan BSM Bengkulu dan dia minta pendapatkepada Ustadz Ilham Solihin dijelaskan tergantung akadakad;Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi No.: 905/PdtG/2018/PA.Bn17.18.19.20.21.2. Setoran hutang potong gaji nasabah Ridi Hazairi tetapdipotong gaji tidak boleh dihentikan;3.

Bahwa surat telaah religi Islam sebagaimana didalilkan olehPenggugat adalah pendapat pribadi dari Penggugat dan tidakmengikat Bank Syariah Mandiri karena tidak mempergunakanperhitungan yang telah disepakati oleh Penggugat dan BankSyariah Mandiri;i. Bahwa SP3 19/1603/109/sp3 tanggal 17 Maret 2017 danAkad Pembiayaan untuk Pensiunan berdasarkan PrinsipMurabahah Nomor 19/1603/109/MRBH tanggal 17 Maret2017 adalah perjanjian yang harus ditaati oleh PenggugatHalaman 11 dari 16 hal.

sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksisaksi yaitu:Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tergugat sering pergimeninggalkan rumah tanpa pamit; Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit; Bahwa Penggugat dan Tergugat telaah

berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan; Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidakberhasil;Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwasaksi adalah adik kandung Pemohon; Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit; Bahwa Penggugat dan Tergugat telaah berpisah tempat tinggal selama tahun 2

TOMMY BIN MASRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :~Bahwa pada tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk SekretariatDesk Pilkadasung, di mana Terdakwa selaku Kabag PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang maka secara ex officioditunjuk sebagai Sekretaris Desk Pilkadasung Kabupaten Aceh TamiangTahun 2006;Bahwa dalam rangka kepentingan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor)/mobiler Sekretariat Desk Pilkadasung tersebut, selanjutnya Terdakwa padatanggal 13 Nopember 2006 mengajukan telaah

perbuatan terse but dilakukan oleh Terdakwa denganCara :e Bahwa pada tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk SekretariatDesk Pilkadasung, di mana Terdakwa selaku Kabag PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang maka secara ex officioditunjuk sebagai Sekretaris Desk Pilkadasung Kabupaten Aceh TamiangTahun 2006;e Bahwa dalam rangka kepentingan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor)/mobiler Sekretariat Desk Pilkadasung tersebut, selanjutnya Terdakwa padatanggal 13 Nopember 2006 mengajukan telaah

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :Bahwa pada tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk SekretariatDesk Pilkadasung, di mana Terdakwa selaku Kabag PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang maka secara ex officioditunjuk sebagai Sekretaris Desk Pilkadasung Kabupaten Aceh TamiangTahun 2006;Bahwa dalam rangka kepentingan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor)/mobiler Sekretariat Desk Pilkadasung tersebut, selanjutnya Terdakwa padatanggal 13 Nopember 2006 mengajukan telaah

lamadalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperolahkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mempunyaiharta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;4 Menetapkan barang bukti berupa :a Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 198/270/2006tentang Pembentukan Desk Pilkadasung Tahun 2006Kabupaten Aceh Tamiang beserta 2 (dua) lembar lampiran;b Telaah

3218/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007tersebut ternyata merupakan pembayaran lanjutan tahun 2006untuk biaya Jasa Konsultasi Penyiapan Posko dan OperasionalPosko Kecamatan (bukti PK4), dan SP2D Nomor : 3218/LS/2007tanggal 27 Desember 2007 tersebut sudah keluar akan tetapidananya tidak diambil karena untuk membayar BON;= Bahwa cash bon yang sudah dilakukan oleh Terdakwa untukPelaksanaan Desk PILKADASUNG Bupati/Wakil BupatiKabupaten Aceh Tamiang dan Posko PILKADASUNG TingkatKecamatan sesuai dengan Telaah

Bukti T15:Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa (Fotokopisesual dengan aslinya);Berita Acara Telaah dan Saran Pemberhentian Perangkat DesaBatang Batang Daya tanggal 4 Mei 2020 (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Keputusan Kepala Desa Batang Batang Daya Nomor188/25/KPTS/435.317.102/2020 tanggal 29 April 2020 tentangPemberhentian Sementara Perangkat Desa Batang BatangDaya, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Peringatan dari Kepala Desa Batang Batang

pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di desa Batang BatangDaya Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep dilaksanakanrapat Pembentukan TIM Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa Batang Batang Daya; (vide bukti T 4)Bahwa atas hasil Rapat Pembentukan TIM Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa Batang Batang Daya ditindaklanjutidengan penerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Batang Batang DayaNomor 188/7/KPTS/435.317.102/ 2020 tanggal 29 Januari 2020 dengantugas salah satunya melakukan telaah

Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa.Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 129/G/2020/PTUN.Sby.Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenaipemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan ataupenolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentianPerangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; danRekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala

dan saran tim kepadaKepala Desa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisandan/atau tertulis, yaitu menggaris bawahi bahwa di dalam kalimat tersebutmemuat kandungan 2 makna kalimat, dari penggunaan kata penghubungdan/atau yang dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukansebagai atau, tanda garis miring mengandung arti pilihan, sehingga kalimatyang ada dengan pemaknaan menjadi pertama, Telaah dan saran tim kepadaKepala Desa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran

lisan dantertulis, yang kedua, Telaah dan saran tim kepada Kepala Desa untukpemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis ;Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengambil pilihan kalimatkepada pemaknaan yang kedua, yaitu 7elaah dan saran tim kepada KepalaDesa untuk pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis,maka sikap atau tindakan Tergugat dengan mengambil pilihan kedua sekalipundari TIM P3D tidak memberikan/tidak ada saran dimaksud sebagaimana pasal16 huruf

Selain ketentuan tersebut, telah diatur pula mengenaiwilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan yang berwenang untuk memeriksaperkara sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum;Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap buktiP.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATANDRI, Nomor AktaKelahiran 1312LT151020210028 yang dikeluarkan di Pasaman Barat padatanggal

Berdasarkan pertimbangan ini maka Hakim tetap akan memeriksapermohonan Pemohon sepanjang memang pemohon dapat membuktikan dalipermohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis Hakim terhadap buktiP.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATANDRI, Nomor AktaKelahiran 1312LT151020210028 yang dikeluarkan di Pasaman Barat padatanggal 15 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang menjadi objek dalampermohonan ini serta dihubungkan

pula dengan bukti P.1 berupa FotokopiKartu Tanda Penduduk NIK 1312100101710007 atas nama ATANDRI, danbukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312103107090004 atasnama Kepala Keluarga ATANDRI, yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2018 makaatas ke semua buktibukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemohon lahirpada tanggal 01 Januari 1971;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan telaah yuridis terhadapbukti P.4 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/12/X1/1997,tanggal 10 April 1997

Putusan Nomor 252 PK/Pid.Sus/2018P2KPAdv.Solok/VIII/201 1;6) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bapeda Kabupaten Solokkepada Bupati Solok tanggal 08 Agustus 2011 Nomor 050/528/SDP/Bappeda2011 perihal Pencairan Dana P2KP Kabupaten Solok Tahun2011;7) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan Bank Nagaritanggal 26 September 2011 ke Rekening Bank Mandiri Syariah denganNomor Rekening 2770014151 atas Nama Pakem Danau Tuo;8) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya danPrasarana

Kabupaten Solok kepada Kepala Bapeda Kabupaten Soloktanggal 1 November 2011 Nomor 050//SDP/Bappeda2011 perihalPermohonan Pencairan Dana P2KPPAKET:9) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KPPAKET dariPJOK Pkaket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank SyariahMandiri Solok tanggal 3 November 2011;10) 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana APBD TahunAnggaran 2011 olen Pakem Danau Tuo;11) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya danPrasarana Kabupaten Solok

kepada Kepala Bapeda Kabupaten Soloktanggal 27 Desember 2011 Nomor 050//SDP/Bappeda2011 perihalPermohonan Pencairan dana APBN Termin P2KPPAKET Tahun2011;12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KPPAKET dariPJOK Pkaket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank SyariahMandiri Solok tanggal 28 Desember 2011;13) 2 (dua) lembar Telaah Staf dari Kepala Bidang Sumber Daya danPrasarana Kabupaten Solok kepada Kepala Bapeda Kabupaten Soloktanggal 27 Januari 2012 Nomor 050//SDP/Bappeda2011 perihalPermohonan